Memberantas (Polisi) Korup

Oleh: Adnan Topan Husodo*

Reformasi Polri yang telah berjalan 10 tahun tidak berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme aparat baju cokelat itu. Berbagai kasus kekerasan Polri terhadap masyarakat masih kerap terjadi. Laporan atas rekayasa penanganan kasus terus bermunculan dan skandal besar yang melibatkan pati (perwira tinggi) Polri justru timbul silih berganti.

Terakhir, gonjang-ganjing rekening gendut yang dimiliki salah seorang pati Polri menjadi menu utama yang paling disorot publik. Kasus itu meledak saat HUT Ke-64 Polri, sebuah kado yang tidak enak.

Ada beberapa faktor yang membuat agenda pembenahan Polri tidak berjalan mulus. Dugaan korupsi sehingga bisa menggelembungkan pundi-pundi kekayaan pati Polri, misalnya, mengarahkan pada ingatan bahwa mafia hukum masih kukuh menjerat markas Trunojoyo. Kasus Gayus Tambunan barangkali hanya secuil perkara yang mewakili berbagai transaksi ilegal yang dilakukan anggota Polri dengan para ''pembeli'' kepentingan.

Jika miliaran rupiah bisa ditimbun, kita dapat membayangkan bahwa praktik beking terhadap pembalakan liar, penambangan liar, penyelundupan manusia, penanganan kasus pencucian uang, hingga kejahatan pajak menjadi sumber utamanya.

Barangkali, profesi sebagai aparat penegak hukum seperti polisi merupakan pekerjaan yang paling rentan godaan. Sebagaimana disebutkan Adrianus Meilala (2005), mantan staf ahli Kapolri, penyebab utama profesi polisi mudah diselewengkan adalah karena pekerjaan sebagai penegak hukum bersifat soliter, sangat otonom dan sewaktu-waktu dapat bertindak berdasar pertimbangan pribadi.

Unsur subjektivitas yang kuat dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum mengondisikan penyimpangan. Di samping itu, sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki kewenangan diskresional yang tak terbatas.

Sebagaimana rumusan sederhana kejahatan korupsi Robert Klitgaard, korupsi adalah perpaduan antara kekuasaan diskresional dan monopoli kewenangan minus akuntabilitas (corruption = discretion + monopoly - accountability).

Karena itu, tak heran jika kecenderungan sewenang-wenang menjadi tak terbendung. Sangat mudah menangkap orang, menahan, menetapkan sebagai tersangka, menakut-nakuti, mengancam, melakukan kekerasan, serta berdamai dalam penanganan kasus dalam situasi yang keputusannya diambil tanpa mekanisme pertanggungjawaban.

Derajat akuntabilitas tugas Polri yang tidak memadai bisa kita periksa dalam sistem yang mengatur mereka. Secara internal, memang kita melihat ada beberapa instrumen untuk mengan­tisipasi penyelewengan fungsi.

Ada mekanisme dewan kehormatan perwira, irwasum, dan propam yang menjalankan fungsi kontrol atas pekerjaan pokok Polri. Tapi, dalam situasi yang tingkat penyimpangannya sudah menjalar hingga ke pucuk pimpinan, mustahil menyandarkan fungsi kontrol pada mekanisme internal.

Kompolnas (Komisi Polisi Nasional) yang dibentuk juga tak bertaring sebagai pengawasan eksternal. Gagasan awalnya, Kompolnas menjadi lembaga pengawas eksternal yang independen yang wewenangnya dapat memeriksa secara mandiri atas dugaan penyimpangan aparat kepolisian. Namun, postur ideal Kompolnas tak tercapai karena posisi Kompolnas dalam skema yang dibangun justru menjadi sebatas lembaga di bawah presiden yang memiliki tugas pokok memberikan saran dan masukan.

Mencari Jalan Keluar

Dengan pertimbangan bahwa sistem yang dibangun tak memadai sebagai mekanisme checks and balances dalam pelaksanaan kerja-kerja Polri, perlu ada gagasan lain yang bisa memperkuat agenda reformasi di tubuh kepolisian. Seandainya diserahkan kepada Mabes Polri, agenda perbaikan polisi ini bisa dibilang sebagai langkah konyol. Memercayai reformasi Polri dan pengawasannya dilakukan secara internal oleh polisi sama saja dengan membiarkan jatuhnya kredibilitas Polri di mata publik.

Tak bisa dimungkiri, membenahi Polri memang membutuhkan komitmen yang serius dari berbagai pihak. Karena tugas memperbaiki tatanan di kepolisian telah menjadi pekerjaan rumah bersama, peran -terutama- DPR dan presiden sangat diharapkan. Memperkuat pengawasan eksternal yang independen adalah salah satu solusinya.

Dengan wewenang legislasinya, DPR dan presiden bisa memperkuat posisi Kompolnas daripada menciptakan lembaga ad hoc seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang kurang bergigi. Kompolnas yang ideal semestinya berada di luar lembaga eksekutif, independen, memiliki wewenang untuk mengawasi dan memeriksa skandal yang dilakukan -khususnya- perwira polisi, dan komposisinya mewakili kepentingan publik luas.

Presiden juga harus dapat memastikan perbaikan di lembaga penegak hukum itu dengan melakukan penyegaran yang radikal pada posisi-posisi strategis di Polri dengan para perwira Polri yang reformis.

Pemikiran lain yang bisa disodorkan, wewenang Polri dalam menangani kasus perlu dibatasi, tidak seperti sekarang yang demikian luas. Asumsinya, anggota Polri kerap bermain mata dalam penanganan kasus-kasus besar. Untuk kasus korupsi misalnya, akan lebih baik jika Polri tak lagi menangani karena sudah ada kejaksaan dan KPK. Selain bisa mempersingkat birokrasi penanganan kasus korupsi, hal tersebut ditujukan untuk mengantisipasi lempar tanggung jawab antarpihak. Misalnya, bolak-balik berkas perkara korupsi dari kepolisian ke kejaksaan.

Terakhir, KPK harus mengambil inisiatif untuk menjadikan aparat penegak hukum sebagai fokus dalam pemberantasan korupsi. Laporan rekening fantastis milik pati Polri bisa dijadikan pintu masuk untuk mendorong bersih-bersih di tubuh kepolisian. Kita berharap KPK tidak ragu untuk masuk ke wilayah yang selama ini tak disentuhnya. Jika KPK saja tak sanggup, tentu harapan publik terhadap perbaikan lembaga penegak hukum akan menjadi sirna. (*)

*) Adnan Topan Husodo, wakil koordinator ICW

sumber : www.jawapos.com

Gayus, Untuk Gula Petani

"Gayus" untuk Gula Petani

MEMBACA judul tulisan ini mungkin banyak yang mengernyitkan dahi. Apa hubungan Gayus dengan gula petani? Terbongkarnya kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan merupakan peristiwa sangat fenomenal. Begitu fenomenalnya sehingga terhadap semua yang menyangkut masalah pajak, publik negeri ini kemudian mengidentikkannya dengan sosok Gayus.

Sementara itu, beberapa hari belakangan santer diberitakan bahwa pe­merintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap gula petani 10 persen. Jadi, mohon dimak­lumi atas keusilan penulis ikut-ikutan latah mengganti kata "pajak" dengan kata "Gayus" pada judul tulisan ini.

Wacana pengenaan PPN tersebut ke­mudian direspons negatif oleh pasar. Harga lelang gula petani terus anjlok. Sekitar 6.700 ton gula petani di wilayah PT Perkebunan Nusantara X tidak laku dijual. Bahkan, lelang gula petani yang diselenggarakan di PT Perkebunan Nu­santara XI, Selasa (15/6), gagal menca­pai kesepakatan harga. Jika pada pekan sebelumnya harga lelang gula petani masih bertengger pada angka Rp 8.060 per kilogram, saat lelang tersebut diselenggarakan, angka penawaran tertinggi hanya Rp 7.200 per kilogram.

Musim panen tak selamanya identik dengan kegembiraan. Setidaknya itulah yang terjadi pada petani tebu saat ini. Menurut hitung-hitungan Abdul Wachid, ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), pendapatan petani tebu pada musim giling 2010 berpotensi hilang Rp 1,57 triliun. Kondisi ini merupakan resultan dari turunnya harga lelang gula, kecilnya rendemen, anjlok­nya harga tetes tebu, dan naiknya ong­kos tebang angkut (Kompas, 21/6).

Masalah Transmisi Harga

Duka petani tebu ini bermula ketika Un­dang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memasukkan gula petani sebagai barang kena pajak. Pertimbang­annya, gula dinilai bukan produk primer seperti beras, jagung, kedelai, atau telur, tetapi merupakan barang olahan. Produk primernya sendiri adalah tebu.

Tentu masalah ini mengusik hati nu­rani kita. Pasalnya, petani tebu bukan­lah peng­usaha kena pajak. Umumnya petani tebu adalah petani subsistem yang mengusahakan lahannya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal keluarga, sehingga tidak pantas dikenai PPN.

Menurut data statistik 2009, produksi gula petani mencapai 1,6 juta ton. Dengan asumsi harga gula di tingkat lelang Rp 8.000/kg, dari pengenaan PPN 10 per­sen akan dapat diraup fulus Rp 1,28 triliun setahun. Nominal ini tentu sangat meng­giurkan bagi aparat pemungut pajak.

Agar tidak terkesan menindas petani, Ditjen Pajak membuat skema pengenaan PPN tersebut tidak langsung kepada petani, tetapi kepada pedagang. Se­pintas terkesan sangat heroik, tapi pemerintah mungkin lupa bahwa pada perdagangan komoditas pertanian, transmisi harga bersifat asimetris. Penurunan harga selalu ditransmisikan dengan cepat kepada petani. Seba­lik­nya, kenaikan harga ditransmisikan dengan lambat.

Kondisi seperti ini sangat kontra produktif dengan upaya pencapaian swasembada gula yang ditargetkan pemerintah pada 2014. Faktor utama yang memengaruhi kegairahan petani dalam mening­katkan produksi adalah adanya insentif yang memadai terhadap harga jual pro­duk. Harga lelang gula yang terus merosot tentu menggerus kegairahan petani tebu untuk meningkatkan produksi.

Gula Rafinasi

Untuk mencapai target swasembada gula 2014, pemerintah harus secara tegas menunda kebijakan yang sangat tidak populer bagi petani tebu dan menjamin tidak akan ada potongan PPN di kemudian hari. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada permasalahan utama peningkatan produksi gula nasional, yaitu sisi off farm.

Rendahnya tingkat otomatisasi pabrik berakibat pada beberapa hal. Misalnya, kualitas gula relatif rendah, tingkat efisiensi rendah, dan daya saing usaha lemah. Saat ini rendemen rata-rata yang dicapai pabrik gula BUMN hanya berkisar tujuh persen. Angka itu dapat ditingkatkan menjadi 9-10 persen jika dilakukan modernisasi pabrik gula yang saat ini umumnya sudah sangat tua. Karena itu, Program Revitalisasi Industri Gula 2010-2014 yang menelan investasi Rp 4,43 triliun, harus banyak menyentuh sisi off farm untuk mengganti mesin/peralatan pabrik yang sudah tua dan tidak efisien.

Kebijakan fiskal yang tepat perlu dila­kukan agar iklim usaha gula domestik lebih kondusif. Sebagai contoh penerapan bea masuk gula impor harus diterap­kan secara progresif. Artinya, jika harga gula di pasar internasional sedang turun, bea masuk harus dinaikkan pada angka signifikan. Melalui cara ini stabilitas harga dan pasokan gula nasional akan terjaga.

Satu hal yang harus diingat, impor gula harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi dan strategi produksi nasional yang berkelanjutan. Selama ini kebijakan impor lebih terkesan sebagai kebijakan ad hoc dalam rangka "memadamkan kebakaran".

Pengawasan distribusi gula impor juga masih sangat lemah. Gula rafinasi yang menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2009 diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman, sekarang ini bocor ke pasaran umum. Kondisi ini tentu berpotensi menjatuhkan harga gula petani.

