INDONESIA

Bailout Century Sarat dengan Pelanggaran

2010-07-08T07:39:00.000+07:00

Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus PT Bank Century Tbk (kini Bank Mutiara) akhirnya tuntas. Meski tidak dilengkapi laporan aliran dana talangan (bailout), audit investigatif tersebut cukup gamblang membeber kasus Bank Century. Mulai proses merger hingga bailout yang dinyatakan sarat dengan pelanggaran.

Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan, audit investigatif terhadap Bank Century tersebut merupakan tindak lanjut permintaan resmi DPR yang dilayangkan pada 1 September lalu. ''Saya tegaskan, tidak ada tekanan apa pun, baik dari institusi maupun perorangan, dalam proses audit ini,'' tegasnya setelah menyerahkan laporan hasil audit investigatif kepada pimpinan DPR di Gedung Nusantara III DPR kemarin (23/11).

Menurut dia, hasil audit investigatif tersebut menunjukkan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak terkait. Mulai pemilik lama Bank Century, Bank Indonesia (BI), hingga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). ''Berbagai pelanggaran dilakukan sejak proses merger tiga bank menjadi Bank Century hingga pengucuran dana bailout,'' katanya.

Dalam ringkasan audit yang dibacakan Hadi, BPK menemukan dugaan pelanggaran yang terbagi dalam lima bagian. Pertama, proses merger dan pengawasan Bank Century oleh BI. Poin kesatu menyebutkan, dalam proses merger Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC menjadi Bank Century, BI dinilai tidak tegas dan tidak bersikap prudent dalam menerapkan aturan serta persyaratan yang ditetapkan sendiri.

Poin kedua berbunyi, BI tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran Bank Century selama 2005-2008. Misalnya, tidak menempatkan Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus, meski rasio kecukupan modalnya atau capital adequacy ratio (CAR) minus 132,5 persen saat itu.

Tidak tegasnya tindakan BI, menurut BPK, juga terlihat dari pemberian keringanan sanksi denda atas pelanggaran posisi devisa netto (PDN) sebesar 50 persen atau Rp 11 miliar. ''BI juga tidak mengenakan sanksi pidana atas pelanggaran BMPK (batas maksimum pemberian kredit),'' terang Hadi.

Bagian kedua yang menjadi objek audit BPK adalah periode pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Dalam proses tersebut, kata dia, BI patut diduga mengubah persyaratan CAR dalam Peraturan BI untuk merekayasa agar Bank Century memperoleh FPJP senilai Rp 689 miliar.

Saat pengucuran FPJP itu, CAR Bank Century sebetulnya minus 3,53 persen. Dengan demikian, kucuran FPJP tersebut melanggar ketentuan PBI No 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bahwa bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif. Selain itu, nilai jaminan FPJP yang diperjanjikan hanya 83 persen, sehingga melanggar ketentuan PBI yang menyatakan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150 persen dari plafon FPJP.

Bagian ketiga dalam penanganan Bank Century yang menurut BPK sarat pelanggaran adalah proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Lagi-lagi, BI diduga menjadi pihak yang melakukan banyak pelanggaran.

Menurut Hadi, dalam proses pengambilan keputusan, BI tak memberi informasi sesungguhnya, lengkap, dan mutakhir kepada KSSK. ''Akibatnya, biaya penanganan Bank Century yang semula diperkirakan Rp 632 miliar membengkak hingga Rp 6,7 triliun,'' ujarnya.

Informasi yang tidak diberikan seutuhnya adalah terkait PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) atas SSB (surat-surat berharga) valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menurunkan CAR dan meningkatkan biaya penanganan.

Pelanggaran lain dalam proses penyelamatan Bank Century adalah BI dan KSSK tidak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik. ''Tapi, penetapannya lebih didasarkan pada judgment,'' jelas Hadi.

Selain itu, Komite Koordinasi (KK) yang beranggota Menteri Keuangan Sri Mulyani (sebagai ketua), Gubernur BI (saat itu) Boediono (sebagai anggota), dan Ketua Dewan Komisioner LPS Rudjito (sebagai anggota) belum pernah dibentuk berdasar UU. ''Itu bisa memengaruhi status hukum atas kelembagaan KK dan penanganan Bank Century oleh LPS,'' tegasnya.

Terkait penyaluran penyertaan modal sementara (PMS) sebesar Rp 6,7 triliun oleh LPS melalui empat tahap, penyaluran kedua sebesar Rp 2,2 triliun tidak dibahas dengan KK. Itu bertentangan dengan UU LPS. ''LPS juga diduga merekayasa perubahan peraturan agar Bank Century memperoleh tambahan PMS,'' tuturnya.

Audit BPK juga menyorot legalitas suntikan dana LPS. Sebab, rapat paripurna DPR sudah menolak Perppu No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Jadi, penyaluran PMS setelah 18 Desember 2008, yakni Rp 1,101 triliun (tahap 2); Rp 1,155 triliun (tahap 3); dan Rp 630 miliar (tahap 4) tidak memiliki dasar hukum.

Bagian keempat yang masuk audit investigatif adalah penggunaan dana FPJP dan PMS. Audit BPK menyebutkan, penarikan dana pada periode Bank Century oleh pihak terkait dalam pengawasan khusus (6 November 2008-11 Agustus 2009) sebesar ekuivalen Rp 938,65 miliar melanggar ketentuan Peraturan BI.

Selain itu, Bank Century mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna (nasabah) yang digelapkan senilai USD 18 juta dengan dana PMS. Pemecahan deposito milik Boedi Sampoerna senilai USD 42,8 juta oleh Bank Century menjadi 247 deposito dengan nilai masing-masing Rp 2 miliar merupakan akal-akalan pemilik lama untuk mengantisipasi jika Bank Century ditutup, sehingga deposito Boedi Sampoerna bisa dijamin LPS.

Dalam kesempatan tersebut, BPK menyatakan tidak memberikan laporan tentang aliran rinci dana bailout karena terkendala pasokan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ''Undang-undang PPATK hanya memperbolehkan data disampaikan kepada penyidik, bukan kepada pihak lain, termasuk BPK,'' jelas Hadi.

Lalu, bagaimana tanggapan Menkeu Sri Mulyani Indrawati? Sebagai ketua KSSK, Sri Mulyani memang menjadi salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan penyelamatan Bank Century. Sayangnya, dia tutup mulut. ''Besok saja saya jelasin,'' katanya singkat saat dicegat di Gedung Depkeu.

Siang kemarin, Sri Mulyani memang mengundang Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani membahas hasil audit BPK. Senada dengan Sri, Firdaus juga enggan berkomentar. ''Nanti sore atau besok, kami akan berikan jawaban resmi,'' ujarnya.

jawapos.com

Memberantas (Polisi) Korup

2010-07-08T07:11:00.000+07:00

Oleh: Adnan Topan Husodo*

Reformasi Polri yang telah berjalan 10 tahun tidak berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme aparat baju cokelat itu. Berbagai kasus kekerasan Polri terhadap masyarakat masih kerap terjadi. Laporan atas rekayasa penanganan kasus terus bermunculan dan skandal besar yang melibatkan pati (perwira tinggi) Polri justru timbul silih berganti.

Terakhir, gonjang-ganjing rekening gendut yang dimiliki salah seorang pati Polri menjadi menu utama yang paling disorot publik. Kasus itu meledak saat HUT Ke-64 Polri, sebuah kado yang tidak enak.

Ada beberapa faktor yang membuat agenda pembenahan Polri tidak berjalan mulus. Dugaan korupsi sehingga bisa menggelembungkan pundi-pundi kekayaan pati Polri, misalnya, mengarahkan pada ingatan bahwa mafia hukum masih kukuh menjerat markas Trunojoyo. Kasus Gayus Tambunan barangkali hanya secuil perkara yang mewakili berbagai transaksi ilegal yang dilakukan anggota Polri dengan para ''pembeli'' kepentingan.

Jika miliaran rupiah bisa ditimbun, kita dapat membayangkan bahwa praktik beking terhadap pembalakan liar, penambangan liar, penyelundupan manusia, penanganan kasus pencucian uang, hingga kejahatan pajak menjadi sumber utamanya.

Barangkali, profesi sebagai aparat penegak hukum seperti polisi merupakan pekerjaan yang paling rentan godaan. Sebagaimana disebutkan Adrianus Meilala (2005), mantan staf ahli Kapolri, penyebab utama profesi polisi mudah diselewengkan adalah karena pekerjaan sebagai penegak hukum bersifat soliter, sangat otonom dan sewaktu-waktu dapat bertindak berdasar pertimbangan pribadi.

Unsur subjektivitas yang kuat dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum mengondisikan penyimpangan. Di samping itu, sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki kewenangan diskresional yang tak terbatas.

Sebagaimana rumusan sederhana kejahatan korupsi Robert Klitgaard, korupsi adalah perpaduan antara kekuasaan diskresional dan monopoli kewenangan minus akuntabilitas (corruption = discretion + monopoly - accountability).

Karena itu, tak heran jika kecenderungan sewenang-wenang menjadi tak terbendung. Sangat mudah menangkap orang, menahan, menetapkan sebagai tersangka, menakut-nakuti, mengancam, melakukan kekerasan, serta berdamai dalam penanganan kasus dalam situasi yang keputusannya diambil tanpa mekanisme pertanggungjawaban.

Derajat akuntabilitas tugas Polri yang tidak memadai bisa kita periksa dalam sistem yang mengatur mereka. Secara internal, memang kita melihat ada beberapa instrumen untuk mengantisipasi penyelewengan fungsi.

Ada mekanisme dewan kehormatan perwira, irwasum, dan propam yang menjalankan fungsi kontrol atas pekerjaan pokok Polri. Tapi, dalam situasi yang tingkat penyimpangannya sudah menjalar hingga ke pucuk pimpinan, mustahil menyandarkan fungsi kontrol pada mekanisme internal.

Kompolnas (Komisi Polisi Nasional) yang dibentuk juga tak bertaring sebagai pengawasan eksternal. Gagasan awalnya, Kompolnas menjadi lembaga pengawas eksternal yang independen yang wewenangnya dapat memeriksa secara mandiri atas dugaan penyimpangan aparat kepolisian. Namun, postur ideal Kompolnas tak tercapai karena posisi Kompolnas dalam skema yang dibangun justru menjadi sebatas lembaga di bawah presiden yang memiliki tugas pokok memberikan saran dan masukan.

Mencari Jalan Keluar

Dengan pertimbangan bahwa sistem yang dibangun tak memadai sebagai mekanisme checks and balances dalam pelaksanaan kerja-kerja Polri, perlu ada gagasan lain yang bisa memperkuat agenda reformasi di tubuh kepolisian. Seandainya diserahkan kepada Mabes Polri, agenda perbaikan polisi ini bisa dibilang sebagai langkah konyol. Memercayai reformasi Polri dan pengawasannya dilakukan secara internal oleh polisi sama saja dengan membiarkan jatuhnya kredibilitas Polri di mata publik.

Tak bisa dimungkiri, membenahi Polri memang membutuhkan komitmen yang serius dari berbagai pihak. Karena tugas memperbaiki tatanan di kepolisian telah menjadi pekerjaan rumah bersama, peran -terutama- DPR dan presiden sangat diharapkan. Memperkuat pengawasan eksternal yang independen adalah salah satu solusinya.

Dengan wewenang legislasinya, DPR dan presiden bisa memperkuat posisi Kompolnas daripada menciptakan lembaga ad hoc seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang kurang bergigi. Kompolnas yang ideal semestinya berada di luar lembaga eksekutif, independen, memiliki wewenang untuk mengawasi dan memeriksa skandal yang dilakukan -khususnya- perwira polisi, dan komposisinya mewakili kepentingan publik luas.

Presiden juga harus dapat memastikan perbaikan di lembaga penegak hukum itu dengan melakukan penyegaran yang radikal pada posisi-posisi strategis di Polri dengan para perwira Polri yang reformis.

Pemikiran lain yang bisa disodorkan, wewenang Polri dalam menangani kasus perlu dibatasi, tidak seperti sekarang yang demikian luas. Asumsinya, anggota Polri kerap bermain mata dalam penanganan kasus-kasus besar. Untuk kasus korupsi misalnya, akan lebih baik jika Polri tak lagi menangani karena sudah ada kejaksaan dan KPK. Selain bisa mempersingkat birokrasi penanganan kasus korupsi, hal tersebut ditujukan untuk mengantisipasi lempar tanggung jawab antarpihak. Misalnya, bolak-balik berkas perkara korupsi dari kepolisian ke kejaksaan.

Terakhir, KPK harus mengambil inisiatif untuk menjadikan aparat penegak hukum sebagai fokus dalam pemberantasan korupsi. Laporan rekening fantastis milik pati Polri bisa dijadikan pintu masuk untuk mendorong bersih-bersih di tubuh kepolisian. Kita berharap KPK tidak ragu untuk masuk ke wilayah yang selama ini tak disentuhnya. Jika KPK saja tak sanggup, tentu harapan publik terhadap perbaikan lembaga penegak hukum akan menjadi sirna. (*)

*) Adnan Topan Husodo, wakil koordinator ICW

sumber : www.jawapos.com

Gayus, Untuk Gula Petani

2010-06-30T07:01:00.000+07:00

"Gayus" untuk Gula Petani

MEMBACA judul tulisan ini mungkin banyak yang mengernyitkan dahi. Apa hubungan Gayus dengan gula petani? Terbongkarnya kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan merupakan peristiwa sangat fenomenal. Begitu fenomenalnya sehingga terhadap semua yang menyangkut masalah pajak, publik negeri ini kemudian mengidentikkannya dengan sosok Gayus.

Sementara itu, beberapa hari belakangan santer diberitakan bahwa pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap gula petani 10 persen. Jadi, mohon dimaklumi atas keusilan penulis ikut-ikutan latah mengganti kata "pajak" dengan kata "Gayus" pada judul tulisan ini.

Wacana pengenaan PPN tersebut kemudian direspons negatif oleh pasar. Harga lelang gula petani terus anjlok. Sekitar 6.700 ton gula petani di wilayah PT Perkebunan Nusantara X tidak laku dijual. Bahkan, lelang gula petani yang diselenggarakan di PT Perkebunan Nusantara XI, Selasa (15/6), gagal mencapai kesepakatan harga. Jika pada pekan sebelumnya harga lelang gula petani masih bertengger pada angka Rp 8.060 per kilogram, saat lelang tersebut diselenggarakan, angka penawaran tertinggi hanya Rp 7.200 per kilogram.

Musim panen tak selamanya identik dengan kegembiraan. Setidaknya itulah yang terjadi pada petani tebu saat ini. Menurut hitung-hitungan Abdul Wachid, ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), pendapatan petani tebu pada musim giling 2010 berpotensi hilang Rp 1,57 triliun. Kondisi ini merupakan resultan dari turunnya harga lelang gula, kecilnya rendemen, anjloknya harga tetes tebu, dan naiknya ongkos tebang angkut (Kompas, 21/6).

Masalah Transmisi Harga

Duka petani tebu ini bermula ketika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memasukkan gula petani sebagai barang kena pajak. Pertimbangannya, gula dinilai bukan produk primer seperti beras, jagung, kedelai, atau telur, tetapi merupakan barang olahan. Produk primernya sendiri adalah tebu.

Tentu masalah ini mengusik hati nurani kita. Pasalnya, petani tebu bukanlah pengusaha kena pajak. Umumnya petani tebu adalah petani subsistem yang mengusahakan lahannya sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal keluarga, sehingga tidak pantas dikenai PPN.

Menurut data statistik 2009, produksi gula petani mencapai 1,6 juta ton. Dengan asumsi harga gula di tingkat lelang Rp 8.000/kg, dari pengenaan PPN 10 persen akan dapat diraup fulus Rp 1,28 triliun setahun. Nominal ini tentu sangat menggiurkan bagi aparat pemungut pajak.

Agar tidak terkesan menindas petani, Ditjen Pajak membuat skema pengenaan PPN tersebut tidak langsung kepada petani, tetapi kepada pedagang. Sepintas terkesan sangat heroik, tapi pemerintah mungkin lupa bahwa pada perdagangan komoditas pertanian, transmisi harga bersifat asimetris. Penurunan harga selalu ditransmisikan dengan cepat kepada petani. Sebaliknya, kenaikan harga ditransmisikan dengan lambat.

Kondisi seperti ini sangat kontra produktif dengan upaya pencapaian swasembada gula yang ditargetkan pemerintah pada 2014. Faktor utama yang memengaruhi kegairahan petani dalam meningkatkan produksi adalah adanya insentif yang memadai terhadap harga jual produk. Harga lelang gula yang terus merosot tentu menggerus kegairahan petani tebu untuk meningkatkan produksi.

Gula Rafinasi

Untuk mencapai target swasembada gula 2014, pemerintah harus secara tegas menunda kebijakan yang sangat tidak populer bagi petani tebu dan menjamin tidak akan ada potongan PPN di kemudian hari. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada permasalahan utama peningkatan produksi gula nasional, yaitu sisi off farm.

Rendahnya tingkat otomatisasi pabrik berakibat pada beberapa hal. Misalnya, kualitas gula relatif rendah, tingkat efisiensi rendah, dan daya saing usaha lemah. Saat ini rendemen rata-rata yang dicapai pabrik gula BUMN hanya berkisar tujuh persen. Angka itu dapat ditingkatkan menjadi 9-10 persen jika dilakukan modernisasi pabrik gula yang saat ini umumnya sudah sangat tua. Karena itu, Program Revitalisasi Industri Gula 2010-2014 yang menelan investasi Rp 4,43 triliun, harus banyak menyentuh sisi off farm untuk mengganti mesin/peralatan pabrik yang sudah tua dan tidak efisien.

Kebijakan fiskal yang tepat perlu dilakukan agar iklim usaha gula domestik lebih kondusif. Sebagai contoh penerapan bea masuk gula impor harus diterapkan secara progresif. Artinya, jika harga gula di pasar internasional sedang turun, bea masuk harus dinaikkan pada angka signifikan. Melalui cara ini stabilitas harga dan pasokan gula nasional akan terjaga.

Satu hal yang harus diingat, impor gula harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi dan strategi produksi nasional yang berkelanjutan. Selama ini kebijakan impor lebih terkesan sebagai kebijakan ad hoc dalam rangka "memadamkan kebakaran".

Pengawasan distribusi gula impor juga masih sangat lemah. Gula rafinasi yang menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2009 diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman, sekarang ini bocor ke pasaran umum. Kondisi ini tentu berpotensi menjatuhkan harga gula petani.

Program swasembada gula 2014 tak akan tercapai tanpa dukungan moral dan politik dari para penentu kebijakan untuk lebih berpihak kepada petani tebu. Kebijakan pengenaan PPN pada gula petani ini sama saja dengan upaya kaum penjajah pada abad ke-19. Mereka membunuh para petani sejak adanya industri agrikultur pada 1830. Sedihnya, setelah merdeka, kebijakan itu justru dilanjutkan oleh bangsa sendiri. Lalu, apa kata dunia? (*)

*) Toto Subandriyo , alumnus IPB dan MM-Unsoed, kepala BP4K Kab Tegal, Jateng

www.jawapos.co.id

Pergeseran Paradigma Parpol

2010-06-30T06:20:00.000+07:00

Oleh : Salahuddin Wahid

KEHIDUPAN kepartaian di Indonesia dalam belasan tahun terakhir mengalami perkembangan menarik, baik dari segi paradigma maupun partainya sendiri (nama dan kekuatan). Hal itu merupakan keniscayaan karena memang telah terjadi perkembangan sosial yang amat luar biasa beberapa puluh tahun terakhir. Tetapi, perubahan itu tidak sempat mewujud dalam kenyataan, karena kehidupan kepartaian kita dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah.

Ketika Presiden Habibie membuka kesempatan mendirikan partai baru, para politikus lama dan politikus baru beramai-ramai mendirikan partai. Dalam waktu cepat berdirilah lebih dari 100 partai. Setelah diverifikasi KPU, 48 partai berhak ikut pemilu.

Secara umum kita melihat bahwa para pendiri partai pada 1998 masih mengacu pada tipologi partai besar hasil pemilu (PNI, Masyumi, NU) dan partainya Orde Baru (Golkar). PKI, karena telah lama dilarang, tidak punya partai reinkarnasi. PNI, Masyumi, NU, dan Golkar, masing-masing menjelma menjadi sejumlah partai.

Hasilnya sudah kita ketahui. PDIP sebagai pelanjut perjuangan BK (identik dengan PNI) menjadi pemenang (sekitar 34 persen suara). Di luar dugaan, Partai Golkar menjadi pemenang kedua (> 20 persen suara). Suara warga NU terbagi ke dua partai menengah: PKB (± 12 persen), PPP (± 10 persen), dan beberapa partai kecil. Suara warga eks Masyumi terbagi ke PAN (±7 persen), PPP (± 3 persen), PBB (± 2 persen), dan beberapa partai kecil.

Menurunnya "Islam Politik"

Sebenarnya di dalam kalangan warga NU telah terjadi perubahan dalam pandangan politik anak-anak muda NU akibat penerimaan Pancasila oleh NU dan juga pengaruh Gus Dur. Sementara itu, banyak kiai berpengaruh di Jatim dan Jateng masih mempunyai pandangan politik seperti pada era NU menjadi partai. Perbedaan inilah yang ikut memicu berdirinya PK NU (2006), selain ketidakcocokan para kiai tersebut di atas dengan langkah politik GD.

Di kalangan warga eks Masyumi juga terjadi perkembangan serupa. Amien Rais menolak tawaran menjadi ketua umum PBB dengan alasan PBB terlalu sempit. Lalu dia membentuk PAN yang dimaksudkan sebagai partai terbuka, seperti yang dimaksud oleh PKS saat ini.

Di dalam Pemilu 1999, jumlah suara partai Islam dan partai berbasis massa Islam di bawah perolehan partai Islam pada 1955. Pada Pemilu 2004 jumlah perolehan suara partai-partai tersebut sedikit meningkat, tetapi pada Pemilu 2009 jumlah tersebut merosot tajam, sekitar separo dari jumlah suara pada Pemilu 1955. Ormas Islam tidak mampu lagi menjadi pengikat dalam sikap politik warganya.

Dengan adanya niat PKS menjadi partai terbuka, pasti timbul pertanyaan, apakah "Islam politik" akan makin kecil pendukungnya. Bagi saya, belum jelas apakah PKS tetap mempertahankan prinsip Piagam Madinah yang selama ini dianutnya atau memilih prinsip-prinsip dalam Pancasila. PKS harus bekerja keras meyakinkan pemilihnya kalau meninggalkan Piagam Madinah. Langkah ini sebetulnya mengandung risiko cukup besar, tetapi tentu tokoh-tokoh PKS, termasuk yang di daerah, telah menghitungnya dengan cermat.

Partai Islam yang masih bisa bertahan adalah PPP, yang perlu bekerja keras mempertahankan jumlah suara kalau ambang batas 5 persen diberlakukan. Apalagi, ada suara lirih tentang niat Parmusi untuk bergabung dengan Golkar, walaupun lalu dibantah. Pemilih PKS yang kental keislamannya bisa digarap PPP. Partai Islam yang kecil (PBB dan PK NU) sulit diharapkan untuk bergabung sehingga praktis tidak akan terwakili di DPR.

Tokoh dan Dana

Tampak adanya perubahan besar pada paradigma partai. Kalau dulu bergantung pada ideologi atau gagasan besar, kini partai berkembang dengan bergantung pada tokoh. Yang tidak bergantung pada tokoh adalah Partai Golkar, PKS, dan PPP. PDIP amat bergantung pada Megawati. PKB bergantung pada GD. PAN bergantung pada Amien Rais. Gerindra bergantung pada Prabowo. Hanura bergantung pada Wiranto.

Yang paling mencolok dan fenomenal adalah ketokohan SBY. Partai Demokrat yang baru berdiri pada 2001 tiba-tiba memperoleh sekitar 7 persen (2004) dari jumlah suara, lalu melejit menjadi sekitar 20 persen (2009). Tidak heran kalau para tokoh PD berani mematok perolehan sekitar 30 persen suara pada 2014.

Kita tidak tahu apakah setelah SBY tidak menjabat presiden, suara PD akan merosot. Kita juga tidak tahu apakah PDIP akan merosot suaranya setelah Megawati tidak menjadi ketua umum. Tetapi, kecenderungannya seperti itu, kecuali kedua partai mempersiapkan diri dengan serius. Dalam hal ini, tampaknya, PD lebih siap dengan memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Partai Golkar dalam perkembangan terakhir tampaknya tidak tergantung pada tokoh, tetapi pada kekuasaan dan dana. Ketika JK menjadi Wapres, dengan kekuasaan di tangan, JK mudah terpilih menjadi ketua umum. Terpilihnya Aburizal Bakrie menunjukkan bahwa faktor utama terpilihnya seseorang menjadi ketua umum PG adalah dana yang berlimpah.

Pragmatisme

Pergeseran paradigma partai itu sejalan dengan pragmatisme para tokoh yang ingin menjadi kepala daerah. Maka, yang muncul menjadi calon kepala daerah adalah mereka yang mempunyai dana dalam jumlah besar. Politik dinasti juga menjadi sesuatu yang menjamur. Kemampuan, apalagi karakter, sang calon kurang menjadi pertimbangan elite partai. Partai hanya menjadi kendaraan politik yang disewa para calon.

Kondisi di atas dilengkapi oleh perilaku negatif, yaitu maraknya politik uang. Pada Pemilu 1999, masalah itu belum muncul, pada Pemilu 2004 juga belum merata walaupun sudah ada, terutama pada pilpres. Tetapi, pada Pemilu 2009 praktik busuk itu sudah merata. Permainan uang itu mencakup pemberian uang kepada pemilih dan pembelian suara, terutama di PPK. Kondisi itu diperburuk dengan kinerja KPU dan KPUD, sehingga terjadi banyak kerusuhan di daerah.

Dengan perilaku pragmatis para pemilih dan praktisi politik seperti itu, sebenarnya tidak penting lagi apakah partai Islam masih ada atau tidak. Sebab, semua partai sudah tidak menunjukkan perilaku yang terpuji. Partai kebangsaan sudah tidak menunjukkan perilaku cinta bangsa dan partai Islam juga tidak menunjukkan perilaku islami. (*)

*)KH. Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng.

www.jawapos.co.id

Keberatan Label, Terseok-seok pada SDM

2010-06-29T09:25:00.000+07:00

Media Indonesia

kamis, 27 Mei 2010

AROMA tak sedap di balik label rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI) menyeruak ketika promosi tak sesuai dengan kenyataan. Tak mengherankan bila label RSBI dan SBI hanya dijadikan modus mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Evaluasi Forum Guru Independen Indonesia (FGII) terhadap RSBI dan SBI menyebutkan dari sisi fasilitas, sarana dan prasarana gedung sekolah memang terpenuhi. Namun, sumber daya manusia (SDM) masih kedodoran.

Padahal, peraturan menteri menyebutkan untuk RSBI SMP setidaknya mempunyai minimal 10% guru bergelar S-2 linier sesuai dengan bidang studi dan untuk SMA minimal 20% S-2 linier. "Faktanya belum ada beasiswa untuk guru menempuh S-2 sesuai dengan linier bidang studi dan hanya terdapat guru S-2 di bidang manajemen pendidikan dan teknologi pendidikan," kata Ketua II FGII Gino Vanollie saat dihubungi akhir pekan silam.

FGII menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan mendorong munculnya sekolah berlabel internasional yang hanya berorientasi proyek. "Lebih baik satu sekolah berstandar internasional di tiap-tiap provinsi, kabupaten, atau kota kemudian dievaluasi perkembangannya," ungkapnya.

Tak ada alasan pemerintah berpangku tangan melihat sejumlah sekolah RSBI dan SBI yang sekadar kedok cari duit. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Mansyur Ramly, untuk mengendalikan pungutan RSBI dan SBI yang gila-gilaan, alatnya ialah PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Pasal 154 disebutkan satuan pendidikan dilarang menggunakan nama internasional sebelum ada penetapan atau persetujuan dari pemerintah.

Menurut rencana, Balitbang Kemendiknas pada akhir 2010 mengeluarkan unit cost untuk menetapkan satuan biaya sekolah yang patut dipungut untuk mutu pendidikan sekolah berlabel internasional.

Unit cost itu berbeda-beda di setiap daerah, dipisahkan menurut standar provinsi, kabupaten, dan kota atau menurut tingkat mutu SBI di daerah tersebut.

Menimbang Konfederasi Parpol

2010-06-29T09:14:00.000+07:00

Oleh : Ahmad Nyarwi

Gagasan Partai Amanat Nasional (PAN) soal format konfederasi partai politik (parpol) menarik untuk dicermati. Tujuan Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menawarkan model konfederasi, Indonesia mampu mencapai penataan koalisi yang lebih maju. Asumsinya, dengan diikat landasan hukum yang jelas, sifat koalisi atau konfederasi bisa lebih permanen.

Jika melihat kecenderungan format koalisi parpol dalam dua periode terakhir, gagasan tersebut cukup menarik. Selama itu, koalisi parpol mewujud dalam tiga peristiwa penting. Pertama, koalisi menjelang pemilu presiden. Kedua, koalisi menjelang pilkada. Ketiga, koalisi untuk mendukung rezim politik pemenang pascapilpres.

Dua format pertama hanyalah koalisi "papan peluncur". Sedangkan format terakhir hanyalah koalisi berbasis transaksi politik. Keduanya jelas menyimpan kelemahan serius. Puncak kelemahan format koalisi parpol itu adalah ketidakefektifan dan ketidakstabilan pemerintahan serta konspirasi elite yang dominan di setiap parpol sehingga meminggirkan kepentingan publik.

Plus-Minus

Jika merujuk model Malaysia, konfederasi politik yang digagas Bima Arya dkk itu memang bisa menjadi jalan keluar yang menarik. Format koalisi sebelum pemilu dan pilkada jelas memiliki kelemahan mendasar yang terkait dengan fungsi dan dampaknya bagi kelangsungan kinerja rezim politik pemenang. Begitu pula koalisi pascapemilu, sebagaimana yang saat ini dipraktikkan melalui Sekber -kemudian menjadi Setgab- Koalisi. Koalisi pascapemilu tersebut juga rentan akan transaksi politik di luar mekanisme elektoral.

Jika mengacu model konfederasi politik UMNO di Malaysia, koalisi itu memiliki keunggulan utama. Yaitu, daya ikatnya yang permanen. Sebagaimana yang kita saksikan, kekuatan UMNO yang dimotori Barisan Nasional, yakni United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), dan Malaysian Indian Congress (MIC), terbukti mampu menjadi penopang rezim politik dengan lebih stabil dan efektif dalam menjalankan pemerintahan.

Model konfederasi politik itu juga memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Kelemahan utama terkait dengan kecenderungan arah perkembangan model demokrasi di negeri ini. Malaysia jelas menganut pseudo democracy. Tentu saja paham itu berbeda dengan acuan Indonesia, yang telah bergerak jauh ke arah liberal democracy, yang berbasis pada pemilu langsung.

Andrew Aeria (2005) dalam Mavis Puthucheary dan Norani Othman (2005) lewat Elections and Democracy in Malaysia menjelaskan, model konfederasi politik ala Malaysia cenderung menguatkan patronase politik di level nasional dan lokal. Dampaknya, menurut Sharaad Kuttan (2005), model konfederasi politik tersebut dalam kadar tertentu mengancam civil society dan pressure group.

Kelemahan berikutnya terkait dengan kelangsungan performance tiap parpol anggota konfederasi maupun yang bukan anggota. Khoo Boo Teik (2005) menyimpulkan bahwa konfederasi politik model Malaysia memberikan sejumlah batas terhadap tiap parpol dalam berdemokrasi. Faktor ekonomi nasional, pertimbangan ideologi negara, dan kelompok koalisi yang berkuasa cenderung dikedepankan melampui kepentingan publik mana pun dalam demokrasi.

Faktor-faktor itu tentu sangat subjektif dan cenderung menguntungkan parpol-parpol anggota konfederasi yang berkuasa daripada yang tidak berkuasa. Akibatnya, diskriminasi politik sangat potensial dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Risiko terburuk model konfederasi politik itu adalah menguatnya model otoritarianisme baru yang berbasis konfederasi.

Menimbang Konfederasi

Fakta itu hanyalah sepenggal peristiwa politik yang terus berlangsung di negeri jiran tersebut. Lantas, apakah model itu cocok dengan Indonesia? Indonesia dan Malaysia jauh berbeda. Malaysia menganut sistem parlementer serta berbasis partai lokal dan nasional. Sedangkan Indonesia, walaupun belum sempurna, menganut sistem presidensial dengan basis partai mayoritas nasional. Malaysia memiliki struktur sosial masyarakat yang tidak terlalu kompleks dan didominasi identitas sosial yang berbasis tiga etnis utama, yakni Melayu, Tionghoa, dan India. Walaupun sama-sama dihuni mayoritas muslim, Malaysia tidak terlalu liberal dan sekuler sebagaimana Indonesia. Sementara itu, persoalan Indonesia jauh lebih kompleks. Kompleksitas konfigurasi politik tidak hanya berbasis etnis, tapi juga agama, ras, dan kelas sosial.

Kalau bertujuan melahirkan format koalisi permanen serta mendukung kinerja dan efektivitas pemerintahan, jelas konfederasi politik ala Malaysia menjadi model yang menarik untuk diadopsi di Indonesia. Hal tersebut penting untuk menjaga manuver elite parpol agar tidak terlalu liar. Namun, bila dipraktikkan, kemudian melahirkan persaingan loyalitas antarelite parpol dengan cara mengooptasi, bahkan mengerangkeng kekuatan ormas, civil society, dan pressure group agar tidak kritis pada rezim politik, konfederasi politik itu tentu berbahaya bagi masa depan demokrasi negeri ini.

Pada level elite, konfederasi tersebut menarik untuk dikembangkan di Indonesia. Hanya, model itu harus disertai regulasi yang lebih jelas dan detail dengan mempertimbangkan aspek yang lebih substansial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Selain itu, jika mau mengadopsi model tersebut, regulasi politik harus dilakukan secara formal (tidak sekadar konvensi antarparpol) dengan mengedepankan aspek konsistensi, kejujuran, dan keterbukaan. Jika tidak, model konfederasi politik itu cenderung memberikan kontribusi negatif bagi demokrasi negeri ini.

Pada level publik, model konferedasi politik ala Malaysia ini sebenarnya cukup menarik. Apalagi jika mampu menghasilkan kapasitan rejim politik dan pemerintahan yang excellent dan memiliki prestasi luar biasa bagi meningkatnya kesejahteraan publik. Boleh saja model ini diadopsi di Indonesia, namum dengan catatan harus selalu mempertimbangkan sejumlah faktor.

*) Ahmad Nyarwi, pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta

http://www.jawapos.com

Markus dan Etika Profesi Hukum

2009-12-06T06:35:00.002+07:00

Oleh: Fatria Khairo, STP, SH, MH

Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang
SEKARANG ini istilah Markus (makelar kasus) seolah menjadi pembicaraan hangat, meskipun di kalangan tertentu kata-kata tersebut sudah sangat akrab. Kemunculan markus dalam kasus Cicak Vs Buaya membuat markus seolah diibaratkan fenomena snowball, yang semakin lama semakin kuat dan akhirnya menghantam dan meluluhlantakkan segala apa yang ada disekitarnya. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka jangan-jangan para cenayang pun suatu hari akan terkena “bola salju made in markus” tanpa sempat meramalkannya terlebih dahulu. Kalau sudah begitu tidak tahu lagi apa yang akan terjadi.
Sebelum semua itu akan memuncak, sepertinya kita harus balik lagi ke titik awal dalam kancah berfikir, kenapa markus bisa ada di negeri kita tercinta ini? Mungkin dengan pertanyaan sederhana tersebut kita bisa mendapatkan jawaban yang sederhana pula sehingga mudah untuk dicerna oleh siapapun. Berpijak kepada teori penegakan hukum Soerjono Soekamto, faktor-faktor penegakan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah law enforcement yaitu: 1.
Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Saat ini yang menjadi sorotan yang sangat-sangat menyedot perhatian setiap orang adalah faktor penegak hukum, terutama kasus Cicak versus Buaya. Ruang lingkup penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal dengan Criminal Justice System.
Kembali pada permasalahan adanya Markus, tidak lain adalah seperti pada perkataan bang napi, mengutip dari salah satu acara di salah satu televisi swasta. Kata Bang NAPI: “Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi kejahatan bisa terjadi karna ada kesempatan, waspadalah! waspadalah!”
Bahwa timbulnya Markus tidak lain dikarenakan adanya kesempatan. Kesempatan apa yang dapat timbul dari masalah ini, tidak lain adalah karena kesempatan yang ditimbulkan dari para aparat penegak hukum sendiri. Sehingga keberadaan markus makin merajalela melenggang dalam pengadilan. Sebenarnya pengaturan untuk mencegah terjadinya markus sebenarnya sudah ada yaitu dengan adanya kode etik pada tiap aparat penegak hukum atau kita lebih kenal dengan Etika Profesi Hukum.
Seharusnya para aparat penegak hukum harus merenungkan kembali apa itu etika profesi hukum yang akhirnya terejawantah dalam kode etik profesi hukum. Istilah etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Sedangkan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam profesi hukum.
Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap mayarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama. Dan oleh karena itulah dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut;
1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.
Sinergiditas antara etika profesi dan kode etik adalah seperti kita ambil dari Yap Thiam Hiem, dalam bukunya “Masalah Pelanggaran Kode Etik Profesi Dalam Penegakan Keadilan dan Hukum”, maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.”
Jangan Ada Celah
Dari uraian di atas sesungguhnya Markus tersebut seharusnya sudah tidak dapat lagi hadir dalam criminal justice system kita, jika para unsur catur wangsa (hakim, jaksa, polisi, advokat) penegak hukum di Indonesia telah benar-benar comit dengan kode etik masing-masing. Dengan kata lain jangan ada celah-celah kecil yang makin lama makin meluas (efek kapilaritas) yang akhirnya dapat mengaburkan suatu permasalahan yang sedang terjadi.
Persoalan yang menyeruak dan menjangkiti hukum di Indonesia saat ini lebih disebabkan karena terjadinya degradasi moral dalam tubuh aparatur penegak hukum kita. Dalam benak penulis, momentum saat ini dapat menjadi langkah awal pemerintah bersama jajaran institusi penegak hukum, akademisi hukum dan pihak lain terkait penegakan hukum, untuk merekonstruksi kode etik profesi hukum dimana substansinya harus jauh lebih accountable (tanggung jawab). Lebih tegas menutup celah-celah penyelewengan hukum, sangat jelas dan transparan serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Pembenahan etika aparatur penegak hukum seharusnya menjadi salah satu agenda pemerintah dalam mereformasi institusi penegak hukum.
Jadikan kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi hukum yang tidak lain adalah untuk selalu mengacu pada tujuan hukum yang tidak lain adalah mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia. Jika boleh meminjam risalahnya Umar bin Khattab kepada Musa Al-AsyÆari, “Samaratakanlah manusia dalam majelismu, dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu, dan orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu.”

