Hari-hari ini hampir bisa dipastikan berita televisi menyuguhkan tayangan penertiban(penggusuran) pedagang kaki lima. Tidak saja di ibu kota, hampir semua ibu kota propinsi dan kabupaten kota melakukan penertiban(penggusuran). Seperti program nasional, dilaksanakan serempak. Kesigapan(beringas) aparat satpol PP menggaruk pedagang kaki lima bukan perkara baru. Ada yang meraung-raung diseret, dibakar kios, gerobak tempat mereka berjualan. Dagangan mereka diangkut ke pos satpol PP. Entah apa kelak yang terjadi dengan dagangan yang diangkut. Kadang tidak kembali, tidak jarang rusak dan akhirnya hanya pantas masuk keranjang sampah. Tidak bisa lagi dijual.
Pedagang kaki lima biasanya berjualan ditempat-tempat yang seharusnya tidak dipakai berjualan. Kadang di trotoar, gang-gang dipinggiran jalan raya perkotaan, bahkan di halaman mesjid raya di tengah kota. Mengganggu memang, tapi tidak sedikit yang merasa terbantu dengan keberadaan mereka. Belanja bisa dimana saja, pulang shalat jum'at bisa dapat peci yang lumayan bagus dengan harga murah, asalkan pandai-pandai saja menawar.
Pengangguran, sedikit mendapat jalan keluar. Banyak keluarga terbantu dengan menjadi pedagang kaki lima, di sisi ini, rakyat berusaha mencari jalan keluarnya sendiri, tidak bergantung pada pemerintah, padahal pemerintah punya kewajiban buat menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus bekerja keras mencari solusi mengatasi pengangguran tidak hanya mampu menambah kesengsaraan masyarakat dengan cara-cara penertiban seperti itu.
Dan sepertinya ada yang harus dipertanyakan lebih jauh dari aksi-aksi aparat satpol PP ini. Kenapa tidak ikut digaruk juga para pemungut upeti dari pedagang selama ini yang juga aparat pemerintah daerah. Setiap hari sebelum acara garuk menggaruk dilaksanakan, orang-orang berseragam pemda ini, menyisir kawasan tempat para pedagang kaki lima ini mangkal, menarik upeti pada setiap pedagang, dan inilah yang membuat para pedagang kaki lima marah, tidak terima ketika digaruk. Mereka sudah bayar, walaupun orang berseragam yang biasa narik upeti tiap hari, sampai saat ini tidak jelas siapa atasannya.
Pedagang kaki lima biasanya berjualan ditempat-tempat yang seharusnya tidak dipakai berjualan. Kadang di trotoar, gang-gang dipinggiran jalan raya perkotaan, bahkan di halaman mesjid raya di tengah kota. Mengganggu memang, tapi tidak sedikit yang merasa terbantu dengan keberadaan mereka. Belanja bisa dimana saja, pulang shalat jum'at bisa dapat peci yang lumayan bagus dengan harga murah, asalkan pandai-pandai saja menawar.
Pengangguran, sedikit mendapat jalan keluar. Banyak keluarga terbantu dengan menjadi pedagang kaki lima, di sisi ini, rakyat berusaha mencari jalan keluarnya sendiri, tidak bergantung pada pemerintah, padahal pemerintah punya kewajiban buat menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus bekerja keras mencari solusi mengatasi pengangguran tidak hanya mampu menambah kesengsaraan masyarakat dengan cara-cara penertiban seperti itu.
Dan sepertinya ada yang harus dipertanyakan lebih jauh dari aksi-aksi aparat satpol PP ini. Kenapa tidak ikut digaruk juga para pemungut upeti dari pedagang selama ini yang juga aparat pemerintah daerah. Setiap hari sebelum acara garuk menggaruk dilaksanakan, orang-orang berseragam pemda ini, menyisir kawasan tempat para pedagang kaki lima ini mangkal, menarik upeti pada setiap pedagang, dan inilah yang membuat para pedagang kaki lima marah, tidak terima ketika digaruk. Mereka sudah bayar, walaupun orang berseragam yang biasa narik upeti tiap hari, sampai saat ini tidak jelas siapa atasannya.