Program swasembada gula 2014 tak akan tercapai tanpa dukungan moral dan politik dari para penentu kebijakan untuk lebih berpihak kepada petani tebu. Ke­bijakan pengenaan PPN pada gula petani ini sama saja dengan upaya kaum penjajah pada abad ke-19. Mereka membunuh para pe­tani sejak adanya industri agrikultur pa­da 1830. Sedihnya, setelah merdeka, ke­bijakan itu justru dilanjutkan oleh bangsa sendiri. Lalu, apa kata dunia? (*)

*) Toto Subandriyo , alumnus IPB dan MM-Unsoed, kepala BP4K Kab Tegal, Jateng

www.jawapos.co.id

Pergeseran Paradigma Parpol

Oleh : Salahuddin Wahid

KEHIDUPAN kepartaian di Indonesia dalam belasan tahun terakhir mengalami perkembangan menarik, baik dari segi paradigma maupun partainya sendiri (nama dan kekuatan). Hal itu merupakan keniscayaan karena memang telah terjadi perkembangan sosial yang amat luar biasa beberapa puluh tahun terakhir. Tetapi, perubahan itu tidak sempat mewujud dalam kenyataan, karena kehidupan kepartaian kita dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah.

Ketika Presiden Habibie membuka kesempatan mendirikan partai baru, para politikus lama dan politikus baru beramai-ramai mendirikan partai. Dalam waktu cepat berdirilah lebih dari 100 partai. Setelah diverifikasi KPU, 48 partai berhak ikut pemilu.

Secara umum kita melihat bahwa para pendiri partai pada 1998 masih mengacu pada tipologi partai besar hasil pemilu (PNI, Masyumi, NU) dan partainya Orde Baru (Golkar). PKI, karena telah lama dilarang, tidak punya partai reinkarnasi. PNI, Masyumi, NU, dan Golkar, masing-masing menjelma menjadi sejumlah partai.

Hasilnya sudah kita ketahui. PDIP sebagai pelanjut perjuangan BK (identik dengan PNI) menjadi pemenang (sekitar 34 persen suara). Di luar dugaan, Partai Golkar menjadi pemenang kedua (> 20 persen suara). Suara warga NU terbagi ke dua partai menengah: PKB (± 12 persen), PPP (± 10 persen), dan beberapa partai kecil. Suara warga eks Masyumi terbagi ke PAN (±7 persen), PPP (± 3 persen), PBB (± 2 persen), dan beberapa partai kecil.

Menurunnya "Islam Politik"

Sebenarnya di dalam kalangan warga NU telah terjadi perubahan dalam pandangan politik anak-anak muda NU akibat penerimaan Pancasila oleh NU dan juga pengaruh Gus Dur. Sementara itu, banyak kiai berpengaruh di Jatim dan Jateng masih mempunyai pandangan politik seperti pada era NU menjadi partai. Perbedaan inilah yang ikut memicu berdirinya PK NU (2006), selain ketidakcocokan para kiai tersebut di atas dengan langkah politik GD.

Di kalangan warga eks Masyumi juga terjadi perkembangan serupa. Amien Rais menolak tawaran menjadi ketua umum PBB dengan alasan PBB terlalu sempit. Lalu dia membentuk PAN yang dimaksudkan sebagai partai terbuka, seperti yang dimaksud oleh PKS saat ini.

Di dalam Pemilu 1999, jumlah suara partai Islam dan partai berbasis massa Islam di bawah perolehan partai Islam pada 1955. Pada Pemilu 2004 jumlah perolehan suara partai-partai tersebut sedikit meningkat, tetapi pada Pemilu 2009 jumlah tersebut merosot tajam, sekitar separo dari jumlah suara pada Pemilu 1955. Ormas Islam tidak mampu lagi menjadi pengikat dalam sikap politik warganya.

Dengan adanya niat PKS menjadi partai terbuka, pasti timbul pertanyaan, apakah "Islam politik" akan makin kecil pendukungnya. Bagi saya, belum jelas apakah PKS tetap mempertahankan prinsip Piagam Madinah yang selama ini dianutnya atau memilih prinsip-prinsip dalam Pancasila. PKS harus bekerja keras meyakinkan pemilihnya kalau meninggalkan Piagam Madinah. Langkah ini sebetulnya mengandung risiko cukup besar, tetapi tentu tokoh-tokoh PKS, termasuk yang di daerah, telah menghitungnya dengan cermat.

Partai Islam yang masih bisa bertahan adalah PPP, yang perlu bekerja keras mempertahankan jumlah suara kalau ambang batas 5 persen diberlakukan. Apalagi, ada suara lirih tentang niat Parmusi untuk bergabung dengan Golkar, walaupun lalu dibantah. Pemilih PKS yang kental keislamannya bisa digarap PPP. Partai Islam yang kecil (PBB dan PK NU) sulit diharapkan untuk bergabung sehingga praktis tidak akan terwakili di DPR.

Tokoh dan Dana

Tampak adanya perubahan besar pada paradigma partai. Kalau dulu bergantung pada ideologi atau gagasan besar, kini partai berkembang dengan bergantung pada tokoh. Yang tidak bergantung pada tokoh adalah Partai Golkar, PKS, dan PPP. PDIP amat bergantung pada Megawati. PKB bergantung pada GD. PAN bergantung pada Amien Rais. Gerindra bergantung pada Prabowo. Hanura bergantung pada Wiranto.

Yang paling mencolok dan fenomenal adalah ketokohan SBY. Partai Demokrat yang baru berdiri pada 2001 tiba-tiba memperoleh sekitar 7 persen (2004) dari jumlah suara, lalu melejit menjadi sekitar 20 persen (2009). Tidak heran kalau para tokoh PD berani mematok perolehan sekitar 30 persen suara pada 2014.

Kita tidak tahu apakah setelah SBY tidak menjabat presiden, suara PD akan merosot. Kita juga tidak tahu apakah PDIP akan merosot suaranya setelah Megawati tidak menjadi ketua umum. Tetapi, kecenderungannya seperti itu, kecuali kedua partai mempersiapkan diri dengan serius. Dalam hal ini, tampaknya, PD lebih siap dengan memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Partai Golkar dalam perkembangan terakhir tampaknya tidak tergantung pada tokoh, tetapi pada kekuasaan dan dana. Ketika JK menjadi Wapres, dengan kekuasaan di tangan, JK mudah terpilih menjadi ketua umum. Terpilihnya Aburizal Bakrie menunjukkan bahwa faktor utama terpilihnya seseorang menjadi ketua umum PG adalah dana yang berlimpah.

Pragmatisme

Pergeseran paradigma partai itu sejalan dengan pragmatisme para tokoh yang ingin menjadi kepala daerah. Maka, yang muncul menjadi calon kepala daerah adalah mereka yang mempunyai dana dalam jumlah besar. Politik dinasti juga menjadi sesuatu yang menjamur. Kemampuan, apalagi karakter, sang calon kurang menjadi pertimbangan elite partai. Partai hanya menjadi kendaraan politik yang disewa para calon.

Kondisi di atas dilengkapi oleh perilaku negatif, yaitu maraknya politik uang. Pada Pemilu 1999, masalah itu belum muncul, pada Pemilu 2004 juga belum merata walaupun sudah ada, terutama pada pilpres. Tetapi, pada Pemilu 2009 praktik busuk itu sudah merata. Permainan uang itu mencakup pemberian uang kepada pemilih dan pembelian suara, terutama di PPK. Kondisi itu diperburuk dengan kinerja KPU dan KPUD, sehingga terjadi banyak kerusuhan di daerah.

Dengan perilaku pragmatis para pemilih dan praktisi politik seperti itu, sebenarnya tidak penting lagi apakah partai Islam masih ada atau tidak. Sebab, semua partai sudah tidak menunjukkan perilaku yang terpuji. Partai kebangsaan sudah tidak menunjukkan perilaku cinta bangsa dan partai Islam juga tidak menunjukkan perilaku islami. (*)

*)KH. Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng.

www.jawapos.co.id

 

Menimbang Konfederasi Parpol

Oleh : Ahmad Nyarwi

Gagasan Partai Amanat Nasional (PAN) soal format konfederasi partai politik (parpol) menarik untuk dicermati. Tujuan Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menawarkan model konfederasi, Indonesia mampu mencapai penataan koalisi yang lebih maju. Asumsinya, dengan diikat landasan hukum yang jelas, sifat koalisi atau konfederasi bisa lebih permanen.

Jika melihat kecenderungan format koalisi parpol dalam dua periode terakhir, gagasan tersebut cukup menarik. Selama itu, koalisi parpol mewujud dalam tiga peristiwa penting. Pertama, koalisi menjelang pemilu presiden. Kedua, koalisi menjelang pilkada. Ketiga, koalisi untuk mendukung rezim politik pemenang pascapilpres.

Dua format pertama hanyalah koalisi "papan peluncur". Sedangkan format terakhir hanyalah koalisi berbasis transaksi politik. Keduanya jelas menyimpan kelemahan serius. Puncak kelemahan format koalisi parpol itu adalah ketidakefektifan dan ketidakstabilan pemerintahan serta konspirasi elite yang dominan di setiap parpol sehingga meminggirkan kepentingan publik.

Plus-Minus

Jika merujuk model Malaysia, konfederasi politik yang digagas Bima Arya dkk itu memang bisa menjadi jalan keluar yang menarik. Format koalisi sebelum pemilu dan pilkada jelas memiliki kelemahan mendasar yang terkait dengan fungsi dan dampaknya bagi kelangsungan kinerja rezim politik pemenang. Begitu pula koalisi pascapemilu, sebagaimana yang saat ini dipraktikkan melalui Sekber -kemudian menjadi Setgab- Koalisi. Koalisi pascapemilu tersebut juga rentan akan transaksi politik di luar mekanisme elektoral.

Jika mengacu model konfederasi politik UMNO di Malaysia, koalisi itu memiliki keunggulan utama. Yaitu, daya ikatnya yang permanen. Sebagaimana yang kita saksikan, kekuatan UMNO yang dimotori Barisan Nasional, yakni United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), dan Malaysian Indian Congress (MIC), terbukti mampu menjadi penopang rezim politik dengan lebih stabil dan efektif dalam menjalankan pemerintahan.

Model konfederasi politik itu juga memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Kelemahan utama terkait dengan kecenderungan arah perkembangan model demokrasi di negeri ini. Malaysia jelas menganut pseudo democracy. Tentu saja paham itu berbeda dengan acuan Indonesia, yang telah bergerak jauh ke arah liberal democracy, yang berbasis pada pemilu langsung.

Andrew Aeria (2005) dalam Mavis Puthucheary dan Norani Othman (2005) lewat Elections and Democracy in Malaysia menjelaskan, model konfederasi politik ala Malaysia cenderung menguatkan patronase politik di level nasional dan lokal. Dampaknya, menurut Sharaad Kuttan (2005), model konfederasi politik tersebut dalam kadar tertentu meng­ancam civil society dan pressure group.

Kelemahan berikutnya terkait dengan kelangsungan performance tiap parpol anggota konfederasi maupun yang bukan anggota. Khoo Boo Teik (2005) menyimpulkan bahwa konfederasi politik model Malaysia memberikan sejumlah batas terhadap tiap parpol dalam berdemokrasi. Faktor ekonomi nasional, pertimbangan ideologi negara, dan kelompok koalisi yang berkuasa cenderung dikedepankan melampui kepentingan publik mana pun dalam demokrasi.

Faktor-faktor itu tentu sangat subjektif dan cenderung menguntungkan parpol-parpol anggota konfederasi yang berkuasa daripada yang tidak berkuasa. Akibatnya, diskriminasi politik sangat potensial dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Risiko terburuk model konfederasi politik itu adalah menguatnya model otoritarianisme baru yang berbasis konfederasi.

Menimbang Konfederasi

Fakta itu hanyalah sepenggal peristiwa politik yang terus berlangsung di negeri jiran tersebut. Lantas, apakah model itu cocok dengan Indonesia? Indonesia dan Malaysia jauh berbeda. Malaysia menganut sistem parlementer serta berbasis partai lokal dan nasional. Sedangkan Indonesia, walaupun belum sempurna, menganut sistem presidensial dengan basis partai mayoritas nasional. Malaysia memiliki struktur sosial masyarakat yang tidak terlalu kompleks dan didominasi identitas sosial yang berbasis tiga etnis utama, yakni Melayu, Tionghoa, dan India. Walaupun sama-sama dihuni mayoritas muslim, Malaysia tidak terlalu liberal dan sekuler sebagaimana Indonesia. Sementara itu, persoalan Indonesia jauh lebih kompleks. Kompleksitas konfigurasi politik tidak hanya berbasis etnis, tapi juga agama, ras, dan kelas sosial.