Sumber : sripoku

Pemimpin Arab perlu belajar dari Chavez

2009-12-05T22:21:00.000+07:00

Sayyid Hassan Nasrallah

Sekretaris Jendral Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, yang dinilai sebagai pemimpin paling populer di dunia Arab, berpidato di depan massa pendukungnya di Libanon dalam sebuah konferensi-video pada 7 Januari 2008. Berikut adalah sebagian dari isi pidatonya.

Kebenaran yang brutal, kebenaran tentang kebrutalan dan permusuhan dan rasisme Israel harus menjadi motif tambahan untuk meneruskan sikap kita yang menolak mengakui entitas Zionis.

Saudara dan saudariku yang tercinta,

Memutus hubungan dengan Israel dan menghentikan normalisasi hubungan dengan Israel dan menyatakan bahwa negeri itu sesungguhnya saat ini melakukan pembantaian di Gaza adalah hal termudah yang dapat kita lakukan sebagai kewajiban kita.

Inilah hal termudah yang dapat dilakukan para pemimpin dan rakyat di wilayah ini. Kemarin, Presiden Venezuela Hugo Chavez mengumumkan bahwa ia akan mengusir duta besar Israel di Venezuela. Dia, tentunya, melakukan ini untuk menunjukkan dukungannya terhadap rakyat Palestina. Venezuela sangat dekat dengan Amerika, ia adalah tetangga Amerika. Ini adalah Chavez. Ia melakukan ini karena rasa kemanusiaannya, jiwa revolusinya dan, dengan begitu, ia melepaskan pukulan telak kepada mereka yang saat ini menerima duta besar Israel di ibukota-ibukota mereka dan tidak memiliki cukup keberanian bahkan untuk meminta mereka pergi.

Kini, pemimpin Arab butuh belajar dari pemimpin Amerika Latin ini. Mereka harus mempelajari bagaimana menunjukkan dukungannya terhadap rakyat Palestina.

Saudara dan saudariku yang tercinta,

Entitas kriminal ini harus dihukum atas pembunuhan yang dilakukannya dan ia seharusnya tidak diberikan imbalan apa pun. Entitas ini harus tidak diberikan keuntungan setelah melakukan begitu banyak kejahatan di Gaza dan setelah membunuh begitu banyak orang, wanita dan anak-anak.

Saya yakinkan Anda bahwa rakyat Umat kita akan menghukum entitas ini dan akan menghukum pemimpin entitas ini karena kejahatan yang telah mereka lakukan. Orang-orang ini, pemimpin-pemimpin ini telah selalu menyepelekan aksi-aksi Israel. Rakyat wilayah ini tidak dapat memaafkan Israel dan tanggung jawab pemerintahan Arab hari ini adalah untuk berdiri berdampingan dengan rakyat dan pejuang perlawanan di Palestina dan tidak berperan sebagai penengah antara rakyat Palestina dan penjajahnya.

Para pemimpin Arab harus menolong para pejuang perlawanan untuk mencapai tujuannya, untuk menghentikan kampanye militer dan menghentikan pengepungan dan harus tidak memaksa para pejuang untuk menerima persyaratan memalukan yang diajukan Israel.

Kemarin, seorang pejabat Mesir mengatakan sesuatu yang menarik. Ia bertanya 'Apakah Dewan Keamanan membutuhkan lebih dari 650 syuhada dan lebih dari 2.500 orang terluka untuk membuat keputusan dan beraksi secara bertanggung jawab?' Ini adalah perkataan yang enak untuk didengar dan saya hendak menanyakan pejabat Mesir ini apakah rejim Mesir membutuhkan lebih dari 650 syuhada dan lebih dari 2.500 orang terluuka sebelum ia secara permanen membuka perlintasan perbatasan Rafah untuk menolong agar rakyat Gaza bisa berdiri dengan tegar dan mencapai kemenangan? Pertanyaan sama yang kau tanyakan kepada Dewan Keamanan, kini kutanyakan kepadamu. Saya di sini sedang bicara kepada pejabat Mesir itu.

Yang dibutuhkan dari Mesir hanyalah membuka perlintasan perbatasan, bukan untuk menyatakan perang. Kemarin saya diberitahu beberapa kolega saya bahwa sekelompok pengacara Mesir, yang loyal kepada rejim Mesir, telah benar-benar mengajukan tuntutan hukum terhadap saya secara pribadi. Mereka mengajukan tuntutan ke Sidang Pengadilan Internasional (International Court of Justice) karena pidato saya pada malam pertama peringatan Ashura ketika saya berseru kepada pemimpin Mesir untuk membuka perlintasan perbatasan Rafah dan berseru kepada rakyat Mesir dan angkatan bersenjata Mesir untuk mendesak rejim Mesir agar mengambil langkah positif. Mereka menilai bahwa perkataan saya tidaklah pantas dan merupakan sebuah seruan untuk revolusi demi menjatuhkan rejim Mesir.

Itu hanyalah seruan untuk membuka perlintasan perbatasan Rafah tapi, walau begitu, saya bangga dengan seruan saya itu. Saya bangga karena tuntutan hukum ini diajukan terhadap saya, terutama karena itu berasal dari mereka yang tidak mengambil langkah apa pun setelah pembantaian Israel ini dilaksanakan di Libanon dan di Jabaliya dan di Palestina dan bahkan ketika kaum Zionis melakukan pembantaian terhadap tentara Mesir, para tentara Mesir yang heroik.

Ketika tuntutan hukum diajukan terhadap saya karena pendirian saya dan karena saya berdiri di samping mereka yang ditindas dan dibunuh di Gaza, ini adalah hal yang membuat saya bangga. Saya bangga bahwa orang-orang ini mengajukan tuntutan hukum kepada saya karena saya mengambil pendirian ini. Saya bangga akan hal ini dan saya akan bangga akan hal ini di akhirat nanti.

Tapi saya hendak mengatakan kepada Anda dengan sejujur-jujurnya bahwa kita tidak berupaya menciptakan permusuhan. Kita bukanlah musuh. Kita tidak akan membangun hubungan permusuhan dengan mereka yang berkolaborasi melawan kami, yakni kaum Arab yang berkolaborasi melawan kami saat perang pada bulan Juli 2006 dan mereka yang menuduh kami dan berperan menumpahkan darah kami. Kami tidak akan menjadi musuh mereka tapi kami akan menjadi musuh mereka-mereka yang berkolaborasi melawan rakyat Gaza.

Saya ulangi, kami akan menjadi musuh dari mereka yang berkolaborasi melawan Gaza dan melawan rakyat Gaza dan melawan perjuangan perlawanan Gaza. Kami akan menjadi musuh dari mereka yang mengambil bagian menumpahkan darah rakyat Gaza dan mereka yang menutup pintu kehidupan dari rakyat Gaza.

Saudara dan Saudariku yang tercinta,

Kami juga kemarin mendengar dari John Bolton, seorang Zionis yang sebelumnya menjabat dalam pemerintahan Amerika dan kini sedang frustasi. John Bolton menunjukkan tujuan sesungguhnya dari Amerika dan kaum Zionis. Tujuan sesungguhnya adalah, katanya, menghancurkan perjuangan Palestina. Ia bicara tentang memisahkan Tepi Barat dengan Gaza. Ia bicara tentang mengakhiri usulan dua-negara dengan mempertahankan negara Israel dan memberikan sebagian Tepi Barat ke Yordania dan memberikan Jalur Gaza ke Mesir.

Saya katakan kepada Anda bahwa ini benar-benar rencana Amerika-Zionis. Semua pembicaraan yang kita dengar sebelumnya tentang solusi dua negara adalah omong kosong. Klaim semacam itu adalah kebohongan dan penipuan belaka karena setiap kali mereka benar-benar menentukan batas-batas negara Palestina, mereka tidak memberikan rakyat Palestina teritori yang bisa dijadikan sebuah negeri. Mereka kemudian mengatakan bahwa kami tidak bisa mendirikan dua negara dan maka solusinya adalah untuk menghapuskan perjuangan Palestina.

Ini membutuhkan, pada tingkat pertama, sekali lagi sebuah seruan untuk bersatu. Sekali lagi, kami tekankan pentingnya persatuan Palestina dalam semua bentuknya, semua faksi Palestina, Hamas, Fatah, Jihad Islam, semua faksi-faksi Palestina harus berdiri bersatu karena perjuangan mereka kini sedang menjadi target.

Mereka kini berupaya untuk menghancurkan perjuangan ini, tapi Insya Allah itu tidak akan terjadi. Mereka tidak mencoba menghancurkan pemerintahan Fatah, Hamas dan faksi-faksi lainnya. Mereka kini sedang berupaya menghancurkan seluruh perjuangan Palestina dan maka ini, sekali lagi, mengharuskan kita untuk menekankan pentingnya mendukung perlawanan dan ketegaran Gaza.

Saudara dan saudariku tercinta,

Pengalaman perang bulan Juli 2006 dan pengalaman perjuangan perlawanan Palestina di Jalur Gaza hingga kini telah memberikan indikasi jelas bahwa dibutuhkan strategi pertahanan yang tepat, baik di Palestina maupun Libanon.

Sebagai salah satu angkatan bersenjata terkuat di dunia, angkatan bersenjata Israel, yang memiliki angkatan udara terkuat di wilayah ini, tidak mampu mencapai tujuan-tujuannya meskipun melawan sebuah kekuatan perlawanan yang sangat sangat kecil yang kekurangan kemampuan tapi memiliki tekad yang kuat dan beroperasi dalam wilayah geografik yang sangat sangat kecil.

Ini menunjukkan bahwa alternatif perlawanan bersenjata kerakyatan yang didasarkan atas keyakinan, kegigihan, dan dukungan rakyat adalah cara terbaik untuk menghadapi angkatan bersenjata yang terkuat di dunia sekalipun bila mana angkatan bersenjata tersebut menjajah suatu negeri. Ini memperbesar keyakinan kami dan mempengaruhi kami dalam jalan yang sedang kita tempuh.

Lihatlah saudara dan saudariku tercinta, bahkan Dewan Keamanan dan keputusan yang dibuatnya dan bahkan komunitas internasional telah terbukti tidak mampu melindungi rakyat Palestina di Gaza dan tidak mampu mengutuk pembantaian yang dilakukan terhadap sebuah sekolah yang dimiliki oleh salah satu komite Perserikatan Bangsa Bangsa...

Bagaimana bisa Dewan Keamanan, yang tidak mampu mengutuk pembantaian yang dilakukan oleh kaum Zionis terhadap perempuan dan anak-anak, melindungi rakyat dan bagaimana ia dapat benar-benar menunjukkan dirinya berbuat adil dalam kasus yang spesifik.

Saudara dan saudariku yang tercinta,

Yang sedang terjadi saat ini menguatirkan kita semua. Saya tahu bahwa di Libanon, mata di wilayah ini sedang melihat ke Anda. Kita semua berada dalam tahap yang sensitif dalam sejarah. Saya katakan kepada Anda bahwa kita belum tahu seberapa besar pengaruh rencana ini, dampak dan jangkauan luas rencana Zionis-Amerika dan pengaruh kolaborasinya. Kita semua harus waspada dalam tiap saat karena apa pun mungkin terjadi. Kita harus berhati-hati dan mengamati perkembangan.

Kemarin pun Olmert menyatakan bahwa hari ini adalah perang melawan Hamas dan esok akan ada perang melawan Hizbullah. Saya akan katakan kepadamu Olmert, sebagai orang yang menemui kegagalan di Libanon, bahwa kau tidak akan mampu menghancurkan Hamas dan kau tidak akan mampu menghancurkan Hizbullah.

Beberapa hari lalu dan bahkan beberapa minggu lalu dan bahkan sebelum ofensif ke Gaza dan setelah ofensif militer ke Gaza, selama keseluruhan periode ini, kita telah mendengar ancaman-ancaman. Seseorang mengatakan bahwa ia hendak menghancurkan kita dalam hitungan hari dan seseorang lainnya berkata ia hendak menghancurkan kita dalam hitungan jam. Saya katakan kepada orang-orang ini bahwa kita tidak dapat dilemahkan dan kita tidak dapat ditakut-takuti dan kita tidak dapat dibuat menyerah dan kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan takut terhadap angkatan udaramu dan ancamanmu. Kita tidak akan diteror oleh pesawat-pesawat perangmu. Kita di sini dan kita siap menghadapi perkembangan, peristiwa atau ofensif apa pun yang dapat dilancarkan.

Dan saya tidak akan mengulangi lagi apa yang telah saya katakan sebelumnya. Bila kau datang ke wilayah kami, bila kau mendatangi kampung-kampung, gang-gang dan rumah-rumah, saya akan meresponnya dengan sebuah kalimat sederhana -- kaum Zionis akan menemukan kenyataan bahwa bila mereka mengambil langkah seperti perang Juli (2006) lalu, perang yang lalu itu akan seperti bermain-main dibandingkan perang berikutnya.

Kita di sini dan kita tidak akan menyerahkan senjata kita. Perlawanan kita masih akan menjadi tema utama pengorbanan kita dan darah para syuhada kita dan saya berharap agar suara-suara yang kita dengar di Libanon akan benar-benar memberi Israel kelegaan. Beberapa orang tertentu mengatakan bahwa Hizbullah akan bertindak melawan Israel. Saya lebih memilih agar orang-orang Libanon itu merespon ancaman Israel terhadap Libanon dan terhadap pejuang perlawanan Libanon dan terhadap Hizbullah di Libanon.

Mengapa ketika kaum Zionis mengambil langkah apa pun dan menunjukkan agresinya, kita tidak mendengar respon apa pun, tapi ketika beberapa orang berbicara tentang kemungkinan perang, banyak yang segera mengintervensi dan berupaya melegakan Israel dan meyakinkan Israel bahwa Hizbullah tidak akan mengambil langkah apa pun. Suara-suara ini, respon-respon ini terdengar di saat Libanon sedang diancam dan rakyat Palestina sedang dibunuhi.

Saudara dan saudariku yang tercinta,

Pada hari ke sepuluh Muharram, di tengah-tengah tantangan-tantangan tersebut, kita membutuhkan semangat, visi dan kebijakan Hussein (A.S.). Kita juga membutuhkan Hussein dan Allah untuk menerima kita. Kita membutuhkan Hussein untuk menjaga agar kaki kita tetap berpijak di tanah. Kita membutuhkan semangat Hussein, kecintaannya akan syuhada.

Sebagaimana kita katakan selama dekade-dekade sebelumnya, kita selalu bersama Hussein dan kita siap untuk mengorbankan diri dan jiwa kita seperti halnya saudara-saudara kita mengorbankan jiwa mereka.

As we said during previous decades, we were with Hussein always and we were ready to sacrifice ourselves and our souls just like our brothers sacrifices themselves.

Kita selalu siap menempuh kesusahan dan kematian anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, demi perjuangan yang kita yakini, demi membela kehidupan yang berwibawa dan terhormat. Peristiwa selama beberapa tahun terakhir telah membuktikan keteguhan hati kita dan bahwa arah yang kita tuju adalah benar, dan bahwa alternatif kita adalah alternatif yang benar.

Sekali lagi kita memberikan penghormatan kita kepada pengorbanan Imam Hussein dan menyatakan bahwa turun-temurun lelaki dan perempuan yang setiap harinya mengulang-ngulangi slogan yang kita ketahui bersama tidaklah dapat dikalahkan dan tidak dapat diteror oleh ancaman apa pun selama suara mereka selalu memanggil. Kami berkata bahwa kami akan menjawab panggilanmu Imam Hussein.

Israel adalah musuh kita dan musuh Umat dan akan selalu menjadi musuh bahkan bila beberapa pihak berekonsiliasi dengan Israel. Amerika menciptakan Israel dan melindungi Israel dan maka oleh karena itu adalah musuh Umat dan akan selalu menjadi musuh bahkan bila beberapa pihak berekonsiliasi dengan Amerika.

Saya berterimakasih sekali lagi terhadap partisipasi Anda yang penuh keimanan. Kita sekali lagi hendak meneriakkan suara kita kepada musuh dan memberitahukan musuh kita bahwa bila Umat - dan kita akan selalu menjadi Umat - ditanya apakah "kita akan dipermalukan atau bangkit melawan mereka dengan bermartabat?" Jawabannya akan selalu bahwa posisi kita tidak akan pernah dipermalukan.

Berilah kedamaian bagi Imam Abu Abdullah Al-Hussein, putra Sang Rasul, berilah kedamaian bagi mereka yang menyerahkan dirinya ke dalam perjuanganmu. Sekali lagi, saya memberikan penghormatan dan saya akan selalu menghormatimu dan mengingatmu. Berilah kedamaian bagi Imam Hussein dan Ali, putra Hussein dan semua anak-cucu dan sahabat Hussein.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diambil dari Press TV
Diterjemahkan oleh NEFOS.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Koran Berdikari Online

Mengapa LSM Berpihak Pada Kaum Rayalis?

2009-12-05T22:17:00.000+07:00

Giles Ji Ungpakorn

27 April 2009 -- Dalam krisis politik di Thailand, amatlah mengejutkan bahwa kebanyakan LSM Thailand mempermalukan diri mereka dengan memilih berpihak kepada para elit yang dijuluki “Kelompok Baju Kuning” atau berdiam diri di hadapan serangan besar-besaran terhadap demokrasi. Keadaan ini amatlah mengejutkan sebab sebagian besar aktivis LSM awalnya berpihak pada rakyat miskin dan mereka yang tertindas. Untuk menjelaskan situasi ini, kita harus bisa keluar dari penjelasan sederhana yang mendasarkan argumennya pada kegagalan beberapa individu secara pribadi atau berpendapat bahwa LSM pada dasarnya “memiliki maksud buruk,” atau mereka adalah “agen imperialisme.”

Pada masa awal protes terhadap Perdana Menteri Thaksin, kebanyakan LSM bergabung dengan para demonstran dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (People Alliance for Democracy - PAD) yang mengenakan baju kuning sebagai simbol mereka. Hal ini dapat dimengerti sebab pucuk pimpinan PAD merupakan orang-orang yang memiliki jaringan LSM yang kuat. Saat itu adalah sah memprotes ekses-ekses pemerintah, walaupun dipertanyakan mengapa LSM harus bergabung dengan para royalis konservatif seperti Sonti Limtongkul. Sayangnya, tak berapa lama kemudian, keterlibatan LSM dengan PAD, dan kemudian dengan junta militer, setelah kudeta 2006, berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai dukungan bagi kebebasan dan demokrasi. Dalam tiap lika-liku krisis, mayoritas LSM pada akhirnya berpihak pada kaum elit dan penindas. Ada kebutuhan riil untuk meninjau ulang taktik dan strategi.

Setelah kudeta 2006, beberapa pemimpin LSM, seperti Rawadee Parsertjaroensuk (Komite Koordinasi LSM), Nimit Tienudom (Jaringan AIDS), Banjong Nasa (Jaringan Komunitas Nelayan Selatan), Witoon Permpongsajaroen (gerakan ekologi) dan Sayamon Kalyurawong (Layanan Relawan Thailand), mengajukan diri dengan harapan militer akan memilih mereka sebagai senator terpilih. Sebelumnya, aktivis LSM seperti Rawadee Parsertjaroensuk dan Nimit Tienudom menghadiri aksi-aksi PAD. Nimit mengklaim bahwa dalam sebuah aksi pada 23 Maret 2005, kebanyakan pendukung Thaksin “tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya” tentang pemerintahan Thaksin.[1] Ini adalah sikap patronase terhadap kaum miskin.

Banyak pimpinan LSM seperti Nimit yang mengatakan kepada pendukungnya untuk tidak memprotes junta militer dalam acara penutupan Forum Sosial Thai pada Oktober 2006, walaupun pimpinan NGO-Coordinating Committee mendukung protes ini. Segera setelah kudeta, bahkan staff Focus on Global South di Thailand mendukung kudeta,[2] meskipun Walden Bello berprinsip menentang kediktatoran. Beberapa aktivis LSM ditunjuk oleh pemerintahan di bawah junta militer. Sebagian besar memiliki ilusi bahwa militer akan membersihkan politik Thailand dengan konstitusi baru mereka. Selama berjalannya Forum Sosial Thai itu sendiri, LSM Thailand yang besar seperti Yayasan Raks Thai membawa kaum royalis baju kuning ke dalam forum. LSM ini menerima dana yang besar dari pemerintah Thailand. Ini mengangkat persoalan "GNGOs" (organisasi pemerintah non pemerintah). Sumber dana yang besar bagi LSM-LSM Thailand saat ini berasal dari "Kantor Dana Penggalakan Kesehatan Thailand".[3]

Amat menarik untuk membandingkan sejumlah pernyataan yang dibuat oleh Komite Nasional Koordinasi LSM (NGO national Coordinating Committee (NGO-COD)) tentang protes PAD yang penuh kekerasan sepanjang 2008, dengan sebuah pernyataan yang dibuat pada April 2009 tentang protes kaum pro-demokrasi “Baju Merah.” Substansi perbedaan ada pada penekanannya. Pada Mei, Juni dan September 2008, Pairot Polpet, ketua NGO-COD meminta pemerintahan pro-Thaksin untuk mengundurkan diri. Senator terpilih sekaligus anggota PAD terpilih, Rosana Tositrakul mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk membubarkan para demonstran dari PAD yang telah mengambil-alih Kantor Pemerintahan. Amatlah penting untuk mencatat bahwa pemerintahan pro-Thaksin tidak menggunakan tentara atau peluru beramunisi kepada para demonstran PAD. Tetapi penggunaan gas air mata kemungkinan besar menjadi penyebab kematian satu orang.

Kemudian, setelah tentara dan PAD berhasil menggiring para Demokrat ke tampuk kekuasaan, pada April 2009 NGO-COD menghimbau kepada Baju Merah untuk menghentikan aksi-aksi protes penuh kekerasan dan kemudian memberikan pujian atas diakhirinya secara sukarela protes-protes Baju Merah. Hal ini dipandang sebagai cara untuk membangun perdamaian. Mereka kemudian meminta pemerintah agar “hanya menggunakan jalur legal untuk membubarkan para demonstran.” Satu hari kemudian, tentara dan pemerintah menggunakan peluru berisi untuk membubarkan Baju Merah. Tindakan ini kemudian membunuh dan melukai banyak orang. Sebuah pernyataan NGO-COD seminggu kemudian tidak meminta pemerintah untuk mundur.[4] Asosiasi Konsumen, Jaringan AIDS, dan Kelompok Pemukim Kumuh bertindak lebih jauh dengan mengutuk aksi Baju Merah pada 13 April, tapi tidak mengatakan apa-apa terhadap tindakan pemerintah.

Terseret ke Kanan?

Bagaimanakah LSM Thailand berubah menjadi begitu reaksioner, berpihak kepada para elit konservatif, berlawanan dengan kaum miskin dalam menindas demokrasi? Ada sebuah kebutuhan mendesak untuk menganalisa problem ini karena para aktivis LSM bermula sebagai pembela kaum miskin. Dapatkah hal yang sama terjadi di tempat lain? Adakah sebuah pelajaran bersifat umum yang dapat ditarik di sini?

Di tahun 1980-an LSM Thailand bekerja di bawah semboyan “Jawabannya ada di Pedesaan,” yang mencerminkan penghormatan kepada para penduduk desa. Meskipun bermaksud baik, kurangnya politik dalam gerakan LSM, juga kurangnya demokrasi dan akuntabilitas, telah membuat mereka merasa kecewa dan semakin tertarik kepada politik reaksioner sayap kanan.

Setelah "keruntuhan komunisme” gerakan LSM telah memalingkan muka dari politik dan keutamaan gerakan massa dan partai-partai politik. Alih-alih, mereka kemudian memilih lobi politik dan anarkisme komunitas. Keduanya sejalan karena keduanya menolak bentuk konfrontasi atau kontestasi apa pun terhadap negara. Mereka menolak membuat sebuah gambaran besar dari analisis politik. Bukannya membangun sebuah gerakan massa yang besar atau partai politik, LSM kemudian berkonsentrasi mengampanyekan isu-isu tunggal sebagai bagian dari usaha mereka untuk menghindarkan konfrontasi dengan negara. Hal ini juga berjalan beriringan dengan aplikasi bantuan dari organisasi-organisasi internasional dan kemudian mendorong terjadinya depolitasasi gerakan. Tetapi LSM juga menolak demokrasi representatif karena mereka percaya bahwa hal ini hanya berujung pada praktek kotor seperti politik uang. Namun demokrasi langsung di komunitas pedesaan, yang mereka bela, tak memiliki kekuatan apa-apa berhadapan dengan negara. Hal ini juga menjunjung tinggi berlangsungnya pimpinan desa yang konservatif dan tradisional.

Awalnya, LSM mendekati pemerintahan Thaksin yang didukung oleh partai Thai Rak Thai. Mereka percaya bahwa pemerintahan ini terbuka pada lobi-lobi LSM, dan memang saat itu demikianlah keadaannya. Thai Rak Thai merangkul sistem pelayanan kesehatan universal dari para dokter berpandangan progresif dan LSM-LSM kesehatan. Tetapi ketika kemudian mereka dirugikan oleh kebijakan pro-kaum miskin pemerintah, yang seolah-olah membuktikan kepada para penduduk desa bahwa program pembangunan LSM hanya “bermain-main”, mereka bergegas memihak para royalis konservatif. Kondisi yang demikian gamblang ini hanya bisa terjadi dengan mengindahkan sepenuhnya politik, pelajaran internasional dan teori apa pun. Para pemimpin LSM dengan bangga berargumen bahwa mereka adalah “para aktivis sejati”, bukan kutu buku atau teoretisi. Hal ini menjelaskan mengapa mereka bisa membenarkan diri ketika mendukung kudeta tahun 2006 dan mengapa mereka telah gagal membela demokrasi sejak saat itu. Alih-alih bersusah payah menganalisa situasi politik, mereka malah melobi para jenderal, pejabat pemerintah dari berbagai kelompok, dan siapapun yang memiliki kekuasaan.

Memang, saat itu situasi politik amatlah berantakan dan kacau. Pada 2006 ada Thai Rak Thai, sebuah partai bisnis besar dengan catatan pelanggaran HAM dan korupsi. Sementara di sisi lain ada tentara dan kaum royalis konformis, juga dengan catatan pelanggaran HAM dan korupsi. Keduanya bukan pilihan yang baik. Tetapi Thai Rak Thai meraih kekuasaan melalui proses elektoral. Dalam situasi seperti ini LSM seharusnya tetap netral, berpihak pada kaum miskin, dan seharusnya mereka menentang kudeta itu. Tetapi mereka marah karena Thai Rak Thai telah merebut pendukung mereka dan tak percaya pada itikad baik Thai Rak Thai yang menggunakan negara untuk membangun program kesejahteraan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Ketidak-peracayaan ini berasal dari ketidakpercayaan anarkis terhadap negara. Bagi banyak LSM, kesejahteraan haruslah diorganisir oleh komunitas. Tetapi posisi anti-negara ini membuka pintu bagi konsep neoliberal tentang negara kecil, sebuah pandangan yang jamak dipegang oleh para royalis konservatif. Penolakan anarkis atas politik representasi juga membuat mereka tak bisa melihat perbedaan antara sebuah parlemen yang dikontrol oleh Thai Rak Thai dan sebuah kudeta militer.

Sejak rakyat miskin memberikan sebagian besar suara mereka kepada Thai Rak Thai, LSM berubah sikap menjadi amat meremehkan para penduduk desa, menyatakan bahwa mereka “kekurangan informasi yang benar” untuk membuat keputusan politis. Bahkan, selalu ada elemen yang meremehkan dalam tindakan-tindakan mereka. Kebanyakan pemimpin LSM Thailand adalah para aktivis kelas menengah yang menolak pemilihan umum dan percaya bahwa LSM seharusnya “mengasuh” [5] kaum miskin dan buruh. Saat ini mereka takut dan membenci gerakan Baju Merah, yang sedang memulai proses pemberdayaan diri kaum miskin. Tentu saja, Baju Merah bukanlah malaikat, tapi dalam krisis yang terjadi saat ini, mereka mewakili rakyat miskin dan kehausan mereka akan kebebasan dan demokrasi.

Hubungan gerakan LSM dengan para pemimpin LSM dan Serikat Buruh di PAD juga merupakan sebuah faktor. Pucuk pimpinan PAD dibentuk dari koalisi antara Sondhi Limtongkul—seorang royalis konservatif yang juga seorang taipan media dan pemilik Manager Group; Chamlong Simuang, pemimpin kharismatik dari kelompok reaksioner anti aborsi Buddhis Santi Asoke, Somsak Kosaisuk—pensiunan pimpinan dari serikat buruh kereta api; Pipop Tongchai—penasihat untuk Campaign for Popular Democracy dan “sesepuh LSM” Somkiat Pongpaiboon—seorang aktivis yang bekerja bersama kelompok guru dan petani; dan Suriyasai Takasila, seorang birokrat yang mantan aktivis mahasiswa.

Persamaan yang dimiliki oleh LSM, aktivis mahasiswa dan serikat buruh yang ada di pucuk pimpinan PAD adalah tidak adanya basis massa yang sebenarnya. Orang-orang semacam Pipop tidak memimpin NGO-COD. Somsak tidak pernah mengorganisir aksi protes di kalangan serikat pekerja kereta api untuk melindungi kondisi kerja para buruh atau menentang privatisasi. Mereka adalah orang-orang yang telah terbirokratisasi dan berjarak dengan kebanyakan aktivis. Mereka kemudian justru mengandalkan kekuatan lain yang dapat memobilisasi massa dan sumber daya, termasuk para royalis konservatif. Tapi mereka memang bisa meminta bantuan secara pribadi dari jaringan LSM dan serikat pekerja perusahaan pemerintah karena "kenangan masa lalu.”

Secara umum, yang dapat disimpulkan dari pengalaman Thailand adalah bahwa LSM saat ini bersekutu dengan para elit melawan massa penduduk.[5] Tidak memungkinkan lagi bagi kaum progresif untuk bekerja bersama mereka.[7] Kecuali terjadi perubahan dan perpecahan yang signifikan, mereka tidak bisa dianggap sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil apa pun untuk demokrasi Thailand.

Pelajaran Internasional?

Apakah pelajaran internasional yang dapat ditarik oleh para aktivis LSM? Hal yang bisa kita generalisasikan dari Thailand adalah bahwa LSM beresiko untuk berpihak pada pihak yang salah dalam konflik serius apa pun. Sesungguhnya, setiap orang bisa membuat kesalahan, termasuk partai-partai sayap kiri! Tetapi untuk LSM ada tiga alasan utama yang bisa menyebabkan kesalahan.

1. Tekanan dari pemberi dana. LSM semakin banyak menerima uang dari pemerintah lokal dan organisasi imperialis semisal The World Bank. Mereka adalah “GNGO” (LSM pemerintah) dan dapat menjadi segan untuk beroposisi terhadap pemerintah.

2. Lobi politik artinya akan selalu ada kecenderungan menjadi oportunis, siap untuk bekerja sama dengan pemerintah yang otoriter.

3. Penolakan terhadap politik, terutama politik kelas. Ketiadaan politik ini berarti bahwa dalam situasi yang sulit dan carut marut, LSM tidak memiliki teori yang dibutuhkan untuk memihak kaum miskin atau demokrasi. Yang dibutuhkan adalah lebih banyak teorisasi politik dan lebih banyak debat terbuka. LSM juga harus memiliki komitmen untuk membangun gerakan massa, alih-alih bersandar pada lobi politik.

[Giles Ji Ungpakorn mengajar di Fakultas Ilmu Politik, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Ia dipaksa meninggalkan Thailand setelah dituntut dengan menggunakan UU anti demokrasi Thailand Les Majeste. Ia adalah seorang aktivis yang berafiliasi dengan kelompok Turn Left Thailand. Kunjungi www.pcpthai.org dan wddpress.blog.co.uk ]

Catatan

[1] Prachatai, 23/3/2006, http://www.prachatai.com.

[2] http://focusweb.org/the-thai-coup-democracy-and-wearing-yellow-on-monday... oleh Chanida Chanyapate dan Alec Bamford.

[3] http://www.thaihealth.or.th

[4] Prachatai, Mei, Juni, September 2008; April 13,15 & 23, 2009. http://www.prachatai.com.

[5] Dalam bahasa Thailand mereka menamakan dirinya Pi Liang.

[6] Pengecualian yang patut dihormati dalam hal ini adalah Kampanye Buruh Thai, yang secara konsisten menentang kudeta dan penghancuran apa pun terhadap demokrasi. http://www.thailabour.org.

[7] Sebagaimana saya meyakininya ketika menuli: “NGOs: Enemies or Allies?”, International Socialism Journal 104, Autumn 2004, UK.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diambil dari Links; International Journal of Socialist Renewal
Diterjemahkan oleh NEFOS.org

Sumber : Koran Berdikari Online

Apa Neoliberalisme Itu?

2009-12-05T22:09:00.000+07:00

"Neo-liberalisme" adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang meluas sejak sekitar 25 tahun terakhir ini. Walaupun kata tersebut jarang didengar di Amerika Serikat, Anda dapat melihat efek neoliberalisme secara jelas di sini dengan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

"Liberalisme" dapat mengacu pada ide-ide politik, ekonomi, atau bahkan relijius. Di AS, liberalisme politik merupakan strategi untuk menghindari konflik sosial. Ia dipresentasikan kepada rakyat miskin dan pekerja sebagai sesuatu yang progresif dibandingkan konservatif atau sayap Kanan. Liberalisme ekonomi berbeda. Politikus konservatif yang mengatakan bahwa mereka membenci kaum "liberal" -- artinya dalam hal politik -- tidak memiliki masalah dengan liberalisme ekonomi, termasuk neoliberalisme.

"Neo" berarti kita membicarakan jenis baru liberalisme. Jadi apa jenis lamanya? Pemikiran ekonomi liberal menjadi terkenal di Eropa ketika Adam Smith, seorang pakar ekonomi Skotlandia, menerbitkan buku pada 1776 berjudul THE WEALTH OF NATIONS. Ia dan beberapa lainnya mengadvokasikan penghapusan intervensi pemerintah dalam masalah perekonomian. Tidak ada pembatasan dalam manufaktur, tidak ada sekat-sekat perdagangan, tidak ada tarif, katanya; perdagangan bebas adalah cara terbaik bagi perekonomian suatu bangsa untuk berkembang. Ide-ide tersebut "liberal" dalam arti tidak ada kontrol. Penerapan individualisme ini mendorong usaha-usaha "bebas", kompetisi "bebas" -- yang kemudian artinya menjadi bebas bagi kaum kapitalis untuk mencetak keuntungan sebesar yang diinginkannya.

Liberalisme ekonomi berlangsung di Amerika Serikat sepanjang 1800an dan awal 1900an. Kemudian Depresi Besar tahun 1930an membuat seorang pakar ekonomi bernama John Maynard Keynes merumuskan sebuah teori yang menyangkal liberalisme sebagai kebijakan terbaik bagi kaum kapitalis. Ia berkata, pada intinya, bahwa kesempatan kerja penuh (full employment) dibutuhkan agar kapitalisme tumbuh dan itu hanya dapat dicapai bila pemerintah dan bank sentral melakukan intervensi untuk meningkatkan kesempatan kerja. Ide-ide ini banyak mempengaruhi program New Deal Presiden Roosevelt -- yang sempat memperbaiki kehidupan banyak orang. Keyakinan bahwa pemerintah harus menomorsatukan kepentingan umum diterima secara meluas.

Tapi krisis kapitalis selama 25 tahun terakhir, dengan penyusutan tingkat profitnya, menginspirasikan para elit korporasi untuk menghidupkan kembali liberalisme. Inilah yang menjadikannya "neo" atau baru. Kini, dengan globalisasi ekonomi kapitalis yang pesat, kita menyaksikan neo-liberalisme dalam skala global.

Definisi yang berkesan tentang proses ini datang dari Subcomandante Marcos di Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neo-liberalismo (Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusiaan dan Melawan Neo-liberalisme) pada Agustus 1996 di Chiapas ketika ia mengatakan: "apa yang ditawarkan kaum Kanan adalah mengubah dunia menjadi sebuah mal besar di mana mereka dapat membeli kaum Indian di sini, perempuan di sana..." dan ia dapat juga menambahkan, anak-anak, imigran, pekerja atau bahkan seluruh negeri seperti Meksiko."

Pokok-pokok pemikiran neo-liberalisme mengandung:

1. KEKUASAAN PASAR. Membebaskan usaha "bebas" atau usaha swasta dari ikatan apa pun yang diterapkan oleh pemerintah (negara) tak peduli seberapa besar kerusakan sosial yang diakibatkannya. Keterbukaan yang lebih besar bagi perdagangan internasional dan investasi, seperti NAFTA. Menurunkan upah dengan cara melucuti buruh dari serikat buruhnya dan menghapuskan hak-hak buruh yang telah dimenangkan dalam perjuangan bertahun-tahun di masa lalu. Tidak ada lagi kontrol harga. Secara keseluruhan, kebebasan total bagi pergerakan kapital, barang dan jasa. Untuk meyakinkan kita bahwa semua ini baik untuk kita, mereka mengatakan bahwa "pasar yang tak diregulasi adalah cara terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya akan menguntungkan semua orang." Itu seperti ekonomi "sisi persediaan" (supply-side)dan "tetesan ke bawah" (trickle-down) yang dijalankan Reagan -- tapi kekayaannya sedemikian rupa tidak banyak menetes.

2. MEMANGKAS PEMBELANJAAN PUBLIK UNTUK LAYANAN SOSIAL seperti pendidikan dan layanan kesehatan. MENGURANGI JARINGAN-PENGAMANAN BAGI KAUM MISKIN, dan bahkan biaya perawatan jalanan, jembatan, persediaan air -- lagi-lagi atas nama mengurangi peran pemerintah. Tentunya, mereka tidak menentang subsidi dan keuntungan pajak bagi bisnis besar.

3. DEREGULASI. Mengurangi regulasi pemerintah terhadap segala hal yang dapat menekan profit, termasuk perlindungan lingkungan hidup dan keamanan tempat kerja.

4. PRIVATISASI. Menjual perusahaan-perusahaan, barang-barang, dan jasa milik negara kepada investor swasta. Ini termasuk bank, industri kunci, perkereta-apian, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih. Walau biasanya dilakukan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang sering dibutuhkan, privatisasi terutama berdampak pada pengonsentrasian kekayaan kepada pihak yang jumlahnya semakin sedikit dan menjadikan khalayak umum harus membayar lebih untuk kebutuhannya.

5. MENGHAPUS KONSEP "BARANG PUBLIK" atau "KOMUNITAS" dan menggantikannya dengan "tanggung-jawab individu." Menekan rakyat yang termiskin dalam masyarakat untuk mencari solusi sendiri terhadap minimnya layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial mereka -- kemudian menyalahkan mereka, bila gagal, karena "malas."

Di penjuru dunia, neo-liberalisme didesakkan oleh institusi-institusi finansial besar seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Inter-Amerika. Ia merajalela di penjuru Amerika Latin. Contoh pertama pelaksanaan neoliberalisme secara terang-terangan terdapat di Chile (berkat pakar ekonomi Universitas Chicago, Milton Friedman), setelah kudeta dukungan-CIA terhadap rejim Allende yang dipilih rakyat pada 1973. Negeri-negeri lainnya menyusul, dengan sebagian dampak terburuknya di Meksiko, di mana upah menurun 40-50% dalam tahun pertama NAFTA sementara biaya hidup naik 80%. Lebih dari 20.000 bisnis kecil dan sedang menderita kebangkrutan dan lebih dari 1000 perusahaan milik negara diprivatisasi di Meksiko. Sebagaimana dikatakan oleh seorang akademisi "Neoliberalisme berarti neo-kolonisasi Amerika Latin."

Di Amerika Serikat neo-liberalisme menghancurkan program-program kesejahteraan; menyerang hak-hak buruh (termasuk semua pekerja migran); dan memangkas program-program sosial. "Kontrak" Partai Republikan terhadap Amerika adalah murni neo-liberalisme. Para pendukungnya bekerja keras menolak perlindungan terhadap anak-anak, pemuda, perempuan, planet itu sendiri -- dan mencoba menipu kita agar menerimanya dengan mengatakan bahwa ini akan "menyingkirkan beban pemerintah dari pundak saya." Pihak yang diuntungkan oleh neo-liberalisme hanyalah minoritas rakyat dunia. Bagi mayoritas besarnya ia membawa lebih banyak penderitaan daripada sebelumnya: menderita tanpa capaian kecil yang susah payah dimenangkan dalam 60 tahun terakhir, penderitaan tiada henti.

-------------

Elizabeth Martinez telah lama dikenal sebagai aktivis hak-hak sipil dan penulis beberapa buku termasuk "500 Years of Chicano History in Photographs."

Arnoldo Garcia adalah anggota Comite Emiliano Zapata yang bermarkas di Oakland dan berafiliasi dengan Komisi Nasional untuk Demokrasi di Meksiko.

Kedua penulis adalah anggota Jaringan Nasional untuk Hak-hak Imigran dan Pengungsi; mereka juga menghadiri Pertemuan Antar-Benua untuk Kemanusian dan Melawan Neoliberalisme, yang digelar 27 Juli - 3 Agustus 1996 di La Realidad, Chiapas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diambil dari CorpWatch
Diterjemahkan oleh NEFOS.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Koran Berdikari Online

Gara-Gara Century Gate, SBY Bisa Tumbang Dengan Tragis

2009-12-05T09:54:00.001+07:00

Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Tamagola menyatakan jika presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus Bank Century dan Masaro, maka kedua kasus tersebut akan terus bergulir menjadi Masaro Century Gate, yang bisa menumbangkan SBY dari pangku kekuasaannya secara tragis.

"Kalau ini tidak ditangani secara sangat cekatan dan bijak oleh SBY, ini bisa menjadi sesuatu yang saya sebut sebagai Masaro Century Gate," kata Thamrin Tamagola, Jakarta, Sabtu (7/11).

Gate menurut Thamrin memiliki tujuh ciri, yakni melibatkan petinggi negara yaitu presiden, melibatkan orang dalam istana, dan selalu terbongkar dari peristiwa yang sepele.

"Misalnya polisi menangkap orang yamg masuk ke dalam gedung Water Gate di Amerika. Kalau di sini kan tukang pijatnya Gus Dur jadi Bulog Gate, kalau kemarin tuh Rani, itu kan peristiwa-peristiwa sepele," paparnya.

Ciri lain gate, yakni saat kasus tersebut terbongkar, maka semua yang terlibat di dalamnya akan tergopoh-gopoh melakukan komunikasi intensif untuk membangun suatu rekayasa. Rekayasa tersebut sewaktu-waktu berubah karena panik.

Selain itu, gate memiliki ciri adanya rekaman yang membuktikan kasus tersebut, di mana tidak ada keraguan di dalamnya.

Gate selalu disandingkan dengan pers mempunyai peranan yang sangat penting di dalam dinamika kasus tersebut. "Baik yang terjadi saat water gate maupun Bulog gate, maupun yang sekarang kalau jadi bergulir. Jadi, pers sangat penting peranannya, karena itu ada di ranah publik, opini publik," jelasnya.

Terakhir, jika gate tersebut terus bergulir tanpa ada penyelesaian, maka presiden yang bersangkutan bisa tumbang secara tragis. "Amit amit cabang bayi, jangan sampai terjadi adalah presiden yang bersangkutan harus turun secara tragis. Richard Nixon turun dengan segala kemaluannya, waktu dia turun pesawat dia tertunduk. Lihat Abdurrahman Wahid, walaupun dia menggagah-gagahkan diri, tapi tetap saja dia malu. Amit-amit jangan sampai terjadi sama SBY," tuturnya.

Kasus PT Masaro sendiri merupakah rangkaian kasus panjang yang melibatkan buronan Anggoro Widjojo dan berujung pada penahanan dua pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Penahanan terhadap Bibit dan Chandra memancing kemarahan publik, karena dianggap alasan penahanan tidak jelas.

Bahkan, kasus tersebut makin melebar saat terkuak dugaan rekayasa terhadap kasus mereka, seperti rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konsitusi (MK). Dalam rekaman itu diketahui adik Anggoro, Anggodo menjadi tokoh sentral yang diduga melakukan rekayasa dengan melibatkan petinggi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, LPSK, sejumlah orang, bahkan nama RI-1 ikut disebut. Akibatnya, masyarakat merasa cemas akan penegakkan hukum di Indonesia.

Meski demikian, Thamrin tidak yakin jika SBY terlibat kasus Bank Century dan ikut merekayasa kasus Bibit dan Chandra. "Saya enggak yakin dia (SBY) merekayasa. kalau dia melakukan kecerobohan, iya," kata Thamrin.

Terkait kasus Bank Century, seharusnya Wapres Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, diperiksa soal alasan mengucurkan dana "bailt out" Rp 6,7 triliun yang melebihi usulan DPR yakni hanya Rp 1,2 triliun. Apalagi undang-undang untuk pengambil alihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah salah. "Jadi, Boediono dan Sri Mulyani yang harus dikejar kalau kasus Century terbongkar. Mau tidak mau, suka tidak suka Century akan dibongkar," cetusnya.

Harus Copot Kapolri dan Jaksa Agung
Thamrin mengusulkan SBY merombak sistem dan pergantian jabatan di tubuh Polri, Kejaksaan Agung, dan DPR sebagai proses jangka panjang untuk mengembalikan kepercayaan publik soal penegakkan hukum. "Lembaga warisan orde baru itu, harus turun mesin. Pergantian sistem dan orang-orangnya yang ada di situ," ujarnya.

Namun, untuk langkah awal, seharusnya SBY mengganti Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. " Untuk mengembalikan kepercayaan publik, tindakan yang paling bagus kalau dia (SBY) mengganti dua pimpinan ini, Polri dan Kejaksaan Agung. SBY harus ganti," kata Thamrin.

SBY juga harus berhati-hati memilih pengganti dua pucuk pimpinan lembaga penegak hukum itu. Penggantinya harus punya rekam jejak yang bersih dari korupsi, kredibel, dan profesional.

Yang penting, lanjut Thamrin, biarkan kasus Bibit dan Chandra bergulir di pengadilan. Jika Kapolri dan Kejaksaan Agung yakin punya bukti yang kuat, maka bisa dilihat kebenarannya di pengadilan.

Sumber : sripoku

Memberdayakan PKL

2009-12-03T06:00:00.001+07:00

Apakah Pedagang Kaki Lima (PKL) tergolong dalam usaha mikro? Secara ekonomi tentu ia. Bahkan jumlahnya sangat signifikan. Tengoklah berbagai kota di Indonesia, ciri khasnya antara lain PKL. Di Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan seluruh kota, baik kota besar dan kecil di Indonesia dipenuhi oleh PKL. Bahkan di negara lain pun, seperti Thailand misalnya, demikian adanya.

Di Bandung misalnya, begitu banyak pusat jajanan pinggir jalan yang jika malam tiba dipadati oleh pengunjung. Bahkan jajanan pinggiran yang itu dilakukan oleh PKL merupakan bagian dari pariwisata, karena dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung. Di Malioboro Yogyakarta juga, akan lebih asyik jika makan malam di pinggiran sambil menikmati suasana kota.

Dari sudut pandang filsafat ekonomi, PKL adalah antitesis dominasi korporatisme global yang mendominasi seluruh sudut kota dengan jaringan pertokoan ritel. Sebagai antitesis, PKL adalah manifestasi perlawanan dari si kecil melawan si besar. Perlawanan pemodal kecil dengan pemodal besar yang mampu membangun pusat pertokoan di berbagai lokasi strategis, tentu dengan biaya mahal.

Bagi konsumen, PKL adalah solusi pemenuhan kebutuhan di tengah harga-harga yang melambung tinggi. Konsumen dengan daya beli rendah akan cenderung memilih barang-barang dari PKL dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja, ada simbiosis mutualisma antara konsumen dengan PKL. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelayan masyarakat, seharusnya bukan mengobrakabrik PKL, namun seharusnya memberdayakannya.

Dari sisi budaya, PKL adalah penyemarak kegairahan budaya, ekonomi dan pariwisata suatu kota. Bahkan bukan sekedar penyemarak, PKL adalah penanda (icon) suatu kegiatan perkumpulan, pesta dan kerumunan masa. Lihat saja, pasar tumpah yang terjadi diberbagai sudut kota di hari minggu, dimana masyarakat banyak yang melakukan aktivitas pagi di pusat keramaian tertentu. Di Bandung, itu terkonsentrasi di Gasibu dan tempat lainnya.

Bagaimana jika data dan sejarah ekonomi republik ini yang bicara? Harus diakui, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang di dalamnya ada PKL, sangat berperan dalam membangun pondasi perekonomian nasional. Selain menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1.505,3 triliun (30,3 persen), sektor usaha mikro juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 83.647.711 (89,3 persen). Pelaku usaha mikro di negeri kita mendominasi jenis usaha bangsa ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut pengelolaan database usaha mikro, kecil dan menengah, jumlah usaha mikro di Indonesia adalah sekitar 50,70 juta usaha atau 98,9 persen.

Coba kita bandingkan dengan usaha besar yang hanya berjumlah 43,7 ribu dan menyerap tenaga kerja 2,3 juta (2,9 persen). Meskipun sumbangan bagi PDB relatif besar, terlihat jelas UMKM lebih berperan bagi pemberdayaan masyarakat. Maka, untuk menciptakan kekuatan ekonomi bangsa ke depan, diperlukan transformasi atau upaya ekspansif dari pengusaha mikro untuk memajukan usahanya. Dalam bahasa lain, ekspansi dari jenis usaha mikro, kemudian menjadi usaha kecil sampai bertransformasi dalam bentuk/jenis usaha menengah.

Dari sisi regulasi, keberadaan PKL yang makin menjamur dan dinilai mengganggu ketertiban umum itu mencerminkan ketidakpastian aturan yang ditetapkan dan bermainnya oknum-oknum aparat yang menikmati jasa keamanan. Argumentasi ini lah yang dipergunakan aparat pemerintah untuk membubarkan PKL.

Jika dilihat dari sisi teologi, keberadaan PKL jika itu dinilai mengganggu ketertiban umum, tentunya tidak dibenarkan oleh ajaran agama sekalipun. Meski demikian, membubarkan dan mengejar-ngejar PKL di suatu lokasi, sementara di lokasi lain tidak dilakukan juga tentu bukan suatu kebijakan yang tepat. Terlebih jika pembubaran itu dimaksudkan untuk memuluskan kepentingan pemodal (investor) yang akan mendirikan pusat perbelanjaan, mengingat di lokasi tersebut telah terkonsentasi masa, jelas itu perbuatan yang tidak bermoral.

Di atas itu semua, sesungguhnya diperlukan kebijakan komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani dan memberdayakan PKL. Argumentasinya jelas, landasan konstitusional pemberdayaan PKL diatur oleh kewajiban negara untuk memberikan penghidupan yang layak bagi warga negaranya.

Faktanya, pelaku usaha PKL adalah mereka yang secara ekonomi lemah. Menjadi PKL demi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, bukan untuk memperkaya diri. Dengan demikian, keberadaan PKL harus dijaga dan diberdayakan.

Pemberdayaan itu dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, melakukan edukasi soal aturan hukum dan kesadaran keagamaan. Dalam konteks ini, jangan ada sikap rancu dan premanisme. Jika kebijakannya ambigu, disatu sisi dibubarkan, di sisi lain diminta setoran, maka selama itu PKL akan ada. PKL adalah wajah kebobrokan oknum aparat keamanan dan ketertiban negara.

Dalam edukasi dan pembinaan keagamaan, sebaiknya dilakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan yang dekat dengan wilayah tersebut. Selain itu, PKL harus diorganisir. Kepentingan diorganisir adalah agar keanggotaannya terkontrol dan tidak terjadi hukum rimba. Selama ini, pengorganisasian itu lebih untuk kepentingan memungut retribusi dibandingkan pembinaan. Lebih lanjut, di setiap wilayah didirikan koperasi sebagai lembaga yang menaungi para anggota PKL yang telah diorganisir itu.

Kedua, bagi PKL yang lokasinya tidak mengganggu ketertiban umum, sebaiknya terus dibina dan diberdayakan untuk menjadi duta pariwisata. PKL yang dilokalisir di daerah tertentu, dengan keunikannya yang khas, akan bisa menjadi primadona pariwisata.

Ketiga, edukasi dan pembinaan sebaiknya diarahkan juga pada upaya untuk menaikkelaskan PKL. Keberadaan koperasi dan lembaga keuangan penting agar PKL yang omsetnya ratusan ribu naik kelas menjadi ratusan juta. Berbagai pelatihan bidang administrasi dan akses ke perbankan harus dilakukan.

Keempat, konsistensi pemerintah daerah mutlak diperlukan. Pemda harus melihat PKL sebagai aset ekonomi yang mampu menggerakan ekonomi masyarakatnya lebih baik. Bukan sebaliknya, dipandang sebagai pengganggu ketertiban dan sumber retribusi semata. Pemda harus mengatur PKL di lokasi yang strategis dan memang selama ini banyak pembeli yang datang. Namun harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu ketertiban. Komitmen itu harus dibangun oleh kelompok PKL yang diorganisir. Sehingga merekalah yang menjaga agar lokasi usahanya tetap tertib.

Selama ini, penolakan pemindahan yang dilakukan PKL karena lokasi yang ditawarkan selalu bermasalah. Ini soal moralitas kepemimpinan. Pemerintah harus berpihak kepada PKL.

PKL usianya sama dengan usia keberadaban manusia yang mulai mengenal pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Jadi, secara antropologis, PKL adalah kebudayaan ekonomi yang telah lama usianya dan penting bagi kehidupan manusia. Jika demikian, yang penting adalah memberdayakannya, bukan membubarkannya. Karena, PKL pun harus makan, punya anak dan istri yang tiada lain adalah anak bangsa yang harus hidup layak.

Writted by : Iu Rusliana

TEORY CULTIVITION

2009-12-02T22:13:00.000+07:00

CULTIVATION THEORY

Epistimologis dari cultivation adalah penanaman. Cultivation Theory- Teori Kultivasi-, adalah sebuah teori dalam konteks keterkaitan media massa dengan penanaman terhadap suatu nilai yang akan berpengaruh pada sikap dan perilaku khalayak. Teori ini, digagas oleh seorang Pakar komunikasi dari Annenberg School of Communication, Profesor George Gerbner. Pada 1960, Profesor Gerbner melakukan penelitian tentang “indikator budaya” untuk mempelajari pengaruh televisi. Profesor Gerbner ingin mengetahui pengaruh-pengaruh televisi terhadap tingkah laku, sikap, dan nilai khalayak. Dalam bahasa lain, Profesor Gerbner memberikan penegasan dalam penelitiannya berupa dampak yang di timbulkan televisi kepada khalayak.

Teori Kultivasi berpandangan bahwa media massa, yang dalam konteks teori ini adalah televisi, memiliki andil besar dalam penanaman dan pembentukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. “Menurut teori ini, televisi menjadi alat utama dimana para penonton televisi itu belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya”(Nurudin, 2004). Persepsi dan cara pandang yang ada dalam masyarakat, sangat besar dipengaruhi oleh televisi. Atau dalam kalimat lain, apa yang kita pikirkan adalah apa yang dipikirkan media massa. Melaui kaca mata kultivasi, cara pikir masyarakat di konstruksi sedemikian rupa sehingga leading opinion yang dilakukan televisi (media massa) dapat diterima oleh khalayak, meski seringkali proporsionalitas dari pemberitaan amat minim. Issu terorisme cukup menjadi permisalan yang relevan ditampilkan. Ketika mendengar atau melihat kata terorisme, yang terlintas dalam benak dan pikiran masyarakat adalah “jenggot” dan “sorban”. Penayangan media massa televisi berulang-ulang telah membawa opini masyarakat dan menanmkan pendefinisian istilah terorisme dengan “jenggot” dan “sorban”. Atau setidaknya dekat dengan hal itu. Dalam pandangan kultivasi ini, media massa televisi seringkali melakukan generalisasi. Bisa jadi, adalah suatu kebenaran seorang yang melakukan tindakan terorisme adalah mereka yang “berjenggot dan bersorban”. Namun, bukan berarti, semua yang “berjenggot dan bersorban” adalah teroris dan pelaku terorisme. Tak dapat dipungkiri, opini yang dibangun media menuntun sebagian besar masyarakat untuk melakukan generalisasi terhadap hal-hal seperti ini.

Pandangan Kultivasi tentang media massa dan kejahatan

Zulkarimein Nasution memiliki pandangan bahwa salah satu dampak penayangan kejahatan di televisi adalah dapat memberikan inspirasi seseorang (khalayak) untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Penulis memiliki anggapan bahwa dalam konteks inilah dapat dikatakan media massa melakukan kejahatan. Media massa televisi menggiring seseorang (khalayak) pada suatu nilai yang diingini media, dimana nilai itu disampaikan dalam suatu penayangan sikap di televisi secara berulang, dan pada akhirnya khalayak menerimanya sebagai suatu nilai yang disimbolkan melalui sikap yang memang pantas diterima.

Misalnya, pada suatu masyarakat terdapat suatu nilai bahwa melakukan pemerkosaan adalah suatu hal yang jahat. Individu yang melakukan pemerkosaan akan mendapat hukuman yang berat, baik sanksi formal maupun informal. Televisi, terlebih saat ini, seringkali menayangkan adegan-adegan semacam perkosaan dengan penyensoran “seadanya”. Masyarakat sebagai audiens, jika hal ini dilakukan berulang-ulang, dapat menganggap sebagai suatu hal yang dapat diterima dan, lebih dari itu, audiens dapat meniru adegan-adegan yang ditayangkan.

Media massa dalam bentuk lain (selain televisi), juga memiliki andil besar dalam penanaman nilai dan pembentukan sikap khalayak. Seringkali kita jumpai, kasus-kasus pemerkosaan yang disebabkan pelaku terpengaruh dengan tayangan-tayangan dalam film -yang didalamnya terdapat unsur pornografi- yang sering ia tonton sebelumnya. Konteks ini penulis pahami bahwa media massa menanamkan nilai-nilai kesusilaan di destruksikan sebagai hal yang wajar, sehingga menimbulkan pengaruh berupa gejala sosial kejahatan yang dilakukan oleh oknum audiens.

Sumber : Soekartono Online

Referensi
1. Nurudin, Komunikasi Massa, Yogyakarta.2004
2. Bahan ajar mata kuliah Media Masa dan kejahatan
3. Bhakti Eko Nugroho,mahasiswa Kriminologi UI

Komunikasi Politik

2009-12-02T22:10:00.000+07:00

Komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.
Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR, Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication.” Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik. Process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy. Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict (Dan Nimmo). Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, khalayak, dan akibat. Communicatory activity considered political by virtue of its consequences, actual, and potential, that it has for the funcioning of political systems (Fagen, 1966). Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system (Meadow, 1980). Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –“penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo). Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen. Wikipedia: Political communication is a field of communications that is concerned with politics.
Communication often influences political decisions and vice versa. The field of political communication concern 2 main areas:
1. Election campaigns – Political communications deals with campaigning for elections.
2. Political communications is one of the Government operations. This role is usually fullfiled by the Ministry of Communications and or Information Technology. Mochtar Pabotinggi (1993): dalam praktek proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi :
1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson (1966), “bahasa topeng”.
2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”
3.Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang –monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.

Sumber : Soekartono Online

Referensi: Dan Nimmo. Komunikasi Politik. Rosda, Bandung, 1982; Gabriel Almond The Politics of the Development Areas, 1960; Gabriel Almond and G Bingham Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach. New Delhi, Oxford & IBH Publishing Company, 1976; Mochtar Pabottinggi, “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta, Gramedia, 1993; Jack Plano dkk., Kamus Analisa Politik, Rajawali Jakarta 1989.*

Politik Pencitraan dan Korupsi

2009-12-02T21:58:00.000+07:00

Sejak menjadi presiden, jenderal bintang empat ini memang hanya mengandalkan kemampuan personalnya dalam membangun kekuatan politiknya. Image “personalnya” sanggup menjadi magnet bagi mayoritas pemilih Indonesia dalam dua kali pemilu (2004 dan 2009), bahkan sanggup menerangi pembesaran partainya, demokrat. Kesemuanya itu dibangun melalui politik pencitraan.

Politik Pencitraan

Meski dia adalah jenderal bintang empat, tetapi dia lebih menonjolkan dirinya sebagai seorang yang berpikiran cerdas, berwawasan luas, bijaksana, dan penuh perhitungan ilmiah, sesuai dengan kapabelitasnya sebagai seorang yang bergelar doktor kehormatan (honoris causa).

Di layar kaca, setiap penampilannya selalu memukau publik, bukan hanya orang awam tapi juga kalangan menengah ke atas, melalui gerakan mimik muka yang ekspresif, gerakan tangan dalam menekankan point pembicaraan, hingga tempo dan tekanan suara yang enak didengar orang-orang timur.

Dengan begitu, dia selalu berhasil menguasai keadaan; mengontrol emosi publik dan menggunakannya untuk menyerang lawan-lawan politik yang agressif. Dalam kultur timur—tepatnya Melayu, pesona petarung seperti ini memang nyaris sempurna, ketimbang petarung yang agressif, kasar, dan “maksain”.

Melihat fenomena ini, saya selalu senang untuk membandingkannya dengan presiden yang digelari si tangan besi, Margareth Thatcher. Selain sama-sama memiliki kecenderungan model kebijakan ekonomi yang anti buruh dan kaum miskin, keduanya juga sanggup mengubah personality mereka 180 derajat.

Sebelum memasuki pertarungan pemilu presiden, khalayak dan jurnalis mengenal Thatcher sebagai sosok perempuan keras, reaksioner, dan penuh kemewahan. Dia sendiri adalah istri seorang jutawan inggris. Dialah orang yang mencabut kebiasaan susu gratis untuk anak-anak sekolah dasar.

Ditangan seorang produser TV terkenal, Gordon Reece, Thatcher mulai berubah menjadi seorang yang berbicara lembut, aksen bicaranya sangat teratur, hingga akhirnya terpilih menjadi pemimpin kharismatik partai konservatif, partai Tory. Atas nasihat Reece, dia mulai mengubah potongan rambut, gaya berbusana, menggunakan sarung tangan, dan berjuang keras menurunkan nada dan tempo suaranya. Pemilih inggris memilih Margareth Thatcher, sang ibu rumah tangga superstar, menjadi perdana menteri pada tanggal 4 Mei 1979. Sejak itu, Reece selalu berada di belakangnya, sebagai penata “image” personalnya.

Thatcher melembagakan gaya politik baru dalam menjaga keseimbangan kekuasaannya. Pada masa awal pemerintahaannya, dia berusaha membangun dan menemukan pola komunikasi politik diluar keumumam atau kelaziman protokoler politik era rejim sebelumnya. Dia seolah-olah membawa tradisi berpolitik baru. Ketika kebijakannya diserang oposisi, dia segera mencuri start untuk menjelaskan panjang lebar di media TV dan cetak, khususnya mengenai ketidaktahuan oposisi akan ‘maksud baik” kebijakannya.

Dia sangat “licik” dalam memukul oposisi. Dengan dukungan kelas berkuasa inggris di tangannya, dia bisa mengontrol media dan menggunakannya untuk mendiskreditkan oposisi, idealisme, atau yang berbau “sosial/kerakyatan”. Gerakan buruh segera dituduh ditunggangi oleh komunisme, dan komunisme disamakan dengan ide ketinggalan jaman, kediktatoran, horror, dan berbagai ketakutan.

Dia juga tidak segan mengeritik pedas dan menjatuhkan kabinet dan bawahannya, meskipun ini sekedar sandiwara palsu untuk menarik simpati rakyat. Ia juga selalu “lihai” melimpahkan kesalahan dan kegagalan pada pejabat departemen di bawahnya, padahal dia sendiri adalah pihak yang bertanggung jawab. Ketika berdiskusi dan menarik solusi untuk mengatasi sebuah persoalan besar, dia tidak segan memanggil banyak pihak dan tim ahli di bidangnya. Namun, setelah proses diskusi, dia meluncurkan sendiri ide kelompok elit di dekatnya, sembari menyatakan bahwa itu bukan idenya.

Melihat Thatcher secara sekilas, saya langsung melihat bahwa bapak presiden kita kini sedang menjadikannya acuan, meskipun tidak langsung, atau setidaknya oleh penata gaya presiden saat ini. Memang betul, seperti dikatakan oleh Nunn, peneliti di departemen media, komunikasi, dan studi-studi budaya Middlesex University, bahwa konstruksi image di layar kaca sangat mempengaruhi fantasi-fantasi khalayak luas.

Korupsi dan Pertaruhan Image

Dalam kekisruhan politik akhir-akhir ini, terutama semenjak isu kriminalisasi menggoyang lembaga yang masih cukup kredibel, KPK, presiden SBY terlihat mau memilih berada di luar arena kekacauan tersebut. Ini jelas terlihat dan tersirat dalam pernyataannya, presiden memandang kasus KPK versus Polri (didukung kejaksaan dan Komisi III DPR) bukan dalam domain kewenangannya.

Hanya setelah publik bereaksi keras, presiden mulai memanggil sejumlah tokoh nasional dan intelektual paling berwibawa, untuk mendiskusikan metode penyelesaian masalah. Dari situ, lahirlah tim independen pencari fakta (Tim-8), sebuah jalan keluar paling aman dan tidak mengikis kredibiltas personal sang presiden.

Setelah tim-8 menjalankan pekerjannya; melakukan investigasi, menggali informasi, kajian, memanggil berbagai pihak terkait, dan akhirnya melahirkan rekomendasi, presiden malah bersikap “cuek-cuek” aja.

Hari ini (21/11/09), seperti yang dilangsir sejumlah media, presiden malah memanggil Kapolri dan kejagung untuk menanyakan pendapat dan kajian kedua institusi ini terhadap rekomendasi tim-8. Ini sangat aneh, sebab presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan malah bertindak ibarat “mediator” antara pihak-pihak bermasalah. Publik mengenal betul, bahwa Polri dan kejaksaan adalah dua pihak “tersangka” dalam kekisruhan hukum di tanah air.

Kenapa dia hanya kelihatan jadi mediator, bukankah dia presiden dan punya kewenangan berlebih. Belum lagi dia merupakan perpaduan jenderal bintang empat dan doktor, seharusnya memiliki ketegasan, ketelitian, kejelian, dan integritas untuk bertindak cepat.

Pertanyaanya; kenapa bisa begitu? Seperti juga gurunya Thatcher, presiden menghindarkan diri atau personalnya sebagai bagian atau salah satu subjek masalah. Isu kriminalisasi KPK hingga terbongkarnya rekaman percakapan memalukan Anggodo Widjoyo dan sejumlah pejabat penegak hukum adalah lumpur paling kotor dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Kalau presiden sampai ada di dalam sandiwara itu, maka politik pencitraannya akan ambruk seketika. Inilah point pertamanya.

Kedua, korupsi adalah moral paling bejat dan juga dikutuk oleh kapitalisme, terutama neoliberal. Oleh penganut neoliberal, moral paling bejat ini selalu dialamatkan untuk mendiskreditkan model-model ekonomi yang mengandalkan negara. Mereka segera menuduh rejim korup sebagai akibat pelibatan atau peran negara yang terlampau besar.

Pada kenyataannya, sejumlah rejim neoliberal diguncang korupsi sangat memalukan di mana-mana, termasuk di Indonesia. Di negeri ibu pertiwi ini, korupsi dan kejahatan ekonomi dibalutkan pada sebuah make-up penyelamatan ekonomi bernama bailout. Itulah skandal bank century, dimana pengikut paling setia dan kader terbaik neoliberal (Budiono dan Sri Mulyani) diduga tersangkut paut.

Bukankah dulu Sri Mulyani, ketika menjadi ekonom, menjadi pengeritik paling pedas terhadap pengelolaan ekonomi orde baru (kapitalisme kroni). Kini, dia sendiri berada dalam sandera kutukan itu sendiri.

Ini benar-benar pertaruhan citra. Dan pemerintahan bersih benar-benar merupakan make-up paling laris dari jualan SBY-Budiono dalam pemilu presiden lalu. Sekali pak presiden tersangkut dalam kekisruhan itu, maka bangunan politik pencitraan akan tergulung oleh tsunami ketidakpercayaan. Ibarat pemain film bertema religi; ketika kepergok melakukan perbuatan tidak senonoh (seks, judi, mabuk), maka nilai “personalnya” akan runtuh seketika.

Writted by : Rudi Hartono

*) Peneliti Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), pemimpin redaksi Berdikari Online, dan pengelola jurnal Arah Kiri.

Apakah Indonesia Negara Demokratis?

2009-12-02T21:48:00.001+07:00

Indonesia lahir sebagai sebuah negara di akhir perang dunia kedua. Tepatnya ketika pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jerman dan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki untuk mengakhiri perang di Pasifik. Seperti tertulis pada sejarah, Indonesia menetapkan 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaannya.

Yang istimewa dari kemerdekaan itu adalah rangkaian kata-kata dalam pembukaan konstitusi republik yang berpihak pada kemerdekaan universal, mencerdaskan bangsa dan penghormatan pada hak individu.

Pembukaan konstitusi itu tidak dipikirkan dan dibuat dalam kurun waktu singkat. Namun, pemikiran tentang kemerdekaan dan kebebasan sebagai suatu bangsa dalam pergaulan diantara bangsa-bangsa yang lain sudah dirancang sejak masa sarjana muda Indonesia kembali dari perjalanan akademisnya.

Para sarjana yang belajar ke negeri Belanda seperti Hatta dan Sjahrir, yang pergi ke Belanda karena politik etis Ratu Wilhelmina, belajar dengan cepat tentang kemerdekaan Perancis dan Amerika Serikat. Prinsip-prinsip tentang liberate, fraternite, dan egaliterite merasuk cepat pada pikiran-pikiran anak muda Indonesia kala itu. Sampai mereka di Indonesia organisasi-organisasi yang berjuang atas nama kemerdekaan dan kebebasan muncul dimana-mana.

Slogan-slogan tentang kebebasan dan kemerdekaan berkibar dimana-mana. Kebebasan seperti kebebasan untuk berekspresi dan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri merupakan salah satu misi utama yang diperjuangkan.

Kebebasan menyangkut pada hak-hak individu pribumi untuk bertindak tanpa paksaan dan dengan paksaan. Beragam implementasi kebebasan itu sendiri seperti, mendapatkan informasi dan menggunakan informasi serta menyampaikan informasi. Hak individu untuk bertindak dan berbuat tanpa gangguan dari penguasa. Kemerdekaan menentukan nasib sendiri terkait dengan hak-hak ekonomi dan sipil-politik.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kolonial Belanda di awal abad 1900-an, sangat tidak mentolerir tindakan-tindakan anak muda terkait kampanye dan pendidikan rakyat. Mereka anggap hal itu bisa membuat keonaran dan kerusuhan umum. Salah satu contoh praktek represif kolonial adalah saat mengadili Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja, dan Soepriadinata di Bandung. Kolonial menganggap aktivitas keempat anak muda itu akan mengancam pemerintah yang sah.

Gerakan kebebasan dan kemerdekaan ini memang dimotori oleh azas-azas Revolusi Perancis dan Amerika. Sikap politik liberalisme ini di awal abad ke-19 menjadi semangat politik di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kaum liberal menginisiasi prinsip kebebasan. Pada dasarnya mereka menganggap manusia sebagai makluk rasional. Gagasan-gagasan dari pemikiran liberal ini diantaranya adalah:[1]

Pertama: Pembatasan tindakan pemerintah yang aktifitas dan wewenang kekuasaannya harus terikat pada terjaminnya hak-hak kebebasan.

Kedua; Persoalan-persoalan individu dan negara atau individu dan individu harus berdasarkan hukum. Artinya secara hukum, paham ini menghendaki negara berciri negara hukum yang kuat.

Lantas bagaimana Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini?

Cukup pelik menyatakan Indonesia berstatus A atau B. Dihitung sejak era reformasi, ketika suara kebebasan bergema seperti era perjuangan kemerdekaan, desakan agar negara menghormati hak-hak individu gencar diperjuangkan. Hasilnya, instrumen negara malah membuat beberapa produk aturan yang berimplikasi pada pemenjaraan warga negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, muatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal tiga jenis tindak pidana terkait dengan penghinaan, yaitu pencemaran, fitnah dan penghinaan ringan. Penghinaan atau defamation secara harfiah didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Masih adanya penggunaan ketentuan itu dalam sistem hukum Indonesia, pro dan kontra terus berlanjut. Sisi yang pro menghapus ketentuan defamation merupakan aturan pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diduga hanya untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Sementara pembuat UU menyatakan hal ini untuk mencegah warga negara saling menghina di depan umum.

Pihak-pihak seperti Aliansi Jurnalis Independen, Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pernah menggugat penghapusan pasal-pasal ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi pihak Mahkamah tidak mengabulkan gugatan mereka dan mempertahankan keberadaan pasal-pasal penghinaan.

Pasca keputusan itu, pembuat UU malah mengeluarkan produk baru undang-undang. Pasal-pasal penghinaan tidak hanya dimuat dalam KUHP, tapi juga dalam undang-undang baru yang disebut UU Informasi dan Transfer Elektronik. Isu yang mengemuka UU ITE malah lebih ”galak” dibanding KUHP memberi ruang yang samar apakah seseorang bisa membela diri atau tidak.

Sebagaimana dalam KUHP, seseorang dianggap mencemarkan nama baik bisa membela diri jika menggunakan pendapat atau tulisannya untuk kepentingan umum atau membela diri. Sedangkan dalam UU ITE hal ini tidak diatur.

Makin kuatnya pasal-pasal penghinaan dalam sistem hukum Indonesia lantas menimbulkan pertanyaan akan kemana nasib kebebasan itu sendiri di negeri yang mengaku demokratis.

Sumber : Forum-Politisi

Kesempurnaan Finansial

2009-11-28T17:56:00.000+07:00

Kemandirian finansial adalah kondisi yang memberikan rasa aman dari persoalan keuangan. Tingkatan yang lebih tinggi dari kemandirian finansial adalah kesempurnaan finansial.

Setidaknya, ada empat anak tangga yang mesti dilalui menuju puncak kemandirian finansial. Pertama, membebaskan logika dari pengaruh perasaan ketika mengambil keputusan di bidang keuangan. Kedua, memiliki penghasilan yang lebih besar daripada pengeluaran yang paling mendasar. Ketiga, kemampuan merencanakan keuangan dan mengimplementasikannya. Keempat, terbebas dari kebutuhan keuangan untuk membiayai hidup di saat tidak produktif lagi.

Apakah setelah keempat anak tangga tersebut berhasil dicapai, pasti akan memberikan rasa bahagia? Belum tentu. Kemandirian finansial baru sekadar kondisi yang memberikan rasa aman dari persoalan keuangan. Sedangkan rasa bahagia, kepuasan hidup, tidak semata-mata soal uang. Namun, pola pengelolaan uang itu sendiri sebenarnya memberikan pengaruh juga terhadap rasa puas dalam menjalani hidup.

Makna yang paling dasar dari uang adalah sebagai alat tukar, untuk kemudian seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang dan harta yang banyak adalah tujuan keuangan untuk mencapai tujuan hidup. Dan, itu bisa dicapai oleh siapa saja. Tetapi, banyak orang lupa bagaimana proses mencapainya.

Hasil yang baik mestinya dicapai berdasarkan proses yang baik. Ringkasnya, kemandirian finansial hanya akan berhenti pada tahap tersebut jika proses mencapai kemandirian itu tidak dilakukan dengan kaidah-kaidah yang semestinya. Artinya, jika proses menuju kemandirian finansial itu tidak dilakukan dengan cara yang membikin rasa aman, besar kemungkinan kemandirian finansial tersebut akan bersifat artifisial. Tidak hakiki.

Jangankan untuk mencapai tahap kesempurnaan finansial, bahkan mempertahankan kemandirian finansial sekalipun akan menjadi problema besar. Ini seperti kata pepatah, ”Dari zero kembali ke zero”. Ketika muda, seseorang bekerja keras dengan segala cara mencari uang, tetapi setelah tua, harta yang diperoleh akan habis dipakai untuk menyelesaikan segala problema yang dibuat ketika mencari harta.

Kalau situasinya seperti ini, kemandirian finansial yang diraih sebenarnya bersifat semu. Sebab, kemandirian finansial adalah ketika uang sudah tidak diperlukan lagi, sampai akhir hayat. Bukan cuma kondisi sesaat.

Prinsip

Lantas, bagaimana cara untuk bisa mencapai kesempurnaan finansial? Tidak sulit. Hanya dua prinsip. Pertama, proses menuju kemandirian finansial mesti dilakukan dengan cara dan kaidah yang layak. Sebutlah pada anak tangga yang pertama, dalam hal mendudukkan logika di atas perasaan. Ini merupakan proses yang tiada henti. Dalam semua hal menyangkut keuangan, jangan sekali-kali mencampurkan aspek perasaan dalam pengambilan keputusan.

Begitu juga pada anak tangga yang kedua, jangan pernah berpikir atau merasa tidak cukup sehingga pengeluaran menjadi lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. Betapapun kecilnya penghasilan saat ini, harus disikapi dengan makna cukup. Bahwa ingin meningkatkan penghasilan adalah suatu keharusan. Tetapi, delta peningkatan penghasilan mesti lebih besar ketimbang peningkatan pengeluaran.

Lepas dari itu, yang paling penting adalah tata cara peningkatan penghasilan itu. Lakukan dengan perencanaan keuangan yang memiliki norma-norma. Bukan karena ingin mendapatkan mobil Mercedes S-Class, kemudian ”melacurkan” prinsip atau memerkosa kaidah tata krama hidup. Hal yang sama juga berlaku dalam investasi. Jangan menggunakan ”kendaraan” investasi spekulatif untuk meningkatkan kekayaan karena hasilnya akan artifisial.