Kalau bertujuan melahirkan format koalisi permanen serta mendukung kinerja dan efektivitas pemerintahan, jelas konfederasi politik ala Malaysia menjadi model yang menarik untuk diadopsi di Indonesia. Hal tersebut penting untuk menjaga manuver elite parpol agar tidak terlalu liar. Namun, bila dipraktikkan, kemudian melahirkan persaingan loyalitas antarelite parpol dengan cara mengooptasi, bahkan mengerangkeng kekuatan ormas, civil society, dan pressure group agar tidak kritis pada rezim politik, konfederasi politik itu tentu berbahaya bagi masa depan demokrasi negeri ini.

Pada level elite, konfederasi tersebut menarik untuk dikembangkan di Indonesia. Hanya, model itu harus disertai regulasi yang lebih jelas dan detail dengan mempertimbangkan aspek yang lebih substansial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Selain itu, jika mau mengadopsi model tersebut, regulasi politik harus dilakukan secara formal (tidak sekadar konvensi antarparpol) dengan mengedepankan aspek konsistensi, kejujuran, dan keterbukaan. Jika tidak, model konfederasi politik itu cenderung memberikan kontribusi negatif bagi demokrasi negeri ini.

Pada level publik, model konferedasi politik ala Malaysia ini sebenarnya cukup menarik. Apalagi jika mampu menghasilkan kapasitan rejim politik dan pemerintahan yang excellent dan memiliki prestasi luar biasa bagi meningkatnya kesejahteraan publik. Boleh saja model ini diadopsi di Indonesia, namum dengan catatan harus selalu mempertimbangkan sejumlah faktor.

*) Ahmad Nyarwi, pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta

http://www.jawapos.com 

Markus dan Etika Profesi Hukum

Oleh: Fatria Khairo, STP, SH, MH

Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang
SEKARANG ini istilah Markus (makelar kasus) seolah menjadi  pembicaraan hangat, meskipun di kalangan tertentu kata-kata tersebut sudah sangat akrab. Kemunculan markus dalam kasus Cicak Vs Buaya membuat markus seolah diibaratkan fenomena snowball, yang semakin lama semakin kuat dan akhirnya menghantam dan meluluhlantakkan segala apa yang ada disekitarnya. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka jangan-jangan para cenayang pun suatu hari akan terkena “bola salju made in markus” tanpa sempat meramalkannya terlebih dahulu. Kalau sudah begitu tidak tahu lagi apa yang akan terjadi.
Sebelum semua itu akan memuncak, sepertinya kita harus balik lagi ke titik awal dalam kancah berfikir, kenapa markus bisa ada di negeri kita tercinta ini? Mungkin dengan pertanyaan sederhana tersebut kita bisa mendapatkan jawaban yang sederhana pula sehingga mudah untuk dicerna oleh siapapun. Berpijak kepada teori penegakan hukum Soerjono Soekamto, faktor-faktor penegakan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah law enforcement yaitu: 1.   
Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2.    Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Saat ini yang menjadi sorotan yang sangat-sangat menyedot perhatian setiap orang adalah faktor penegak hukum, terutama kasus Cicak versus Buaya. Ruang lingkup penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.  Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal dengan Criminal Justice System.
Kembali pada permasalahan adanya Markus, tidak lain adalah seperti pada perkataan bang napi, mengutip dari salah satu acara di salah satu televisi swasta. Kata Bang NAPI: “Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi kejahatan bisa terjadi karna ada kesempatan, waspadalah! waspadalah!”
Bahwa timbulnya Markus tidak lain dikarenakan adanya kesempatan.  Kesempatan apa yang dapat timbul dari masalah ini, tidak lain adalah karena kesempatan yang ditimbulkan dari para aparat penegak hukum sendiri. Sehingga keberadaan markus makin merajalela melenggang dalam pengadilan. Sebenarnya pengaturan untuk mencegah terjadinya markus sebenarnya sudah ada yaitu dengan adanya kode etik pada tiap aparat penegak hukum atau kita lebih kenal dengan Etika Profesi Hukum.
Seharusnya para aparat penegak hukum harus merenungkan kembali apa itu etika profesi hukum yang akhirnya terejawantah dalam kode etik profesi hukum. Istilah etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Sedangkan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam profesi hukum.
Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap mayarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama. Dan oleh karena itulah dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut;
1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.
Sinergiditas antara etika profesi dan kode etik adalah seperti  kita ambil dari Yap Thiam Hiem, dalam bukunya “Masalah Pelanggaran Kode Etik Profesi Dalam Penegakan Keadilan dan Hukum”, maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional.  Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.”
Jangan Ada Celah
Dari uraian di atas sesungguhnya Markus tersebut seharusnya sudah tidak dapat lagi hadir dalam criminal justice system kita, jika para unsur catur wangsa (hakim, jaksa, polisi, advokat) penegak hukum di Indonesia telah benar-benar comit dengan kode etik masing-masing. Dengan kata lain jangan ada celah-celah kecil yang makin lama makin meluas (efek kapilaritas) yang akhirnya dapat mengaburkan suatu permasalahan yang sedang terjadi. 
Persoalan yang menyeruak dan menjangkiti hukum di Indonesia saat ini lebih disebabkan karena terjadinya degradasi moral dalam tubuh aparatur penegak hukum kita. Dalam benak penulis, momentum saat ini dapat menjadi langkah awal pemerintah bersama jajaran institusi penegak hukum, akademisi hukum dan pihak lain terkait penegakan hukum, untuk merekonstruksi kode etik profesi hukum dimana substansinya harus jauh lebih accountable (tanggung jawab). Lebih tegas menutup celah-celah penyelewengan hukum, sangat jelas dan transparan serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Pembenahan etika aparatur penegak hukum seharusnya menjadi salah satu agenda pemerintah dalam mereformasi institusi penegak hukum. 
Jadikan kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi hukum yang tidak lain adalah untuk selalu mengacu pada tujuan hukum  yang tidak lain adalah mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia. Jika boleh meminjam risalahnya Umar bin Khattab kepada Musa Al-AsyÆari, “Samaratakanlah manusia dalam majelismu, dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu, dan orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu.”

Sumber : sripoku

Memberdayakan PKL

Apakah Pedagang Kaki Lima (PKL) tergolong dalam usaha mikro? Secara ekonomi tentu ia. Bahkan jumlahnya sangat signifikan. Tengoklah berbagai kota di Indonesia, ciri khasnya antara lain PKL. Di Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan seluruh kota, baik kota besar dan kecil di Indonesia dipenuhi oleh PKL. Bahkan di negara lain pun, seperti Thailand misalnya, demikian adanya.

Di Bandung misalnya, begitu banyak pusat jajanan pinggir jalan yang jika malam tiba dipadati oleh pengunjung. Bahkan jajanan pinggiran yang itu dilakukan oleh PKL merupakan bagian dari pariwisata, karena dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung. Di Malioboro Yogyakarta juga, akan lebih asyik jika makan malam di pinggiran sambil menikmati suasana kota.

Dari sudut pandang filsafat ekonomi, PKL adalah antitesis dominasi korporatisme global yang mendominasi seluruh sudut kota dengan jaringan pertokoan ritel. Sebagai antitesis, PKL adalah manifestasi perlawanan dari si kecil melawan si besar. Perlawanan pemodal kecil dengan pemodal besar yang mampu membangun pusat pertokoan di berbagai lokasi strategis, tentu dengan biaya mahal.

Bagi konsumen, PKL adalah solusi pemenuhan kebutuhan di tengah harga-harga yang melambung tinggi. Konsumen dengan daya beli rendah akan cenderung memilih barang-barang dari PKL dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja, ada simbiosis mutualisma antara konsumen dengan PKL. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelayan masyarakat, seharusnya bukan mengobrakabrik PKL, namun seharusnya memberdayakannya.

Dari sisi budaya, PKL adalah penyemarak kegairahan budaya, ekonomi dan pariwisata suatu kota. Bahkan bukan sekedar penyemarak, PKL adalah penanda (icon) suatu kegiatan perkumpulan, pesta dan kerumunan masa. Lihat saja, pasar tumpah yang terjadi diberbagai sudut kota di hari minggu, dimana masyarakat banyak yang melakukan aktivitas pagi di pusat keramaian tertentu. Di Bandung, itu terkonsentrasi di Gasibu dan tempat lainnya.

Bagaimana jika data dan sejarah ekonomi republik ini yang bicara? Harus diakui, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang di dalamnya ada PKL, sangat berperan dalam membangun pondasi perekonomian nasional. Selain menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1.505,3 triliun (30,3 persen), sektor usaha mikro juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 83.647.711 (89,3 persen). Pelaku usaha mikro di negeri kita mendominasi jenis usaha bangsa ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut pengelolaan database usaha mikro, kecil dan menengah, jumlah usaha mikro di Indonesia adalah sekitar 50,70 juta usaha atau 98,9 persen.

Coba kita bandingkan dengan usaha besar yang hanya berjumlah 43,7 ribu dan menyerap tenaga kerja 2,3 juta (2,9 persen). Meskipun sumbangan bagi PDB relatif besar, terlihat jelas UMKM lebih berperan bagi pemberdayaan masyarakat. Maka, untuk menciptakan kekuatan ekonomi bangsa ke depan, diperlukan transformasi atau upaya ekspansif dari pengusaha mikro untuk memajukan usahanya. Dalam bahasa lain, ekspansi dari jenis usaha mikro, kemudian menjadi usaha kecil sampai bertransformasi dalam bentuk/jenis usaha menengah.

Dari sisi regulasi, keberadaan PKL yang makin menjamur dan dinilai mengganggu ketertiban umum itu mencerminkan ketidakpastian aturan yang ditetapkan dan bermainnya oknum-oknum aparat yang menikmati jasa keamanan. Argumentasi ini lah yang dipergunakan aparat pemerintah untuk membubarkan PKL.

Jika dilihat dari sisi teologi, keberadaan PKL jika itu dinilai mengganggu ketertiban umum, tentunya tidak dibenarkan oleh ajaran agama sekalipun. Meski demikian, membubarkan dan mengejar-ngejar PKL di suatu lokasi, sementara di lokasi lain tidak dilakukan juga tentu bukan suatu kebijakan yang tepat. Terlebih jika pembubaran itu dimaksudkan untuk memuluskan kepentingan pemodal (investor) yang akan mendirikan pusat perbelanjaan, mengingat di lokasi tersebut telah terkonsentasi masa, jelas itu perbuatan yang tidak bermoral.

Di atas itu semua, sesungguhnya diperlukan kebijakan komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani dan memberdayakan PKL. Argumentasinya jelas, landasan konstitusional pemberdayaan PKL diatur oleh kewajiban negara untuk memberikan penghidupan yang layak bagi warga negaranya.

Faktanya, pelaku usaha PKL adalah mereka yang secara ekonomi lemah. Menjadi PKL demi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, bukan untuk memperkaya diri. Dengan demikian, keberadaan PKL harus dijaga dan diberdayakan.

Pemberdayaan itu dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, melakukan edukasi soal aturan hukum dan kesadaran keagamaan. Dalam konteks ini, jangan ada sikap rancu dan premanisme. Jika kebijakannya ambigu, disatu sisi dibubarkan, di sisi lain diminta setoran, maka selama itu PKL akan ada. PKL adalah wajah kebobrokan oknum aparat keamanan dan ketertiban negara.

Dalam edukasi dan pembinaan keagamaan, sebaiknya dilakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan yang dekat dengan wilayah tersebut. Selain itu, PKL harus diorganisir. Kepentingan diorganisir adalah agar keanggotaannya terkontrol dan tidak terjadi hukum rimba. Selama ini, pengorganisasian itu lebih untuk kepentingan memungut retribusi dibandingkan pembinaan. Lebih lanjut, di setiap wilayah didirikan koperasi sebagai lembaga yang menaungi para anggota PKL yang telah diorganisir itu.

Kedua, bagi PKL yang lokasinya tidak mengganggu ketertiban umum, sebaiknya terus dibina dan diberdayakan untuk menjadi duta pariwisata. PKL yang dilokalisir di daerah tertentu, dengan keunikannya yang khas, akan bisa menjadi primadona pariwisata.