Prinsip kedua adalah memaknai uang itu sendiri. Seperti apa? Uang adalah sekadar sarana untuk memberikan manfaat. Tujuan mencari uang sebanyak-banyaknya bukanlah demi uang, tetapi bagaimana agar uang itu bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan si pemilik uang, keluarga, sanak saudara, orang lain, dan siapa pun seluas-luasnya.

Jadi, kalau uang yang dimiliki belum memberikan kenyamanan hidup, berarti ada yang keliru dalam menafsirkan peran uang. Dan, kekeliruan itulah yang mesti diperbaiki. Misalnya, dengan mendefinisikan kembali bagaimana mestinya cara mencari uang. Dalam 24 jam sehari, hidup bukan hanya untuk uang, tetapi ada hal-hal dan kegiatan lain yang mesti dilakukan agar tidak menjadi ”budak” uang.

Selanjutnya, setelah uang diperoleh, peruntukannya mesti jelas. Tanpa peruntukan yang jelas, makna keberadaan uang menjadi sirna. Kesimpulannya, jika Anda ingin merasakan ”hidup yang lebih hidup”, tujuan keuangan bukan sekadar pada tahap mencapai kemandirian finansial, melainkan juga menuju kesempurnaan finansial, di mana uang memberikan manfaat bagi si pemilik dan orang lain. Selamat mencoba. (Elvyn G Masassya, praktisi keuangan)

Sumber : kompas.com

Senjakala Kepemimpinan

2009-11-27T18:00:00.000+07:00

KEKECEWAAN publik atas kepemimpinan yang tidak tegas di negeri ini dapat dipahami. Karikatur Jawa Pos (24/11/2009) cukup menggambarkan hal itu. Pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan rakyat untuk menuju kebaikan bersama. Dunia mencatat tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Kemal Ataturk, Napoleon Bonaparte, Jeanne d`Arc, Kwame Nkrumah, Soekarno, Nelson Mandela, dan seterusnya. Mereka bukan sekadar tokoh masyarakat, namun pemimpin yang membawa perubahan besar bagi perjuangan menuju kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan.

Pemimpin yang cerdas adalah orang yang mampu menghargai puncak kehidupan, dan dia akan senantiasa menziarahi kebenaran (will to truth) dan bukan menziarahi kekuasaan (will to power), agar dia tidak mengalami apa yang disebut split orientation. Yakni, tidak menyatunya antara ucapan dan tindakan. Jika ini terjadi, dia masih dalam kategori apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai the first man, manusia yang hanya butuh petunjuk secara otoriter, yang berbeda dengan kategori the last man yang sudah mementingkan harkat dan martabat.

Orang seperti ini hanya akan bertahan sementara, dan ini telah dibuktikan oleh beberapa studi. Hasil penelitian Michael Keren (1983) dan Moshe Bzuonowski (1986) juga mengatakan bahwa bekal utama politisi untuk "menguasai" publik adalah popularitas dan intelektualitas. Namun, jika pemimpin ingin "tahan lama", intelektualitaslah yang harus dikedepankan, bukan popularitas belaka. Demikian pula Jean Laponce (1983) mengatakan, pemimpin yang populer berkat ide-idenya yang cemerlang dan cerdas, akan lebih tahan lama jika dibandingkan dengan mereka yang pandai beretorika belaka.

***

Agar masyarakat tidak pesimistis terhadap keadaan politik saat ini, dalam masyarakat pascaotoriter dibutuhkan suatu sistem politik yang mantap, yang tidak mendasarkan kepada kekuasaan, uang, dan jaringan birokrasi. Sistem politik yang mantap mestinya sudah sampai derajat self propelling tanpa harus didukung kaidah-kaidah kekuasaan, karena sistem yang demokratis sudah mengalami internalisasi.

Secara kualitatif masih perlu direnungkan apakah gaya kepemimpinan saat ini telah mencapai kristalisasi untuk menopang tata kehidupan politik jangka panjang yang mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi? Apakah tata permainan politik sekarang ini secara formal telah disepakati bersama dan tecermin dalam perilaku para pejabat dan rakyat dalam kehidupan sehari-hari?

Jika tidak, negeri ini akan terus mengalami pemiskinan (struktural). Negeri yang miskin ini sekarang harus memboroskan anggaran karena membayari aparat negara dan wakil rakyat yang secara hakiki nyaris tidak ada gunanya. Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim 8 TPF, misalnya, adalah akibat kurang berfungsinya dengan baik badan-badan negara lain, seperti BPKP, BPK, polisi, hakim, jaksa, aparat pemerintah, bahkan yang menamakan diri wakil rakyat.

Mestinya jika lembaga-lembaga negara yang disebut terakhir ini berjalan baik, uang negara sudah dijamin aman, sehingga tidak perlu dibentuk KPK yang bergaji mahal juga. Demikian pula keberadaan polisi dan jaksa. Rakyat rela membayar mahal gaji para pejabat negara dengan harapan mereka akan bekerja optimal.

Demikian pula para wakil rakyat yang dipilih dengan biaya sangat mahal, dan gaji juga supermahal, nyaris muspro (Jawa), karena mereka juga tidak dapat diharapkan kinerjanya untuk membawa amanah kepercayaan rakyat. Dalam kasus Cicak-Buaya ini tampak wajah asli mereka. Padahal, rakyat mengharapkan adanya satu gebrakan hebat untuk menghambat para koruptor merajalela.

Prof Soepomo pernah memperkenalkan istilah negara integralistik, yang intinya pemerintah mestinya seorang pemimpin yang sejati, yakni yang mampu menjadi penunjuk ke arah cita-cita bersama yang adil. Dengan demikian, ada keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos, serta ada kemanunggalan antara kawulo dan gusti.

Penyelenggara negara atau pemimpin sejati mesti rajin memeriksa denyut nadi masyarakat yang "mempekerjakannya" sebagai pemimpin, dan di ujungnya pemimpin harus memberi bentuk (gestaltung) kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Agar rakyat dapat digerakkan, harus tidak ada perbedaan yang berarti antara cita-cita rakyat dan cita-cita para pemimpin.

Jika rakyat sudah dilukai oleh pemimpinnya, rakyat akan marah dan tidak akan memercayainya dalam waktu lama. Di berbagai negara membuktikan bahwa gerakan rakyat yang marah luar biasa, seperti pada saat Revolusi Iran 1979, di Pilipina, di Thailand, dan kita juga mengalaminya pada Mei 1998 lalu.

Rakyat Indonesia kini yatim piatu, tanpa pemimpin, karena pemimpin sejati adalah: "Jika rumah terbakar, dia yang paling belakang menyelamatkan diri. Jika musuh datang menyerang, dia yang paling depan menyongsongnya. Jika panen berlimpah, dia yang paling belakangan menikmatinya" (Emha Ainun Nadjib). Yang terjadi di negeri ini sebaliknya. Ketika musuh datang menyerang, (para koruptor) dia paling belakang menyongsongnya. (*)

*). Saratri Wilonoyudho, esais, dosen Universitas Negeri Semarang

KPK Resmi Selidiki Anggodo

2009-11-27T17:55:00.000+07:00

Agenda Pertama, Periksa Ari Muladi

Desakan publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani secara khusus Anggodo Widjojo mulai direspons. Kemarin lembaga antikorupsi itu menegaskan telah memulai penyelidikan dugaan korupsi yang menyeret adik bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo itu.

Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. mengungkapkan bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan Anggodo Widjojo. ''Kami tegaskan bahwa penanganan Anggodo dalam status penyelidikan,'' jelasnya.

Surat perintah penyelidikan tersebut diteken pimpinan KPK kemarin pagi. ''Penyelidikan itu tentu terkait kasus korupsi,'' tambah pria kelahiran Mojokerto itu.

Dia menambahkan, saat ini KPK memiliki waktu yang cukup untuk menggali bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi sebagai bahan untuk penyidikan. ''Kami belum bisa sharing bukti apa yang kami miliki. Sebab, status penyelidikan baru tadi (kemarin),'' ucapnya.

KPK sebenarnya sudah memiliki setumpuk bukti. Yang paling mencolok adalah rekaman penyadapan antara Anggodo Widjojo dan sejumlah aparat penegak hukum. Di antaranya, mantan Jamintel Wisnu Subroto, Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga, sejumlah penyidik Mabes Polri, hingga anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Ktut Sudiarsa. Rekaman itu disebut Mahkamah Konstitusi sebagai rekayasa kasus yang menyeret dua pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Sebelumnya, KPK telah menggandeng kepolisian untuk berkoordinasi terkait kasus itu. Wakabareskrim Irjen Pol Dikdik Mulyana Arif secara khusus mendatangi lembaga itu untuk membicarakan penanganan kasus yang menyita perhatian publik tersebut.

KPK dan Polri memilah mana saja yang bisa ditangani masing-masing lembaga tersebut. Saat itu juga beredar kabar bahwa kepolisian menyerahkan berkas perkara Anggodo ke KPK. Namun, KPK masih maju mundur menentukan sikap terkait penanganan kasus itu.

Dalam penyelidikan hari pertama kemarin, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Ari Muladi. Ari disebut-sebut menyetorkan uang Anggoro kepada pimpinan KPK. ''Kami memanggil Ari juga terkait penyelidikan (Anggodo) ini,'' ucap Johan.

Ari mendatangi gedung KPK sekitar pukul 14.00. Dia ditemani dua pengacaranya, Sugeng Teguh Santosa dan Petrus Celestinus. ''Saya tak tahu mau dimintai keterangan apa oleh penyelidik,'' jelasnya saat akan masuk gedung KPK. Pemeriksaan Ari berlangsung satu jam di lantai 7 gedung tersebut.

Setelah pemeriksaan, Sugeng mengutarakan sedikit kekesalannya terkait penanganan kasus itu. Semula saat mendatangi KPK, Sugeng berpikir bahwa kliennya diperiksa terkait laporannya ke lembaga itu.

Kala itu Sugeng dan Ari mengadukan upaya mencegah, menghalangi, dan menggagalkan suatu penyelidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan Anggodo. Itu diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor. Pelanggar pasal tersebut diancam minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. ''Saya kaget ternyata Pak Ari diperiksa terkait kasus percobaan penyuapan,'' jelas Sugeng.

Karena itu, dia meminta penyelidik memeriksa ulang kliennya terkait laporannya tersebut. ''Untunglah, petugas menyetujui dan Pak Ari akan diperiksa lagi Senin pagi (30/11),'' ucapnya. Janjinya, penyelidik membuat surat penyelidikan baru yang dijadikan satu dengan langkah KPK.

Menurut Sugeng, percobaan penyuapan dalam kasus Anggodo tersebut adalah upaya lempar handuk kepolisian kepada KPK. ''Penanganan kasus itu juga belum memiliki segmen yang luas. Lempar handuk itu ada upaya melindungi penegak hukum lain yang terlibat,'' tuturnya.

Apabila mengacu pada laporannya terkait upaya menghalangi penyidikan korupsi, itu justru bisa digunakan KPK sebagai pintu masuk membersihkan aparat penegak hukum. Sebab, siapa pun yang terlibat di sana bisa dimintai pertanggungjawaban. ''Saya kira pimpinan KPK juga harus jujur terkait masalah ini,'' tambahnya.

Nonaktifkan Anggota LPSK

Kemarin Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menonaktifkan dua anggotanya yang diduga terlibat skandal rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah Ktut Sudiarsa dan Myra Diarsi. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengungkapkan, penonaktifan dua anggota lembaga perlindungan itu berlaku sampai komite etik yang dibentuk menjatuhkan sanksi bagi mereka berdua.

LPSK juga telah membentuk komite etik terkait kasus itu. Komite itu beranggota lima orang. Mereka adalah dua orang dari LPSK, Teguh Sudarsono dan Sindu Krisno, dan tiga orang lagi berasal dari tiga unsur, yakni akademisi, wakil pemerintah, dan praktisi hukum. Namun, LPSK belum menyebutkan siapa tiga orang yang dilibatkan itu.

''Penonaktifan itu sampai ada keputusan komite etik,'' jelas Abdul Haris. Apabila terbukti melanggar kode etik, Ktut dan Myra terancam pemecatan.

Sumber : www.jawapos.com

PPATK Temukan Puluhan Transaksi Mencurigakan

2009-11-27T17:51:00.000+07:00

Aliran dana talangan atau bailout Bank Century Rp 6,7 triliun, tampaknya, harus diusut tuntas. Sebab, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan sedikitnya 50 transaksi mencurigakan.

Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan, sesuai permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pihaknya membantu menelusuri aliran dana bailout Bank Century, PPATK sudah menindaklanjuti dengan meminta informasi kepada 16 penyedia jasa keuangan (PJK), terutama perbankan.

''Hasilnya, hingga 23 November 2009, telah diterima sekitar 50 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) dari 10 PJK,'' ujarnya dalam keterangan pers kemarin (26/11).

Menurut dia, hasil analisis terhadap transaksi mencurigakan tersebut sudah diserahkan kepada BPK. ''Hasil analisis menunjukkan, setidaknya 17 penerima (dari transaksi mencurigakan) berupa perusahaan dan lainnya individu,'' ungkapnya.

Yang dimaksud transaksi keuangan mencurigakan atau suspicious transaction adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.

Beberapa ciri transaksi mencurigakan adalah tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah relatif besar, dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran serta di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Berdasar data PPATK, beberapa modus transaksi yang kemudian diidentifikasi mencurigakan adalah tren pencucian uang dalam kasus penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam pembukaan rekening di bank. Lalu, tren baru seperti pembelian aset berharga dan penempatan investasi pada financial market.

Yunus mengungkapkan, sesuai permintaan BPK yang disampaikan melalui tiga surat kepada PPATK, BPK meminta informasi mengenai aliran dana keluar serta maksud dan tujuan penggunaan dari rekening pihak-pihak yang terkait dengan kasus Bank Century, baik Bank Century ke rekening di bank lain atas nama pihak-pihak tertentu. ''Ini melibatkan 124 transaksi yang terkait dengan lebih dari 50 nasabah,'' ujarnya.

Dia menyatakan, PPATK juga sudah empat kali bertemu BPK pada 16 September 2009, 2 Oktober 2009, serta 6 dan 9 November 2009. ''Saat koordinasi itu, karena keterbatasan waktu audit BPK, disepakati permintaan BPK (untuk menelusuri aliran dana) hanya sampai 2-3 lapis aliran dana dari Bank Century,'' jelasnya.

Yunus juga meluruskan opini yang saat ini berkembang bahwa ada tujuh lapis aliran dana dari Bank Century. Menurut dia, yang benar adalah tujuh kali lapis aliran dana berarti tujuh kali perpindahan dana dari satu bank ke bank lain sampai perpindahan ke tujuh bank lainnya. Pada perpindahan kedua dan selanjutnya, aliran dana bisa jadi bercabang, sehingga penelusuran bisa dilakukan pada lebih dari tujuh bank/penyedia jasa keuangan saja.

Karena itu, lanjut dia, penelusuran dana memang bukan perkara mudah. Sebab, untuk mendapatkan satu lapis aliran dana saja, permintaan data kepada penyedia jasa keuangan memerlukan waktu beberapa minggu.

''Perlu diingat, PPATK tidak memiliki akses online terhadap database penyedia jasa keuangan. Karena itu, penelusuran aliran dana harus melalui mekanisme permintaan informasi kepada PJK yang tentunya memerlukan waktu,'' paparnya.

Yunus juga mengklarifikasi usul pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) agar BPK bisa mendapatkan data dari PPATK. Menurut dia, langkah PPATK dalam memenuhi permintaan BPK telah berdasar pada UU No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

''Dengan demikian, kami ingin mempertegas bahwa PPATK dapat memberikan informasi kepada BPK sesuai undang-undang yang berlaku saat ini, sehingga pengusulan perppu tidak diperlukan,'' tegasnya.

Meski demikian, Yunus mengakui, PPATK maupun penerima data aliran dana tetap tidak bisa memublikasikan hasil penelusuran dana. Sebab, ada larangan dan batasan dalam pasal 10A dan 17A UU TPPU.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani kembali menegaskan bahwa tidak ada dana bailout Bank Century yang mengalir ke partai politik tertentu atau pasangan calon presiden tertentu. ''Saya tegaskan, tidak satu sen pun dana yang disetorkan ke parpol atau tim sukses capres,'' ujarnya saat press briefing kinerja Bank Mutiara (eks Bank Century) di kantor pusat Bank Mutiara, Jakarta, kemarin.

Saat ini, LPS menjadi pemegang saham Bank Mutiara setelah menyuntikkan dana bailout Rp 6,7 triliun. Namun, Firdaus menyatakan, pihaknya hanya bisa mengawasi sebatas dana keluar dari Bank Century atau Bank Mutiara.

''Yang jelas, kalau dana dari Bank Mutiara, saya pastikan clear. Tapi, tentu kami tidak tahu apakah setelah ditransfer dari Bank Mutiara ke bank lain, kemudian dana itu ditransfer ke mana-mana lagi hingga ke rekening siapa. Yang bisa menelusuri itu kan PPATK,'' paparnya.

Direktur Utama Bank Mutiara Maryono menambahkan, di antara total dana talangan Rp 6,7 triliun, ada sekitar Rp 4 triliun yang ditarik nasabah pada periode 21 November hingga Desember 2008. ''Sisanya masih ada di instrumen SUN (surat utang negara), SBI (sertifikat Bank Indonesia), serta Fasbi (fasilitas simpanan Bank Indonesia),'' ujarnya.

Di antara Rp 4 triliun yang ditarik keluar tersebut, total Rp 2,2 triliun ditarik oleh 8.250 nasabah kecil (nilai simpanan di bawah Rp 2 miliar). Sebanyak Rp 1,8 triliun lainnya ditarik 328 nasabah besar yang rata-rata penarikannya mencapai Rp 5,6 miliar per nasabah. ''Yang narik besar-besar malah BUMN,'' katanya.

Namun, sebagian nasabah besar tersebut tidak serta-merta menarik dananya dalam jumlah besar. Sebab, dalam wawancara sebelumnya (20/11) dengan Jawa Pos, Maryono menyebutkan, di antara total dana nasabah yang ditarik, penarikan pada periode 21 November-Desember dalam jumlah lebih dari Rp 2 miliar dalam sekali transaki hanya Rp 890 miliar. Dengan demikian, beberapa nasabah besar menarik dalam jumlah kecil atau kurang dari Rp 2 miliar.

Bagaimana dengan kemungkinan modus pemecahan rekening nasabah besar menjadi rekening-rekening kecil dengan simpanan maksimal Rp 2 miliar? Misalnya, yang dilakukan manajemen lama atas dana Boedi Sampoerna USD 42,8 juta yang dipecah menjadi 247 deposito dengan nilai masing-masing Rp 2 miliar.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mutiara Ahmad Fajar menegaskan, tindakan akal-akalan tersebut dilakukan oleh manajemen lama dan tidak pernah dilakukan manajemen baru. ''Jadi, sejak diambil alih LPS, semua transaki selalu tercatat dan akuntabel,'' tegasnya.

www.jawapos.com

Pidato Multitafsir Presiden SBY

2009-11-26T15:17:00.001+07:00

Oleh: Hasrul Halili

ANTIKLIMAKS, barangkali, merupakan ungkapan yang tepat dinisbatkan kepada pidato Presiden SBY pasca dikeluarkannya Laporan dan Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atau yang dikenal dengan Tim 8. Berbeda dengan laporan dan rekomendasi Tim 8 yang diapresiasi banyak pihak sebagai masukan yang bernas dan progresif, tanggapan SBY terhadap rekomendasi itu justru menimbulkan polemik baru karena dianggap multitafsir, bahkan terkesan membingungkan.

Jika rekomendasi bernas Tim 8 menutup peluang untuk ditafsirkan lain, pidato SBY justru berpotensi menimbulkan komplikasi masalah baru. Terutama karena pidatonya berpotensi ditafsirkan secara manipulatif oleh pihak-pihak yang terkait langsung, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Berdasar reaksi masyarakat yang di-release di media massa, pidato SBY hanya dipandang jelas terkait penghentian proses hukum Bibit dan Chandra. Itu pun disertai indikasi penyelesaian model out of court settlement, sebagaimana dipopulerkan SBY sehari sebelumnya, sesuatu yang kemudian menjadi kontroversi, mengingat istilah tersebut tidak lazim dipakai dalam hukum acara pidana.

Berbagai spekulasi muncul terhadap ketidakparalelan antara pidato SBY dan rekomendasi Tim 8 tersebut. Salah satunya adalah track record politik SBY selama ini yang sering terlihat gamang dalam membuat keputusan penting yang berdampak luar biasa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut hemat penulis, situasi tidak ''gayung bersambut" antara presiden dan Tim 8, antara lain, disebabkan ''ketidaktepatan bacaan" presiden terhadap kerangka logis dan sistematika rekomendasi Tim 8, yang secara lugas disampaikan Anies Baswedan (salah seorang anggota Tim 8) dalam wawancara dengan salah satu televisi swasta sebelum pidato presiden disampaikan.

Kurang lebih Anies Baswedan waktu itu mengingatkan bahwa untuk membaca laporan dan rekomendasi Tim 8, dibutuhkan pembacaan yang utuh, terutama terhadap kerangka logis dan sistematika yang mendasarinya. Kerangka logis dan sistematika itulah sebenarnya yang menjadi dasar seluruh konstruksi rekomendasi, dari hal-hal yang sangat substansial sampai dengan tata urutan rekomendasi yang kelihatannya sepele.

Penjelasan yang dikemukakan Anies Baswedan setidaknya memberikan hint penting. Bukan hanya urutan rekomendasi yang sedapat-dapatnya dihindarkan dari pembolak-balikan urutan, tetapi juga mengakomodasi sebagian dan mengacuhkan yang lain, bisa mengakibatkan rusaknya konstruksi bangunan rekomendasi secara keseluruhan.

Berdasar keterangan Anies Baswedan serta bacaan terhadap dokumen, kerangka logis dan sistematika laporan dan rekomendasi Tim 8 tersusun sebagai berikut. Pertama, penghentian proses hukum terhadap Bibit dan Chandra. Kedua, penjatuhan sanksi terhadap sejumlah pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan terhadap Bibit dan Chandra, yang kemudian disarankan juga untuk ditindaklanjuti dengan reposisi personel dan reformasi institusional di kepolisian, kejaksaan, KPK, dan LPSK.

Ketiga, merefleksikan kasus Bibit dan Chandra, yang dikeruhkan dengan indikasi terlibatnya sejumlah aparat penegak hukum, yang disarankan dikenakan sanksi sebagaimana dicantumkan dalam rekomendasi nomor 2, Tim 8 kemudian merekomendasikan presiden untuk menuntaskan persoalan mafia peradilan, dengan melakukan prioritas program operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di semua lini lembaga peradilan.

Keempat, setelah tiga rekomendasi sebelumnya, barulah Tim 8 masuk ke rekomendasi berikutnya, yaitu saran untuk penanganan kasus-kasus lainnya yang terkait, seperti kasus korupsi Masaro, proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century, serta kasus pengadaan SKRT Departemen Kehutanan.

Kelima, saran Tim 8 kepada presiden untuk membentuk Komisi Negara yang akan mengoordinasi dan menyinergikan program menyeluruh untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum.

Dari lima point tersebut terbaca, sistematika kerangka logis rekomendasi Tim 8 dimulai dari saran penghentian kasus pemicu utamanya, yaitu kasus Bibit dan Chandra, penuntasan kasus-kasus terkait, serta penindakan terhadap personel yang diduga terlibat dalam skenario pemaksaan proses hukum Bibit dan Chandra. Setelah itu, rekomendasi yang terkait dengan aspek kelembagaan berupa saran untuk pemberantasan mafia peradilan dan reformasi institusional yang bermuara pada dibentuknya sebuah Komisi Negara yang akan mengoordinasikan semua proses reformasi lembaga penegakan hukum.

Dengan mendedahkan kerangka logis dan sistematika rekomendasi Tim 8 di hadapan pidato SBY, terlihat bahwa respons SBY terhadap persoalan ''konflik" antarlembaga penegakan hukum, walau pada titik tertentu pararel atau berbasis rekomendasi Tim 8, secara mendasar sebenarnya gagal menangkap esensi terdalam rekomendasi itu. Adalah benar bahwa SBY, selain mengindikasikan pemberhentian proses hukum Bibit dan Chandra, juga mengemukakan hal-hal lain, seperti pernyataan komitmen pengusutan kasus Century dan reformasi bidang penegakan hukum. Tetapi, itu semua disampaikan dengan sporadis, tidak dibingkai dalam suatu penjelasan yang sistematis, dan yang terpenting, sebangun dengan kerangka logis dan sistematika rekomendasi Tim 8.

Kini, sebuah pertanyaan besar kembali menggelayut di benak masyarakat, benarkah ''ketidaktepatan bacaan" SBY atas rekomendasi yang terjadi? Atau sebenarnya SBY gamang menindaklanjuti beberapa point rekomendasi yang terlihat sangat progresif, yang jika diakomodasi, bisa menimbulkan reaksi balik (fight back) dari sejumlah institusi penegakan hukum yang selama ini sudah sangat terpojok dalam prahara penegakan hukum ini?

Yang jelas, apa pun jawaban yang benar di balik itu, drama perseteruan KPK versus Polri dan Kejaksaan Agung, yang begitu ''bergelora" pascarekomendasi Tim 8, menjadi antiklimaks oleh pidato Presiden SBY.

*). Hasrul Halili , kepala Divisi Korupsi dan Peradilan Pusat Kajian Antikorupsi dan dosen FH UGM

jawapos.com

Kotak Hitam Demokrasi

2009-11-26T15:03:00.000+07:00

Oleh : Ahmad Nyarwi

PENJELASAN dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dugaan kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century masih menyisakan beragam ketidakpuasan banyak pihak. Yang ditunggu-tunggu publik ternyata tidak sesuai dengan harapan. Banyak pihak yang kecewa dengan penjelasan normatif tersebut. Sebab, yang disampaikan Presiden SBY dinilai tidak konsisten dengan statemen sebelumnya ketika presiden melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa nasional Minggu, 22 November 2009.

Penyelidikan kasus dugaan kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century mencerminkan betapa sulitnya transpansi dan akuntabilitas penegakan hukum di negeri ini. Bisa dibayangkan jika nanti Tim Delapan tidak membeberkan temuannya secara terbuka. Jika presiden juga tidak mampu memberikan klarifikasi secara terbuka terkait dugaan kriminalisasi KPK dan DPR benar-benar tidak mampu menggulirkan hak angket skandal Bank Century, demokrasi kita akan terus mengalami kemunduran.

Demokrasi tidak lagi mampu mekar karena sikap elite yang cenderung tertutup. Tanpa adanya UU Rahasia Negara pun, rezim kerahasiaan kian telanjang dipraktikkan oleh elite. Nilai-nilai demokrasi segera runtuh karena tersedot dalam kotak hitam sang penguasa.

Kotak Hitam

Dugaan kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century hanyalah salah satu kasus di balik perilaku tidak transparan para elite penyelengara pemerintahan di negeri ini. Problem penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan kekuasaan yang lain tentunya lebih banyak dan beragam. Maka, benar jika sebagian pengamat meyakini bahwa kasus dugaan kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century hanyalah kotak pandora belaka. Sebab, transaksi kekuasaan masih terus berlangsung dalam lorong-lorong gelap rimba raya sistem politik dan pemerintahan di negeri ini.

Almond dan Verba (1967) meyakini bahwa dalam sebuah sistem politik, ada area interaksi kekuasaan yang tidak dapat diketahui publik secara telanjang. Ruang itulah yang kemudian disebut black box (kotak hitam). Skala fluktuasi kotak hitam tentu saja ada mulai sistem politik dalam pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Selain itu, kotak hitam itu juga terus eksis di berbagai institusi politik dan pemerintahan.

Eksistensi kotak hitam dalam sebuah sistem politik akan sangat dipengaruhi dua hal. Pertama, watak dan karakter rezim politik yang berkuasa. Ketika sebuah rezim politik dan pemerintahan semakin bersifat otoriter dan tertutup, kotak hitam itu pun semakin luas. Sebaliknya, jika sebuah rezim politik dan pemerintahan semakin demokratis dan transparan serta akuntabel, kotak itu pun bakal menyempit.

Kedua, eksistensi kotak hitam juga dipengaruhi watak dan perilaku para aktor yang berkuasa dalam sebuah rezim politik dan pemerintahan. Jika para aktor memiliki watak yang transparan dan akuntabel, kotak hitam itu pun akan semakin sempit. Sebaliknya, jika para aktor yang berkuasa tersebut memiliki watak yang cenderung otoriter dan tertutup, kotak hitam itu akan meluas.

Di negara mana pun, pintu masuk kepentingan ekonomi-politik dan kepentingan yang lain dari para mafia selalu tak tersentuh karena berlangsung di balik dinding tebal kotak hitam tersebut. Rezim politik bahkan adakalanya tidak mampu menguasai arena transaksi kekuasaan yang berlangsung di ruang tersebut. Lebih berbahaya lagi adalah jika para mafia mampu mengendalikan para aktor dan rezim politik yang berkuasa melalui remote control yang digerakkan dalam ruang kotak hitam sistem politik kita.

Butuh Transparansi

Indonesia telah menobatkan diri sebagai negara demokratis. Presiden juga telah dipilih melalui jalan demokrasi. Keberanian dan ketegasan presiden sangat dibutuhkan. Sebab, presiden memililiki legitimasi yang sangat kuat. Sudah jelas, di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden tidak hanya kepala pemerintahan. Namun, presiden juga telah dinobatkan sebagai kepala negara. Presiden tidak hanya memiliki area kekuasaan di level eksekutif. Namun, presiden juga memiliki area kekuasaan di level legislatif yang melekat secara bersamaan.

Saya yakin, Presiden SBY memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas demokrasi di negeri ini. Karena itu, Presiden SBY mestinya harus lebih berani membongkar dan mempersempit transaksi gelap kekuasaan dan jual beli keadilan yang berlangsung di balik kotak hitam politik negeri ini. Resistan memang datang dari berbagai aktor yang berkepentingan. Namun, dengan kekuasaan yang sangat besar, presiden memiliki otoritas yang memadai.

Jika transparansi dan akuntabilitas tidak bisa ditegakkan, reformasi birokrasi jelas-jelas telah menemui kegagalan. Jika ini yang terjadi, akan terus menjadi mimpi buruk dalam sejarah demokrasi kita. Sebuah panggung sejarah demokratisasi tanpa keadilan.

Demokrasi akan meningkat secara substantif jika rezim politik dan pemerintahan dan juga para aktor di dalamnya memiliki komitmen serius untuk mempersempit arena transaksi kekuasaan yang berlangsung dalam kotak hitam tersebut. Di sinilah kemudian transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan di mana pun tempatnya sangat dibutuhkan.

Jelas, publik tidak mampu menembus kotak hitam dalam sistem politik kita. Padahal, sangat banyak arena transaksi kekuasaan yang terus berlangsung dalam kotak hitam itu. Hanya para pimpinan rezim politiklah yang mampu membongkar apa saja yang terjadi dalam kotak hitam tersebut. (*)

*). Ahmad Nyarwi, staf pengajar Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Jogjakarta

jawapos.com

Sipil Melawan Korupsi

2009-11-25T05:41:00.000+07:00

Oleh Suripto, Staf Pengajar di Univeritas Muhammadiyah Ponorogo dan STIT
Muhammadiyah Tulungagung; aktifis Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur

Pemerintahan baru telah terbentuk. Salah satu pekerjaan rumah yang paling
berat adalah memberantas korupsi. Dan kerja ini terbukti tidak mudah
dilakukan oleh pemerintahan periode sebelumnya (2004-2009). Presiden
Yudoyono yang terpilih untuk kedua kalinya ini telah menggembar-gemborkan
janji di kampanye baik kampanye pemilu 2004 maupun 2009.

Selama periode kepemimpinannya, Yudoyono (waktu itu bersama Jusuf Kalla)
tidak cukup mengecewakan, terbukti dengan ditangkap dan diadilinya beberapa
koruptor kelas kakap, yang salah satunya juga besan-nya sendiri, Aulia
Pohan. Tetapi apakah upaya pemberantasan korupsi di masa depan akan
meningkat?

Jawabannya belum tentu. Terlalu dramatis untuk mengatakan bahwa
pemberantasan korupsi periode sebelum pemilu 2009 ini adalah buah dari
kebijakan atau kepemimpinan Yudoyono. Karena yang selama ini paling getol
getol melakukan pemberantasan korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) yang notabene adalah buah dari gerakan demokrasi. Gagasan
berdirinya KPK adalah tuntutan sejarah di mana sejak Orde Baru tumbang (Mei
1998) rakyat bergerak dan menuntut para koruptor ditangkap dan diadili. Kita
masih ingat bagaimana rakyat berdemo di kantor-kantor kelurahan, kecamatan,
di kecamatan, kabupaten, hingga pusat. Banyak kepala desa dan aparatnya,
pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, kota, dan kabupaten, propinsi, hingga
pusat harus “turun tahta” karena gerakan massa memaksa para koruptor untuk
turun jabatan dan diseret di penjara.

Kemudian banyak kalangan yang mulai serius untuk mencari alternatif
kelembagaan bagaimana caranya memberantas korupsi pada level yang lebih
besar yang biasanya jarang sersentuh rakyat. Karenanya lahirlah KPK sebagai
tuntutan rakyat yang dulunya menguat.

Lalu apakah dengan berdirinya KPK gerakan rakyat untuk melawan korupsi
menuru? Memang ada penurunan secara kualitas dan kuantitas. Meskipun
belakangan terjadi aksi yang meluas untuk mendukung KPK setelah ada
anasir-anasir politik bahwa lembaga ini akan
diperlemahkan gara-gara tiga orang pimpinannya terkena kasus penyalahgunaan
wewenang. Demo di berbagai daerah untuk mendukung KPK ternyata cukup luas,
demikian juga demo yang menuntut kasus Bank Century yang konon juga
melibatkan jajaran kabinet SBY.

Sekarang kita hidup di negara di mana pemerintah dan elit-elitnya mengamini
pasar bebas (neoliberalisme), yang meningkatkan budaya konsumen (pola hidup
boros) bukan hanya di kalangan remaja tetapi juga kalangan elit. Gaya hidup
boros dan konsumtif ini tampak sekali dapat dilihat dari kegemaran para
anggota DPR yang suka “ngluyur” ke luar negeri dengan alasan studi banding
atau dinas, budaya rapat yang mengabiskan biaya dan maunya dijamu seperti
pesta dan raja. Karenanya tak heran jika uang negara habis untuk politik
berbiaya tinggi dan boros ini. Baik pemilu nasional maupun pilkadal
(pemilihan kepala daerah) yang sangat boros dan menghabiskan banyak dana.
Tak heran jika Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) pernah
mengusulkan agar pilkadal dihapuskan saja dan diganti dengan mekanisme
dipilih oleh DPRD.

Inilah repotnya Neoliberalisme yang meningkatkan ketimpangan sosial, kaum
modal dan elit kian kaya sedangkan rakyat kian menderita. Dalam tatanan
sosial yang menguntungkan segelintir orang yang bersenang-senang di atas
penderitaan mayoritas rakyat miskin, upaya membersihkan dan mendemokratiskan
kekuasaan adalah hal yang sangat sulit. Tatanan material masyarakat yang
sudah mengalami industrialisasi (modern) tetapi secara pemikiran masih
feodal tidak menyediakan syarat-syarat bagi relasi sosial yang demokratis,
transparan, dan bersih dari kasak-kusuk atau kongkalikong pihak-pihak yang
ingin memanfaatkan keadaan.

Selain semakin kuatnya budaya feudal yang sama-sama menindasnya dengan
tatanan kapitalis. Korupsi adalah kelanjutan sejarah kaum priyayi yang harus
terus menyogok atasannya dan menginjak lapisan bawahnya, menjilat, demi
mengamankan posisi dan kemakmurannya, seperti Sastrokassier menyogok Asisten
Residen dengan menjual Sanikem (yang kemudian dikenal dengan Nyai
Ontosoroh), anaknya sendiri—dalam novel “*Bumi Manusia*” karya Pramoedya
Ananta Toer. Lebih dari soal mentalitas, korupsi berkaitan dengan rendahnya
produktivitas bangsa. Korupsi adalah tentang pemimpin, birokrasi, dan rakyat
yang (tidak difasilitasi) kapasitasnya untuk semakin produktif, yang nihil
semangat untuk menghargai kerja, yang minim etos kerja. Dalam globalisasi
neo-liberal, saat kaum imperialis sedang gencar-gencarnya menggempur dan
melakukan ekspansi konsumerisme di mana Indonesia hendak dijadikannya tempat
melempar barang-barang over-produksinya, makin menjadi perilaku korup ini.

Partisipasi aktif dalam masalah negara sebagai keseluruhan dan
masalah-masalah pemerintah secara kemasyarakatan, juga terhadap
perusahaan-perusahaan besar (kapitalis), memerlukan formasi
kelompok-kelompok yang di dalamnya terjadi proses saling memberi informasi,
perdebatan dan pembuatan keputusan yang diperlukan. Harus ada informasi yang
objektif dan relevan yang merupakan dasar bagi setiap orang untuk memiliki
gambaran jelas dan akurat mengenai persoalan-persoalan mendasar yang harus
diberikan kepada setiap kelompok. Yang perlu diingat adalah bahwa informasi
dan debat akan tetap mandul dan impoten jika kelompok masyarakat tidak
memiliki hak untuk membuat keputusan-keputusan dan atau jika
keputusan-keputusan itu tidak diterjemahkan ke dalam proses sosial yang
nyata.*** Sipill Melawan Korupsi

Oleh Suripto, Staf Pengajar di Univeritas Muhammadiyah Ponorogo dan STIT
Muhammadiyah Tulungagung; aktifis Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur

Terkait Laporan KAI, Kuasa Hukum Anggodo Diperiksa Mabes Polri

2009-11-25T05:31:00.000+07:00

Penyidik Mabes Polri mengajukan sekitar 19 pertanyaan saat pemeriksaan terhadap Bonaran Situmeang kuasa hukum Anggodo Widjojo, terkait laporan Kongres Advokat Indonesia (KAI) terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyadapan.

“Ada sekitar 18 hingga 19 pertanyaan yang diajukan penyidik terkait penyadapan oleh KPK,” kata Bonaran di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Menurut Bonaran, penyidik mengajukan pertanyaan seputar dugaan penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK yang melakukan penyadapan terhadap percakapan dirinya dengan Anggodo Widjojo.

KAI, lanjut Bonaran, menganggap penyadapan pembicaraannya dengan Anggodo merupakan pelanggaran, karena kedua orang tersebut tidak termasuk orang yang sedang diselidiki atau terkait kasus di KPK.

Bonaran menganggap KPK menyadap dan merekam pembicaraan Anggodo dengan dirinya itu tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, serta Pasal 31 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Sehingga menuduh pimpinan KPK menyalahgunakan wewenang yang diatur pada Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih lanjut, Bonaran menyatakan, sesuai undang-undang KPK, pimpinan KPK berhak menyadap pembicaraan orang yang sedang menjalani proses penyelidikan dan penyidikan di KPK.

“Sementara saya dan Anggodo tidak sedang menjalani penyelidikan sehingga KPK tidak boleh menyadap,” ujar Bonaran seraya menambahkan dirinya berstatus sebagai saksi pelapor pada laporan KAI itu.

Isi rekaman percakapan Anggodo dengan Bonaran, serta sejumlah pejabat penegak hukum mencuat ke publik setelah diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu yang lalu.

surya online

Penyebut Kata RI-1 Sudah Diketahui, Kenapa Anggodo Dibebaskan?

2009-11-25T05:28:00.000+07:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya bisa melaporkan Anggodo Widjojo atas dugaan melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Dari putaran rekaman penyadapan KPK, terdengar jelas bahwa Anggodo turut menyebut kata RI-1 dalam perbincangannya dengan seseorang. Keinginan Presiden bahwa pencatut namanya harus diusut bisa dibuktikan dengan melaporkan si pencatut nama ke pihak kepolisian.

Demikian dikatakan pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Effendi Gazali, di Gedung DPR, Kamis (5/11). “Presiden bilang, usut yang mencatut namanya. Sekarang sudah ketahuan yang mencatut nama Presiden. Lalu, polisi bilang belum menemukan bukti untuk menahan Anggodo. Tapi, kenapa Presiden atau kuasa hukumnya tidak melaporkan Anggodo ke polisi?” kata Effendi.

Secara logika komunikasi politik, menurutnya, menjadi pertanyaan besar jika Presiden tak menindaklanjuti pernyataannya dengan pelaporan. Apa logikanya? “Logika awam, komunikasi dan politik, kalau Presiden sampai besok tidak melaporkan Anggodo untuk perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik, berarti Presiden mengakui bahwa rekaman itu benar,” ujarnya.

“Secara logika sederhana, Presiden terlibat dalam skenario jika tidak melaporkan Anggodo. Rakyat bisa bilang bahwa Presiden kita terlibat. Yang nyatut siapa, sudah ketahuan kok,” lanjut Effendi.

Berdasarkan transkrip rekaman percakapan yang diputar pada sidang MK dua hari lalu, Anggodo memang menyebutkan RI-1 dalam percakapannya yang diduga merupakan skenario kasus untuk menjerat dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Berikut petikan percakapan tersebut :

Dalam Rekaman SBY disebut Dua Kali, RI 1 Satu kali

2009-11-25T05:25:00.001+07:00

Ketika file keempat dari rekaman yang diduga berisi upaya pelemahan KPK diperdengarkan, dua kali disebut sebagai “SBY”, sekali disebut “RI 1″. Ketiganya mengacu pada nama seseorang.
Dalam file yang dikategorikan KPK sebagai “percakapan antara Anggodo Widjojo dan seorang perempuan bernama Yuliana” ini, perempuan tersebut menyebutkan nama SBY. “SBY mendukung Ritonga (Abdul Hakim Ritonga, Wakil Jaksa Agung)….” “SBY mendukung kita….”
Sementara itu, istilah RI 1 disebutkan sekali dalam file percakapan “Anggodo dengan seseorang”. “Untuk menjaga ketidaklangsungan B1 dengan RI 1…”
Sebelum rekaman diperdengarkan pertama kali di MK, transkrip yang beredar di kalangan media juga memuat nama SBY. Penyebutan nama ini berujung pada instruksi presiden kepada Polri untuk mencari perempuan yang dituduh mencatut namanya.

surya online

Mabes Polri Tetap Periksa Ong Yuliana

2009-11-25T05:21:00.000+07:00

Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri Polri Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana Arif Mansyur menyatakan akan memeriksa semua pihak yang disebut dan diduga terlibat dalam rekaman percakapan pengusaha Anggodo Widjojo, termasuk sosok Ong Yuliana. Bahkan, pemanggilan kepada yang bersangkutan masih tetap dilakukan.

Menurut Dikdik, sejauh ini Polri telah memeriksa delapan saksi guna memproses Anggodo. Namun, Dikdik enggan memberi tahu di mana sosok Ong Yuliana berada. “(Pemanggilan terhadap Ong Yuliana) tetap kami lakukan. Prinsipnya semua kita periksa. Kami sudah memeriksa delapan saksi,” kata Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana Arif Mansur di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/11).

Selain keterangan dari delapan saksi tersebut, Polri juga telah meminta klarifikasi sejumlah penyidiknya terkait hal yang sama. Semua penyidik sudah diperiksa.

“Ternyata, anggota saya itu klarifikasi berita acara, tidak berhubungan dengan urusan melanggar hukum,” ungkapnya.

Meski sudah memeriksa sejumlah saksi dan meminta klarifikasi penyidik, Polri belum bisa melakukan penahanan dan penetapan tersangka kepada yang bersangkutan. “Tapi, kami belum ada indikasi untuk mengambil upaya paksa kepada Anggodo,” ujarnya.

Sosok Ong Yuliana merupakan rekan bicara Anggodo Widjojo dalam percakapan yang tersadap KPK. Dalam rekaman itu diduga ada upaya rekayasa terhadap kasus dua pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Dalam percakapannya dengan Anggodo sebagaimana diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 November lalu, Ong Yuliana juga menyebut-nyebut nama presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Jaksa Agung (nonaktif) Abdul Hakim Ritonga. Saat ini Polri dan KPK tengah mengintensifkan koordinasi guna memproses Anggodo.

Dan sejauh ini, Polri masih menetapkan Anggodo sebagai terlapor dengan enam pasal sangkaan, yaitu pencemaran nama baik terhadap presiden, fitnah, penghinaan institusi Polri, penyuapan, perbuatan memfitnah orang lain, dan pengancaman.

Dikdik menegaskan, jika pihak KPK berhasil mengungkap kasus Anggodo, hal itu bukan lah kesuksesan dari KPK atau Polri semata, melainkan kesuksesan aparat penegak hukum. “Kalau KPK bisa, itu bukan suksesnya KPK atau polisi, tapi itu kesuksesan aparat,” pungkasnya.

surya online

Ketidaktegasan Presiden Bisa Picu People Power

2009-11-25T05:17:00.000+07:00

Selasa, 24 November 2009

Bekas Direktur Operasi Khusus Intelijen, Pitut Soeharto, mengatakan, penyikapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bibit-Chandra yang mengambang dapat mendelegitimasi kedudukannya.Pernyataan Pitut ini menanggapi keputusan yang dikeluarkan Presiden dalam menyikapi rekomendasi Tim 8 kasus Bibit-Chandra, Senin malam.

Menurut Pitut, bukan tak mungkin ketidakpuasan itu akan berkembang menjadi gerakan massa atau people power untuk menurunkan Presiden Yudhoyono. "Jaringan saya menginformasikan sudah ada yang mau bergerak," kata Pitut yang juga pernah aktif di Badan Koordinasi Intelijen Negara ini di Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/11) malam.

Pitut juga tak membantah sinyalemen Adnan Buyung Nasution yang menyebutkan ada operasi intelijen untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggodo Widjoyo dan Ary Muladi, menurut Pitut, merupakan orang-orang yang menjadi trigger terjadinya operasi intelijen itu.

Saat ditanya apakah Anggodo dan Ary adalah agen ganda, Pitut berujar, "Anggodo pernah kami galang, dan pejabat Kejaksaan Agung dan Polri yang saat ini terlibat juga pernah saya pakai," kata pria yang sering menjadi sumber Secret Operation di salah satu stasiun televisi swasta itu.

Namun, Pitut membantah bila kasus ini merupakan refleksi perselisihan tentara dan polisi. Sebab, menurutnya, meski saat ini tentara relatif tak diakomodasi dalam kabinet Yudhoyono, namun justru secara lembaga mereka diuntungkan.

Pitut juga mengesampingkan kasus Bibit-Chandra ini merupakan letupan ketidakpuasan karena Kepala Badan Intelijen Negara dipegang oleh seorang polisi. "Salah kalau analisanya ke sana, meskipun SBY saya nilai kurang tepat mengangkat kepala intelijen dari kalangan polisi," kata Pitut.

Lebih jauh Pitut mengungkapkan, sejak masih dinas di ketentaraan, Yudhoyono sulit mengambil keputusan tegas. "Saat SBY masih menjadi wakil komandan batalyon saya ikut membina dia, dan dalam banyak hal sikapnya memang agak ragu-ragu," kata Pitut.

Pada periode pertama Yudhoyono menjabat presiden, Pitut mengaku pernah empat kali dipanggil ke istana untuk dimintai masukan tentang masalah ekonomi, sosial, budaya, dan intelijen.

Namun, kata purnawirawan jenderal bintang dua ini, seluruh masukan yang dia berikan ke SBY tidak ada yang ditindaklanjuti. Akhirnya saat Presiden memanggil untuk kelima kalinya Pitut tidak datang. "Ya, buat apa datang kalau masukan saya tidak dipakai," kata Pitut yang kini berumur 80 tahun.

Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung menyayangkan pidato tanggapan Presiden Yudhoyono terhadap rekomendasi Tim 8. Pidato tersebut justru menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) di kalangan masyarakat.

"Ini betul-betul membuang energi kita. Publik masih harus menunggu proses penyelesaian (hukum kasus Bibit-Chandra) yang akan dilakukan," kata Pramono di Jakartaa, Selasa (24/11).

Sedangkan Ketua MPR Taufiq Kiemas, Selasa (24/11), malas untuk mengomentari sikap Presiden atas kasus Bibit-Chandra. "Malas juga (mengomentari pidato). Bicaranya begitu. Muter saja di situ terus," kata Taufik di Jakarta.

Di Yogyakarta, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI Damai) mengadakan aksi teaterikal dengan memasang bendera setengah tiang dan melakukan aksi bungkam di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Selasa, (24/11).

Bendera setengah tiang mereka kibarkan karena merasa berkabung atas pernyataan Presiden yang dinilai tidak jelas menuntaskan masalah pada kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah serta penanganan kasus Bank Century. “Kami kecewa dengan pidato Presiden yang muter-muter, mengambang, dan sangat lamban penyelesaiannya,” tegas Koordinator Aksi Subkhi Ridho.

Dari Surakarta, Jawa Tengah, aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Antikorupsi atau Gerak mengecam sikap Presiden Yudhoyono yang dinilai tidak tegas dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu, menurut mereka, terlihat dari sikap Presiden Yudhoyono yang tidak mengambil tindakan tegas dalam kasus Bank Century. "Jelas-jelas Bank Cantury telah merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun. Tapi sepertinya penanganannya tidak serius," tandas Koordinator Gerak, Winarso dalam aksi yang digelar di Bundaran Gladag Surakarta, Selasa (24/11).
Dia mendesak Presiden memerintahkan pengusutan tuntas kasus Bank Century dan menyeret mereka yang bersalah ke pengadilan. "Seperti Boediono dan Sri Mulyani," lanjutnya.

Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan massa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) serta beberapa organisasi lainnya, berunjuk rasa di depan gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/11).

Massa menilai Presiden tidak tegas dalam menyelesaikan skandal kasus Century dan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Pidato Yudhoyono semalam terkesan ragu dan gamang serta belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat," kata Suprayitno, koordinator aksi.

Padahal, selama ini, masyarakat sangat haus keadilan dan menunggu kebijakan Presiden untuk menyelesaikan dua masalah yang sangat menyita perhatian publik itu.

Sementara di Lampung, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi berunjuk rasa menuntut Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boedino meletakkan jabatan.

Tuntutan mahasiswa itu terkait pidato Presiden yang tidak tegas terhadap kasus kriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Presiden tidak tegas dan mengambang. Jika tidak terlibat upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi kenapa harus ragu dan pengecut,” tegas Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Bandar Lampung, Dewa Putu Adi Wibawa, Selasa (24/11).

Aksi serupa juga digelar di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, yang melibatkan ratusan massa.

tempointeraktif

Tak Kunjung Menemukan Bukti, Polisi Serahkan Anggodo ke KPK

2009-11-24T17:15:00.000+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Penyidik Polri serahkan berkas kasus dugaan korupsi Anggodo Widjojo ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri Irjen Dikdik M Arif Mansur, kasus yang bersentuhan dengan dugaan korupsi kita serahkan ke KPK, sedangkan yang berhubungan pidana umum ditangani penyidik Polri.
"Kami persilahkan KPK seluas-luasnya untuk menangani (kasus) Anggodo," kata Dikdik, Selasa (24/11).
Untuk itu, penyidik Mabes Polri akan memfasilitasi semua keperluan KPK dalam menangani kasus Anggodo. "Kalau KPK minta difasilitasi, misalnya untuk upaya paksa (panggil Anggodo), ya kami persilahkan."
Anggodo Widjojo merupakan adik tersangka dugaan suap kasus sistem komunikasi di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo. Nama Anggodo menjadi pembicaraan publik setelah Mahkamah Konstitusi memutar rekaman pembicaraan antara Anggodo dengan beberapa orang, termasuk oknum polisi dan jaksa.
Akibat rekaman itu, Anggodo diancam dengan enam sangkaan. Salah satunya adalah dugaan usaha penyuapan kepada pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
Namun hingga sekarang, status Anggodo masih terlapor. Penyidik masih kesulitan mencari bukti untuk menjerat Taipan itu menjadi tersangka.
Salah satu usaha pencarian bukti itu adalah dengan meminta keterangan dari Ary Muladi dan penyidik yang namanya disebut dalam rekaman. Ada sekitar delapan saksi yang sudah diminta keterangannya oleh penyidik. "Tapi dari delapan saksi itu belum ada indikasi untuk mengambil langkah yang sifatnya upaya paksa untuk Anggodo," kata Dikdik.

Kejaksaan: Pengucuran Dana Talangan Century Hanya Melanggar Administrasi

2009-11-24T17:13:00.000+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kejaksaan Agung menyatakan tak tertutup kemungkinan ada perbuatan melawan hukum dalam pengucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. "Perbuatan melawan hukum kemungkinan ada dalam arti pelanggaran administrasi," kata Hendarman di Kejaksan Agung, Selasa (24/11). "Tapi pidananya belum ditemukan."
Menurut dia, Kejaksaan akan menyelidiki kepatutan pengucuran dana tersebut. "Proper atau tidak," kata dia.
Selain itu, Kejaksaan juga akan menyelidiki kemungkinan adanya kebocoran dalam pengucuran dan penggunaan dana talangan tersebut. "Itu harus dilihat dari data PPATK," ujarnya.
Sejauh ini, dia menambahkan, Kejaksaan masih fokus menyidik perkara penggelapan dana oleh Rafat Ali Rizvi dan Hesham El Warraq, pengendali saham Century berkebangsaan asing. Dalam perkara ini, kata Hendarman, "Tak tertutup kemungkinan ada tersangka baru."

Pendukung Bibit-Chandra Kecewa dengan Pidato Yudhoyono

2009-11-24T17:09:00.002+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sesaat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sikap atas rekomendasi Tim Delapan, para pendukung Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengungkapkan kekecewaannya.
Para tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Keadilan yang menggelar acara nonton bareng di kantor Imparsial langsung berteriak marah.

Mantan aktivis 98 Ray Rangkuti mengajak sekitar 120 penonton mengarahkan jari jempol ke arah tanah. Para penonton pun berteriak, "Lawan, lawan, lawan SBY. Lawan SBY sekarang juga."

Pengamat politik Sukardi Rinakit pun mengaku sangat kecewa dengan sikap Presiden. "Kalau begini, kita lawan SBY," kata dia.

Hadir juga pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens, pengamat politk Universitas Paramadina Yudi Latief, seniman Franky Sahilatua, Koordinator KontraS Usman Hamid, koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko.
Bibit dan Chandra merupakan tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo. Tim Delapan pada Selasa lalu merekomendasikan kepada Yudhoyono untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra. Dalam pidatonya, Yudhoyono hanya mengisyaratkan untuk menghentikan kasus Bibit dan Chandra setelah menerima rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Kasus Hukum Bibit dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan).

Sikap Presiden Bisa Munculkan Gerakan Rakyat

2009-11-24T17:08:00.000+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Usman Hamid menyatakan pernyataan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memunculkan gerakan rakyat atau people power. Menurut dia, gerakan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyentuh semua lapisan.

Pada Senin malam, Yudhoyono memberikan keterangan pers mengenai rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Kasus Hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan). Rekomendasi Tim Delapan menyarankan Yudhoyono menghentikan kasus Bibit dan Chandra. Akan tetapi, dalam pidatonya, Yudhoyono tidak menjelaskan secara tegas untuk menghentikan kasus yang menjerat dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

“Bukan hanya aktivis, tapi masyarakat juga telah menyampaikan keprihatinannya,” kata Usman di kantor Imparsial, Jakarta, Senin (23/11) malam.

Indikatornya, kata dia, aksi unjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi kian marak. Di situs jejaring sosial Facebook pun pendukung Chandra dan Bibit mencapai 1,4 juta orang. Usman menilai gerakan ini tak lagi hanya di dunia maya. “Mereka telah bergerak ke jalan,” kata dia.

Ia percaya, gerakan ini akan terus didukung masyarakat. Ia mencontohkan, gerakan rakyat di Filipina juga dimulai dari ratusan orang saja. Lama-kelamaan, gerakan itu makin besar dan menyentuh segala lapisan. Usman menilai kondisi di Filipina sudah mulai terjadi di Indonesia.

Pengamat politik Sukardi Rinakit menilai pernyataan Yudhoyono menjadi bom waktu. Sukardi juga memperkirakan gerakan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus menguat. “Eskalasi gerakan akan terus menguat,” kata dia.

Ia bahkan memperkirakan gerakan tak lagi sebatas mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dan menghujat Kepolisian dan Kejaksaan. Tapi, gerakan akan menjadi perlawanan pada Presiden sendiri. “Presiden akan jadi musuh bersama,” ujar dia.

Meski demikian, Sukardi memperkirakan gerakan rakyat ini tak akan mampu menggulingkan Presiden. Pasalnya, sejumlah elemen seperti TNI dan pengusaha belum mendukung gerakan pendukung KPK. “Mungkin Presiden baru bisa jatuh kalau dia sampai memperpanjang masa jabatannya melalui amandemen Konstitusi,” ujarnya.

Bibit dan Chandra Diminta Tanda Tangani Kontrak Politik

2009-11-24T17:06:00.000+07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman menyatakan Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah harus menandatangani kontrak politik jika kembali menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Isinya, Bibit dan Chandra harus menuntaskan kasus PT Masaro Radiokom.

"Tidak ada yang gratis. Bibit dan Chandra harus tanda tangani kontrak politik," kata Fadjroel dalam orasinya di acara nonton bareng sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas rekomendasi Tim 8 di kantor Imparsial, Jakarta, Senin (23/11) malam.

Menurut dia, Bibit dan Chandra juga harus membongkar kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Apalagi, saat ini sebagian anggota yang diduga terlibat dalam kasus gratifikasi itu ikut mendukung hak angket Century. "Bibit dan Chandra juga harus menuntaskan kasus Century," katanya.

Fadjroel juga menilai para anggota DPR yang tersangkut kasus Miranda tak pantas bergabung dalam panitia angket. "Mereka harus keluar dari panitia angket," ujarnya.

Kapolri: Jika Berkas Bibit Kembali, Mungkin Di-SP3

2009-11-24T17:00:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Hendarso Danuri mengungkapkan, kepolisian masih menunggu keputusan Kejaksaan Agung terhadap berkas perkara pimpinan KPK nonaktif Bibit S Rianto. Jika berkas perkara dikembalikan dari Kejakgung (P19), kemungkinan perkara Bibit akan dikeluarkan Surat Penghentian Pekara (SP3).
"Apabila berkas kembali (ke penyidik) itu jadi otoritas kita. Mungkin akan kita lakukan penghentian (SP3)," ucap Kapolri saat pertemuan dengan pimpinan dan jajaran redaksi harian Kompas, di Kantor Kompas Gramedia, Jakarta, Selasa (24/11).

Kapolri menjelaskan, jika sebaliknya berkas perkara Bibit yang sedang diperiksa di Kejakgung dinyatakan P21, maka keputusan akhir menjadi kewenangan Kejakgung. Sedangkan untuk kasus Chandra, kepolisian tidak dapat mencampuri karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh Kejakgung.
"Jelas berkas Chandra sudah habis (lengkap). Itu otoritas Kejaksaan Agung (keputusan akhir). Untuk berkas Bibit kita tunggu dari Kejaksaan, apa P-21 atau P-19. Jika diputuskan P-21 berarti otoritas di Kejaksaan ," kata dia.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengatakan tidak dapat mencampuri proses hukum Bibit-Chandra karena penghentian perkara bukan kewenangan Presiden. Proses hukum diserahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Tipu-tipu Kecil, Untung Miliaran Rupiah

2009-11-24T16:45:00.001+07:00

HASIL penelusuran Jawa Pos dari orang-orang yang mengenal Anggodo di bisnis perkayuan, terungkap adanya praktik kongkalikong antara Anggodo dan beberapa oknum di Perhutani dalam hal ukuran kayu.

Beberapa sumber Jawa Pos menyebutkan, dalam perhitungan kayu, dibedakan dari diameter dan gradenya. Untuk lonjoran berdiameter 20-29 cm, kayu itu masuk kategori A2. Kayu berdiameter 30-39 cm masuk kategori A3, demikian seterusnya.

Nah, yang sering dimainkan adalah ukuran kayu tersebut. ''Contohnya, kayu berdiameter 41 cm. Ini seharusnya masuk kategori A4, namun diturunkan menjadi A3. Kendati diameternya selisih sedikit, perbedaan harganya besar,'' tambahnya. Bisa mencapai Rp 1 juta per meter kubik.

''Coba kalikan dengan 2.000 atau 3.000 meter kubik. Miliaran nilainya dari tipu-tipu kecil seperti ini,'' tambahnya.

Selain itu, seorang mantan pejabat di Perhutani yang tak mau disebut namanya mengatakan, sering Anggodo melakukan fait accomply ke Perhutani. Misalnya, kendati Bank Garansi hanya mencakup 2.000 meter kubik, Anggodo sering menunjukkan order dari luar negeri yang jumlahnya hingga 4.000 meter kubik.

Bila sesuai aturan, Perhutani seharusnya tidak boleh memberikan bahan baku lebih banyak daripada bank garansi tersebut. Namun, pada praktiknya, hal itu sering terjadi. ''Ini sama saja dengan melepas kayu tanpa jaminan apa pun. Ini sangat gawat,'' tuturnya.

Saat itu, tak ada yang berani menentang. Selain karena selalu ''royal'' dalam memberikan servis kepada pejabat, yang menentang pun kadang tiba-tiba mendapat mutasi dadakan. ''Karena memang pengaruh dia sangat mengakar di Perhutani,'' tandasnya.

Kabiro Hukum dan Kepatuhan Perhutani Tardi menyatakan, Anggodo memang sering berhubungan dengan Perhutani. Meski tidak tahu persisnya mulai kapan, hal itu sudah berlangsung lama. ''Memang sudah lama. Tapi, selama ini dalam konteks jual beli,'' kata Tardi.

Menurut dia, selama ini proses jual beli di antara kedua pihak berlangsung lancar. Namun, saat mereka hendak mengembangkan joint venture (patungan), prosesnya mengalami kendala. Karena belum ada izin dari menteri BUMN, perjanjian itu urung dilakukan. Akhirnya Anggodo menggugat Perhutani karena dianggap wanprestasi. "Sejak saat itu hubungannya seperti putus, tidak ada aktivitas," terang pria asal Ngawi itu.

jawapos.com

Berurusan Dengan Kejaksaan, Hubungi Anggodo Beres. . .

2009-11-24T16:43:00.000+07:00

ANGGODO Widjojo juga dikenal sebagai makelar kasus. Sepak terjang pria yang memiliki nama Tionghoa Ang Tju Nek itu terbaca di kejaksaan. Dia tak segan menawarkan jasa untuk membereskan kasus yang dihadapi pejabat atau orang yang dikenalnya.

Misalnya, yang terjadi di Perum Perhutani. ''Dia menawari, kalau ada masalah dengan kejaksaan, hubungi Anggodo, pasti beres,'' kata seorang sumber koran ini.

Tentu saja, jasa yang diberikan Anggodo itu tidak cuma-cuma. Sebagai balasan, Perhutani banyak bekerja sama dengan Anggodo dalam jual beli kayu. Selain itu, ada beberapa proyek yang dikerjakan.

Menurut sumber tersebut, salah satu contoh adalah kasus dugaan korupsi proyek corporate image di Perhutani. Dalam kasus yang terjadi pada 2003 itu, Bambang Aji yang menjabat Kadiv Perencanaan Pembangunan Perhutani ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Dirut Perhutani kala itu Marsanto tidak ikut terjerat. "Menurut cerita, Anggodo bilang itu karena dia,'' kata sumber tersebut.

Bukan hanya itu. Sepak terjang Anggodo juga dalam ''membantu'' Perhutani. Sumber tadi menceritakan, jika ada orang Perhutani yang diperiksa kejaksaan dan kebetulan Anggodo berada di situ, tinggal kontak bisa langsung diajak pulang. ''Dia menghubungi pimpinannya. Penyidik ya cuma bisa melongo,'' terang dia.

Sumber itu mengakui kehebatan Anggodo dalam membereskan kasus. ''Hebatnya, dia itu kenal semua orang yang terkait penegakan hukum,'' katanya.

Karenai itu, tidak heran jika dalam rekaman pembicaraan yang diputar di Mahkamah Konsitusi (MK) beberapa waktu lalu Anggodo berbincang atau setidaknya menyebut nama-nama petinggi lembaga penegak hukum. Misalnya, Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, mantan JAM Intelijen Wisnu Subroto, dan mantan JAM Pidum Abdul Hakim Ritonga.

Secara terpisah, Transtoto Handadhari, mantan Dirut Perum Perhutani, mengatakan pernah mendengar nama Anggodo dan kaitannya dengan Perhutani. Namun, dia mengaku baru sekali bertemu dengan adik Anggoro Widjojo itu. ''Sekitar 2005. Kamu to yang namanya Anggodo,'' kata Transtoto menceritakan awal bertemu dengan Anggodo.

Pria asal Jogjakarta itu mengungkapkan, Anggodo belum pernah datang secara khusus kepadanya saat menjabat Dirut Perhutani. Tapi, dia membenarkan ucapan sumber Jawa Pos tentang tawaran membereskan kasus. ''Ya, saya pernah ditawari,'' ujar pria yang pernah mendapat award Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN 2007 itu.

Informasi yang diperoleh koran ini menyebutkan, pencopotan Transtoto dari kursi nomor satu Perhutani itu disebabkan faktor Anggodo. Dia menghentikan rencana kerja sama perusahaan patungan Perhutani dengan Anggodo melalui PT Sapta Wahana Mulia. Namun, Transtoto yang dikonfirmasi membantah kabar tersebut.

''Tidak ada yang berkaitan dengan itu (pencopotan Dirut dan Anggodo, Red),'' tegas mantan kepala Pusat Informasi Kehutanan Dephut itu. Menurut Transtoto, penghentian atau penangguhan rencana kerja sama itu dilakukan karena ada usul dari dewan pengawas dan Menhut.

Doktor Ilmu Ekonomi Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, itu menjelaskan, dirinya dicopot dari posisi Dirut karena dinilai ada penurunan kinerja dan disharmoni antardireksi Perhutani. Dia menilai, ada yang ganjil dalam pelengseran dirinya tersebut. Karena itu, dia menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara.

''Di tingkat pertama (pengadilan negeri) dan tingkat banding (pengadilan tinggi) saya menang. Tinggal di MA,'' terang pria kelahiran Jogjakarta, 6 Maret 1951, itu.

jawapos.com

Anggodo Paling Jago Siasati Surat Perjanjian

2009-11-24T16:40:00.001+07:00

SEORANG pengusaha kayu yang mengaku sangat hapal sepak terjang Anggodo menceritakan mengapa dia dijuluki si akar jati.

''Kalau sudah lawan Anggodo, itu bukan berhadapan dengan daun jati lagi, tapi akar jati. Menancap di mana-mana pengaruhnya,'' kata pria paro baya yang tak mau disebutkan namanya itu.

Jika pengusaha kayu, lanjutnya, ingin mendapatkan bahan baku dari Perhutani, salah satu cara yang paling paten harus bergabung menjadi "komplotan" Anggodo.

Dilihat dari jejaknya, bisnis Anggodo dimulai dari Semarang, meski ayahnya mempunyai basik bisnis di Surabaya, tepatnya di Jalan Karet. Pada awal 1980-an, Anggodo mempunyai bengkel mobil Fiat dan Mercedes-Benz di Jalan Pemuda, Semarang.

Tak lama kemudian, Anggodo banting setir. Dia menjual dua bengkelnya tersebut (yang kini berdiri gedung BCA), dan menjadikannya modal untuk bisnis kayu. Perlahan Anggodo membangun lobi dan kenalan di Perhutani. Lambat laun pengaruhnya semakin kuat. ''Hampir semua tingkat di Perhutani dia (Anggodo) kenal. Dia juga dikenal royal dan ringan tangan,'' kata seorang bekas petinggi Perhutani yang tak mau disebut namanya.

Tak bisa dipastikan berapa banyak industri kayu yang dimiliki Anggodo. Di Semarang, arah ke Pedurungan, dia pernah punya pabrik industri kayu, yang tutup pada awal 2000-an. Begitu pula di Driyorejo, Gresik. Anggodo pernah punya sebuah pabrik kayu bernama Sapta Wahana Mulya. Namun, kini sudah tutup, dan kabarnya kini dikelola anaknya.

Pada akhir 1980-an hingga kini, Anggodo dikenal sebagai pengusaha kayu. Pengusaha kayu yang lain sulit menembus dominasinya di Perhutani. Padahal, semua pengusaha industri kayu di Indonesia bahan bakunya selalu harus dari Perhutani. ''Untuk kayu Jawa, Anggodo tak tertandingi. Ampun-ampun kalau lawan Anggodo,'' tutur seorang pengusaha kayu lain yang tak mau disebut namanya.

Anggodo juga dikenal melakukan monopoli, tentu secara informal. ''Terlihat dalam lelang-lelang kayu. Sistemnya terbuka, tapi apa pun tetap tak bisa mendapatkan kayu dalam lelang bila Anggodo menghendakinya,'' jelasnya. Bagaimana caranya? ''Ya itu, akar jati. Karena punya kenalan banyak di Perhutani, lelang kayu yang berlangsung itu terbuka, namun sekaligus tertutup. Bisa dipastikan siapa pemenangnya,'' imbuhnya.

Seorang mantan petinggi Perhutani membenarkannya. ''Tak ada pengusaha kayu yang sebegitu kuat perannya di Perhutani selain Anggodo. Bahkan, banyak pejabat Perhutani yang tetap menuruti keinginannya meski dampaknya merugikan Perhutani secara keseluruhan,'' ucap mantan pejabat itu, yang mengaku juga kenal dekat dengan Anggodo.

Mantan pejabat itu menyebut bahwa Anggodo paling jago dalam menyiasati surat perjanjian. Misalnya, ketika Anggodo mengekspor kayu olahan. Diduga kongkalikong dengan buyer (pembeli) di luar negeri, setelah kayu olahan tersebut diekspor, selalu ada complaint. ''Entah itu diameternya yang kurang, entah itu ada perubahan warna, entah itu kualitas kayunya yang dibilang kurang bagus,'' jelasnya.

Biasanya bila ada pengurangan dalam hal apa pun, ada penurunan harga. Rinciannya, buyer complaint ke Anggodo, dan Anggodo kemudian complaint ke Perhutani. Akibatnya, ada sejumlah pengurangan pembayaran ke Perhutani. Berapa biasanya? ''Tergantung jenis kayu dan complaint-nya,'' tuturnya. Namun, rata-rata antara Rp 1 juta - Rp 2 juta per meter kubiknya. Padahal, dalam setahun, seorang pengusaha kayu kelas kakap bisa mengekspor lebih dari 2.000 meter kubik. ''Kalikan saja. Untuk sekadar mengurusi complaint-complaint, bisa mendapat lebih dari Rp 2 miliar per tahun. Belum dari keuntungannya,'' tambahnya.

jawapos.com

Anggodo Pernah Sukses Kerjain Perhutani Tiga Kali

2009-11-24T16:39:00.000+07:00

RAJA Kayu, tampaknya, pantas menjadi julukan Anggodo Widjojo. Sebab, meski beberapa kali bisnis kayunya terkena masalah hukum, dia tetap berkuasa. Buktinya, Perum Perhutani dia gugat dan kalah terus hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA). Kasus itu bermula dari perjanjian jual beli kayu industri antara Perum Perhutani dan PT Sapta Wahana Mulya (SWM) milik Anggodo.

Perjanjian itu mengharuskan Perhutani menyediakan pasokan kayu jati untuk SWM berdasar jumlah uang yang dibayarkan. Kongsi itu lantas hendak ditingkatkan menjadi pembentukan perusahaan patungan dengan nama PT Perhutani Wahana Industri.

Nah, kasus bermula saat Perhutani hanya memberikan kayu sesuai jumlah uang yang dibayarkan SWM. Rupanya, SWM meminta lebih. Selain itu, perusahaan patungan tersebut tak kunjung jadi. Alasannya, Perhutani belum dapat restu Men BUMN. SWM meradang. Dua persoalan itu dijadikan amunisi oleh SWM untuk menggugat Perhutani dengan alasan wanprestasi alias mengingkari kesepakatan dalam nota kesepahaman.

SWM lantas menggugat Perhutani melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Data di PN menunjukkan, SWM mendaftarkan gugatan pada 6 September 2006. Untuk menyukseskan kasus itu, Anggodo menyewa jasa pengacara langganannya, Alexander Arif.

Pengacara yang akrab dipanggil Alex tersebut memang rekan dekat Anggodo. Berdasar rekaman yang dibeber di MK, Alex juga ikut terlibat dalam pembicaraan upaya ''menyelesaikan'' dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah. Alex juga pernah menjadi pengacara Ong Yuliana Gunawan, salah seorang kroni Anggodo yang juga disebut dalam rekaman.

PN Jakarta Pusat memenangkan Anggodo. Gugatan SWM dikabulkan sebagian oleh hakim melalui putusan bernomor 273/Pdt G/2006. Hakim menilai Perhutani terbukti ingkar kesepakatan dan diwajibkan membayar gugatan Rp 38 miliar.

Perhutani tak terima. Padahal, sejumlah bukti sudah mereka lampirkan. Antara lain bukti pembayaran pembelian kayu bundar jati dan pernyataan bahwa izin pendirian perusahaan patungan itu belum turun dari Men BUMN. ''Itu menunjukkan bahwa kami tidak wanprestasi,'' ujar Asisten Direktur Hukum, Keamanan dan Hubungan Masyarakat Perhutani Audy Arthur Pattiruhu ketika itu.

Perhutani lantas banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Tapi, kalah lagi. PT menguatkan putusan PN Jakarta Pusat melalui putusan 192/Pdt/2007. Perhutani belum menyerah. Mereka lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan menuntut SWM mengembalikan dana penyertaan modal pendirian perusahaan patungan Rp 8,2 miliar. Lagi-lagi Perhutani keok. MA memutuskan menolak kasasi Perhutani pada 17 September 2008 melalui putusan bernomor 391/K/Pdt/2008.

''Berita'' kekalahan Perhutani itu lantas dikirim ke PN Jakarta Pusat pada 22 Desember 2008. Perhutani tetap diharuskan menyetor duit Rp 38 miliar kepada SWM. ''Perhutani kalah tiga kosong,'' kata salah seorang staf panitera PN Jakarta Pusat bagian kasasi kepada Jawa Pos.

Saat dikonfirmasi koran ini, Kabiro Hukum dan Kepatuhan Perhutani Tardi mengatakan, putusan yang ada selama ini sangat tidak adil dan tidak objektif. "Kalau betul-betul dilaksanakan akan menyebabkan kerugian negara," kata Tardi ditemui di ruang kerjanya.

Dengan pertimbangan itu, pihaknya telah menempuh upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) ke MA. PK itu sudah diajukan pada Mei 2009 dengan nomor register PK No 355Pk/PDT/09 tanggal 28 Mei 2009. Menurut Tardi, tudingan bahwa Perhutani wanprestasi tidak tepat. "Justru yang wanprestasi itu SWM," ucapnya.

Tardi berargumen, melaksanakan perusahaan patungan itu harus ada izin dari Menteri BUMN. Selain itu, sudah ada dana senilai Rp 8,2 miliar yang diserahkan kepada PT SWM sebagai penyertaan modal pendahuluan. "Itu ada akta notarisnya," ungkapnya. Jika perusahaan patungan tersebut tidak terbentuk, dana tersebut harus dikembalikan. "Nah ini, uang tidak dikembalikan, tapi malah menggugat," sambungnya.

Keputusan penghentian perjanjian dengan PT SWM itu, lanjut dia, juga didasari pada Dewan Pengawas Perhutani yang meminta kerja sama tersebut ditangguhkan. "Mestinya kalau ditangguhkan, itu selesai," kata Tardi.

Pria asal Ngawi itu menguraikan, putusan pengadilan dinilai tidak adil karena Perhutani harus menyerahkan 25 ribu meter kubik kayu gelondong dan 11 ribu meter kubik kayu persegi dengan harga jual dasar 2004. Itu sesuai dengan tahun perjanjian dilaksanakan. Nah, jika itu dilakukan saat ini, kerugian akan sangat besar. Sebab, kenaikan harganya bisa mencapai 60 persen.

Pengalaman menangani kasus Perhutani selama ini, tidak pelik seperti yang dihadapi Tardi dengan Anggodo saat ini. Dia mengakui bahwa Anggodo memiliki "kemampuan lebih" sehingga bisa menang dalam gugatan itu. "Kemampuan nonteknisnya luar biasa," katanya.

Sejak 1990 hingga 2009, tercatat sudah 81 kasus Perhutani yang ditanganinya. Kasus Perhutani yang digugat perusahaan milik SWM ada di list nomor 72. Kasus itu pula yang dicatat dengan kekalahan. "Baru sekarang saya menghadapi kasus seperti ini karena memang Anggodonya kuat," kata Tardi.

jawapos.com

Membedah Kasus Penyelamatan Bank Century

2009-11-24T16:35:00.001+07:00

Banyak Simpan Produk Busuk

Sabtu pekan lalu (21/11), genap setahun PT Bank Century Tbk (kini Bank Mutiara) diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam setahun ini pula polemik seputar kucuran duit ke Century terus mengemuka.

---

Pada 21 November 2008, pemerintah resmi mengambil alih Bank Century. Waktu itu, pemerintah menunjuk tiga orang dari Bank Mandiri untuk mengelola Bank Century.

Belakangan, bergabung pula mantan bankir dari Bank OCBC NISP. Mereka harus bekerja keras membereskan problem kronis di bank hasil merger Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac itu.

Dirut Bank Mutiara Maryono mengakui, manajemen baru benar-benar mewarisi bank busuk. Bila boleh memilih, bankir dari Bank Mandiri itu lebih senang membikin bank baru daripada mengelola Bank Century. ''Itu saking beratnya problem di Bank Century,'' tuturnya kepada Jawa Pos di Jakarta, Jumat (20/11).