Ketiga, edukasi dan pembinaan sebaiknya diarahkan juga pada upaya untuk menaikkelaskan PKL. Keberadaan koperasi dan lembaga keuangan penting agar PKL yang omsetnya ratusan ribu naik kelas menjadi ratusan juta. Berbagai pelatihan bidang administrasi dan akses ke perbankan harus dilakukan.

Keempat, konsistensi pemerintah daerah mutlak diperlukan. Pemda harus melihat PKL sebagai aset ekonomi yang mampu menggerakan ekonomi masyarakatnya lebih baik. Bukan sebaliknya, dipandang sebagai pengganggu ketertiban dan sumber retribusi semata. Pemda harus mengatur PKL di lokasi yang strategis dan memang selama ini banyak pembeli yang datang. Namun harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu ketertiban. Komitmen itu harus dibangun oleh kelompok PKL yang diorganisir. Sehingga merekalah yang menjaga agar lokasi usahanya tetap tertib.

Selama ini, penolakan pemindahan yang dilakukan PKL karena lokasi yang ditawarkan selalu bermasalah. Ini soal moralitas kepemimpinan. Pemerintah harus berpihak kepada PKL.

PKL usianya sama dengan usia keberadaban manusia yang mulai mengenal pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Jadi, secara antropologis, PKL adalah kebudayaan ekonomi yang telah lama usianya dan penting bagi kehidupan manusia. Jika demikian, yang penting adalah memberdayakannya, bukan membubarkannya. Karena, PKL pun harus makan, punya anak dan istri yang tiada lain adalah anak bangsa yang harus hidup layak.

Writted by : Iu Rusliana

Senjakala Kepemimpinan

KEKECEWAAN publik atas kepemimpinan yang tidak tegas di negeri ini dapat dipahami. Karikatur Jawa Pos (24/11/2009) cukup menggambarkan hal itu. Pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan rakyat untuk menuju kebaikan bersama. Dunia mencatat tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Kemal Ataturk, Napoleon Bonaparte, Jeanne d`Arc, Kwame Nkrumah, Soekarno, Nelson Mandela, dan seterusnya. Mereka bukan sekadar tokoh masyarakat, namun pemimpin yang membawa perubahan besar bagi perjuangan menuju kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan.

Pemimpin yang cerdas adalah orang yang mampu menghargai puncak kehidupan, dan dia akan senantiasa menziarahi kebenaran (will to truth) dan bukan menziarahi kekuasaan (will to power), agar dia tidak mengalami apa yang disebut split orientation. Yakni, tidak menyatunya antara ucapan dan tindakan. Jika ini terjadi, dia masih dalam kategori apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai the first man, manusia yang hanya butuh petunjuk secara otoriter, yang berbeda dengan kategori the last man yang sudah mementingkan harkat dan martabat.

Orang seperti ini hanya akan bertahan sementara, dan ini telah dibuktikan oleh beberapa studi. Hasil penelitian Michael Keren (1983) dan Moshe Bzuonowski (1986) juga mengatakan bahwa bekal utama politisi untuk "menguasai" publik adalah popularitas dan intelektualitas. Namun, jika pemimpin ingin "tahan lama", intelektualitaslah yang harus dikedepankan, bukan popularitas belaka. Demikian pula Jean Laponce (1983) mengatakan, pemimpin yang populer berkat ide-idenya yang cemerlang dan cerdas, akan lebih tahan lama jika dibandingkan dengan mereka yang pandai beretorika belaka.

***

Agar masyarakat tidak pesimistis terhadap keadaan politik saat ini, dalam masyarakat pascaotoriter dibutuhkan suatu sistem politik yang mantap, yang tidak mendasarkan kepada kekuasaan, uang, dan jaringan birokrasi. Sistem politik yang mantap mestinya sudah sampai derajat self propelling tanpa harus didukung kaidah-kaidah kekuasaan, karena sistem yang demokratis sudah mengalami internalisasi.

Secara kualitatif masih perlu direnungkan apakah gaya kepemimpinan saat ini telah mencapai kristalisasi untuk menopang tata kehidupan politik jangka panjang yang mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi? Apakah tata permainan politik sekarang ini secara formal telah disepakati bersama dan tecermin dalam perilaku para pejabat dan rakyat dalam kehidupan sehari-hari?

Jika tidak, negeri ini akan terus mengalami pemiskinan (struktural). Negeri yang miskin ini sekarang harus memboroskan anggaran karena membayari aparat negara dan wakil rakyat yang secara hakiki nyaris tidak ada gunanya. Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim 8 TPF, misalnya, adalah akibat kurang berfungsinya dengan baik badan-badan negara lain, seperti BPKP, BPK, polisi, hakim, jaksa, aparat pemerintah, bahkan yang menamakan diri wakil rakyat.

Mestinya jika lembaga-lembaga negara yang disebut terakhir ini berjalan baik, uang negara sudah dijamin aman, sehingga tidak perlu dibentuk KPK yang bergaji mahal juga. Demikian pula keberadaan polisi dan jaksa. Rakyat rela membayar mahal gaji para pejabat negara dengan harapan mereka akan bekerja optimal.

Demikian pula para wakil rakyat yang dipilih dengan biaya sangat mahal, dan gaji juga supermahal, nyaris muspro (Jawa), karena mereka juga tidak dapat diharapkan kinerjanya untuk membawa amanah kepercayaan rakyat. Dalam kasus Cicak-Buaya ini tampak wajah asli mereka. Padahal, rakyat mengharapkan adanya satu gebrakan hebat untuk menghambat para koruptor merajalela.

Prof Soepomo pernah memperkenalkan istilah negara integralistik, yang intinya pemerintah mestinya seorang pemimpin yang sejati, yakni yang mampu menjadi penunjuk ke arah cita-cita bersama yang adil. Dengan demikian, ada keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos, serta ada kemanunggalan antara kawulo dan gusti.

Penyelenggara negara atau pemimpin sejati mesti rajin memeriksa denyut nadi masyarakat yang "mempekerjakannya" sebagai pemimpin, dan di ujungnya pemimpin harus memberi bentuk (gestaltung) kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Agar rakyat dapat digerakkan, harus tidak ada perbedaan yang berarti antara cita-cita rakyat dan cita-cita para pemimpin.

Jika rakyat sudah dilukai oleh pemimpinnya, rakyat akan marah dan tidak akan memercayainya dalam waktu lama. Di berbagai negara membuktikan bahwa gerakan rakyat yang marah luar biasa, seperti pada saat Revolusi Iran 1979, di Pilipina, di Thailand, dan kita juga mengalaminya pada Mei 1998 lalu.

Rakyat Indonesia kini yatim piatu, tanpa pemimpin, karena pemimpin sejati adalah: "Jika rumah terbakar, dia yang paling belakang menyelamatkan diri. Jika musuh datang menyerang, dia yang paling depan menyongsongnya. Jika panen berlimpah, dia yang paling belakangan menikmatinya" (Emha Ainun Nadjib). Yang terjadi di negeri ini sebaliknya. Ketika musuh datang menyerang, (para koruptor) dia paling belakang menyongsongnya. (*)

*). Saratri Wilonoyudho, esais, dosen Universitas Negeri Semarang

Kotak Hitam Demokrasi

Oleh : Ahmad Nyarwi

PENJELASAN dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dugaan kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century masih menyisakan beragam ketidakpuasan banyak pihak. Yang ditunggu-tunggu publik ternyata tidak sesuai dengan harapan. Banyak pihak yang kecewa dengan penjelasan normatif tersebut. Sebab, yang disampaikan Presiden SBY dinilai tidak konsisten dengan statemen sebelumnya ketika presiden melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa nasional Minggu, 22 November 2009.

Penyelidikan kasus dugaan kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century mencerminkan betapa sulitnya transpansi dan akuntabilitas penegakan hukum di negeri ini. Bisa dibayangkan jika nanti Tim Delapan tidak membeberkan temuannya secara terbuka. Jika presiden juga tidak mampu memberikan klarifikasi secara terbuka terkait dugaan kriminalisasi KPK dan DPR benar-benar tidak mampu menggulirkan hak angket skandal Bank Century, demokrasi kita akan terus mengalami kemunduran.

Demokrasi tidak lagi mampu mekar karena sikap elite yang cenderung tertutup. Tanpa adanya UU Rahasia Negara pun, rezim kerahasiaan kian telanjang dipraktikkan oleh elite. Nilai-nilai demokrasi segera runtuh karena tersedot dalam kotak hitam sang penguasa.

Kotak Hitam

Dugaan kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century hanyalah salah satu kasus di balik perilaku tidak transparan para elite penyelengara pemerintahan di negeri ini. Problem penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan kekuasaan yang lain tentunya lebih banyak dan beragam. Maka, benar jika sebagian pengamat meyakini bahwa kasus dugaan kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century hanyalah kotak pandora belaka. Sebab, transaksi kekuasaan masih terus berlangsung dalam lorong-lorong gelap rimba raya sistem politik dan pemerintahan di negeri ini.

Almond dan Verba (1967) meyakini bahwa dalam sebuah sistem politik, ada area interaksi kekuasaan yang tidak dapat diketahui publik secara telanjang. Ruang itulah yang kemudian disebut black box (kotak hitam). Skala fluktuasi kotak hitam tentu saja ada mulai sistem politik dalam pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Selain itu, kotak hitam itu juga terus eksis di berbagai institusi politik dan pemerintahan.

Eksistensi kotak hitam dalam sebuah sistem politik akan sangat dipengaruhi dua hal. Pertama, watak dan karakter rezim politik yang berkuasa. Ketika sebuah rezim politik dan pemerintahan semakin bersifat otoriter dan tertutup, kotak hitam itu pun semakin luas. Sebaliknya, jika sebuah rezim politik dan pemerintahan semakin demokratis dan transparan serta akuntabel, kotak itu pun bakal menyempit.

Kedua, eksistensi kotak hitam juga dipengaruhi watak dan perilaku para aktor yang berkuasa dalam sebuah rezim politik dan pemerintahan. Jika para aktor memiliki watak yang transparan dan akuntabel, kotak hitam itu pun akan semakin sempit. Sebaliknya, jika para aktor yang berkuasa tersebut memiliki watak yang cenderung otoriter dan tertutup, kotak hitam itu akan meluas.

Di negara mana pun, pintu masuk kepentingan ekonomi-politik dan kepentingan yang lain dari para mafia selalu tak tersentuh karena berlangsung di balik dinding tebal kotak hitam tersebut. Rezim politik bahkan adakalanya tidak mampu menguasai arena transaksi kekuasaan yang berlangsung di ruang tersebut. Lebih berbahaya lagi adalah jika para mafia mampu mengendalikan para aktor dan rezim politik yang berkuasa melalui remote control yang digerakkan dalam ruang kotak hitam sistem politik kita.

Butuh Transparansi

Indonesia telah menobatkan diri sebagai negara demokratis. Presiden juga telah dipilih melalui jalan demokrasi. Keberanian dan ketegasan presiden sangat dibutuhkan. Sebab, presiden memililiki legitimasi yang sangat kuat. Sudah jelas, di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden tidak hanya kepala pemerintahan. Namun, presiden juga telah dinobatkan sebagai kepala negara. Presiden tidak hanya memiliki area kekuasaan di level eksekutif. Namun, presiden juga memiliki area kekuasaan di level legislatif yang melekat secara bersamaan.

Saya yakin, Presiden SBY memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas demokrasi di negeri ini. Karena itu, Presiden SBY mestinya harus lebih berani membongkar dan mempersempit transaksi gelap kekuasaan dan jual beli keadilan yang berlangsung di balik kotak hitam politik negeri ini. Resistan memang datang dari berbagai aktor yang berkepentingan. Namun, dengan kekuasaan yang sangat besar, presiden memiliki otoritas yang memadai.

Jika transparansi dan akuntabilitas tidak bisa ditegakkan, reformasi birokrasi jelas-jelas telah menemui kegagalan. Jika ini yang terjadi, akan terus menjadi mimpi buruk dalam sejarah demokrasi kita. Sebuah panggung sejarah demokratisasi tanpa keadilan.

Demokrasi akan meningkat secara substantif jika rezim politik dan pemerintahan dan juga para aktor di dalamnya memiliki komitmen serius untuk mempersempit arena transaksi kekuasaan yang berlangsung dalam kotak hitam tersebut. Di sinilah kemudian transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan di mana pun tempatnya sangat dibutuhkan.