Direktur Bank Mutiara Ahmad Fajar menjelaskan, kebobrokan Bank Century disebabkan empat faktor utama. Pertama, banyaknya surat berharga busuk yang dimiliki pemegang saham lama. Yakni, Ravat Ali Rijvi (warga keturunan Pakistan berkebangsaan Inggris) dan Hesham al Warraq (warga Arab Saudi). Mereka adalah pemilik First Gulf Asia Holding yang menjadi pemegang saham pengendali dan menguasai 9,55 persen saham Bank Century.

Untuk menutupi surat berharga busuk tersebut, lanjut bankir Bank Mandiri itu, pemilik lama menjaminkan uang tunai USD 220 juta di Bank Dresdner, Swiss, sehingga seakan-akan lancar. ''Padahal, semua surat berharga yang dibuat orang asing itu busuk,'' ujarnya.

Kedua, kualitas kredit sangat jelek. Kredit tersebut, lanjut Fajar, diberikan oleh manajemen lama kepada pihak-pihak yang masih memiliki kaitan dengan para pemilik. Nah, kredit tersebut diberikan dengan agunan saham Bank Century dan surat berharga yang busuk.

''Aneh kan, orang mau kredit mestinya memberikan agunan. Nah, agunannya itu ya saham dan surat berharganya sendiri,'' katanya.

Karena diberikan sembarangan, banyak kredit yang akhirnya macet. Namun, pemilik sudah menggarong dana ratusan miliar rupiah dari kredit fiktif tersebut. ''Duit itu ternyata digunakan untuk membayar investor Antaboga (reksadana Antaboga Sekuritas) yang jatuh tempo. Jadi, duitnya itu muter-muter saja,'' jelasnya.

Ketiga, kredit ekspor atau L/C fiktif. Menurut Fajar, dalam modus tersebut, pemilik lama menerbitkan L/C fiktif dengan jaminan, lagi-lagi surat berharga milik Bank Century.

''Setelah cair, duit itu digunakan lagi untuk membayar nasabah Antaboga yang jatuh tempo. Jadi, ini tambal sulam saja. Misalnya, ada dana yang disetor nasabah Antaboga. Itu sebagian digunakan untuk ekspansi usaha pemilik lama dan sebagian dibawa ke luar negeri. Begitu ada nasabah yang jatuh tempo, duitnya diambilkan dari rekayasa keuangan di Bank Century itu juga,'' paparnya.

Keempat, fraud (penipuan) maupun biaya-biaya fiktif. Biasanya, kata Fajar, dana fiktif tersebut diatasnamakan biaya marketing ataupun renovasi yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

''Penipuan ini awalnya kecil-kecil, tapi akhirnya terakumulasi menjadi besar. Saat bank akan kolaps dan harus membuat laporan keuangan, untuk menutup bolong-bolong itu, pemilik lama menggunakan dana milik seorang nasabah (Boedi Sampoerna, Red), sehingga muncullah kasus penggelapan USD 18 juta dolar itu,'' bebernya.

Dari modus-modus tersebut, kata Fajar, yang menjadi korban kejahatan para pemilik lama adalah institusi Bank Century dan nasabah Antaboga. Sebab, begitu masuk, dana nasabah Antaboga itu langsung dibawa ke luar.

''Jadi, kalau (nasabah Antaboga) melakukan klaim ke kami (manajemen baru, Red), ya kurang tepat. Sebab, kami sebenarnya di pihak yang sama, sama-sama sebagai korban. Jadi, kalau mau nuntut, ya bareng-bareng saja. Manajemen sekarang bersama nasabah Antaboga gabung untuk ngejar si pemilik lama,'' tegasnya.

Karena itu, tambah Maryono, pihaknya tetap tidak bisa membayar klaim ribuan nasabah Antaboga. Sebab, dana tersebut memang tidak ada di Bank Mutiara saat ini. Selain itu, sebagai produk investasi, nasabah Antaboga bukanlah nasabah Bank Century, tapi investor Antaboga.

''Kalau saya membayar nasabah Antaboga dengan duit Bank Mutiara, saya bisa ditangkap (dipidanakan, Red). Sebab, itu duitnya LPS selaku pemegang saham,'' ujarnya serius.

Soal klaim nasabah Antaboga yang mengaku dananya di Century dipindahkan secara sepihak oleh manajemen lama ke rekening Antaboga, Maryono meminta agar melihat kasus per kasus. ''Itu mungkin hanya ada beberapa. Kalau kasus yang seperti itu, silakan diselesaikan melalui pengadilan,'' katanya

Dirut Bank Mutiara: Tidak Benar Dana Mengalir ke Parpol untuk Biaya Kampanye

2009-11-24T16:34:00.000+07:00

Hingga saat ini publik masih bertanya-tanya tentang aliran duit bailout Bank Century (kini Bank Mutiara). Berikut wawancara Jawa Pos dengan Dirut Bank Mutiara Maryono di kantor pusat Bank Mutiara, Gedung Sentral Senayan II lantai 22, Jumat malam (20/11).

Kabarnya, setelah bailout, dana triliunan rupiah ditarik nasabah besar. Lalu, sebagian mengalir ke partai politik untuk membiayai kampanye Pemilu 2009. Benarkah?

Itu sama sekali tidak benar.

Lantas ke mana saja dana itu?

Dari total dana yang masuk, Rp 5,3 triliun berbentuk setoran uang dan Rp 1,4 triliun lainnya dalam bentuk surat utang negara (SUN) dan surat perbendaharaan negara (SPN). Pencairannya pun bertahap, hingga 24 kali. Sekitar Rp 4,3 triliun kami gunakan untuk membayar dana pihak ketiga (DPK), dan Rp 2,3 triliun lainnya ditempatkan dalam instrumen SUN senilai Rp 900 miliar, dan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) serta Fasbi (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia) Rp 1,4 triliun.

Apakah Rp 4,3 triliun itu mayoritas ditarik nasabah kakap?

Bukan. Mayoritas dana tersebut justru dicairkan nasabah kecil yang simpanannya di bawah Rp 2 miliar. Kalau nasabah besar, sebagian justru bertahan (tidak mencairkan dana). Nasabah besar (memiliki simpanan di atas Rp 2 miliar) di Century berjumlah 89 dengan total simpanan Rp 3,3 triliun. Dari total tersebut, dana yang ditarik hanya Rp 890 miliar yang sebagian besar dilakukan nasabah BUMN dan dana pensiun. Sisanya dari kalangan swasta. (Kabar saat itu, nasabah BUMN yang menarik dana besar-besaran adalah PT Jamsostek dan PT Timah, Red).

Kapan penarikan dana besar-besaran dimulai?

Pada hari pertama Century diambil alih, kewajiban pada pihak ketiga dalam bentuk tabungan, deposito, dan kliring mencapai Rp 1,14 triliun. Artinya, pada hari pertama itu (diambil alih LPS 21 November 2008, Red) nasabah yang antre mencairkan dananya mencapai Rp 1,14 triliun. Kami bisa memahami karena memang saat itu kepercayaan nasabah pada Century sudah hancur.

Mengapa perhitungan bailout berubah-ubah?

Perhitungan saat penyuntikan dana pertama hingga ketiga untuk mencukupi rasio modal (CAR) Century, BI memang masih menggunakan laporan dari manajemen lama yang belum diaudit. Baru pada penyuntikan dana terakhir, BI mendapatkan laporan keuangan audited yang sudah final. Itu sebabnya, mengapa angkanya berubah-ubah.

Sebagai perusahaan publik, apa tidak ada laporan keuangan yang resmi?

Ketika kami masuk, yang ada adalah laporan keuangan manajemen lama yang banyak menutupi berbagai kecurangan. Laporan keuangan yang mereka buat tidak sesuai kondisi sebenarnya. Ternyata, laporan keuangan rekayasa itu dibuat manajemen lama untuk menutupi bolong-bolong Antaboga (reksadana Antaboga Sekuritas).

Apakah Century memang berdampak sistemik dan rawan bila dilikuidasi?

Begini. Saya akan beberkan kalkulasi untung rugi jika Century diselamatkan atau dilikuidasi. Ini kalkulasi dari kacamata bisnis, silakan dinilai sendiri. Saat Century kolaps, jumlah simpanan milik nasabah kecil (di bawah Rp 2 miliar) mencapai Rp 5,2 triliun. Artinya, jika bank dilikuidasi, jumlah itulah yang harus dibayar LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Jika itu dibayarkan, duit LPS akan hilang.

Kalau diselamatkan?

LPS memang harus menyuntikkan dana hingga Rp 6,7 triliun. Namun, duit LPS tersebut tidak serta merta hilang karena dihitung sebagai penyertaan modal. Selan itu, Rp 2,3 triliun di antaranya masih utuh dalam bentuk SUN dan SBI serta Fasbi. Karena itu, biaya yang sebenarnya digunakan adalah Rp 4,3 triliun. Perlu dicatat, ini bukan bailout, tapi penyertaan modal sementara. Duitnya pun bukan dari pemerintah, tapi hasil pembayaran premi perbankan nasional.

jawapos.com

Bailout Century Sarat dengan Pelanggaran

2009-11-24T16:32:00.001+07:00

Opsi untuk Chandra SKPP dan Bibit SP3

2009-11-24T16:30:00.000+07:00

Sikap Presiden SBY atas rekomendasi Tim Delapan dalam kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah direspons cepat oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy menegaskan, pihaknya memiliki dua opsi untuk menghentikan kasus itu; deponering atau SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan).

"Kami akan menindaklanjuti (sikap presiden) sesuai koridor hukum," tegas Marwan ketika dihubungi koran ini tadi malam. Dia memberikan sinyal bahwa opsi SKPP yang akan dipilih kejaksaan. "Mungkin diambil opsi kedua," sambungnya.

Namun, Marwan mengatakan, opsi itu hanya diberikan kepada Chandra. Sementara terkait perkara Bibit, kejaksaan menyerahkan kepada penyidik. Sebab, saat ini berkas perkara Bibit masih di tangan kepolisian.

Jika dihentikan di kepolisian, diterbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Mantan Kajati Jatim itu menjelaskan, untuk mengeluarkan SKPP, kejaksaan tetap memperhatikan hasil penyidikan kepolisian. Sebab, penyidik telah memenuhi petunjuk yang diberikan jaksa. Syarat formil dan materiil sudah terpenuhi. "Kami tidak bisa mematikan penyidik Polri, tetap akan kami keluarkan P-21 (berkas lengkap)," urai Marwan.

Selanjutnya, menjadi kewenangan kejaksaan untuk menentukan berkas Chandra. "Nanti kami yang menentukan bahwa berkas belum layak diajukan ke pengadilan walaupun sudah P-21," katanya. Alasannya, lanjut Marwan, perbuatan pidana sesuai pasal yang disangkakan. "Tapi, pertanggungjawaban pidananya nggak ada."

Sementara itu, akankah berkas perkara Bibit diteruskan ke kejaksaan oleh Mabes Polri? Sikap korps Bhayangkara ternyata masih mengambang. "Masih dikaji oleh tim yang ditugasi Kapolri merumuskannya," ujar Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishak tadi malam.

Sulistyo menjamin Polri patuh kepada presiden. "Apa pun perintah presiden, Polri harus menjawab siap, laksanakan," katanya. Sulistyo menjelaskan, jika kepolisian tidak memiliki bukti yang cukup atas dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh Bibit-Chandra, tentu penyidik akan mengeluarkan surat perintah pemberhentian perkara (SP3).

"Kalau memang kepolisian tidak bisa menemukan alat bukti, kan tentu di-SP3. Yang jelas, presiden menyerahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini," kata jenderal bintang satu itu. Menurut sumber Jawa Pos, level penyidik berkeinginan agar berkas Bibit tetap masuk ke Kejagung.

"Kalau presiden meminta hentikan karena kurang bukti, itu berarti begitu nanti ada bukti, baru Polri harus melanjutkan," kata seorang perwira tinggi Mabes Polri yang menolak dikutip. Jika memang ada kesalahan, penyidik akan mempertanggungjawabkannya setelah proses pengadilan.

Sumber lain Jawa Pos menyebut Kabareskrim Susno Duadji segera diganti. "Maksimal empat hari lagi," ujar sumber itu. Menurut dia, pengganti Susno diajukan kepada presiden melalui Menko Polhukam. "Saya tidak tahu siapa calonnya. Tapi, pasti Susno dicopot," ujarnya.

Menjelang pengumuman sikap atas rekomendasi Tim Delapan, SBY mengundang Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar satu jam di Wisma Negara mulai pukul 14.00 WIB. Chandra dan Bibit didampingi tiga pimpinan KPK, yaitu Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Plt Wakil Ketua KPK Mas Ahmad Santosa, dan Wakil Ketua Haryono Umar. Wartawan yang berusaha memantau pertemuan itu tidak diperkenankan mendekati Wisma Negara dan diusir oleh petugas keamanan Istana.

Namun, sumber Jawa Pos mengungkapkan, salah satu pokok bahasan itu adalah apabila presiden menghentikan kasus, Chandra dan Bibit harus bersedia mundur dari kursi pimpinan lembaga antikorupsi itu. Sebab, apabila kasus dihentikan, otomatis mereka bisa aktif lagi menjadi pimpinan KPK. "Itu salah satu pokok bahasannya," ungkapnya.

Namun, Bibit dan Chandra, tampaknya, kukuh dengan sikapnya. Sebab, mereka merasa tak bersalah dalam kasus itu. "Alot sekali pembicaraannya, meskipun tidak sampai debat panjang," ucap sumber tadi. Akhirnya, sekitar pukul 14.00 iring-iringan mobil pimpinan KPK bertolak menuju istana. Mereka mengaku diundang Presiden SBY.

"Tapi, dalam pembicaraan dengan SBY tidak ada permintaan itu," jelasnya. Presiden mengungkapkan sikap penyelesaian kasus Chandra-Bibit yang amat menyita perhatian itu.

Sebelum Chandra-Bibit dipanggil SBY, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sempat dua kali mendatangi gedung KPK. Mereka mengadakan rapat bersama dengan pimpinan KPK, termasuk Bibit dan Chandra. Tidak jelas agenda yang dibahas dalam pertemuan itu.

Untuk apa menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu ke kantor KPK? "Saya ke KPK cuma silaturahmi," kelitnya saat dikonfirmasi.

Patrialis mengatakan, dalam pertemuan antara presiden dan pimpinan KPK, hanya disampaikan tentang bagaimana mewujudkan harmoni antarlembaga penegak hukum.

Patrialis juga membantah adanya kesepakatan agar Chandra dan Bibit mengundurkan diri jika terbebas dari kasus hukum yang membelitnya. "Tidak betul, tidak ada sama sekali presiden meminta keduanya mundur," katanya.

jawapos.com

SBY Tak Tegas Sikapi Kasus Bibit-Chandra dan Bank Century

2009-11-24T16:27:00.002+07:00

Seperti biasanya, setiap kali tampil di depan publik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu runtut dalam memberikan penjelasan. Tapi, penjelasannya yang runtut terkait sikapnya dalam menanggapi kasus pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah tadi malam, tak cukup memuaskan publik. Begitu pula soal skandal bank Century. Sikap SBY menurut sejumlah pihak yang terkait langsung dengan kasus itu, dianggap masih mengambang.

Dalam penjelasannya tadi malam, SBY meminta kasus dua pimpinan KPK nonaktif Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto tidak dilanjutkan ke pengadilan. Menurut presiden, penghentian kasus itu mesti dilakukan karena masyarakat sudah tidak percaya kepada Polri dan Kejaksaan Agung.

"Karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan. Namun, perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta.

SBY tadi malam sekitar pukul 20.00 berpidato tiga puluh menit dengan bantuan teleprompter. Saat pidato dibacakan, hadir pula Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Menpora Andi Mallarangeng.

SBY mengatakan, pada mulanya, dia berpendirian bahwa kasus Chandra dan Bibit sebaiknya dilanjutkan ke pengadilan. Syaratnya, proses penyidikan dan penuntutan mendapat kepercayaan publik. "Semula saya memiliki pendirian seperti ini, dengan catatan proses penyidikan dan penuntutan mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Tentu saja proses penyidikan dan penuntutan itu fair, objektif, dan disertai bukti-bukti yang kuat," beber SBY.

Presiden menambahkan, dalam perkembangannya, justru muncul ketidakpercayaan yang besar kepada Polri dan Kejaksaan Agung. Sehingga, menurut presiden, masalah ini telah masuk ranah sosial, dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. "Karena itu, faktor yang saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, asas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dan keadilan," kata SBY.

Sayang, mengenai cara yang ditempuh untuk menghentikan perkara, SBY tidak tegas memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menerbitkan surat penghentian proses penyidikan (SP3), surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP), atau mendeponir perkara. Presiden mengatakan, dirinya tidak boleh memasuki wilayah itu.

"Karena penghentian penyidikan berada di wilayah lembaga penyidik, Polri, atau penghentian tuntutan merupakan kewenangan lembaga penuntut, kejaksaan, serta pengesampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung," kata SBY. Presiden hanya menginstruksi Kapolri dan Jaksa Agung untuk menertibkan, membenahi, dan memperbaiki institusi masing-masing. Presiden juga berharap KPK melakukan hal yang sama.

Ini lah yang menurut hakim konstitusi Akil Mochtar, menunjukkan bahwa sikap SBY masih mengambang. ''Sebenarnya tidak ada problem konstitusional kalau presiden meminta Polri menerbitkan SP3 kasus Bibit Samad Riyanto dan Kejaksaan Agung menerbitkan SKPP kasus Chandra Hamzah," katanya. ''Sayang presiden justru menggunakan kata-kata bersayap, tidak konkret, yang tidak menjawab ekspektasi masyarakat," tambahnya.

Akil mengatakan, harapan publik sangat besar kepada presiden untuk menyelesaikan kasus ini secara cepat dan tepat sehingga tidak berlarut-larut. ''Kalau presiden ingin terus di tengah dan menyenangkan semua orang, repot kita semua," katanya.

Dalam penjelasannya, SBY juga menambahkan, setelah penyelesaian kasus Chandra dan Bibit, reformasi di bidang hukum harus dituntaskan. "Dalam kaitan ini, saya menyambut baik rekomendasi Tim Delapan dan juga suara-suara dari masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum, utamanya pemberantasan korupsi yang dipetieskan di KPK ..., atau juga di Polri dan Kejaksaan Agung," kata SBY. Presiden menyebut KPK di urutan pertama. Dalam kalimat-kalimat sebelumnya, SBY menyebut KPK di urutan terakhir setelah Polri dan Kejaksaan.

SBY mengatakan, jika tak cukup bukti, suatu kasus harus dihentikan. Sebaliknya, jika cukup bukti, kasus itu mesti dilanjutkan. "Hal ini untuk menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, kalau pemetiesan ini berkaitan dengan praktik-praktik mafia hukum tadi," kata presiden.

Dari lima rekomendasi Tim Delapan, hanya rekomendasi untuk menghentikan kasus Chandra dan Bibit yang diindahkan presiden. Itu pun, presiden tidak tegas langsung memilih opsi penghentian kasus, dengan alasan dia tidak berwenang. Rekomendasi kedua berupa sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab tidak disinggung. Presiden hanya meminta Kapolri dan Jaksa Agung membenahi institusinya.

Untuk rekomendasi ketiga berupa pemberantasan makelar kasus, SBY menyinggung program pemberantasan mafia hukum yang telah dilakukan. Rekomendasi untuk memeriksa Anggodo Widjojo dan Ari Muladi juga tidak disinggung presiden. Begitu pula rekomendasi keempat agar dituntaskannya kasus terkait, tidak disinggung presiden. Rekomendasi kelima berupa pembentukan Komisi Negara untuk membenahi lembaga penegak hukum, belum digubris presiden.

Di bagian awal pidatonya, SBY kemarin secara khusus menyinggung kasus Bank Century. Setelah menerima hasil pemeriksaan investigasi BPK, SBY meminta Menteri Keuangan dan Bank Indonesia memberikan penjelasan dan klarifikasi. "Saya sungguh ingin keterbukaan dan akuntabilitas dapat kita tegakkan bersama. Saya juga ingin semua desas-desus, kebohongan, dan fitnah dapat disingkirkan dengan cara menghadirkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya," kata SBY.

Presiden menyambut baik usul sejumlah anggota DPR RI untuk menggunakan hak angket terhadap Bank Century. SBY juga meminta percepatan proses hukum bagi para pengelola Bank Century. Dengan demikian, dana penyertaan modal Rp 6,7 triliun bisa segera dikembalikan kepada negara. "Saya telah menginstruksi Jaksa Agung dan Kapolri untuk melaksanakan tugas penting ini," ujarnya.

Presiden mengatakan, tindakan terhadap Bank Century dilakukan saat situasi perekonomian global dan nasional diterpa krisis. SBY mengatakan, yang dilakukan pemerintah dan BI pada November 2008 lalu mesti dikaitkan dengan situasi dan konteks krisis.

Respons Tim Delapan

Salah seorang anggota Tim Delapan, Komaruddin Hidayat, berterus terang mengatakan bingung dalam mencerna penjelasan SBY. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu lantas mengibaratkan permainan sepak bola. Para suporter adalah publik yang menyaksikan kasus itu.

Tim Delapan, kata Komaruddin, sudah menaruh bola di kaki SBY. Bola berada dalam jarak 12 meter dari gawang dan tinggal ditendang. Tapi, SBY tidak melakukannya. ''SBY bukan menendang, malah menggocek ke sana kemari dulu,'' kata Komaruddin dalam acara talkshow MetroTV tadi malam.

Menurut Komaruddin, sikap kurang tegas itu berbahaya. Sebab, bisa jadi Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri salah tafsir. Akibatnya, dua pimpinan lembaga penegak hukum itu salah mengambil keputusan. ''Tapi, saya nggak tahu. Mungkin saja ini karena ketidaktahuan saya dalam bahasa hukum,'' katanya.

Pendapat sedikit berbeda diungkapkan anggota Tim Delapan lainnya, Hikmahanto Juwana. Menurut dia, sikap kurang tegas itu justru menunjukkan bahwa SBY tak ingin terlalu jauh terlibat dalam rivalitas para penegak hukum. Dia ingin menjaga dirinya berada di antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung secara setara.

Secara terpisah, tim kuasa hukum Bibit dan Chandra masih menganggap apa yang disampaikan Presiden SBY tidak tegas. "Apa yang disampaikan presiden, kita belum dapat poin yang jelas," kata Taufik Basari, salah satu kuasa hukum Bibit dan Chandra.

Meski demikian, memang ada petunjuk akan dihentikannya kasus yang kini membelit dua kliennya itu. Kata kuncinya adalah keinginan menyelesaikan perkara di pengadilan.

jawapos.com

Tidak Ada Aliran Dana, Audit BPK Tidak Memuaskan

2009-11-24T13:43:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang pengusul hak angket Bank Century DPR, Marurarar Sirait, mengungkapkan kekecewaan terkait hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang diserahkan ke DPR, Senin (23/11).

Politisi PDI-P yang kerap disapa Ara ini menyatakan, hasil audit itu tidak sempurna karena tidak disertakan data dari PPATK atas aliran dana ke Bank Century secara keseluruhan. Hasil audit investigasi diserahkan langsung Ketua BPK Hadi Purnomo kepada pimpinan DPR.

"Saya juga menyesalkan kepada Presiden SBY, kenapa baru sehari sebelum hasil audit itu akan diserahkan, ia baru mengatakan membuka aliran dana ke Bank Century. Padahal, sejak lama kita sudah mengatakan perlunya Presiden menerbitkan perppu agar PPATK bisa menyerahkan (catatan) aliran dana itu ke BPK," kata Ara.

"Perppu sebenarnya diperlukan untuk PPATK. Presiden bisa mengeluarkan perppu untuk KPK dan KPU, lalu kenapa untuk PPATK, dalam mengungkap aliran dana Bank Century ini, tidak bisa. Dalam UU, PPATK tidak bisa memberikan kepada BPK, tapi hanya kepada kepolisian dan kejaksaan," katanya lagi.

Ia kemudian mengungkapkan, dari informasi hasil investigasi BPK yang diserahkan ke DPR, BPK belum melakukan audit aliran dana ke Bank Century itu. "Katanya mau transparan, katanya mau bersih. Harusnya sejak lama Presiden mengeluarkan perppu. Siapa pun yang melanggar hukum, ia harus ditindak tegas," tandasnya.

Salah seorang pengusul lainnya, Andi Rahmat (PKS), kemudian meminta kepada BPK untuk mau menyebarluaskan hasil investigasinya kepada publik. Menurutnya, hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan bukan malah dilanggar. "Kami tidak ingin hasil BPK ini tidak segera diberitahu kepada publik. Kalau tidak dipublikasikan, kami curiga," tandas Andi Rahmat.

Audit BPK Ungkap "Dosa-dosa" BI, Menkeu, dan KSSK (1)

2009-11-24T13:41:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada DPR RI, Senin (23/11), mencengangkan. Secara gamblang, audit memaparkan "dosa-dosa" Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Kuangan atau KSSK dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penyelamatannya. Audit disampaikan kepada publik oleh Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung DPR RI.

Dosa pertama dimulai dengan lemahnya pengawasan BI dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC menjadi Bank Century. BI dinilai tidak tegas dalam menerapkan aturan.

Selain itu, BI juga tidak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Century dalam kurun waktu 2005-2008. BI diduga juga melakukan perubahan persyaratan Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam Peraturan BI (PBI) agar Century dapat memperoleh fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). BI memberi FPJP, padahal CAR Century pada saat itu telah negatif 3,53 persen dan nilai jaminan FPJP yang diperjanjikan hanya sebesar 83 persen.

"BI juga dinilai tidak memberikan informasi sesungguhnya lengkap dan mutakhir saat menyampaikan Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik kepada KSSK," ungkap Hadi.

Informasi yang tidak diberi seutuhnya itu menyangkut pengakuan kerugian (PPAP) atas surat-surat berharga (SSB) valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menurunkan CAR dan meningkatkan biaya penanganan dari yang semula diperkirakan Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

BI dan KSSK juga tidak memiliki kirteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century. Penetapan dinilai hanya berdasarkan judgement. Lebih mengagetkan lagi, Hadi mengatakan bahwa kelembagaan Komite Koordinasi yang beranggotakan Menkeu, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum pernah dibentuk berdasarkan UU sehingga status hukumnya dipertanyakan.

Soetanto, Mendidik dan Menggali Kepintaran

2009-11-22T06:26:00.001+07:00

Di balik pencapaian gelar profesor dan empat doktor sekaligus dari empat universitas berbeda di Jepang, Ken Kawan Soetanto punya pengalaman penuh liku.

”Apa bisa orang Indonesia mengajar orang Jepang?” begitu ungkapan yang merendahkan dia sewaktu mengajukan diri menjadi dosen di salah satu universitas di Jepang setelah meraih gelar doktor keduanya pada 1988. Dengan dana beasiswa Pemerintah Jepang dan semangat belajar tinggi, Soetanto, panggilannya, menjadi guru besar di beberapa universitas di Jepang.

Di Amerika Serikat, tahun 1988-1993, ia menjadi associate professor di Universitas Drexel dan Universitas Thomas Jefferson, Philadelphia. Sejak 2005 ia menjadi guru besar Venice International University, Italia.

Keahlian Soetanto bisa ditelusuri dari minat studinya. Keempat gelar doktor dia peroleh di bidang aplikasi rekayasa elektronika dari Tokyo Institute of Technology (1985), ilmu kedokteran dari Universitas Tohoku (1988), ilmu farmasi dari Science University of Tokyo (2000), dan ilmu pendidikan dari Universitas Waseda (2003).

”Sejak 2003 saya memegang rekor gelar empat doktor sekaligus di Jepang,” katanya.

Dari pengembangan interdisipliner ilmu elektronika, kedokteran, dan farmasi, dia menghasilkan 29 paten di Jepang dan 2 paten di AS. Pencapaian riset dengan paten paling mutakhir diakui di Jepang, yakni The Nano-Micro Bubble Contrast Agent. Pemerintah Jepang melalui NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization) memberinya penghormatan sebagai penelitian puncak di Jepang dalam rentang 20 tahun, 1987-2007.

”Itu riset smart medicine atau obat cerdas yang mampu menelusuri sistem jaringan pembuluh darah untuk mencari sel-sel kanker dan melumpuhkannya,” kata Soetanto.

Mendidik itu menggali

”Negara tanpa riset akan lemah. Riset harus dikembangkan melalui pendidikan yang baik,” kata Soetanto.

Pemikiran mengenai pendidikan yang baik, menurut Soetanto, kembali pada pengertian to educe, yaitu untuk menggali. Pendidikan itu menggali kemampuan atau kepintaran diri setiap orang. Pendidikan tidak mendiskriminasikan kondisi fisik seseorang dan tidak membatasi kemampuan ekonominya. Pendidikan untuk menggali kepintaran setiap orang, termasuk orang yang kehilangan semangat belajar atau yang dianggap bodoh. Pendidikan tidak hanya untuk orang kaya.

Berdasarkan pengalaman Soetanto mengajar di Jepang, justru orang miskin memiliki kemauan belajar yang lebih tinggi. ”Berapa doktor dari Indonesia yang belajar ke luar negeri dengan membayar mahal, lalu pulang dan akhirnya tidak mengerjakan apa-apa?” sergahnya.

Soetanto dalam menjalankan proses pendidikan di Jepang tidak hanya berteori. Namun, ia berusaha benar-benar menggali kepintaran setiap peserta didik.

Metode Soetanto mengajar di Jepang sempat dikenal sebagai ”metode Soetanto” atau ”efek Soetanto”. Suatu pengajaran yang menyentuh hati setiap peserta didik dan mengumandangkan motivasi serta pemahaman tujuan yang ingin diraih.

”Manusia yang sebelumnya bodoh atau tak memiliki semangat belajar sama sekali harus didaur ulang supaya memiliki motivasi belajar dan bermanfaat bagi sesamanya,” ujarnya.

Pengalaman Soetanto pertama kali mengajar di Jepang adalah di Toin University of Yokohama pada 1993. Di universitas itu, sekitar 80 persen mahasiswa tidak memiliki motivasi belajar yang baik. ”Toin University of Yokohama itu universitas ’kelas bebek’, bukan universitas unggulan, sehingga motivasi belajar para mahasiswanya rendah,” katanya.

Soetanto berhasil mengubah keadaan. Mekanisme pengajarannya untuk pencapaian kesadaran penuh mengenai apa yang sedang dijalani siswa, dan mereka pun mengerti tujuan yang ingin diraih.

Energi tersembunyi

Berbagai penghargaan diterima Soetanto, antara lain Outstanding Achievement Awards in Medicine and Academia dari Pan Asian Association of Greater Philadelphia, AS, tahun 1990. Ia juga meraih predikat profesor riset terbaik dan profesor mengajar terbaik selama tujuh tahun berturut-turut (1994-2000) di Toin University of Yokohama.

Soetanto termasuk kategori satu di antara tiga pemohon paten paling terkemuka di Jepang. Sejak 2003 dia menjadi guru besar di Universitas Waseda dan menjabat Kepala Divisi Urusan Internasional. Dia juga menjadi orang pertama dari luar Jepang dalam 125 tahun terakhir ini yang diajukan menduduki jabatan setingkat kepala divisi di Universitas Waseda. Sampai kini lebih dari 1.100 karya ilmiah Soetanto telah dipublikasikan.

Dalam menjalani sejumlah aktivitas tersebut, kata Soetanto, ia merasa ada hidden power (energi tersembunyi). Energi tersembunyi itu terlahir dari perasaan terhina sebagai orang Indonesia yang masih diremehkan di Jepang.

Di Indonesia, Soetanto juga pernah merasakan terbuang. Tahun 1965, ketika terjadi pergolakan politik menentang komunisme, hak mendapat pendidikan Soetanto terampas. Sekolahnya, Chung-Chung High School di Surabaya, ditutup untuk selamanya. Soetanto hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas I SMA.

Selama tak lagi bersekolah, dia bekerja mereparasi elektronik di toko abangnya di Surabaya. Setelah uang terkumpul, berangkatlah dia ke Jepang tahun 1974 untuk belajar lebih jauh mengenai elektronika. Pada 1977 Soetanto mengikuti ujian negara di Jepang dan berhasil menjadi mahasiswa Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Tokyo.

kompas.com

Polisi, Politik, dan Publik

2009-11-21T06:19:00.000+07:00

Kasus Bibit-Chandra telah menjadi medan politik. Politisasi kasus ini salah satunya menghasilkan dibentuknya Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit-Chandra (Tim Delapan) oleh Presiden. Awalnya Presiden menilai penahanan terhadap Bibit-Chandra sebagai proses hukum biasa. Bahkan Presiden sempat mempertanyakan istilah kriminalisasi KPK yang dinilai tidak relevan.

Pertarungan politik kasus ini kini tampak pada sikap senada Kepala Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi III DPR. Ketiganya berkeras menganggap bahwa proses hukum terhadap Bibit-Chandra perlu dilanjutkan. Berseberangan dengan sikap masyarakat sipil yang melihat kasus ini sebagai rekayasa. Suara mereka terwakili oleh Tim Delapan, yang dalam kesimpulan sementaranya menyatakan fakta dan proses hukum yang dilakukan Polri terhadap Bibit-Chandra tidak cukup untuk menyatakan adanya pemerasan dan penyuapan. Tidak goyahnya pendirian Jaksa Agung maupun Kapolri setelah diperdengarkannya rekaman di Mahkamah Konstitusi dan kesimpulan sementara Tim Delapan, tentu mengundang pertanyaan publik di mana posisi Presiden sebenarnya. Bisa saja masyarakat menilai sikap yang diambil oleh dua institusi tersebut merupakan cermin dari kebijakan Presiden.

Rendahnya sensitivitas Kepala Polri dan Jaksa Agung, yang tidak menindak aparaturnya yang terkait rekaman telepon Anggodo tersebut, tentu di luar nalar publik. Sekalipun mereka berdalih tidak cukup bukti, persepsi publik tentang korupsi di kedua lembaga tersebut berangkat dari suatu yang empiris berhubungan dengan aparat selama ini. Hal ini juga tecermin dari survei yang menempatkan lembaga DPR, polisi, dan lembaga peradilan (pengadilan dan jaksa) sebagai lembaga terkorup.

Sebenarnya, rumusan etik bagi penonaktifan aparatur negara yang diduga melakukan korupsi dan tindak tercela telah ada dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Di situ dikatakan pegawai negeri yang tersangkut masalah korupsi bisa dikenai tindakan administratif sebelum diadili. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menyebutkan bahwa pejabat publik yang mendapat sorotan negatif masyarakat harus mengundurkan diri atau diberhentikan atasannya.

Sikap Komisi III DPR mudah dibaca masyarakat sebagai kepentingan politik partai berkuasa serta koalisi di dalamnya, termasuk mempresentasikan kepentingan anggota DPR yang selama ini kerap disorot karena dugaan tindak korupsinya. Tentu hal ini menggiring opini publik bahwa anggota DPR diuntungkan dengan pelemahan KPK. Dalam beberapa kesempatan, Presiden secara langsung juga menyatakan kegusarannya terhadap sepak terjang KPK. Hal itu tampak pada pernyataannya bahwa KPK telah menjadi kekuatan superbody tanpa pengawasan. Presiden sempat mengimbau agar pencegahan lebih dikedepankan dibanding penjebakan. Termasuk permintaannya agar BPKP melakukan audit terhadap KPK.

Fakta tanpa Hukum

Beberapa fakta yang terkait dengan kasus Bibit-Chandra di mata publik tidak cukup fair. Pertama, Polri defensif menangani laporan pertemuan Kabareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji dengan tersangka Anggoro di Singapura pada 10 Juli 2009. Dan perihal surat klarifikasi yang ditujukan kepada direksi Bank Century, yang menerangkan bahwa deposito yang dimiliki Budi Sampoerna tidak bermasalah. Tanpa pemeriksaan yang mendalam, Mabes Polri mengemukakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Susno tidak ada pelanggaran etika, profesi, dan pidana yang dilakukannya terkait dengan penanganan kasus Bank Century dan penetapan tersangka dua pimpinan KPK atas tuduhan penyalahgunaan wewenang.
Alasan yang dikemukakan Susno, Anggoro bukanlah buron Polri sehingga tidak dilakukan penangkapan, tentu sulit diterima. Karena pada dasarnya tugas kepolisian yang melekat pada KPK itu menjadi kewajiban bersama pula bagi Polri untuk membantunya. Soal dua kali surat klarifikasi pada bulan April yang dikeluarkan Kabareskrim, serta kerja ekstra Susno yang telah dimulai sejak bulan Mei dengan mempertemukan pimpinan Bank Century dan pihak Budi Sampoerna, tentu mengundang tanya. Soalnya, berdasarkan pengalaman masyarakat, bahkan untuk memperoleh surat keterangan kehilangan kendaraan pun umumnya oleh polisi dibebankan "ongkos ketik" yang jumlahnya bervariasi, bergantung pada nilai kendaraan dan klaim asuransinya. Apalagi surat klarifikasi Kabareskrim itu terkait dengan pencairan uang US$ 180 juta.

Kedua, sangkaan penyalahgunaan kekuasaan dengan menerima suap dan pemerasan terhadap Bibit-Chandra, tanpa menjerat pihak Anggoro dari tuduhan tindak penyuapan, jelas menunjukkan keberpihakan. Ketiga, Polri tidak menyentuh dugaan yang sama terhadap Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Raharja dan mantan Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo, yang juga merupakan anggota Polri, termasuk penyidik KPK lainnya. Padahal sebagaimana Bibit-Chandra, dugaan terhadap para penyidik KPK itu juga didasarkan pada keterangan Ary Muladi.
Terakhir, Polri bertindak layaknya advokasi ornop, mendampingi pihak Anggoro untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Padahal telah menjadi kewajiban polisi memberikan perlindungan terhadap mereka yang mengalami ancaman atau intimidasi. Langkah polisi menggiring pihak Anggoro ke LPSK dapat dibaca sebagai upaya politik memperluas dukungan dari perlindungan yang sejatinya telah diberikan oknum polisi ke pihak Anggoro.

Polisi dan Korupsi

Pasti akan ada selalu orang yang tertarik untuk mempengaruhi pekerjaan polisi. Karena itu, suap dengan mudah dibayarkan atau dimintakan untuk memastikan penyidikan dijalankan sesuai dengan keinginan pihak penyuap. Korupsi dapat mengarahkan polisi untuk tidak melakukan apa yang mestinya mereka lakukan, tidak melakukannya dengan benar, dan melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan.

Korupsi di kepolisian telah menjadi masalah besar tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Korupsi di kepolisian ini telah mengarahkannya menjadi sewenang-wenang dan mengabaikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Korupsi merusak kemampuan polisi menjunjung tinggi HAM, karena kepentingan lainnya (sering kali kepentingan pribadi) diletakkan lebih tinggi di atas kepentingan umum.
Penting kembali untuk mengingatkan Polri atas Pedoman Perilaku PBB untuk Petugas Penegak Hukum, Resolusi PBB 34/169 Tahun 1979. Pasal 7 dari Pedoman Perilaku itu menyatakan "para petugas penegak hukum tidak dapat melakukan tindak korupsi apa pun. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua perbuatan semacam itu."