Jelas, publik tidak mampu menembus kotak hitam dalam sistem politik kita. Padahal, sangat banyak arena transaksi kekuasaan yang terus berlangsung dalam kotak hitam itu. Hanya para pimpinan rezim politiklah yang mampu membongkar apa saja yang terjadi dalam kotak hitam tersebut. (*)

*). Ahmad Nyarwi, staf pengajar Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Jogjakarta

 

jawapos.com

Sipil Melawan Korupsi

Oleh Suripto, Staf Pengajar di Univeritas Muhammadiyah Ponorogo dan STIT
Muhammadiyah Tulungagung; aktifis Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur

Pemerintahan baru telah terbentuk. Salah satu pekerjaan rumah yang paling
berat adalah memberantas korupsi. Dan kerja ini terbukti tidak mudah
dilakukan oleh pemerintahan periode sebelumnya (2004-2009). Presiden
Yudoyono yang terpilih untuk kedua kalinya ini telah menggembar-gemborkan
janji di kampanye baik kampanye pemilu 2004 maupun 2009.

Selama periode kepemimpinannya, Yudoyono (waktu itu bersama Jusuf Kalla)
tidak cukup mengecewakan, terbukti dengan ditangkap dan diadilinya beberapa
koruptor kelas kakap, yang salah satunya juga besan-nya sendiri, Aulia
Pohan. Tetapi apakah upaya pemberantasan korupsi di masa depan akan
meningkat?

Jawabannya belum tentu. Terlalu dramatis untuk mengatakan bahwa
pemberantasan korupsi periode sebelum pemilu 2009 ini adalah buah dari
kebijakan atau kepemimpinan Yudoyono. Karena yang selama ini paling getol
getol melakukan pemberantasan korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) yang notabene adalah buah dari gerakan demokrasi. Gagasan
berdirinya KPK adalah tuntutan sejarah di mana sejak Orde Baru tumbang (Mei
1998) rakyat bergerak dan menuntut para koruptor ditangkap dan diadili. Kita
masih ingat bagaimana rakyat berdemo di kantor-kantor kelurahan, kecamatan,
di kecamatan, kabupaten, hingga pusat. Banyak kepala desa dan aparatnya,
pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, kota, dan kabupaten, propinsi, hingga
pusat harus “turun tahta” karena gerakan massa memaksa para koruptor untuk
turun jabatan dan diseret di penjara.

Kemudian banyak kalangan yang mulai serius untuk mencari alternatif
kelembagaan bagaimana caranya memberantas korupsi pada level yang lebih
besar yang biasanya jarang sersentuh rakyat. Karenanya lahirlah KPK sebagai
tuntutan rakyat yang dulunya menguat.

Lalu apakah dengan berdirinya KPK gerakan rakyat untuk melawan korupsi
menuru? Memang ada penurunan secara kualitas dan kuantitas. Meskipun
belakangan terjadi aksi yang meluas untuk mendukung KPK setelah ada
anasir-anasir politik bahwa lembaga ini akan
diperlemahkan gara-gara tiga orang pimpinannya terkena kasus penyalahgunaan
wewenang. Demo di berbagai daerah untuk mendukung KPK ternyata cukup luas,
demikian juga demo yang menuntut kasus Bank Century yang konon juga
melibatkan jajaran kabinet SBY.

Sekarang kita hidup di negara di mana pemerintah dan elit-elitnya mengamini
pasar bebas (neoliberalisme), yang meningkatkan budaya konsumen (pola hidup
boros) bukan hanya di kalangan remaja tetapi juga kalangan elit. Gaya hidup
boros dan konsumtif ini tampak sekali dapat dilihat dari kegemaran para
anggota DPR yang suka “ngluyur” ke luar negeri dengan alasan studi banding
atau dinas, budaya rapat yang mengabiskan biaya dan maunya dijamu seperti
pesta dan raja. Karenanya tak heran jika uang negara habis untuk politik
berbiaya tinggi dan boros ini. Baik pemilu nasional maupun pilkadal
(pemilihan kepala daerah) yang sangat boros dan menghabiskan banyak dana.
Tak heran jika Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pernah
mengusulkan agar pilkadal dihapuskan saja dan diganti dengan mekanisme
dipilih oleh DPRD.

Inilah repotnya Neoliberalisme yang meningkatkan ketimpangan sosial, kaum
modal dan elit kian kaya sedangkan rakyat kian menderita. Dalam tatanan
sosial yang menguntungkan segelintir orang yang bersenang-senang di atas
penderitaan mayoritas rakyat miskin, upaya membersihkan dan mendemokratiskan
kekuasaan adalah hal yang sangat sulit. Tatanan material masyarakat yang
sudah mengalami industrialisasi (modern) tetapi secara pemikiran masih
feodal tidak menyediakan syarat-syarat bagi relasi sosial yang demokratis,
transparan, dan bersih dari kasak-kusuk atau kongkalikong pihak-pihak yang
ingin memanfaatkan keadaan.

Selain semakin kuatnya budaya feudal yang sama-sama menindasnya dengan
tatanan kapitalis. Korupsi adalah kelanjutan sejarah kaum priyayi yang harus
terus menyogok atasannya dan menginjak lapisan bawahnya, menjilat, demi
mengamankan posisi dan kemakmurannya, seperti Sastrokassier menyogok Asisten
Residen dengan menjual Sanikem (yang kemudian dikenal dengan Nyai
Ontosoroh), anaknya sendiri—dalam novel “*Bumi Manusia*” karya Pramoedya
Ananta Toer. Lebih dari soal mentalitas, korupsi berkaitan dengan rendahnya
produktivitas bangsa. Korupsi adalah tentang pemimpin, birokrasi, dan rakyat
yang (tidak difasilitasi) kapasitasnya untuk semakin produktif, yang nihil
semangat untuk menghargai kerja, yang minim etos kerja. Dalam globalisasi
neo-liberal, saat kaum imperialis sedang gencar-gencarnya menggempur dan
melakukan ekspansi konsumerisme di mana Indonesia hendak dijadikannya tempat
melempar barang-barang over-produksinya, makin menjadi perilaku korup ini.

Partisipasi aktif dalam masalah negara sebagai keseluruhan dan
masalah-masalah pemerintah secara kemasyarakatan, juga terhadap
perusahaan-perusahaan besar (kapitalis), memerlukan formasi
kelompok-kelompok yang di dalamnya terjadi proses saling memberi informasi,
perdebatan dan pembuatan keputusan yang diperlukan. Harus ada informasi yang
objektif dan relevan yang merupakan dasar bagi setiap orang untuk memiliki
gambaran jelas dan akurat mengenai persoalan-persoalan mendasar yang harus
diberikan kepada setiap kelompok. Yang perlu diingat adalah bahwa informasi
dan debat akan tetap mandul dan impoten jika kelompok masyarakat tidak
memiliki hak untuk membuat keputusan-keputusan dan atau jika
keputusan-keputusan itu tidak diterjemahkan ke dalam proses sosial yang
nyata.*** Sipill Melawan Korupsi

Oleh Suripto, Staf Pengajar di Univeritas Muhammadiyah Ponorogo dan STIT
Muhammadiyah Tulungagung; aktifis Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur

Pemerintahan baru telah terbentuk. Salah satu pekerjaan rumah yang paling
berat adalah memberantas korupsi. Dan kerja ini terbukti tidak mudah
dilakukan oleh pemerintahan periode sebelumnya (2004-2009). Presiden
Yudoyono yang terpilih untuk kedua kalinya ini telah menggembar-gemborkan
janji di kampanye baik kampanye pemilu 2004 maupun 2009.

Selama periode kepemimpinannya, Yudoyono (waktu itu bersama Jusuf Kalla)
tidak cukup mengecewakan, terbukti dengan ditangkap dan diadilinya beberapa
koruptor kelas kakap, yang salah satunya juga besan-nya sendiri, Aulia
Pohan. Tetapi apakah upaya pemberantasan korupsi di masa depan akan
meningkat?

Jawabannya belum tentu. Terlalu dramatis untuk mengatakan bahwa
pemberantasan korupsi periode sebelum pemilu 2009 ini adalah buah dari
kebijakan atau kepemimpinan Yudoyono. Karena yang selama ini paling getol
getol melakukan pemberantasan korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) yang notabene adalah buah dari gerakan demokrasi. Gagasan
berdirinya KPK adalah tuntutan sejarah di mana sejak Orde Baru tumbang (Mei
1998) rakyat bergerak dan menuntut para koruptor ditangkap dan diadili. Kita
masih ingat bagaimana rakyat berdemo di kantor-kantor kelurahan, kecamatan,
di kecamatan, kabupaten, hingga pusat. Banyak kepala desa dan aparatnya,
pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, kota, dan kabupaten, propinsi, hingga
pusat harus “turun tahta” karena gerakan massa memaksa para koruptor untuk
turun jabatan dan diseret di penjara.

Kemudian banyak kalangan yang mulai serius untuk mencari alternatif
kelembagaan bagaimana caranya memberantas korupsi pada level yang lebih
besar yang biasanya jarang sersentuh rakyat. Karenanya lahirlah KPK sebagai
tuntutan rakyat yang dulunya menguat.

Lalu apakah dengan berdirinya KPK gerakan rakyat untuk melawan korupsi
menuru? Memang ada penurunan secara kualitas dan kuantitas. Meskipun
belakangan terjadi aksi yang meluas untuk mendukung KPK setelah ada
anasir-anasir politik bahwa lembaga ini akan
diperlemahkan gara-gara tiga orang pimpinannya terkena kasus penyalahgunaan
wewenang. Demo di berbagai daerah untuk mendukung KPK ternyata cukup luas,
demikian juga demo yang menuntut kasus Bank Century yang konon juga
melibatkan jajaran kabinet SBY.

Sekarang kita hidup di negara di mana pemerintah dan elit-elitnya mengamini
pasar bebas (neoliberalisme), yang meningkatkan budaya konsumen (pola hidup
boros) bukan hanya di kalangan remaja tetapi juga kalangan elit. Gaya hidup
boros dan konsumtif ini tampak sekali dapat dilihat dari kegemaran para
anggota DPR yang suka “ngluyur” ke luar negeri dengan alasan studi banding
atau dinas, budaya rapat yang mengabiskan biaya dan maunya dijamu seperti
pesta dan raja. Karenanya tak heran jika uang negara habis untuk politik
berbiaya tinggi dan boros ini. Baik pemilu nasional maupun pilkadal
(pemilihan kepala daerah) yang sangat boros dan menghabiskan banyak dana.
Tak heran jika Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pernah
mengusulkan agar pilkadal dihapuskan saja dan diganti dengan mekanisme
dipilih oleh DPRD.

Inilah repotnya Neoliberalisme yang meningkatkan ketimpangan sosial, kaum
modal dan elit kian kaya sedangkan rakyat kian menderita. Dalam tatanan
sosial yang menguntungkan segelintir orang yang bersenang-senang di atas
penderitaan mayoritas rakyat miskin, upaya membersihkan dan mendemokratiskan
kekuasaan adalah hal yang sangat sulit. Tatanan material masyarakat yang
sudah mengalami industrialisasi (modern) tetapi secara pemikiran masih
feodal tidak menyediakan syarat-syarat bagi relasi sosial yang demokratis,
transparan, dan bersih dari kasak-kusuk atau kongkalikong pihak-pihak yang
ingin memanfaatkan keadaan.

Selain semakin kuatnya budaya feudal yang sama-sama menindasnya dengan
tatanan kapitalis. Korupsi adalah kelanjutan sejarah kaum priyayi yang harus
terus menyogok atasannya dan menginjak lapisan bawahnya, menjilat, demi
mengamankan posisi dan kemakmurannya, seperti Sastrokassier menyogok Asisten
Residen dengan menjual Sanikem (yang kemudian dikenal dengan Nyai
Ontosoroh), anaknya sendiri—dalam novel “*Bumi Manusia*” karya Pramoedya
Ananta Toer. Lebih dari soal mentalitas, korupsi berkaitan dengan rendahnya
produktivitas bangsa. Korupsi adalah tentang pemimpin, birokrasi, dan rakyat
yang (tidak difasilitasi) kapasitasnya untuk semakin produktif, yang nihil
semangat untuk menghargai kerja, yang minim etos kerja. Dalam globalisasi
neo-liberal, saat kaum imperialis sedang gencar-gencarnya menggempur dan
melakukan ekspansi konsumerisme di mana Indonesia hendak dijadikannya tempat
melempar barang-barang over-produksinya, makin menjadi perilaku korup ini.

Partisipasi aktif dalam masalah negara sebagai keseluruhan dan
masalah-masalah pemerintah secara kemasyarakatan, juga terhadap
perusahaan-perusahaan besar (kapitalis), memerlukan formasi
kelompok-kelompok yang di dalamnya terjadi proses saling memberi informasi,
perdebatan dan pembuatan keputusan yang diperlukan. Harus ada informasi yang
objektif dan relevan yang merupakan dasar bagi setiap orang untuk memiliki
gambaran jelas dan akurat mengenai persoalan-persoalan mendasar yang harus
diberikan kepada setiap kelompok. Yang perlu diingat adalah bahwa informasi
dan debat akan tetap mandul dan impoten jika kelompok masyarakat tidak
memiliki hak untuk membuat keputusan-keputusan dan atau jika
keputusan-keputusan itu tidak diterjemahkan ke dalam proses sosial yang
nyata.***

Polisi, Politik, dan Publik

Kasus Bibit-Chandra telah menjadi medan politik. Politisasi kasus ini salah satunya menghasilkan dibentuknya Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit-Chandra (Tim Delapan) oleh Presiden. Awalnya Presiden menilai penahanan terhadap Bibit-Chandra sebagai proses hukum biasa. Bahkan Presiden sempat mempertanyakan istilah kriminalisasi KPK yang dinilai tidak relevan.

Pertarungan politik kasus ini kini tampak pada sikap senada Kepala Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi III DPR. Ketiganya berkeras menganggap bahwa proses hukum terhadap Bibit-Chandra perlu dilanjutkan. Berseberangan dengan sikap masyarakat sipil yang melihat kasus ini sebagai rekayasa. Suara mereka terwakili oleh Tim Delapan, yang dalam kesimpulan sementaranya menyatakan fakta dan proses hukum yang dilakukan Polri terhadap Bibit-Chandra tidak cukup untuk menyatakan adanya pemerasan dan penyuapan. Tidak goyahnya pendirian Jaksa Agung maupun Kapolri setelah diperdengarkannya rekaman di Mahkamah Konstitusi dan kesimpulan sementara Tim Delapan, tentu mengundang pertanyaan publik di mana posisi Presiden sebenarnya. Bisa saja masyarakat menilai sikap yang diambil oleh dua institusi tersebut merupakan cermin dari kebijakan Presiden.

Rendahnya sensitivitas Kepala Polri dan Jaksa Agung, yang tidak menindak aparaturnya yang terkait rekaman telepon Anggodo tersebut, tentu di luar nalar publik. Sekalipun mereka berdalih tidak cukup bukti, persepsi publik tentang korupsi di kedua lembaga tersebut berangkat dari suatu yang empiris berhubungan dengan aparat selama ini. Hal ini juga tecermin dari survei yang menempatkan lembaga DPR, polisi, dan lembaga peradilan (pengadilan dan jaksa) sebagai lembaga terkorup.

Sebenarnya, rumusan etik bagi penonaktifan aparatur negara yang diduga melakukan korupsi dan tindak tercela telah ada dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Di situ dikatakan pegawai negeri yang tersangkut masalah korupsi bisa dikenai tindakan administratif sebelum diadili. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menyebutkan bahwa pejabat publik yang mendapat sorotan negatif masyarakat harus mengundurkan diri atau diberhentikan atasannya.

Sikap Komisi III DPR mudah dibaca masyarakat sebagai kepentingan politik partai berkuasa serta koalisi di dalamnya, termasuk mempresentasikan kepentingan anggota DPR yang selama ini kerap disorot karena dugaan tindak korupsinya. Tentu hal ini menggiring opini publik bahwa anggota DPR diuntungkan dengan pelemahan KPK. Dalam beberapa kesempatan, Presiden secara langsung juga menyatakan kegusarannya terhadap sepak terjang KPK. Hal itu tampak pada pernyataannya bahwa KPK telah menjadi kekuatan superbody tanpa pengawasan. Presiden sempat mengimbau agar pencegahan lebih dikedepankan dibanding penjebakan. Termasuk permintaannya agar BPKP melakukan audit terhadap KPK.

Fakta tanpa Hukum

Beberapa fakta yang terkait dengan kasus Bibit-Chandra di mata publik tidak cukup fair. Pertama, Polri defensif menangani laporan pertemuan Kabareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji dengan tersangka Anggoro di Singapura pada 10 Juli 2009. Dan perihal surat klarifikasi yang ditujukan kepada direksi Bank Century, yang menerangkan bahwa deposito yang dimiliki Budi Sampoerna tidak bermasalah. Tanpa pemeriksaan yang mendalam, Mabes Polri mengemukakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Susno tidak ada pelanggaran etika, profesi, dan pidana yang dilakukannya terkait dengan penanganan kasus Bank Century dan penetapan tersangka dua pimpinan KPK atas tuduhan penyalahgunaan wewenang.
Alasan yang dikemukakan Susno, Anggoro bukanlah buron Polri sehingga tidak dilakukan penangkapan, tentu sulit diterima. Karena pada dasarnya tugas kepolisian yang melekat pada KPK itu menjadi kewajiban bersama pula bagi Polri untuk membantunya. Soal dua kali surat klarifikasi pada bulan April yang dikeluarkan Kabareskrim, serta kerja ekstra Susno yang telah dimulai sejak bulan Mei dengan mempertemukan pimpinan Bank Century dan pihak Budi Sampoerna, tentu mengundang tanya. Soalnya, berdasarkan pengalaman masyarakat, bahkan untuk memperoleh surat keterangan kehilangan kendaraan pun umumnya oleh polisi dibebankan "ongkos ketik" yang jumlahnya bervariasi, bergantung pada nilai kendaraan dan klaim asuransinya. Apalagi surat klarifikasi Kabareskrim itu terkait dengan pencairan uang US$ 180 juta.

Kedua, sangkaan penyalahgunaan kekuasaan dengan menerima suap dan pemerasan terhadap Bibit-Chandra, tanpa menjerat pihak Anggoro dari tuduhan tindak penyuapan, jelas menunjukkan keberpihakan. Ketiga, Polri tidak menyentuh dugaan yang sama terhadap Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Raharja dan mantan Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo, yang juga merupakan anggota Polri, termasuk penyidik KPK lainnya. Padahal sebagaimana Bibit-Chandra, dugaan terhadap para penyidik KPK itu juga didasarkan pada keterangan Ary Muladi.
Terakhir, Polri bertindak layaknya advokasi ornop, mendampingi pihak Anggoro untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Padahal telah menjadi kewajiban polisi memberikan perlindungan terhadap mereka yang mengalami ancaman atau intimidasi. Langkah polisi menggiring pihak Anggoro ke LPSK dapat dibaca sebagai upaya politik memperluas dukungan dari perlindungan yang sejatinya telah diberikan oknum polisi ke pihak Anggoro.

Polisi dan Korupsi

Pasti akan ada selalu orang yang tertarik untuk mempengaruhi pekerjaan polisi. Karena itu, suap dengan mudah dibayarkan atau dimintakan untuk memastikan penyidikan dijalankan sesuai dengan keinginan pihak penyuap. Korupsi dapat mengarahkan polisi untuk tidak melakukan apa yang mestinya mereka lakukan, tidak melakukannya dengan benar, dan melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan.

Korupsi di kepolisian telah menjadi masalah besar tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Korupsi di kepolisian ini telah mengarahkannya menjadi sewenang-wenang dan mengabaikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Korupsi merusak kemampuan polisi menjunjung tinggi HAM, karena kepentingan lainnya (sering kali kepentingan pribadi) diletakkan lebih tinggi di atas kepentingan umum.
Penting kembali untuk mengingatkan Polri atas Pedoman Perilaku PBB untuk Petugas Penegak Hukum, Resolusi PBB 34/169 Tahun 1979. Pasal 7 dari Pedoman Perilaku itu menyatakan "para petugas penegak hukum tidak dapat melakukan tindak korupsi apa pun. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua perbuatan semacam itu."

Dalam demokrasi, baik undang-undang maupun kebijakan keamanan disusun oleh wakil rakyat. Dengan demikian, polisi selalu sangat berkaitan dengan politik. Pemolisian dalam definisinya merupakan satu kegiatan politik karena mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Karena itu, kesetiaan utama polisi haruslah diberikan kepada kepentingan publik. Polisi yang lebih melayani penguasa, pengusaha, dan kepentingan partisan telah menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menghalangi pertumbuhan polisi menjadi profesional dan melanggar asas negara hukum.

Merupakan prinsip HAM yang mendasar bahwa negara dan organ-organnya harus bersifat tanggap terhadap masyarakat yang dilayani. Hal ini juga termaktub dalam Pedoman Perilaku PBB 1979. Bersikap tanggap dan responsif terhadap opini dan keinginan publik bukan berarti kepolisian hanya menjalankan apa yang diinginkan masyarakat. Prinsip itu mensyaratkan kepolisian mampu melakukan penilaian yang adil melayani kepentingan publik yang lebih luas.
Polri sebaiknya berani mengambil pilihan strategis dalam penanganan kasus Bibit-Chandra. Pertama, bertindak profesional berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Serta melakukan penindakan tanpa tebang pilih kepada siapa pun yang terlibat pada kasus ini. Di sisi lain, Polri juga harus dapat membuktikan bahwa ia memerangi dengan keras tindak korupsi di tubuhnya.

Memaksakan berlanjutnya kasus Bibit-Chandra tanpa bukti yang kuat serta rendahnya komitmen Polri untuk memusuhi korupsi di tubuhnya merupakan kesalahan fatal. Hal ini hanya menempatkan Polri sebagai bumper dari kepentingan pribadi, politik, dan para cukong. Segala kerja keras Polri selama ini mengubah persepsi publik akan kembali pada titik nol. Karena profesionalitas Polri tentu tidak mungkin tampil dalam dua wajah, di satu sisi cicak, sisi lain buaya. *

Edwin Partogi, Badan Pekerja Kontras

Perombakan Lembaga Hukum Menjadi Keniscayaan

DIBUKANYA rekaman yang berisi rekayasa penahanan dua pemimpin nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah semakin memberikan kejelasan betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia. Kasus tersebut harus menjadi momentum untuk mendorong reformasi institusi penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Itulah yang terungkap dalam diskusi dan dialog Panelis Pakar Media Group tentang Kinerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, yang digelar di Grand Studio Metro TV, Selasa (3/11). Para pakar yang terdiri dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, pengamat politik UGM Pratikno, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodawardhani sepakat masalah tersebut harus menjadi agenda utama di bidang hukum dalam program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Permasalahan yang muncul dan mendesak untuk segera diselesaikan adalah konflik terbuka KPK di satu pihak dengan kepolisian dan kejaksaan di pihak lain. Konflik itu sudah mulai terjadi sejak pemerintahan lalu.

Zainal Arifin Mochtar mengatakan ada tiga tahapan yang bisa dilakukan dalam reformasi lembaga hukum di negeri ini, yakni reformasi personal, reformasi struktural, dan reformasi kultural. Yang paling memungkinkan, dalam jangka waktu 100 hari adalah reformasi personal penegak hukum yang ia nilai sudah sangat busuk.

Menurut Zainal, reformasi personal tidak cukup hanya mengganti atau memutasi pejabat, tapi harus dilakukan dengan memberhentikan pejabat busuk itu. Hal tersebut untuk memberikan terapi kejut kepada personel penegak hukum yang korup. Sebab, kalau langkah yang ditempuh hanya memutasi pejabat, misalnya di kejaksaan ada pejabat busuk dimutasi menjadi staf ahli, hal itu tidak akan memberikan efek jera.

Komitmen Presiden
Untuk mereformasi personal hukum tersebut, terang Zainal, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti semua pejabat penegak hukum yang korup. Langkah itu amat gampang dilakukan, dengan syarat memang komitmen Presiden terhadap penegakan hukum sangat tinggi.

Secara struktural, lanjut Zainal, sistem pelaksanaan dan pengawasan di lembaga-lembaga hukum kita harus dibenahi. Mekanisme kontrol antarlembaga juga wajib dibangun. Di kepolisian sudah ada Komisi Kepolisian Nasional. Di kejaksaan, juga sudah didirikan Komisi Kejaksaan. Di kedua lembaga tersebut pun hampir tidak ada yang tidak diawasi. Tetapi, toh pembusukan penegak hukum tetap terjadi.