Dalam demokrasi, baik undang-undang maupun kebijakan keamanan disusun oleh wakil rakyat. Dengan demikian, polisi selalu sangat berkaitan dengan politik. Pemolisian dalam definisinya merupakan satu kegiatan politik karena mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Karena itu, kesetiaan utama polisi haruslah diberikan kepada kepentingan publik. Polisi yang lebih melayani penguasa, pengusaha, dan kepentingan partisan telah menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menghalangi pertumbuhan polisi menjadi profesional dan melanggar asas negara hukum.

Merupakan prinsip HAM yang mendasar bahwa negara dan organ-organnya harus bersifat tanggap terhadap masyarakat yang dilayani. Hal ini juga termaktub dalam Pedoman Perilaku PBB 1979. Bersikap tanggap dan responsif terhadap opini dan keinginan publik bukan berarti kepolisian hanya menjalankan apa yang diinginkan masyarakat. Prinsip itu mensyaratkan kepolisian mampu melakukan penilaian yang adil melayani kepentingan publik yang lebih luas.
Polri sebaiknya berani mengambil pilihan strategis dalam penanganan kasus Bibit-Chandra. Pertama, bertindak profesional berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Serta melakukan penindakan tanpa tebang pilih kepada siapa pun yang terlibat pada kasus ini. Di sisi lain, Polri juga harus dapat membuktikan bahwa ia memerangi dengan keras tindak korupsi di tubuhnya.

Memaksakan berlanjutnya kasus Bibit-Chandra tanpa bukti yang kuat serta rendahnya komitmen Polri untuk memusuhi korupsi di tubuhnya merupakan kesalahan fatal. Hal ini hanya menempatkan Polri sebagai bumper dari kepentingan pribadi, politik, dan para cukong. Segala kerja keras Polri selama ini mengubah persepsi publik akan kembali pada titik nol. Karena profesionalitas Polri tentu tidak mungkin tampil dalam dua wajah, di satu sisi cicak, sisi lain buaya. *

Edwin Partogi, Badan Pekerja Kontras

Berbagi Malah Untung

2009-11-19T06:52:00.000+07:00

Beberapa kali dalam beberapa kesempatan saya dapat pertanyaan mengenai blog Virtual Consulting yang secara berkala menulis berbagai strategi pemasaran di dunia maya. ”Apa tidak khawatir kalau tulisan itu dibaca pesaing, sehingga mereka makin pintar dan bisa menjadi pesaing tangguh? Apa tidak takut jika blog itu justru melahirkan perusahaan-perusahaan baru seperti Virtual Consulting?” Pertama kali mendengar pertanyaan itu beberapa tahun lalu saya terkaget-kaget lantaran tidak pernah sekali pun pertanyaan itu terlintas di benak saya.

Namun, setelah sekian banyak bertemu dengan banyak orang, termasuk para pengusaha kecil menengah, saya baru sadar bahwa ada diantara mereka yang berpikiran seperti itu. “Saya tidak mau berbagi ilmu dengan karyawan saya pak. Kapok. Sekali mereka pintar, mereka membangun usaha sendiri dan menjadi pesaing langsung.”

Di acara Milad kedua TDA (Tangan di Atas) Malang, Minggu 2 Agustus 2009, pun ada kisah serupa. Seorang pengusaha kesal karena karyawan andalannya dibajak (bahkan kemudian dinikahi) pesaingnya. Dalam tempo cepat, pesaingnya itu bisa melakukan banyak hal seperti usahanya berkat dukungan mantan karyawannya itu.

Ya, apa boleh buat, pernik-pernik cerita seperti itu akan selalu ada. Namun itu tidak mengurangi niat saya, juga banyak pihak yang saya kenal seperti Roni Yuzirman dan pengusaha TDA lain, untuk terus berbagi ilmu dan inspirasi.

Kenapa saya dan lainnya tidak takut? Ini jawaban pribadi saya ketika diundang sebagai pembicara di acara Milad kedua TDA (Tangan di Atas) Malang kemarin, dengan tema Online Entrepreneurship.

Saya ceritakan betapa saya sangat pintar ketika SMP namun agak bodoh ketika di Perguruan Tinggi. Ijazah SMP saya didominasi angka 10, 9 dan 8. Sebaliknya, nilai kuliah saya didominasi oleh D dan C. Mengapa itu terjadi? Antara lain,karena pada saat SMP saya memiliki teman yang selalu memaksa saya untuk mengajari mata pelajaran yang kurang ia pahami. Saya terpaksa belajar lebih banyak agar bisa menjelaskannya dengan mudah dan cepat. Saya merasa bersalah dan malu kalau tidak bisa mengajarinya. Karena terpaksa belajar ekstra, saya cepat paham apapun materi pelajaran di kelas. Saya termasuk siswa pintar saat itu.

Namun, ketika masuk Perguruan Tinggi, semua teman saya pintar-pintar, bahkan sebagian besar lebih pintar dari saya. Akibatnya, saya tidak dipaksa belajar untuk mengajari orang lain. Celakanya (dan bodohnya), saya jarang mau belajar ke orang lain. Hasilnya, Indeks Prestasi (IP) saya di bawah rata-rata.

Artinya apa? Di saat kita memberi (ilmu) ke orang lain, tentu saja ilmu kita harus lebih tinggi dari ilmu orang yang meminta. Membagi (ilmu) memaksa kita untuk lebih pintar. Silahkan ganti kata ilmu itu dengan kata lain, misalnya harta.

Kedua, karena dengan berbagi itu malah meringankan kita.

Menjadi pengusaha itu ibarat masuk penjara. Mengapa? Karena banyak perusahaan yang akhirnya tidak jalan ketika ditinggal sang pengusaha. Sebagian besar karyawan sangat tergantung pada pengusaha (owner yang sekaligus jadi CEO). Ditinggal sebentar saja manajemen jadi kacau lantaran satu lapis di bawah CEO nya tidak dapat (berani) mengambil keputusan.

Ya, itulah penjara pengusaha: ketergantungan hampir 100% kepada dirinya sebagai pemilik sekaligus top manajemen.

Satu-satunya cara lepas dari penjara itu adalah membangun SDM yang hebat. Lapis pertama di bawah CEO harus diisi oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak terpaut jauh dari CEO nya. Plus, mereka harus memiliki semangat dan visi yang nyaris sama.

Tugas pemilik sekaligus top manajemen perusahaan itulah yang membangun ilmu dan etos kerja mereka. Dan itu kuncinya ada di kemauan untuk berbagi.

Bagaimana kalau kemudian orang-orang pintar didikan kita itu pergi? Sepanjang kita sudah melalukan berbagai upaya pencegahan, dan tetap tidak bisa ditahan, ya relakanlah pergi. Dukunglah dia agar sukses di tempat barunya. Karyawan itu ibarat air. Jika air itu cenderung mencari tempat yang lebih rendah karena gravitasi, maka karyawan itu cenderung mencari tempat yang lebih tinggi dari kombinasi berbagai faktor, baik dari sisi gaji, kenyamanan kerja, citra perusahaan maupun yang lainnya.

Ditinggal mitra kerja, karyawa dibajak pesaing, adalah risiko pengusaha. Dan pengusaha harus melakukan banyak hal untuk memperkecil risiko itu. Namun kalau pengusaha pelit ilmu, dia akan selamanya terjebak dalam penjara pengusaha: yakni ketergantungan 100% dari seluruh karyawan dan organisasi terhadap dirinya sebagai pengusaha dan top manajemen.

Tentu saja, selalu ada batas dalam berbagi. Ada hal-hal yang tidak boleh atau tidak bisa dibagi, baik itu dari segi etika maupun strategi bisnis. Silahkan Anda tentukan sendiri batasnya.

Nukman Luthfie

sudutpandang.com

WS Rendra : Hidup Tidaklah Untuk Mengeluh dan Mengaduh

2009-11-18T06:41:00.000+07:00

Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengaduh.

Hidup adalah untuk mengolah hidup.

Bekerja membalik tanah.

Memasuki rahasia langit dan samodra.

Serta mencipta dan mengukir dunia.

Kita menyandang tugas.

Karena tugas adalah tugas.

Bukan demi sorga atau neraka.

Tapi demi kehormatan manusia.

Karena sesungguhnyalah kita bukan debu.

Meski kita sudah reyot, tua renta dan kelabu.

Kita adalah kepribadian.

Dan harga kita adalah kehormatan kita.

Tolehlah lagi ke belakang.

Ke masa silam yang tak seorang pun kuasa menghapusnya

sajak oleh WS Rendra.

Sumber : sudutpandang.com

Bahasa Indonesia, Bahasa Kedua

2009-11-17T06:37:00.001+07:00

Saya menelepon ke ponsel teman. Perusahaan operator telepon itu adalah perusahaan Indonesia. Karena telepon yang saya tuju dalam keadaan tidak aktif, saya menerima pesan sebagai berikut: ”The telephone you are calling is switched off.”

Sudah. Hanya itu. Hanya pesan dalam bahasa Inggris, tidak ada pesan dalam bahasa Indonesia.

Di beberapa bioskop yang pernah saya kunjungi, petunjuk yang ditayangkan di layar sebelum film dimulai, juga ditulis dalam bahasa Inggris. Tidak ada terjemahan bahasa Indonesia sama sekali.

Kalau kita menelpon hotel atau perusahaan besar di Jakarta, penerima telepon biasanya akan menjawab dalam bahasa Inggris. Setelah tahu penelepon berbahasa Indonesia, barulah dia meladeni kita dalam bahasa Indonesia.

Saya teringat perjalanan saya ke berbagai negara. Di Jerman, saat saya berbelanja ke toko, penjaganya selalu menyapa saya dalam bahasa Jerman. Setelah tahu bahwa saya tidak berbahasa Jerman, barulah dia meladeni saya dalam bahasa Inggris. Demikian pula saat saya berkunjung ke Perancis, pertama kali saya akan disapa dalam bahasa Perancis. Hal yang sama saya dapatkan dalam percakapan telepon.

Dengan kata lain, di banyak negara, orang mendahulukan bahasa mereka sendiri. Bahasa kita adalah bahasa pertama dan utama, bahasa Inggris dan bahasa asing lain adalah bahasa ke dua, tiga, dan seterusnya. Sayangnya yang sering terjadi di Indonesia adalah seperti saya ungkapkan dalam ilustrasi di atas. Bahasa Indonesia adalah bahasa ke dua, atau bahkan tidak diperlukan sama sekali.

Parahnya, ini tidak hanya terjadi di dunia usaha. Birokrasi pemerintah, bahkan Kepala Negara terlihat lebih suka mendepankan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Tengoklah bagaimana Presiden merumuskan semboyan kabinetnya. Dalam bahasa Inggris! Bahasa Indonesia ditampilkan sebagai terjemahan belaka.

Kalau Presiden lebih suka mendepankan bahasa Inggris, jangan heran kalau bangsa ini lebih suka memakai produk-produk dari luar, ketimbang produk bangsa sendiri. Karena kepada mereka setiap hari diajarkan bahwa yang berasal dari luar itu lebih baik. Itulah yang sedang dipamerkan para pemimpin, khususnya sang Presiden.

Sebagai penutup, saya ajukan pertanyaan untuk Anda renungkan.

“Anda mungkin malu kalau kemampuan berbahasa Inggris Anda jelek. Tapi pernahkah Anda merasa malu kalau kemampuan berbahasa Indonesia Anda jelek?”

Oleh : Hasanudin Abdurakhman

Jidoushi,Tadoushi,dan Cinta itu Kata Kerja

2009-11-17T06:26:00.004+07:00

Jidoushi dan tadoushi adalah istilah tata bahasa Jepang untuk kata kerja transitif dan intransitif. Dalam pelajaran bahasa Indonesia kita mengenal kata kerja transitf sebagai kata kerja yang membutuhkan objek, sedangkan intransitif tidak membutuhkan objek. Definisi kedua kata kerja ini dalam bahasa Jepang sedikit berbeda, dan bagi saya sangat inspiratif. Karenanya saya ingin sedikit berbagi cerita.

Doushi berarti kata kerja. Ji berarti sendiri atau dengan sendirinya, sedangkan ta berarti (pihak) lain. Jidoushi artinya kata kerja yang menggambarkan kejadian/kerja yang terjadi dengan sendirinya, atau dilakukan sendiri oleh subjek. Sedangkan tadoushi adalah kejadian/kerja oleh subjek kepada suatu objek.

Salah satu contoh pasangan kata kerja intransitif-transitif dalam bahasa Jepang adalah deru (keluar, intransitif) dan dasu (mengeluarkan, transitif). Saya punya sedikit cerita tentang dua kata kerja ini.

Saat ini saya diberi amanah untuk memimpin sebuah perusahaan Jepang di bidang plastic molding injection yang baru beroperasi sekitar 3 tahun. Selama ini kami membuat barang-barang pesanan dari perusahaan induk di Jepang, untuk dipasarkan di Jepang dan beberapa negara lain. Namun tahun ini pesanan dari Jepang menurun drastis, sehingga kami dihadapkan pada kemungkinan kami akan merugi.

Untuk menutupi kerugian, kami menerima pekerjaan maklun (subkontrak). Nilai pekerjaan yang kami terima cukup rendah, karena perusahaan mitra kami yang memberi pekerjaan itu juga sedang melakukan cost down secara ketat. Kami yang selama ini terbiasa mendapat order dengan margin keuntungan besar dari Jepang merasa berat melakukan pekerjaan ini.

Namun dengan pertimbangan bahwa ada sedikit pekerjaan lebih baik dari tidak sama sekali, kami putuskan untuk menerima pekerjaan ini. Minimal mesin tidak menganggur dan biaya-biaya rutin (overhead) bisa tertutupi.

Dengan kesadaran sejak awal bahwa pekerjaan ini murah nilainya, kami sangat berhati-hati. Segala macam biaya yang bisa dipotong kami potong. Berbagai cara kami lakukan untuk berhemat. Yang terpenting, tingkat apkiran (reject) kami tekan sekecil mungkin.

Setelah beberapa lama berjalan, kami menyadari bahwa pekerjaan ini ternyata bisa memberikan laba. Tidak besar memang. Tapi ada. Dan itu lebih dari sekedar menutup pengeluaran rutin. Saat menyadari hal itu saya berkata kepada teman saya: “Rieki wa deru mono dewa naku, dasu mono da.” Secara harfiah kalimat itu berarti: “Laba itu tidak keluar, tapi (kita) keluarkan”. Maksudnya adalah laba itu tidak dihasilkan dari harga yang dihasilkan dari negosiasi dengan pembeli, tapi dari berbagai efisiensi yang kita lakukan dalam proses produksi.

Ilustrasi kecil di bawah ini mungkin bisa lebih memperjelas. Secara umum hubungan antara biaya produksi (P), harga jual (J), dan laba (L) adalah sebagai berikut:

P + L = J

Artinya kita menentukan harga jual produk kita dengan mempertimbangkan biaya produksi dan laba yang ingin kita peroleh. Namun dalam banyak kasus kita tidak bebas menentukan harga jual. Harga jual seringkali sudah ditentukan oleh pasar. Dalam situasi itu rumusnya berubah menjadi:

J – P = L

Dari harga jual yang sudah tertentu itu yang bisa kita lakukan untuk memperoleh dan memperbesar laba adalah dengan menekan ongkos produksi.

Kata deru dan dasu, sama-sama bisa digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, yaitu sesuatu yang keluar. Tapi pilihan atas kata transitif atau intransitif memberi semangat yang berbeda. Kata kerja transitif mewakili semangat kita untuk melakukan sesuatu, bukan menerima atau menyerah begitu saja pada keadaan.

Ada satu lagi pasangan kata kerja yang bagi saya juga memberi inspirasi, yaitu kowareru (rusak) dan kowasu (merusak). Bentuk lampau kedua kata kerja ini masing-masing kowareta dan kowashita. Saat melakukan eksperimen keteledoran saya menyebabkan sebuah alat laboratorium rusak.

Saya melaporkan kejadian itu kepada Sensei (profesor) saya. Dalam logika bahasa Indonesia otak saya berkata, “Alat itu rusak”. Logika itu saya terjemahkan dalam bahasa Jepang, sehingga dari mulut saya keluar kalimat “Souchi (alat) ga kowareta“. Setelah mendengar penjelasan saya, Sensei menjawab, “Kore wa kowareta janaku, kowashita desho.” (Ini sih bukan rusak, tapi kamu rusakkan).

Ada perbedaan mendasar pada dua kata kerja di atas. Kowareru berarti alat itu rusak dengan sendirinya. Sedangkan kowasu berarti ada sesuatu yang menyebabkan kerusakan, dan sesuatu itulah yang (harus) bertanggung jawab. Dalam hal ini saya. Mengungkapkan kejadian di atas dengan kata kowareru adalah bentuk pengingkaran tanggung jawab tersebut.

Di akhir tulisan ini saya akan kutipkan sebuah ilustrasi dari buku “Seven Habits” tulisan Stephen Covey. Kali ini bukan tentang pasangan kata kerja transitif dan intransitif. Tapi tentang kata benda dan kata kerja transitif.

Ada seseorang yang berada di ambang perceraian. Dia merasa sudah tidak ada lagi cinta antara dia dengan istrinya. Dia meminta nasihat pada Stephen Covey.

“Cintai dia.” Nasihat Stephen.

“Itu tidak mungkin.”

“Kenapa?”

“Cinta itu sudah tidak ada antara aku dan dia. Bagaimana aku bisa mencintai dia?”

“Bisa. Cintai dia.”

“Tidak mungkin.”

“Ingat. Cinta itu kata kerja. Kata kerja transitif. Cintai dia. Lakukan usaha untuk mencintai dia. Maka cinta itu akan tumbuh di hatimu dan di hatinya.”

Oleh : Hasanudin Abdurakhman

Perombakan Lembaga Hukum Menjadi Keniscayaan

2009-11-16T05:23:00.001+07:00

DIBUKANYA rekaman yang berisi rekayasa penahanan dua pemimpin nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah semakin memberikan kejelasan betapa buruknya penegakan hukum di Indonesia. Kasus tersebut harus menjadi momentum untuk mendorong reformasi institusi penegak hukum, terutama Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Itulah yang terungkap dalam diskusi dan dialog Panelis Pakar Media Group tentang Kinerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, yang digelar di Grand Studio Metro TV, Selasa (3/11). Para pakar yang terdiri dari Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, pengamat politik UGM Pratikno, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodawardhani sepakat masalah tersebut harus menjadi agenda utama di bidang hukum dalam program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Permasalahan yang muncul dan mendesak untuk segera diselesaikan adalah konflik terbuka KPK di satu pihak dengan kepolisian dan kejaksaan di pihak lain. Konflik itu sudah mulai terjadi sejak pemerintahan lalu.

Zainal Arifin Mochtar mengatakan ada tiga tahapan yang bisa dilakukan dalam reformasi lembaga hukum di negeri ini, yakni reformasi personal, reformasi struktural, dan reformasi kultural. Yang paling memungkinkan, dalam jangka waktu 100 hari adalah reformasi personal penegak hukum yang ia nilai sudah sangat busuk.

Menurut Zainal, reformasi personal tidak cukup hanya mengganti atau memutasi pejabat, tapi harus dilakukan dengan memberhentikan pejabat busuk itu. Hal tersebut untuk memberikan terapi kejut kepada personel penegak hukum yang korup. Sebab, kalau langkah yang ditempuh hanya memutasi pejabat, misalnya di kejaksaan ada pejabat busuk dimutasi menjadi staf ahli, hal itu tidak akan memberikan efek jera.

Komitmen Presiden
Untuk mereformasi personal hukum tersebut, terang Zainal, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti semua pejabat penegak hukum yang korup. Langkah itu amat gampang dilakukan, dengan syarat memang komitmen Presiden terhadap penegakan hukum sangat tinggi.

Secara struktural, lanjut Zainal, sistem pelaksanaan dan pengawasan di lembaga-lembaga hukum kita harus dibenahi. Mekanisme kontrol antarlembaga juga wajib dibangun. Di kepolisian sudah ada Komisi Kepolisian Nasional. Di kejaksaan, juga sudah didirikan Komisi Kejaksaan. Di kedua lembaga tersebut pun hampir tidak ada yang tidak diawasi. Tetapi, toh pembusukan penegak hukum tetap terjadi.

Karena itu, jelas Zainal, jika perlu, wacana agar kepolisian berada di bawah Depdagri perlu dikaji lebih dalam. Di samping itu, penyusunan remunerasi terhadap jajaran lembaga penegak hukum harus segera diselesaikan.

Untuk perombakan kultural, Zainal Arifin menilai penggeseran budaya di tubuh Polri, dari institusi yang lekat dengan militer menjadi korps yang tugasnya mengayomi, harus kian ditekankan. Dalam bahasa lugas, Zainal mengungkapkan bahwa Polri diciptakan tidak untuk mengibuli, melainkan mengayomi.

Secara umum, Zainal menganggap ada dua agenda mendesak yang harus segera dituntaskan oleh Presiden. Pertama, peneguhan komitmen pemberantasan korupsi. Kedua, pembangunan fondasi dasar dalam tata kehidupan pemberantasan korupsi. Presiden diminta tidak hanya 'berlindung' di balik indeks persepsi korupsi (IPK) yang naik untuk mengukur sukses sebuah pemberantasan korupsi.

Saat ini, pemerintah masih menekankan reformasi di lembaga imigrasi, bea cukai, dan sektor keuangan. Namun, sistem pengadilan kita tetap bobrok. Ini, bagi Zainal, merupakan pikiran sesat karena masih berada dalam bingkai mementingkan IPK, bukan pembenahan sistem hukum.

Selesaikan PR
Pakar politik UGM Pratikno mengungkapkan bahwa utang pemerintah sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah pada agenda lainnya. Ia menabulasi secara garis besar beberapa persoalan yang belum diselesaikan itu.

Pertama, bagaimana sistem desentralisasi terus diperkuat. Lalu pembenahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah yang terus menjadi ganjalan pemerataan pembangunan, serta menyehatkan kembali anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selama ini, tutur Pratikno, meskipun sistem politik telah berubah, kelembagaan baru telah terbentuk, sistem teknologi informasi telah membuat dunia begitu transparan, nyatanya kita belum mengubah perilaku. Kita masih menghayati kekuasaan dalam cara pikir feodal, yakni kekuasaan yang terus meminta untuk dilayani. Padahal, sistem politik kita telah bergerak menuju sistem politik demokrasi.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengusulkan lima agenda utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Pertama, pengesahan peraturan Menteri Pertahanan untuk pengambilalihan bisnis TNI.

Kedua, perlunya penyelesaian cetak biru pertahanan negara (strategic defence review). Ketiga, efisiensi manajemen alat utama sistem persenjataan (alutsista). Keempat, mendorong industri strategis pertahanan. Kelima, mendorong proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara, RUU Kamnas, RUU Perlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme.

Namun, kata Jaleswari, konteks RUU Rahasia Negara nantinya harus dikaji ulang terlebih dahulu. Substansinya harus dibenahi. Jangan sampai di negara yang sudah mendapat predikat sebagai negara demokrasi ketiga terjadi pengekangan terhadap media. Yang terpenting adalah sistem kerahasiaan negara, terutama terkait dengan pertahanan, harus disusun secara komprehensif.

Sementara itu, peneliti LP3ES Andy Agung Prihatna mengatakan optimisme publik terhadap penegakan demokrasi oleh pemerintahan SBY-Boedioano cukup tinggi, yakni 59,7%. Untuk penegakan pemberantasan korupsi 62,6%, serta penegakan hukum dan keadilan 49,8%.

Namun, dari tingkat kepuasan, justru menurun jauh dari tingkat optimisme tadi. Untuk penegakan demokrasi menjadi 46,6%, penegakan pemberantasan korupsi 51,4%, dan penegakan hukum dan keadilan 40,4%.

Rendahnya kepuasan terhadap pemberantasan korupsi jika dibandingkan dengan tingkat optimismenya, kata Agung, disebabkan persoalan kriminalisasi terhadap KPK. Inilah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi pemerintahan sekarang. (Mustain/X-10)

Konstitusi

2009-11-16T05:18:00.001+07:00

DALAM teks-teks buku sejarah dan PPKN sekolah anak-anak kita di SMP dan SMA, konstitusi (constitutio) didefinisikan sebagai hukum utama dan dasar suatu negara. Semua hukum yang lain harus sejalan dengan konstitusi. Konstitusi juga menggambarkan struktur negara dan bekerjanya lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, konstitusi juga menjelaskan pembatasan kekuasaan dan kewajiban pemerintah.
Bagaimana konstitusi negara kita dibuat? Jika pertanyaan ini kita tujukan kepada anak-anak di sekolah, dengan enteng mereka menjawab bahwa konstitusi dibentuk melalui sebuah kepanitiaan yang disebut BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Tetapi dapat dipastikan tak ada analisis lebih lanjut dari anak-anak tentang betapa terburu-burunya para pemimpin politik dan pakar hukum kita waktu itu dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Anak-anak di sekolah tentu saja tak terlatih (atau tak dilatih) untuk menganalisis mengapa pekerjaan sepenting ini disusun hanya dalam waktu sekejap, hanya karena kita sedang dalam suasana genting dalam mempersiapkan kemerdekaan?
Padahal akibatnya kemudian banyak hal yang tidak diatur secara rinci sehingga mudah dimanipulasi oleh pemerintah. Inilah yang terjadi selama 25 tahun kekuasaan Orde Baru, dan setelah era reformasi barulah kemudian konstitusi kita diamendemen demi upaya perbaikan kehidupan berbangsa di masa depan. Pertanyaan selanjutnya, cukupkah amendemen tersebut? Ternyata banyak kalangan dan pakar bilang belum cukup, bahkan sebagian bilang seharusnya malah UUD 1945 tidak diamendemen.
Tampaknya kesadaran tentang konstitusi di kalangan anak-anak sekolah kita perlu diubah sedikit. Setidaknya buku teks yang mereka gunakan sedikitnya bisa memberikan gambaran bagaimana sejarah pembuatan konstitusi di negara-negara lain sehingga muncul kesadaran bahwa konstitusi itu penting sebagai dasar bernegara.
Contohnya di Thailand. Meskipun negara masih menggunakan sistem monarki, rakyat tetap diberi kesempatan terlibat dalam penyusunan konstitusi. Prosesnya dimulai dengan pemilihan secara tidak langsung untuk memilih wakil-wakil majelis yang membuat konstitusi. Selama delapan bulan, majelis ini menyusun rancangan konstitusi kemudian mengadakan dengar pendapat rakyat melalui televisi dan radio untuk mengumpulkan pendapat rakyat. Organisasi-organisasi nonpemerintah juga mengadakan pertemuan-pertemuan publik agar rakyat bisa ikut membahas rancangan ini.
Di Prancis dan Amerika Serikat, konstitusi ditulis kelompok laki-laki yang berkulit putih dan memiliki tanah saja. Selama lebih dari seratus tahun, hanya mereka yang punya hak memilih dan hak memiliki tanah. Sebaliknya di Afrika Selatan, proses pembuatan konstitusi perlu tiga tahun dan rakyat terlibat sekali. Pada awalnya, mereka mengadopsi konstitusi sementara biar ada cukup waktu untuk konsultasi dengan rakyat. Selama tiga tahun, mereka membuat sosialisasi dan konsultasi dengan rakyat dan setelah itu, mereka mengadopsi konstitusi baru yang permanen.
Jika buku teks PPKN dan sejarah kita bisa membuat sekadar perbandingan, mungkin kesadaran konstitusional dapat kita tumbuhkan kepada anak-anak kita di sekolah. Tidak seperti sekarang, anak-anak hanya memiliki pengetahuan yang dangkal tentang konstitusi, kecuali hanya untuk mengingat siapa yang terlibat dalam penyusunan konstitusi. Padahal kesadaran konstitusional sangat diperlukan untuk ditanamkan kepada anak-anak kita sejak di tingkat sekolah lanjutan pertama (SMP). Kegagalan konstitusional dapat berakibat fatal dalam kehidupan berbangsa, persis seperti kejadian hari-hari terakhir ini menyangkut peran dan fungsi lembaga penegak hukum yang katanya konstitusional, tapi praktiknya inkonstitusional.
Perang ala 'cicak versus buaya' yang ramai saat ini adalah pertanda bahwa para penegak hukum kita sejak di bangku sekolah dulu tidak memiliki kesadaran konstitusional. Jadilah akhirnya mereka berdebat dan saling sikat dengan melakukan perang klaim yang mengaku paling konstitusional. Tetapi kita beruntung memiliki Mahkamah Konstitusi yang dipegang oleh orang Madura yang cekatan, cerdas, luwes, penuh kelakar dan menghargai hak konstitusi rakyat kebanyakan. Mahfud MD dkk adalah angin segar bagi masyarakat Indonesia yang hampir saja kehilangan hak konstitusinya karena digondol secara ngawur dan zig-zag oleh Anggodo. Jika tidak, konstitusi kita pasti sudah wes ewes ewes, bablas konstitusine.

Ahmad Baedowi

Dunia Maya Pilar Kelima Demokrasi

2009-11-16T05:15:00.001+07:00

SANDIWARA politik antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah membawa implikasi serius terhadap integritas dan kredibilitas wakil rakyat tersebut. Masyarakat tidak bisa lagi mengharapkan DPR untuk memperjuangkan suaranya. DPR harus membayar mahal ongkos politik, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat. Sebenarnya ini bukanlah hal yang baru, beberapa kasus telah menunjukkan hilangnya integritas dan kredibilitas DPR. Lihat saja ulah beberapa anggota DPR yang menerima suap, yang akhirnya berhasil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian kasus hilangnya ayat tembakau di dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan. Jadi kalau faktanya seperti itu, apa yang bisa diharapkan dari DPR?

Sebenarnya di dalam demokrasi terdapat empat pilar, yaitu pemerintah (eksekutif), DPR (legislatif), pengadilan (yudikatif), dan terakhir media. Media merupakan pilar yang terakhir yang mempunyai fungsi kontrol sosial. Keempat pilar tersebut masing-masing mempunyai posisi yang independen dan tidak boleh saling mengintervensi. Hal ini bertujuan menciptakan kondisi check and balances. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik ketika salah satu atau beberapa pilar demokrasi diintervensi oleh pilar yang lainnya. Atau ketika pemerintah mengintervensi DPR, pengadilan, dan media, jelaslah demokrasi akan mati. Matinya demokrasi bukanlah sesuatu yang kita harapkan karena umur demokrasi di negara kita baru sewindu. Demokrasi hanyalah satu-satunya sistem politik yang telah teruji beratus-ratus tahun lamanya. Demokrasi juga memberikan kesempatan kepada semua orang tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan kenegaraan.

Demokrasi akan mati ketika kondisi check and balances sudah tidak ada lagi. Dalam kasus sandiwara politik antara Komisi III DPR dan Kapolri menunjukkan sudah tidak ada lagi check and balances karena Komisi III DPR lebih berpihak kepada polisi dan pemerintah, serta meninggalkan suara konstituennya. Di dalam kondisi ini, sudah jelas pilar pertama dan kedua demokrasi, yaitu pemerintah dan DPR, sudah menyatu. Jika kondisi itu tetap dipertahankan, akan membahayakan eksistensi demokrasi itu sendiri. Pemerintahan otoriterlah yang akan muncul. Kemudian, harapan tinggal pada pilar ketiga dan keempat, yaitu pengadilan dan media. Tetapi, kondisi pengadilan sekarang ini sedang terjangkit penyakit korupsi peradilan, kecuali Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga kontribusinya dalam menjalankan roda demokrasi sukar diharapkan. Harapan terakhir ada pada media, yang relatif bekerja dalam fungsi kontrol sosialnya. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi betul-betul telah dimanfaatkan secara baik oleh media. Walaupun terdapat dominasi pemilik modal di dalam menentukan kebijakan media tersebut, media tidak melupakan fungsi kontrol sosialnya.

Di sisi lain, muncul dunia maya sejalan dengan perkembangan teknologi nirkabel yang begitu pesat pasca munculnya jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Masyarakat benar-benar telah memanfaatkan dunia maya secara efektif untuk mengekspresikan pendapatnya atau untuk memperluas jaringannya. Di dalam suatu masyarakat terbuka, Karl Popper (1992) menggambarkan arus informasi akan menjadi kata kunci di dalam menentukan peradaban manusia. Manusia yang beradab adalah manusia yang mengikuti perkembangan informasi dan mampu mengelola informasi secara baik. Manusia yang tidak mampu mengikuti perkembangan informasi dan mengelola informasi secara baik akan digilas perkembangan zaman. Jejaring sosial di dunia maya merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana mengikuti dan mengelola informasi di dalam suatu masyarakat terbuka.

Pilar kelima demokrasi
Jejaring sosial di dunia maya memberikan kontribusi besar untuk pembentukan opini di dalam kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Khususnya ketika Usman Yasin membuat grup di Facebook guna menggalang dukungan untuk Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dan telah berhasil menembus 1 juta Facebookers. Ketika pemerintah dan DPR bersatu untuk membela Polri, jejaring sosial di dalam dunia merupakan wahana alternatif untuk menampung aspirasi masyarakat. Di dalam dunia maya, pendapat masyarakat tidak bisa dibendung atau disensor, seperti gelombang tsunami yang menghantam daratan pascagempa bumi. Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei), 1 juta suara masyarakat di dalam grup Facebook tersebut tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah dan DPR.

Masyarakat sekarang sudah menyadari DPR tidak bisa diharapkan lagi memperjuangkan suara mereka karena DPR telah mengalami rabun sosial dan autisme sosial. DPR sibuk dengan urusannya sendiri dan melupakan suara konstituennya. Atau dengan kata lain DPR sedang melakukan politik kartel, yaitu partai-partai politik (parpol) secara kolektif mengabaikan komitmen ideologi atau programatis mereka demi kelangsungan hidup mereka sebagai suatu kelompok (Kuskrido Ambardi, 2009:353). Masyarakat juga sudah memahami perilaku DPR yang sedang menjalankan politik kartel demi mengamankan sumber dan akses kekuasaannya.

Menurut Juergen Habermas (2009), di dalam suatu negara hukum yang demokratis, legitimasi demokratis terletak pada kualitas wacana. Jadi pada masa masyarakat terbuka seperti sekarang ini, legitimasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, DPR, dan pengadilan. Peran media dan jejaring sosial di dunia maya dalam membentuk kualitas wacana juga merupakan kunci legitimasi demokrasi. Artinya, legitimasi demokrasi ada pada media dan jejaring sosial di media ketika mereka mewacanakan sesuatu yang bisa diuniversalkan dan diterima oleh masyarakat.

Jejaring sosial di dunia maya merupakan pilar kelima di dalam demokrasi yang secara efektif tidak hanya untuk membentuk opini publik, tetapi juga menentukan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan dan tata kenegaraan. Jejaring sosial di dunia maya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan media akan saling bergantian menjalankan roda demokrasi, ketika pemerintah, DPR dan pengadilan konvensional mengalami kelumpuhan.

Oleh Uli Parulian Sihombing, Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center

Pahlawan Anti Korupsi

2009-11-16T05:09:00.002+07:00

PEMUTARAN penyadapan percakapan Anggodo di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari lalu memunculkan nama pejabat tinggi Kejaksaan Agung dan kepolisian. Rekaman dalam persidangan terbuka yang ditayangkan televisi ke seluruh Tanah Air mencederai citra kedua instansi penegak hukum tersebut. Masyarakat bertanya apakah tidak ada jaksa dan polisi yang profesional sekaligus amanah?

Apabila ditengok sejarah penegakan hukum yang dilakukan kedua instansi ini, terbukti bahwa tidak semua aparat itu busuk. Kita menyaksikan tokoh jaksa dan polisi yang patut diteladani dan juga layak diangkat sebagai pahlawan nasional.

Pada 10 November, biasanya pemerintah mengumumkan nama pahlawan nasional yang baru. Penetapan pahlawan itu seyogianya disesuaikan dengan nilai-nilai yang ingin disemai dan dikembangkan pemerintah dalam masyarakat. Ketika program penegakan hukum dan HAM (termasuk pemberantasan korupsi) digalakkan secara nasional, sungguh tepat bila dalam pengangkatan pahlawan nasional sekarang ini juga terdapat pendekar hukum dan HAM. Jaksa Agung Soeprapto dan Jenderal Polisi Hoegeng adalah dua figur yang memenuhi syarat untuk itu.

Soeprapto
Raden Soeprapto lahir di Kediri, 27 Maret 1897. Ayahnya juru tulis pada asisten residen Trenggalek, kemudian asisten wedana di Nganjuk. Karena itu, dia dapat menempuh pendidikan yang lumayan. Dia bersekolah di HIS (Hollands Inlandse School) dan ELS (Europese Lagere School). Setelah lulus dari ELS, Soeprapto memilih Rechtsschool di Koningsplein Zuid 10 (sekarang Merdeka Selatan) Jakarta. Selepas dari Rechtsschool, Soeprapto memilih langsung bekerja. Sebagai anak paling tua, dia merasa punya tanggung jawab untuk dapat segera membantu orang tua.

Soeprapto adalah seorang jaksa/hakim karier. Sejak 31 Mei 1917, dia menjadi staf Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung setelah bertugas di Surabaya, Semarang, Demak, Purworejo, Bandung, Banyuwangi, Singaraja, Denpasar, Mataram (Lombok), Cirebon, dan Salatiga. Ketika Jepang menyerbu Maret 1942, Soeprapto menjabat Kepala Pengadilan Pekalongan hingga agresi militer Belanda pertama pada 1947. Karena memilih sikap nonkooperatif, dia mengungsi ke wilayah Republik di Yogyakarta. Sebelum dilantik sebagai jaksa agung, 28 Desember 1950, dia menjadi hakim anggota Mahkamah Agung. Soeprapto wafat 2 Desember 1964.

Meski berada di bawah Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Soeprapto tidak takut menyidangkan mantan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo. Pada 2 Januari 1956, Djody divonis satu tahun penjara potong masa tahanan karena terbukti menerima suap Rp40.000. Soeprapto bukan kader partai dan tidak takut mengadili petinggi partai. Bukan hanya tokoh nasionalis seperti Roeslan Abdulgani yang diperiksa, melainkan juga tokoh Islam seperti KH Masykur (mantan menteri agama dalam kasus dugaan korupsi kain kafan dari Jepang) dan Kasman Singodimejo (kasus penghasutan di depan umum).

Dari golongan kiri kasus DN Aidit (pencemaran nama baik Bung Hatta) dan Sidik Kertapati (dugaan makar). Dari partai sosialis mantan menteri ekonomi Sumitro Djojohadikusumo diperiksa karena kasus pencemaran nama baik. Dari etnik Tionghoa, yaitu Lie Kiat Teng (mantan menteri kesehatan) dan Ong Eng Die (mantan menteri keuangan), keduanya dalam kasus dugaan penyalahgunaan jabatan.