Karena itu, jelas Zainal, jika perlu, wacana agar kepolisian berada di bawah Depdagri perlu dikaji lebih dalam. Di samping itu, penyusunan remunerasi terhadap jajaran lembaga penegak hukum harus segera diselesaikan.

Untuk perombakan kultural, Zainal Arifin menilai penggeseran budaya di tubuh Polri, dari institusi yang lekat dengan militer menjadi korps yang tugasnya mengayomi, harus kian ditekankan. Dalam bahasa lugas, Zainal mengungkapkan bahwa Polri diciptakan tidak untuk mengibuli, melainkan mengayomi.

Secara umum, Zainal menganggap ada dua agenda mendesak yang harus segera dituntaskan oleh Presiden. Pertama, peneguhan komitmen pemberantasan korupsi. Kedua, pembangunan fondasi dasar dalam tata kehidupan pemberantasan korupsi. Presiden diminta tidak hanya 'berlindung' di balik indeks persepsi korupsi (IPK) yang naik untuk mengukur sukses sebuah pemberantasan korupsi.

Saat ini, pemerintah masih menekankan reformasi di lembaga imigrasi, bea cukai, dan sektor keuangan. Namun, sistem pengadilan kita tetap bobrok. Ini, bagi Zainal, merupakan pikiran sesat karena masih berada dalam bingkai mementingkan IPK, bukan pembenahan sistem hukum.

Selesaikan PR
Pakar politik UGM Pratikno mengungkapkan bahwa utang pemerintah sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah pada agenda lainnya. Ia menabulasi secara garis besar beberapa persoalan yang belum diselesaikan itu.

Pertama, bagaimana sistem desentralisasi terus diperkuat. Lalu pembenahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah yang terus menjadi ganjalan pemerataan pembangunan, serta menyehatkan kembali anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selama ini, tutur Pratikno, meskipun sistem politik telah berubah, kelembagaan baru telah terbentuk, sistem teknologi informasi telah membuat dunia begitu transparan, nyatanya kita belum mengubah perilaku. Kita masih menghayati kekuasaan dalam cara pikir feodal, yakni kekuasaan yang terus meminta untuk dilayani. Padahal, sistem politik kita telah bergerak menuju sistem politik demokrasi.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengusulkan lima agenda utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Pertama, pengesahan peraturan Menteri Pertahanan untuk pengambilalihan bisnis TNI.

Kedua, perlunya penyelesaian cetak biru pertahanan negara (strategic defence review). Ketiga, efisiensi manajemen alat utama sistem persenjataan (alutsista). Keempat, mendorong industri strategis pertahanan. Kelima, mendorong proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara, RUU Kamnas, RUU Perlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme.

Namun, kata Jaleswari, konteks RUU Rahasia Negara nantinya harus dikaji ulang terlebih dahulu. Substansinya harus dibenahi. Jangan sampai di negara yang sudah mendapat predikat sebagai negara demokrasi ketiga terjadi pengekangan terhadap media. Yang terpenting adalah sistem kerahasiaan negara, terutama terkait dengan pertahanan, harus disusun secara komprehensif.

Sementara itu, peneliti LP3ES Andy Agung Prihatna mengatakan optimisme publik terhadap penegakan demokrasi oleh pemerintahan SBY-Boedioano cukup tinggi, yakni 59,7%. Untuk penegakan pemberantasan korupsi 62,6%, serta penegakan hukum dan keadilan 49,8%.

Namun, dari tingkat kepuasan, justru menurun jauh dari tingkat optimisme tadi. Untuk penegakan demokrasi menjadi 46,6%, penegakan pemberantasan korupsi 51,4%, dan penegakan hukum dan keadilan 40,4%.

Rendahnya kepuasan terhadap pemberantasan korupsi jika dibandingkan dengan tingkat optimismenya, kata Agung, disebabkan persoalan kriminalisasi terhadap KPK. Inilah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi pemerintahan sekarang. (Mustain/X-10)

Konstitusi

DALAM teks-teks buku sejarah dan PPKN sekolah anak-anak kita di SMP dan SMA, konstitusi (constitutio) didefinisikan sebagai hukum utama dan dasar suatu negara. Semua hukum yang lain harus sejalan dengan konstitusi. Konstitusi juga menggambarkan struktur negara dan bekerjanya lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, konstitusi juga menjelaskan pembatasan kekuasaan dan kewajiban pemerintah.
Bagaimana konstitusi negara kita dibuat? Jika pertanyaan ini kita tujukan kepada anak-anak di sekolah, dengan enteng mereka menjawab bahwa konstitusi dibentuk melalui sebuah kepanitiaan yang disebut BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Tetapi dapat dipastikan tak ada analisis lebih lanjut dari anak-anak tentang betapa terburu-burunya para pemimpin politik dan pakar hukum kita waktu itu dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Anak-anak di sekolah tentu saja tak terlatih (atau tak dilatih) untuk menganalisis mengapa pekerjaan sepenting ini disusun hanya dalam waktu sekejap, hanya karena kita sedang dalam suasana genting dalam mempersiapkan kemerdekaan?
Padahal akibatnya kemudian banyak hal yang tidak diatur secara rinci sehingga mudah dimanipulasi oleh pemerintah. Inilah yang terjadi selama 25 tahun kekuasaan Orde Baru, dan setelah era reformasi barulah kemudian konstitusi kita diamendemen demi upaya perbaikan kehidupan berbangsa di masa depan. Pertanyaan selanjutnya, cukupkah amendemen tersebut? Ternyata banyak kalangan dan pakar bilang belum cukup, bahkan sebagian bilang seharusnya malah UUD 1945 tidak diamendemen.
Tampaknya kesadaran tentang konstitusi di kalangan anak-anak sekolah kita perlu diubah sedikit. Setidaknya buku teks yang mereka gunakan sedikitnya bisa memberikan gambaran bagaimana sejarah pembuatan konstitusi di negara-negara lain sehingga muncul kesadaran bahwa konstitusi itu penting sebagai dasar bernegara.
Contohnya di Thailand. Meskipun negara masih menggunakan sistem monarki, rakyat tetap diberi kesempatan terlibat dalam penyusunan konstitusi. Prosesnya dimulai dengan pemilihan secara tidak langsung untuk memilih wakil-wakil majelis yang membuat konstitusi. Selama delapan bulan, majelis ini menyusun rancangan konstitusi kemudian mengadakan dengar pendapat rakyat melalui televisi dan radio untuk mengumpulkan pendapat rakyat. Organisasi-organisasi nonpemerintah juga mengadakan pertemuan-pertemuan publik agar rakyat bisa ikut membahas rancangan ini.
Di Prancis dan Amerika Serikat, konstitusi ditulis kelompok laki-laki yang berkulit putih dan memiliki tanah saja. Selama lebih dari seratus tahun, hanya mereka yang punya hak memilih dan hak memiliki tanah. Sebaliknya di Afrika Selatan, proses pembuatan konstitusi perlu tiga tahun dan rakyat terlibat sekali. Pada awalnya, mereka mengadopsi konstitusi sementara biar ada cukup waktu untuk konsultasi dengan rakyat. Selama tiga tahun, mereka membuat sosialisasi dan konsultasi dengan rakyat dan setelah itu, mereka mengadopsi konstitusi baru yang permanen.
Jika buku teks PPKN dan sejarah kita bisa membuat sekadar perbandingan, mungkin kesadaran konstitusional dapat kita tumbuhkan kepada anak-anak kita di sekolah. Tidak seperti sekarang, anak-anak hanya memiliki pengetahuan yang dangkal tentang konstitusi, kecuali hanya untuk mengingat siapa yang terlibat dalam penyusunan konstitusi. Padahal kesadaran konstitusional sangat diperlukan untuk ditanamkan kepada anak-anak kita sejak di tingkat sekolah lanjutan pertama (SMP). Kegagalan konstitusional dapat berakibat fatal dalam kehidupan berbangsa, persis seperti kejadian hari-hari terakhir ini menyangkut peran dan fungsi lembaga penegak hukum yang katanya konstitusional, tapi praktiknya inkonstitusional.
Perang ala 'cicak versus buaya' yang ramai saat ini adalah pertanda bahwa para penegak hukum kita sejak di bangku sekolah dulu tidak memiliki kesadaran konstitusional. Jadilah akhirnya mereka berdebat dan saling sikat dengan melakukan perang klaim yang mengaku paling konstitusional. Tetapi kita beruntung memiliki Mahkamah Konstitusi yang dipegang oleh orang Madura yang cekatan, cerdas, luwes, penuh kelakar dan menghargai hak konstitusi rakyat kebanyakan. Mahfud MD dkk adalah angin segar bagi masyarakat Indonesia yang hampir saja kehilangan hak konstitusinya karena digondol secara ngawur dan zig-zag oleh Anggodo. Jika tidak, konstitusi kita pasti sudah wes ewes ewes, bablas konstitusine.

Ahmad Baedowi

Dunia Maya Pilar Kelima Demokrasi

SANDIWARA politik antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah membawa implikasi serius terhadap integritas dan kredibilitas wakil rakyat tersebut. Masyarakat tidak bisa lagi mengharapkan DPR untuk memperjuangkan suaranya. DPR harus membayar mahal ongkos politik, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat. Sebenarnya ini bukanlah hal yang baru, beberapa kasus telah menunjukkan hilangnya integritas dan kredibilitas DPR. Lihat saja ulah beberapa anggota DPR yang menerima suap, yang akhirnya berhasil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian kasus hilangnya ayat tembakau di dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan. Jadi kalau faktanya seperti itu, apa yang bisa diharapkan dari DPR?

Sebenarnya di dalam demokrasi terdapat empat pilar, yaitu pemerintah (eksekutif), DPR (legislatif), pengadilan (yudikatif), dan terakhir media. Media merupakan pilar yang terakhir yang mempunyai fungsi kontrol sosial. Keempat pilar tersebut masing-masing mempunyai posisi yang independen dan tidak boleh saling mengintervensi. Hal ini bertujuan menciptakan kondisi check and balances. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik ketika salah satu atau beberapa pilar demokrasi diintervensi oleh pilar yang lainnya. Atau ketika pemerintah mengintervensi DPR, pengadilan, dan media, jelaslah demokrasi akan mati. Matinya demokrasi bukanlah sesuatu yang kita harapkan karena umur demokrasi di negara kita baru sewindu. Demokrasi hanyalah satu-satunya sistem politik yang telah teruji beratus-ratus tahun lamanya. Demokrasi juga memberikan kesempatan kepada semua orang tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan kenegaraan.

Demokrasi akan mati ketika kondisi check and balances sudah tidak ada lagi. Dalam kasus sandiwara politik antara Komisi III DPR dan Kapolri menunjukkan sudah tidak ada lagi check and balances karena Komisi III DPR lebih berpihak kepada polisi dan pemerintah, serta meninggalkan suara konstituennya. Di dalam kondisi ini, sudah jelas pilar pertama dan kedua demokrasi, yaitu pemerintah dan DPR, sudah menyatu. Jika kondisi itu tetap dipertahankan, akan membahayakan eksistensi demokrasi itu sendiri. Pemerintahan otoriterlah yang akan muncul. Kemudian, harapan tinggal pada pilar ketiga dan keempat, yaitu pengadilan dan media. Tetapi, kondisi pengadilan sekarang ini sedang terjangkit penyakit korupsi peradilan, kecuali Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga kontribusinya dalam menjalankan roda demokrasi sukar diharapkan. Harapan terakhir ada pada media, yang relatif bekerja dalam fungsi kontrol sosialnya. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi betul-betul telah dimanfaatkan secara baik oleh media. Walaupun terdapat dominasi pemilik modal di dalam menentukan kebijakan media tersebut, media tidak melupakan fungsi kontrol sosialnya.

Di sisi lain, muncul dunia maya sejalan dengan perkembangan teknologi nirkabel yang begitu pesat pasca munculnya jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Masyarakat benar-benar telah memanfaatkan dunia maya secara efektif untuk mengekspresikan pendapatnya atau untuk memperluas jaringannya. Di dalam suatu masyarakat terbuka, Karl Popper (1992) menggambarkan arus informasi akan menjadi kata kunci di dalam menentukan peradaban manusia. Manusia yang beradab adalah manusia yang mengikuti perkembangan informasi dan mampu mengelola informasi secara baik. Manusia yang tidak mampu mengikuti perkembangan informasi dan mengelola informasi secara baik akan digilas perkembangan zaman. Jejaring sosial di dunia maya merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana mengikuti dan mengelola informasi di dalam suatu masyarakat terbuka.


Pilar kelima demokrasi
Jejaring sosial di dunia maya memberikan kontribusi besar untuk pembentukan opini di dalam kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Khususnya ketika Usman Yasin membuat grup di Facebook guna menggalang dukungan untuk Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dan telah berhasil menembus 1 juta Facebookers. Ketika pemerintah dan DPR bersatu untuk membela Polri, jejaring sosial di dalam dunia merupakan wahana alternatif untuk menampung aspirasi masyarakat. Di dalam dunia maya, pendapat masyarakat tidak bisa dibendung atau disensor, seperti gelombang tsunami yang menghantam daratan pascagempa bumi. Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei), 1 juta suara masyarakat di dalam grup Facebook tersebut tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah dan DPR.

Masyarakat sekarang sudah menyadari DPR tidak bisa diharapkan lagi memperjuangkan suara mereka karena DPR telah mengalami rabun sosial dan autisme sosial. DPR sibuk dengan urusannya sendiri dan melupakan suara konstituennya. Atau dengan kata lain DPR sedang melakukan politik kartel, yaitu partai-partai politik (parpol) secara kolektif mengabaikan komitmen ideologi atau programatis mereka demi kelangsungan hidup mereka sebagai suatu kelompok (Kuskrido Ambardi, 2009:353). Masyarakat juga sudah memahami perilaku DPR yang sedang menjalankan politik kartel demi mengamankan sumber dan akses kekuasaannya.

Menurut Juergen Habermas (2009), di dalam suatu negara hukum yang demokratis, legitimasi demokratis terletak pada kualitas wacana. Jadi pada masa masyarakat terbuka seperti sekarang ini, legitimasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, DPR, dan pengadilan. Peran media dan jejaring sosial di dunia maya dalam membentuk kualitas wacana juga merupakan kunci legitimasi demokrasi. Artinya, legitimasi demokrasi ada pada media dan jejaring sosial di media ketika mereka mewacanakan sesuatu yang bisa diuniversalkan dan diterima oleh masyarakat.

Jejaring sosial di dunia maya merupakan pilar kelima di dalam demokrasi yang secara efektif tidak hanya untuk membentuk opini publik, tetapi juga menentukan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan dan tata kenegaraan. Jejaring sosial di dunia maya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan media akan saling bergantian menjalankan roda demokrasi, ketika pemerintah, DPR dan pengadilan konvensional mengalami kelumpuhan.

Oleh Uli Parulian Sihombing, Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center

Pahlawan Anti Korupsi

PEMUTARAN penyadapan percakapan Anggodo di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari lalu memunculkan nama pejabat tinggi Kejaksaan Agung dan kepolisian. Rekaman dalam persidangan terbuka yang ditayangkan televisi ke seluruh Tanah Air mencederai citra kedua instansi penegak hukum tersebut. Masyarakat bertanya apakah tidak ada jaksa dan polisi yang profesional sekaligus amanah?

Apabila ditengok sejarah penegakan hukum yang dilakukan kedua instansi ini, terbukti bahwa tidak semua aparat itu busuk. Kita menyaksikan tokoh jaksa dan polisi yang patut diteladani dan juga layak diangkat sebagai pahlawan nasional.

Pada 10 November, biasanya pemerintah mengumumkan nama pahlawan nasional yang baru. Penetapan pahlawan itu seyogianya disesuaikan dengan nilai-nilai yang ingin disemai dan dikembangkan pemerintah dalam masyarakat. Ketika program penegakan hukum dan HAM (termasuk pemberantasan korupsi) digalakkan secara nasional, sungguh tepat bila dalam pengangkatan pahlawan nasional sekarang ini juga terdapat pendekar hukum dan HAM. Jaksa Agung Soeprapto dan Jenderal Polisi Hoegeng adalah dua figur yang memenuhi syarat untuk itu.

Soeprapto
Raden Soeprapto lahir di Kediri, 27 Maret 1897. Ayahnya juru tulis pada asisten residen Trenggalek, kemudian asisten wedana di Nganjuk. Karena itu, dia dapat menempuh pendidikan yang lumayan. Dia bersekolah di HIS (Hollands Inlandse School) dan ELS (Europese Lagere School). Setelah lulus dari ELS, Soeprapto memilih Rechtsschool di Koningsplein Zuid 10 (sekarang Merdeka Selatan) Jakarta. Selepas dari Rechtsschool, Soeprapto memilih langsung bekerja. Sebagai anak paling tua, dia merasa punya tanggung jawab untuk dapat segera membantu orang tua.

Soeprapto adalah seorang jaksa/hakim karier. Sejak 31 Mei 1917, dia menjadi staf Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung setelah bertugas di Surabaya, Semarang, Demak, Purworejo, Bandung, Banyuwangi, Singaraja, Denpasar, Mataram (Lombok), Cirebon, dan Salatiga. Ketika Jepang menyerbu Maret 1942, Soeprapto menjabat Kepala Pengadilan Pekalongan hingga agresi militer Belanda pertama pada 1947. Karena memilih sikap nonkooperatif, dia mengungsi ke wilayah Republik di Yogyakarta. Sebelum dilantik sebagai jaksa agung, 28 Desember 1950, dia menjadi hakim anggota Mahkamah Agung. Soeprapto wafat 2 Desember 1964.

Meski berada di bawah Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Soeprapto tidak takut menyidangkan mantan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo. Pada 2 Januari 1956, Djody divonis satu tahun penjara potong masa tahanan karena terbukti menerima suap Rp40.000. Soeprapto bukan kader partai dan tidak takut mengadili petinggi partai. Bukan hanya tokoh nasionalis seperti Roeslan Abdulgani yang diperiksa, melainkan juga tokoh Islam seperti KH Masykur (mantan menteri agama dalam kasus dugaan korupsi kain kafan dari Jepang) dan Kasman Singodimejo (kasus penghasutan di depan umum).

Dari golongan kiri kasus DN Aidit (pencemaran nama baik Bung Hatta) dan Sidik Kertapati (dugaan makar). Dari partai sosialis mantan menteri ekonomi Sumitro Djojohadikusumo diperiksa karena kasus pencemaran nama baik. Dari etnik Tionghoa, yaitu Lie Kiat Teng (mantan menteri kesehatan) dan Ong Eng Die (mantan menteri keuangan), keduanya dalam kasus dugaan penyalahgunaan jabatan.

Tokoh daerah yang diadili adalah Sultan Hamid Algadrie II (dalam kasus makar yang melibatkan Westerling). Wartawan senior yang ketika itu pernah diperiksa pengadilan adalah Asa Bafagih, Mochtar Lubis, BM Diah, dan Naibaho (Pemred Harian Rakyat). Orang asing yang diadili adalah Schmidt dan Jungschlager.

Pemeriksaan atas sejumlah pejabat tinggi dan pengadilan terhadap bekas pejabat teras dan pengusaha kakap yang berkongkalikong dengan pejabat ada sekitar 30 kasus, membuat dia tidak disukai politisi. Pakar Indonesia dari Washington University, almarhum Daniel Lev, mengakui, "Pak Prapto itu memang luar biasa. Ia sangat jujur dalam menjalankan tugas."

Dia juga keras dalam mendidik anak-anak. Putrinya, Sylvia, pernah diberi dua gelang emas besar oleh seorang warga Pakistan di halaman rumahnya. Soeprapto marah. Dia menyuruh putrinya mengembalikan pemberian itu.

Hoegeng
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid pernah bercanda, "Di negeri ini ada dua polisi yang tidak bisa disuap yakni 'polisi tidur' dan Hoegeng." Bukan untuk kalangan polisi saja, melainkan masyarakat umum pun dapat belajar dari kisah kehidupan Jenderal Polisi Hoegeng.

Hoegeng lahir di Pekalongan, 14 Oktober 1921. Nama pemberian ayahnya adalah Iman Santoso, tetapi waktu kecil ia sering dipanggil bugel (gemuk), lama kelamaan menjadi bugeng, dan akhirnya berubah jadi hugeng. Setelah dewasa bahkan sampai tua, ia tetap kurus.

Ayahnya, Sukario Hatmodjo, pernah menjadi kepala kejaksaan di Pekalongan; bertiga dengan Ating Natadikusumah, kepala polisi dan Soeprapto ketua pengadilan mereka menjadi trio penegak hukum yang jujur dan profesional. Ketiga orang inilah yang memberikan andil bagi penumbuhan sikap menghormati hukum bagi Hoegeng kecil, bahkan karena kekaguman kepada Pak Ating--yang gagah, suka menolong orang, dan banyak teman, Hoegeng pun bercita-cita menjadi polisi.

Setelah lulus PTIK 1952, Hoegeng ditempatkan di Jawa Timur. Penugasannya yang kedua sebagai kepala reskrim di Sumatra Utara yang menjadi batu ujian bagi seorang polisi karena daerah ini terkenal dengan penyelundupan. Hoegeng disambut secara unik, rumah pribadi dan mobil telah disediakan oleh beberapa cukong perjudian. Ia menolak dan lebih memilih tinggal di hotel sebelum dapat rumah dinas. Karena ia masih ngotot, rumah dinas itu kemudian juga dipenuhi perabot oleh tukang suap itu. Akibat kesal, ia mengultimatum agar barang-barang itu diambil kembali oleh pemberi dan karena tidak dipenuhi akhirnya perabot itu dikeluarkan secara paksa oleh Hoegeng dari rumahnya dan ditaruh di pinggir jalan. Maka gemparlah Kota Medan karena ada seorang kepala polisi yang tidak mempan disogok.

Setelah sukses bertugas di Medan, Hoegeng kembali ke Jakarta. Untuk sementara ia dan istri menginap di garasi rumah mertuanya di Menteng. Kemudian ia ditugasi sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Sehari sebelum diangkat, ia menutup usaha kembang istrinya di Jalan Cikini karena khawatir orang-orang yang berurusan dengan imigrasi sengaja memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu.

Selepas dari sini atas usul dari Sultan Hamengku Buwono IX, Hoegeng diangkat menjadi menteri iuran negara dalam Kabinet Seratus Menteri Juni 1965. Pada 1966 ia kembali ke kepolisian sebagai deputi operasi dan pada 1968 menjadi panglima angkatan kepolisian. Dalam jabatan ini terjadi beberapa kasus yang menarik perhatian publik seperti Sum Kuning, tewasnya mahasiswa ITB Rene Coenrad, dan penyelundupan Robby Tjahyadi. Keuletan menuntaskan kasus besar itu menyebabkan Hoegeng suatu saat berhadapan dengan lingkaran dekat Presiden. Hoegeng tetap konsisten. Akibatnya ia diberhentikan oleh Presiden Soeharto walaupun masa jabatannya sebetulnya belum berakhir. Sebelumnya Hoegeng juga merintis pemakaian helm bagi pengendara kendaraan bermotor yang ketika itu menjadi polemik. Kini terasa bahwa instruksi itu memang bermanfaat.

Hoegeng ditawari jabatan duta besar di sebuah negara Eropa, tetapi ia menolak. Alumnus PTIK 1952 ini lebih senang jadi orang bebas. Ia tampil dengan grup musik Hawaian Senior di TVRI, satu-satunya saluran televisi masa itu. Tetapi musik barat dengan kalungan bunga itu dianggap kurang sesuai 'kepribadian nasional' oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo sehingga ia tidak boleh tampil lagi. Kemudian Hoegeng bergabung dengan rekan-rekannya yang kritis dalam Petisi 50. Ia tetap sederhana. Ketika rapat kelompok ini di rumah Ali Sadikin, tidak jarang Hoegeng naik bajaj.

Apa yang mendorong Hogeng menjadi tokoh yang bersih dan antikorupsi? Barangkali pendiriannya yang ditanamkan oleh ayahnya bahwa 'yang penting dalam kehidupan manusia adalah kehormatan. Jangan merusak nama baik dengan perbuatan yang mencemarkan'. Ayahnya seorang birokrat yang sampai akhir hayatnya tidak sempat punya tanah dan rumah pribadi. Mantan Jaksa Agung Soeprapto dan Jenderal Polisi Hoegeng layak diangkat menjadi pahlawan nasional.

Oleh Dr Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama LIPI