Tokoh daerah yang diadili adalah Sultan Hamid Algadrie II (dalam kasus makar yang melibatkan Westerling). Wartawan senior yang ketika itu pernah diperiksa pengadilan adalah Asa Bafagih, Mochtar Lubis, BM Diah, dan Naibaho (Pemred Harian Rakyat). Orang asing yang diadili adalah Schmidt dan Jungschlager.

Pemeriksaan atas sejumlah pejabat tinggi dan pengadilan terhadap bekas pejabat teras dan pengusaha kakap yang berkongkalikong dengan pejabat ada sekitar 30 kasus, membuat dia tidak disukai politisi. Pakar Indonesia dari Washington University, almarhum Daniel Lev, mengakui, "Pak Prapto itu memang luar biasa. Ia sangat jujur dalam menjalankan tugas."

Dia juga keras dalam mendidik anak-anak. Putrinya, Sylvia, pernah diberi dua gelang emas besar oleh seorang warga Pakistan di halaman rumahnya. Soeprapto marah. Dia menyuruh putrinya mengembalikan pemberian itu.

Hoegeng
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid pernah bercanda, "Di negeri ini ada dua polisi yang tidak bisa disuap yakni 'polisi tidur' dan Hoegeng." Bukan untuk kalangan polisi saja, melainkan masyarakat umum pun dapat belajar dari kisah kehidupan Jenderal Polisi Hoegeng.

Hoegeng lahir di Pekalongan, 14 Oktober 1921. Nama pemberian ayahnya adalah Iman Santoso, tetapi waktu kecil ia sering dipanggil bugel (gemuk), lama kelamaan menjadi bugeng, dan akhirnya berubah jadi hugeng. Setelah dewasa bahkan sampai tua, ia tetap kurus.

Ayahnya, Sukario Hatmodjo, pernah menjadi kepala kejaksaan di Pekalongan; bertiga dengan Ating Natadikusumah, kepala polisi dan Soeprapto ketua pengadilan mereka menjadi trio penegak hukum yang jujur dan profesional. Ketiga orang inilah yang memberikan andil bagi penumbuhan sikap menghormati hukum bagi Hoegeng kecil, bahkan karena kekaguman kepada Pak Ating--yang gagah, suka menolong orang, dan banyak teman, Hoegeng pun bercita-cita menjadi polisi.

Setelah lulus PTIK 1952, Hoegeng ditempatkan di Jawa Timur. Penugasannya yang kedua sebagai kepala reskrim di Sumatra Utara yang menjadi batu ujian bagi seorang polisi karena daerah ini terkenal dengan penyelundupan. Hoegeng disambut secara unik, rumah pribadi dan mobil telah disediakan oleh beberapa cukong perjudian. Ia menolak dan lebih memilih tinggal di hotel sebelum dapat rumah dinas. Karena ia masih ngotot, rumah dinas itu kemudian juga dipenuhi perabot oleh tukang suap itu. Akibat kesal, ia mengultimatum agar barang-barang itu diambil kembali oleh pemberi dan karena tidak dipenuhi akhirnya perabot itu dikeluarkan secara paksa oleh Hoegeng dari rumahnya dan ditaruh di pinggir jalan. Maka gemparlah Kota Medan karena ada seorang kepala polisi yang tidak mempan disogok.

Setelah sukses bertugas di Medan, Hoegeng kembali ke Jakarta. Untuk sementara ia dan istri menginap di garasi rumah mertuanya di Menteng. Kemudian ia ditugasi sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Sehari sebelum diangkat, ia menutup usaha kembang istrinya di Jalan Cikini karena khawatir orang-orang yang berurusan dengan imigrasi sengaja memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu.

Selepas dari sini atas usul dari Sultan Hamengku Buwono IX, Hoegeng diangkat menjadi menteri iuran negara dalam Kabinet Seratus Menteri Juni 1965. Pada 1966 ia kembali ke kepolisian sebagai deputi operasi dan pada 1968 menjadi panglima angkatan kepolisian. Dalam jabatan ini terjadi beberapa kasus yang menarik perhatian publik seperti Sum Kuning, tewasnya mahasiswa ITB Rene Coenrad, dan penyelundupan Robby Tjahyadi. Keuletan menuntaskan kasus besar itu menyebabkan Hoegeng suatu saat berhadapan dengan lingkaran dekat Presiden. Hoegeng tetap konsisten. Akibatnya ia diberhentikan oleh Presiden Soeharto walaupun masa jabatannya sebetulnya belum berakhir. Sebelumnya Hoegeng juga merintis pemakaian helm bagi pengendara kendaraan bermotor yang ketika itu menjadi polemik. Kini terasa bahwa instruksi itu memang bermanfaat.

Hoegeng ditawari jabatan duta besar di sebuah negara Eropa, tetapi ia menolak. Alumnus PTIK 1952 ini lebih senang jadi orang bebas. Ia tampil dengan grup musik Hawaian Senior di TVRI, satu-satunya saluran televisi masa itu. Tetapi musik barat dengan kalungan bunga itu dianggap kurang sesuai 'kepribadian nasional' oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo sehingga ia tidak boleh tampil lagi. Kemudian Hoegeng bergabung dengan rekan-rekannya yang kritis dalam Petisi 50. Ia tetap sederhana. Ketika rapat kelompok ini di rumah Ali Sadikin, tidak jarang Hoegeng naik bajaj.

Apa yang mendorong Hogeng menjadi tokoh yang bersih dan antikorupsi? Barangkali pendiriannya yang ditanamkan oleh ayahnya bahwa 'yang penting dalam kehidupan manusia adalah kehormatan. Jangan merusak nama baik dengan perbuatan yang mencemarkan'. Ayahnya seorang birokrat yang sampai akhir hayatnya tidak sempat punya tanah dan rumah pribadi. Mantan Jaksa Agung Soeprapto dan Jenderal Polisi Hoegeng layak diangkat menjadi pahlawan nasional.

Oleh Dr Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama LIPI

Janji

2009-11-16T05:02:00.002+07:00

Heboh soal cecak dan buaya seakan melupakan kewajiban kita untuk tetap kritis terhadap rencana kerja kementerian pendidikan nasional. Baik dalam bungkusan program kerja 100 hari, satu tahun, hingga lima tahun ke depan, perencanaan program yang dirancang oleh Mendiknas harus dikritik secara terbuka oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Kritik dan keterbukaan adalah dua kata kunci untuk mengukur kemampuan Mendiknas sebagai manajer pengelolaan pendidikan di Tanah Air. Selain itu, kritik dan keterbukaan juga harus menjadi alat penyemangat bagi jajaran Depdiknas dalam mengelola persoalan pendidikan lima tahun ke depan, terutama dalam merealisasi janji-janji yang sudah diterakan dalam bentuk program.
Edu teringat petuah Peter Brougham tentang pendidikan, "Education makes a people easy to lead, but difficult to drive: easy to govern, but impossible to enslave." Peringatan ini perlu terus didengungkan kepada Mendiknas dan jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga terhadap kementerian agama yang juga memiliki kendali langsung terhadap jenis dan jenjang pendidikan agama dan keagamaan di Tanah Air. Pentingnya mengingatkan mereka soal janji-janji adalah karena pada banyak kasus, janji hanya diucapkan oleh menteri, tetapi jajarannya tak cukup kuat untuk merealisasi janji-janji tersebut. Hal itu antara lain disebabkan oleh malasnya jajaran melakukan assessment terhadap rencana program yang ingin dilakukannya.
Jika kita masukkan janji ke kategori utang (al-wa'du dainun), Mendiknas tidak saja secara teologis telah melakukan ikatan batin jual beli dengan Tuhan secara pribadi, tetapi juga ikatan jual beli dengan seluruh stakeholders pendidikan. Kegagalan dalam memenuhi janji akan berakibat fatal, tidak saja terhadap diri pribadi menteri, tetapi juga terhadap institusi. Kita sangat amat berharap bahwa Mendiknas saat ini tak terikat janji dengan partai politik tertentu sehingga ikatan jual beli janjinya hanya sebatas terhadap presiden yang memilihnya dan masyarakat secara luas sebagai pengguna jasa pendidikan.
Yang juga penting diingat oleh Mendiknas kita saat ini adalah bahwa janji dalam program 100 hari dan lima tahun ke depan memiliki dampak sangat luas terhadap pola perilaku guru, siswa, dan orang tua di sekolah. Karena itu, ketegasan dan keterbukaan dengan semua pihak sangat dibutuhkan oleh Mendiknas, terutama dalam menjaga determinasi jajaran institusi diknas dalam merealisasi janji-janji program. Kesadaran bahwa janji menteri juga merupakan janji institusi perlu diturunkan kepada seluruh jajaran birokrasi pendidikan kita, agar kesalahan dapat diminimalkan.
Jika janji dipenuhi, berarti komitmen dan konsensus bersama seluruh stakeholders pendidikan akan membuahkan hasil. Harus kita ketahui, bahwa hampir di seluruh belahan dunia terjadi ketidaksalingcocokan antara para politikus, terutama politikus dengan birokrasi, tentang ke mana sebenarnya arah pendidikan sebuah negara akan digerakkan. Meskipun banyak dihasilkan peraturan dan perundangan mengenai pendidikan, dalam praktiknya terjadi banyak overlaping dan kesalahan dalam implementasi program-program pendidikan (Gary K Clabaugh dan Edward G Rozyki: 2006).
Jangan-jangan inilah yang sedang dan akan terjadi dengan Indonesia lima tahun ke depan, jika dari sekarang baik para politikus maupun birokrat tidak memiliki konsensus ke mana tujuan pendidikan akan diarahkan.
Pembaruan pendidikan melalui konsensus semua pihak dalam rangka realisasi janji-janji politik menteri tampaknya diperlukan dari sekarang. Itu harus dijadikan bingkai dialog secara terbuka antar-stakeholders pendidikan dalam mencermati dan membuat rancangan program pembaruan pendidikan ke depan. Kebutuhan akan konsensus antara menteri dan seluruh stakeholders adalah keniscayaan karena tanpa adanya konsensus, dikhawatirkan pendidikan kita akan terjebak lagi pada logika serbakurang. Konsensus akan menjadikan skema dan rencana pembangunan pendidikan Indonesia menjadi lebih terang dan jelas karena begitu konsensus terjadi, seluruh stakeholders tak akan lagi berhitung siapa menterinya, tapi bagaimana caranya meningkatkan derajat kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik melalui peningkatan mutu pendidikan.
Semoga janji Mendiknas dan jajarannya tidak hanya sampai di rencana program, tanpa ada kesungguhan untuk memperbaiki apa yang salah dan kurang dari pengelolaan pendidikan kita lima tahun ke belakang.

Ahmad Baedowi
MI senin 16 November 2009

Tragedi Atau Komedi

2009-11-16T04:59:00.001+07:00

KITA kehabisan kata-kata untuk mengekspresikan rasa kesal atau sesal tentang skandal nasional terkait dengan mafia hukum sekarang ini. Selama beberapa minggu dipertontonkan kejanggalan sikap sekelompok elite birokrasi atas sejumlah kasus yang bukan hanya mencakup berbagai jenis korupsi besar, melainkan juga melibatkan masalah seks dan pembunuhan. Untaian cerita yang terkesan mengada-ada membuat Dr Komaruddin Hidayat, anggota Tim 8, menyebutnya mirip cerita Agatha Christie, novelis Inggris (1890-1976) yang terkenal di kalangan penggemar novel di seluruh dunia. Kisah-kisah kriminalnya penuh misteri. Skandal nasional yang sedang terjadi di negeri ini, dan yang sampai saat ini belum jelas bagaimana akhir ceritanya, dianggap mirip karya Agatha Christie. Mudah-mudahan sejarah akan mencatat skandal ini hanya sebagai episode kecil dalam drama kehidupan kita sebagai suatu bangsa.

Kita bisa juga menganalogikan skandal nasional ini dengan pertunjukan drama Yunani berbentuk tragedi atau komedi--dapat disebut tragedi, atau komedi yang tragis. Tragis karena banyak orang tidak bersalah menjadi korban. Disebut komedi karena tokoh-tokoh besar tidak segan mempertontonkan diri dengan perbuatan naif yang tidak masuk akal. Maka agar kita tidak terlalu serius sehingga menjadi kasar dan brutal, lebih baik kita menanggapinya dengan sedikit humor. Rasa humor bisa menjadi sumber toleransi demi menjaga keseimbangan perasaan. Rasa humor juga membantu mengingatkan bahwa kita ini manusia biasa, penuh salah, penuh dosa. Menurut filsuf Yunani Plato (427-374 SM), "Tuhan sajalah yang harus ditanggapi secara serius. Manusia hendaknya ditanggapi dengan rasa humor."

Solusi mengatasi kegusaran
Ungkapan tersebut sekadar usaha untuk meredakan suasana amarah kita bersama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu menyadari benar kegusaran masyarakat dan keruwetan hukum dalam penanganan kasus ini. Maka dibentuklah Tim 8 untuk pencarian fakta yang diharapkan bisa melihat perkara ini secara jernih. Kebuntuan dalam proses hukum tersebut memang harus cepat diatasi. Terpilihlah delapan tokoh yang selama ini dianggap terjaga kenetralan, integritas, maupun kejujurannya.

Pernyataan gusar yang ditunjukkan lewat dunia maya dan demo yang marak di mana-mana membutuhkan pengamatan dan penanganan yang bijaksana. Selama yang kecewa dan marah jumlahnya tidak seberapa, tidak perlu dicemaskan dampaknya terhadap sistem politik yang ada. Tetapi kekecewaan yang terus-menerus dan meluas ke mana-mana bisa menjadi akar penentangan terhadap orde politik yang ada. Dalam keadaan demikian, sikap demokratis kadang-kadang mengalami degenerasi dan bisa berubah menjadi sikap ekstrem yang otoriter. Ini yang perlu disadari dan diwaspadai semua pihak. Sejarah modern di mana-mana, termasuk di negeri kita, menunjukkan pada awalnya benih-benih otoriter tidak tampak. Awalnya mungkin saja dimulai dari proses yang sah dalam kerangka pemerintahan demokratis.

Daisaku Ikeda, budayawan dan ahli didik Jepang (1928-...), dalam buku dialog dengan sejarawan Inggris Toynbee (alm) terbitan 1976, menyatakan gerakan Nazi semula diawali partai reaksioner kecil sayap kanan yang memanfaatkan pemilihan demokratis untuk menggapai kekuasaan. Minoritas yang terdiri dari golongan miskin tidak mungkin bisa mengambil kekuasaan. Tetapi, kelas menengah bawah yang merasa tertekan bisa menjadi kekuatan eksplosif. Di Jerman kekuatan seperti itulah yang mendorong Hitler mengambil kekuasaan pada 1930-an. Lahirlah fasisme Jerman waktu itu.

Tentu tidak ada di antara kita yang menginginkan kegusaran masyarakat yang merebak sekarang mendorong tumbuhnya sikap otoriter.

Namun demi ketertiban dan keamanan, bukan mustahil kalau ada pikiran bahwa 'the end justifies the means'. Banyak kalangan politik yang beranggapan cara demikian tidak terelakkan, seperti yang dicontohkan oleh kaum fasis. Namun, bukankah proses mencapai tujuan harus sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai? Dalam hal kita tentunya: demokrasi atau kerakyatan yang dilandasi falsafah bangsa. Maka ajakan 'Ganyang Mafia Hukum' mengandung pesan, proses hukum jangan hanya demi kepentingan sekelompok orang. Proses hukum harus sesuai dengan asas demokrasi.

Kepedulian pada kepentingan rakyat
Dalam rangka HUT ke-10 Habibie Center, Prof Dr BJ Habibie di depan kelompok wartawan senior baru-baru ini mengatakan yang paling jauh dari kita adalah 'masa lalu'. Yang dia maksudkan, kita tidak mungkin kembali ke masa yang sudah lewat. Kita harus melihat ke depan dan bersiap diri untuk itu. Pak Habibie benar. Terus mendambakan keagungan masa silam yang sudah hilang, atau sebaliknya menyesali kesalahan masa lalu secara tidak berkesudahan, tidak akan ada gunanya.

Namun, tidak ada salahnya kalau kita mempelajari gejala-gejala yang berkembang di waktu lalu untuk mengambil pelajaran demi masa depan. Misalnya, kemelut KPK-Polri jelas harus segera kita lupakan. Dua lembaga itu, maupun kejaksaan, telah memberi gambaran tentang jaringan kerja sama mereka. Mereka pun menunjukkan betapa keras mereka menjaga kesetiakawanan dan harga diri lembaga masing-masing. Sayangnya dalam perkara ini yang terkesan terabaikan adalah perasaan rakyat--rakyat yang selama ini kepentingannya juga dijaga oleh lembaga-lembaga hukum yang bersangkutan. Rakyat pun jauh di dalam lubuk hatinya tahu, bagaimana mungkin ketertiban, keamanan, dan keadilan bisa terjaga tanpa eksistensi lembaga-lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga itu tentu akan tetap mereka cintai dan dambakan eksistensi maupun wibawanya. Hanya, oknum-oknum yang salah harap diganti.

Dalam hal DPR, rakyat kaget dan kecewa terhadap bagaimana DPR yang belum seumur jagung itu bersikap dalam kemelut ini. Nyata benar keberpihakannya dalam gelar pendapat dengan Polri. Tepuk tangan membahana bukankah terlalu cepat diberikan sebelum didapat pembuktian tuntas siapa benar dan siapa salah? Sikap demonstratif itu bukan hanya menunjukkan tidak adanya empati bagi rakyat yang diwakilinya, melainkan juga tidak ada kepekaan terhadap jalannya proses perkara. DPR, khususnya Komisi III, secara telanjang menunjukkan jati dirinya. Kesan tentang itu rasanya akan jauh lebih lama tertanam dalam pikiran masyarakat daripada ekspose oleh para petinggi Polri sendiri dalam forum yang sama.

Namun, di mana sebenarnya posisi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam konstelasi pemerintahan demokrasi? Menurut pelajaran ilmu politik yang dijabarkan GA Jacobsen dan MH Lipman, terdapat banyak penafsiran mengenai tugas dan kewajiban anggota dewan. 1) Salah satu teori mengatakan tugas utamanya adalah mewakili para konstituennya dan dalam rangka itu dia mempunyai komitmen untuk menjalankan instruksi dan keinginan konstituen serta menjaga kepentingan mereka. 2) Teori lain mengatakan dia adalah abdi negara dan harus bertindak sebagai wakil seluruh warga negara. Dia harus meninggalkan kepentingan-kepentingan primordial. Karena dia memiliki lebih banyak kesempatan mendapatkan informasi dari pada konstituennya, demi kepentingan konstituen maupun negara dia harus mempunyai penilaian yang independen. 3) Konsep terakhir tentang anggota dewan, dia harus berkonsultasi dan bertindak sesuai dengan kebijakan partainya. Program besar partai harus lebih diutamakan dari pada keyakinan pribadi maupun kepentingan sementara para konstituennya.

Dalam praktik, anggota DPR diharapkan menyesuaikan diri dengan yang disebutkan dalam ketiga teori itu. Dia mungkin tidak akan terpilih lagi jika mengabaikan keinginan para konstituennya mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh mayoritas. Karena menyadari tidak mungkin melayani kemauan politik mereka semua, dia akan membantu mereka dalam hubungannya dengan pemerintahan. Tetapi, dia mungkin akan digantikan kandidat lain bila dia tidak mengerti apa dampak terakhir segenap kebijakan politik dan tidak bersikap sebagai negarawan dalam menghadapi problem-problem negara. Setelah mematuhi itu semua, toh dia akan jatuh juga bersama partainya bila dia tidak ikut mendukung partai. Ketiga teori itu bersifat fundamental dalam skema tugas anggota perwakilan rakyat.

Program 100 hari
Bagaimana kemelut skandal nasional ini akan berakhir? Kita tidak mampu menerka atau mereka-reka. Presiden telah menetapkan reformasi di bidang hukum sebagai prioritas program 100 hari kabinet baru. Untuk menegaskannya telah dicanangkan gerakan GM--Ganyang Mafia Hukum. Bahkan telah ditetapkan Kotak Pos 9949, Jakarta 10000, untuk menyalurkan pengaduan rakyat yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap penegakan hukum. Maka 'coute que coute' usaha apa pun tentu akan dilakukan agar skandal nasional ini cepat berhenti. Sebelum 100 hari?

Oleh Toeti Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Group

Kebangkrutan Hukum

2009-11-16T04:53:00.000+07:00

PILIHAN bangsa ini untuk menjadi negara hukum bukan lahir dari sebuah angan-angan kosong. Negara hukum dipilih karena pengalaman getir sebagai negeri yang dijajah dan lebih dari tiga abad berada dalam lorong gelap ketidakadilan.

Bagi segenap anak bangsa ini, negara hukum lahir karena kerinduan yang amat sangat terhadap terwujudnya keadilan. Itu berarti hukum bukan sekadar alat untuk menciptakan ketertiban, melainkan yang lebih utama adalah untuk menegakkan keadilan.

Sayangnya, jalan menuju tegaknya keadilan melalui hukum di negeri ini kian jauh panggang dari api. Hukum bukan semata dipahami secara prosedural legalistik, melainkan sudah diperdagangkan secara murah-murahan, baik dalam pasar gelap maupun pasar terang. Pembelinya bukan hanya para makelar, melainkan juga mafioso.

Fakta munculnya rekaman antara Anggodo Widjojo dan para penegak hukum yang amat terang-benderang menyusun skenario mengkriminalkan Bibit-Chandra, dua pemimpin nonaktif KPK, adalah bukti hukum yang ditransaksikan itu.

Bukti itu kian kuat ketika mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizard mengakui telah diperintah oleh pimpinannya untuk menandatangani berita acara pemeriksaan yang berisi skenario menjerat Antasari Azhar, mantan Ketua KPK.

Penelusuran Tim 8 terhadap dua kasus tersebut kian mengukuhkan pendapat publik bahwa hukum sedang menuju kebangkrutan di negeri ini. Sebuah kebangkrutan yang disebabkan oleh permainan lincah para cukong dan tunduk dan takluknya penegak hukum oleh uang.
Hukum di negeri ini memang hanya indah di dalam kitab undang-undang, tapi busuk dalam kenyataan. Puncak kebusukan hukum itu terjadi sekarang ini dengan diperdengarkannya rekaman telepon Anggodo di MK dan pengakuan Wiliardi Wizard di pengadilan.

Senin 16 November 2009,MI

Akibatnya, citra negeri ini memburuk di mata internasional. Sebuah kampanye yang jelek, amat jelek, yang bisa menghancurkan minat investor untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Sebab yang terjadi di negeri ini bukan hanya tak ada kepastian hukum, melainkan juga kehancuran hukum.

Di dalam negeri, berangsur-angsur kepercayaan publik terhadap Presiden pun kian tergerus karena sikapnya yang dinilai tidak tegas. Semakin berlarut-larut kebangkrutan hukum ini dibiarkan, semakin mahal pula harga yang harus kita bayar. Karena itu, berulang-ulang melalui forum ini kita menggarisbawahi agar Presiden segera bertindak membersihkan rumah penegak hukum dari sarang penyamun.

Dengan kekuatan dan legitimasi yang dimilikinya, ditambah amunisi rekomendasi Tim 8, Presiden harus melakukan penyelamatan agar kebangkrutan hukum segera teratasi.

Pemimpin Gaya Semar

2009-11-13T14:48:00.002+07:00

Jakarta – Pemimpin yang baik itu berwatak Semar. Sederhana gaya dan penampilan. Tidak suka dipuji tetapi suka menyemangati. Bersuara pelan dan ber-nas. Sopan serta menghargai kawan maupun lawan. Pemimpin macam ini jika maju ke medan perang, kalau kalah ‘tidak malu-maluin’, dan jika menang ‘tidak menjatuhkan martabat lawan’.

Kesantunan seperti ini didambakan rakyat. Kita tidak sedang membutuhkan pemimpin yang atraktif dan responsif. Itu karena kita sudah di milennium tiga. Sebuah masa sirnanya okol dan gladiator, menyeminya akal dan tokoh adi-kodrati. Zaman ini revolusi kehilangan kereta, dan agitasi dianggap tidak musimnya lagi. Sejuk, aman, dan damai merupakan tuntutan.

Capres yang sedang berkampanye tidak melakukan itu. Gegap-gempitanya menyeru rakyat agar memilihnya mengatasi gelegarnya halilintar. Mereka berasumsi kian lantang berteriak kian bagus. Mereka lupa jika rakyat kini sudah melek huruf, berpikir rasional, dan merasa terganggu dengan kebisingan.

Semar ditempatkan sebagai pemimpin idaman, karena dia secara literer merupakan batin manusia Jawa. Sebuah keinginan. Sebuah harapan, agar yang memimpin negeri ini kelak adalah figur seperti itu. Harapan itu doa. Dan jika itu doa, maka akan dirituskan ketika masa contrengan tiba.

Secara hakekat Semar bukan hanya ‘milik’ Wong Jowo. Watak Semar itu milik Nusantara. Malah kalau diluaskan lagi, maka Semar adalah milik Asia dan ‘trade mark’ budaya Timur. Budaya yang menekankan rasa dibanding logika.

Kalau pun Semar itu Jawa an sich, sebarannya juga sangat luas. Itu dimulai dari pertukaran kebudayaan di masa Kalinga, diteruskan keluarga Majapahit yang menempati posisi penting di Kalimantan, Sumatera, Bali, Flores hingga Pulau Timor. Dan di era Islam melalui guru-guru agama ke Ternate, Tidore, Halmahera, Sanana, Banda, sampai ke Kepulauan Kei.

Itu belum masa penjajahan dengan pengiriman romusha, transmigrasi, banyaknya perantau ke Jawa untuk belajar atau berkarir serta perkawinan campuran. Artinya, Semar itu Jawa atau mewakili ‘watak ketimuran’, dia mendominasi alam bawah sadar rakyat negeri ini. Dia roh dari sebuah akulturasi budaya negeri ini.

Jika tahu batin rakyat menyimpan idola seperti itu, mengapa para capres melakukan langkah yang kontra-produktif? Adakah mereka tidak ingin menang tetapi hanya berhasrat membabat kandidat lain dengan seolah-olah kritis, atau mata hati mereka tertutup akibat ambisi yang kelewatan?

Jawabnya tentu setelah contrengan usai. Saat sudah diketahui siapa yang unggul, yang bakal membawa negeri ini memasuki babakan baru. Sebuah tahapan yang akan menjawab berbagai prediksi dan spekulasi yang sudah bermunculan. Dan sebuah era dimana janji-janji yang terucap akan kita lihat kebenarannya.

Selamat nyontreng saudaraku. Semoga kita tetap patuh dengan hati kecil, tempat baik dan buruk tersaring secara jernih.

*Djoko Suud Sukahar: pemerhati budaya tinggal di Jakarta (iy/iy)

Karena Cinta Bukan Segalanya

2009-11-13T14:44:00.001+07:00

Hidup bahagia selamanya bukan monopoli cerita dongeng. Tim peneliti di Australia membuat daftar apa saja yang dibutuhkan sebuah pasangan agar bisa hidup bersama selamanya. Resepnya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar cinta.

Usia, hubungan yang pernah dijalin sebelumnya, dan bahkan kebiasaan merokok merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kelanggengan sebuah hubungan. Studi yang diberi judul “What’s Love Got to Do With It” itu menggunakan hampir 2.500 pasangan–menikah maupun tinggal bersama–untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan mereka yang masih bersama dibandingkan dengan mereka yang sudah bercerai atau berpisah.

Hasil studi itu mengungkap bahwa seorang suami yang berusia sembilan tahun lebih tua daripada istrinya memiliki peluang bercerai dua kali lebih besar dibanding para suami yang menikah sebelum berusia 25 tahun. Mereka yang merokok–istri tidak–juga mesti berhati-hati karena pernikahannya cenderung berantakan.

Faktor anak juga berperan terhadap kelanggengan sebuah pernikahan. Sebanyak 20 persen pasangan yang memiliki anak sebelum menikah–dari pernikahan sebelumnya maupun sebelum hubungan diresmikan–ternyata berujung pada perpisahan. Perceraian cuma ditemui pada 9 persen pasangan yang berangkat ke jenjang pernikahan tanpa anak.

Wanita yang ngebet punya anak jauh melampaui keinginan pasangannya juga disebut cenderung akan bercerai. Begitu pula pasangan yang sudah pernah menikah sebelumnya, peluang kembali gagal pada pernikahannya yang kedua atau ketiga 90 persen lebih besar daripada pasangan yang sama-sama masih “greng”.

Pengalaman memiliki orang tua bercerai juga bisa berdampak terhadap sebuah pasangan. Sebanyak 16 persen dari mereka yang memiliki pengalaman traumatis itu akan mengikuti jejak orang tuanya. Sedangkan mereka yang membuat catatan baru (bercerai) dalam sejarah keluarga cuma 10 persen.

Yang tidak asing lagi adalah faktor uang. Sebanyak 16 persen responden yang tergolong miskin atau suami tidak bekerja mengaku mengalami perceraian. Pengakuan sama hanya diberikan oleh 9 persen pasangan dengan kondisi keuangan sehat.

WURAGIL

Biaya Administrasi Atau "Pungutan Liar"

2009-11-13T14:37:00.002+07:00

Oleh: Rony Saputra, S.H.

Dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, tetapi beberapa dekade ini menjadi kosa kata yang hampir sama, bagaimana tidak setiap berurusan dikantor-kantor pemerintah masyarakat selalu diminta biaya administrasi yang tidak jelas. Jika ditanya biaya untuk apa, jawabnya sederhana, buat beli kertas, biaya ketikan, biaya transportasi dan yang paling banyak adalah biaya stempel.

Seperti yang kita ketahui, bahwa biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan terhadap masyarakat dengan jumlah dan jenis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/pemerintah daerah/Penjabat yang berwenang dalam suatu aturan/keputusan. Jika tidak ada penetapan dari penjabat yang berwenang maka setiap biaya yang dikenakan jatuh pada ranah pungutan liar (PUNGLI) atau jika dilakukan oleh pegawai negara atas uang negara maka dapat diketegorikan Korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Fenomena diatas, hampir terjadi disetiap daerah di Indonesia, termasuk di Ranah yang berfalsafahkan ‘adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah’ ini. Apalagi akhir-akhir ini setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan membagi-bagikan uang kompensasi berupa BLT kepada masyarakat miskin. Tidak jarang penjabat RT, RW, Lurah dan bahkan Walinagari melakukan pungutan liar berkedok ‘biaya administrasi sukarela’. Jelas apapun namanya ketika tidak ada aturan hukum maka apa yang dilakukan oleh para penjabat itu adalah Pungli alias Korupsi. Jika perbuatan itu dibiarkan saja, maka jangan berharap kalau ‘virus korupsi’ akat tetap menjamah di negeri ini.

Rendahnya pemahaman masyarakat akan korupsi ini juga menjadi lahan subur untuktumbuh dan berkembangnya virus korupsi itu sendiri, bahkan tidak jarang masyarakat sendiri dibenturkan oleh pihak-pihak tertentu agar korupsi menjadi sesuatu yang halal dan legal, bagaimana tidak dalam beberapa praktek didunia kepemerintahan sangat jarang aparat yang melakukan penilepan (Sulap) uang negara yang dijerat dengan pidana. Padahal jelas rumusan tindak pidana korupsi ditegaskan dalam UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 apabila berbuatan itu (1) merugikan keuangan negara, (2) adanya suap menyuap, (3) adanya penggelapan dalam jabatan, (4) adanya pemerasan, (5) adanya perbuatan curang, (6) adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, dan/atau (7) Gratifikasi adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsipun tidak pernah memandang jabatan, ras, agama, kepentingan, golongan atau suku, ketika setiap orang tersebut diduga melakukan setidaknya salah satu dari 7 (tujuh) jenis diatas, maka dapat diduga mereka telah melakukan Korupsi dan harus di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal diatas, maka fenomena yang terjadi selama ini terutama persoalan ‘biaya administrasi sukarela’ terkait dengan penyaluran dana BLT untuk orang miskin juga harus ditindak oleh aparat hukum, apalagi ketika SBY menelorkan program bantuan dadakan ini, Kejaksaan Agung berjanji akan mengawal proses dan melakukan tindakan terhadap penyelewengan bantuan. Sehingga tidak ada alasan bagi penyalur (baik Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat, Walinagari) untuk memungut ataupun menerima pemberian guna memperlancar penyaluran BLT.

Selain biaya administrasi sukarela yang dilancarkan dalam penyaluran BLT, sebenarnya masih banyak pungutan liar lain yang berkedok biaya administrasi. Misal dalam pengurusan KTP, Nikah, Akte Kelahiran, dan surat keterangan lain di kantor pemerintah, padahal jelas bahwa biaya administrasi telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ketika masyarakat mengurus, ternyata banyak muncul biaya tetek-bengek yang ketika diminta bukti pembayaran sipetugas mengelak dengan alasan “Sudah biasa”. Tidak sampai disitu, dalam urusan parkir memarkirpun pungutan liar juga terjadi, dikarcis yang telah disediakan tertera biaya parkir Rp.500,- tetapi ketika diberikan Rp. 500,- petugas parkir meminta Rp.500,- dengan alasan setiap orang membayar Rp. 1000,- Memang jumbah biaya pungli itu tidak banyak, jika tetap dibiarkan dan tidak ditindak maka benih-benih korupsi akan tetap ada.

Kejadian yang sangat memalukan kita adalah dipengadilan sendiripun praktek-praktek ‘biaya administrasi’ pun juga terjadi dengan terang-terangan. Misal dalam pengurusan perkara pidana yang jelas-jelas bebas dari segala pungutan, tetap juga dibiarkan. Bahkan ketika dilaporkan kepada atasan yang bersangkutan, jawaban klise yang muncul “sudahlah hitung-hitung membantu biaya pengetikan, tranportasi dan lain-lain”, singkat kata virus korupsi ternyata memang sudah menjadi penyakit kronik yang sudah tidak ada obatnya, bahkan walaupun telah dilakukan ESQ oleh Ginanjar, tetap saja tidak pernah terkikis, dan muncul lagi.

Lebih ironisnya, ketika Majelis hakim menjatuhkan vonis bagi “Para Koruptor” tidak jarang yang menyalahi aturan undang-undang ( UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) jelas bahwa UU tersebut menerapkan sistem pidana minimum dan maksimum, namun majelis hakim malah menjatuhkan pidana dibawah sanksi minimum, semisal, seseorang terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka seharusnya dihukum dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, tetapi banyak putusan yang dijatuhkan malah 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Sehingga jelas bahwa sebenarnya sampai saat ini, baik pemerintah maupun aparat termasuk masyarakat masih belum punya keinginan (setidak-tidaknya baru punya, itupun niat) untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Jika memang kita (bangsa ini) mau lepas dari jeratan utang dan mandiri maka mulai dari sekarang kita harus menggalakkan “gerakan perangi korupsi”. Dan menghentikan sifat kasihan dan iba terhadap pelaku (Koruptor) dengan alasan dia adalah mamak, pemuka masyarakat, tokoh politik, dan alasan-alasan lain yang berujung kepada semakin menjamurnya virus korupsi. ***

–
Ronny syahputra
Advokat dan Staf Divisi HAM
LBH Padang
Jl. Pekanbaru No.21
Asratek
Ulak Karang
Padang
081374088344
07517051750

Pedagang Kaki Lima

2009-10-27T13:49:00.003+07:00

Hari-hari ini hampir bisa dipastikan berita televisi menyuguhkan tayangan penertiban(penggusuran) pedagang kaki lima. Tidak saja di ibu kota, hampir semua ibu kota propinsi dan kabupaten kota melakukan penertiban(penggusuran). Seperti program nasional, dilaksanakan serempak. Kesigapan(beringas) aparat satpol PP menggaruk pedagang kaki lima bukan perkara baru. Ada yang meraung-raung diseret, dibakar kios, gerobak tempat mereka berjualan. Dagangan mereka diangkut ke pos satpol PP. Entah apa kelak yang terjadi dengan dagangan yang diangkut. Kadang tidak kembali, tidak jarang rusak dan akhirnya hanya pantas masuk keranjang sampah. Tidak bisa lagi dijual.

Pedagang kaki lima biasanya berjualan ditempat-tempat yang seharusnya tidak dipakai berjualan. Kadang di trotoar, gang-gang dipinggiran jalan raya perkotaan, bahkan di halaman mesjid raya di tengah kota. Mengganggu memang, tapi tidak sedikit yang merasa terbantu dengan keberadaan mereka. Belanja bisa dimana saja, pulang shalat jum'at bisa dapat peci yang lumayan bagus dengan harga murah, asalkan pandai-pandai saja menawar.

Pengangguran, sedikit mendapat jalan keluar. Banyak keluarga terbantu dengan menjadi pedagang kaki lima, di sisi ini, rakyat berusaha mencari jalan keluarnya sendiri, tidak bergantung pada pemerintah, padahal pemerintah punya kewajiban buat menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus bekerja keras mencari solusi mengatasi pengangguran tidak hanya mampu menambah kesengsaraan masyarakat dengan cara-cara penertiban seperti itu.

Dan sepertinya ada yang harus dipertanyakan lebih jauh dari aksi-aksi aparat satpol PP ini. Kenapa tidak ikut digaruk juga para pemungut upeti dari pedagang selama ini yang juga aparat pemerintah daerah. Setiap hari sebelum acara garuk menggaruk dilaksanakan, orang-orang berseragam pemda ini, menyisir kawasan tempat para pedagang kaki lima ini mangkal, menarik upeti pada setiap pedagang, dan inilah yang membuat para pedagang kaki lima marah, tidak terima ketika digaruk. Mereka sudah bayar, walaupun orang berseragam yang biasa narik upeti tiap hari, sampai saat ini tidak jelas siapa atasannya.

Kapan Sebaiknya Pindah Kuadran?

2009-10-19T23:08:00.000+07:00

Pindah kuadran adalah sebuah istilah yang menjadi sangat populer lantaran buku best seller bertajuk Rich Dad, Poor Dad karangan Robert T. Kiyosaki. Isitilah ini merujuk pada perpindahan dari kuadran seorang pekerja (employee) bergerak menuju kuadran business owner atau entrepreneuer. Dari seseorang yang tiap bulan menerima gaji secara konstan, bergerak menjadi manusia mandiri yang create their own wealth.

Pilihan menjadi entrepreneur kini tampaknya memang tengah digandrungi banyak orang; dan ini tentu saja merupakan sebuah hal yang layak disukuri. Sebab seperti yang pernah saya tulis disini, negeri tercinta ini masih sangat membutuhkan barisan manusia mandiri yang berani mengambil resiko menjadi wirausahawan/wati. Sebuah keberanian untuk meretas jalan panjang demi meraih apa yang acap disebut sebagai financial freedom.

Pertanyaannya adalah : jika kita sudah terlanjur menjadi pekerja kantoran (employee) dan mungkin kini tengah menikmati sebuah comfort zone, apa yang mesti harus dilakukan untuk pindah kuadran? Dan kapan sebaiknya pindah kuadran? Tak ada jawaban baku disini, sebab seperti kata pepatah “ada banyak jalan menuju Roma”. Demikian pula, mungkin ada seribu jalan untuk melakoni proses perpindahan kuadran. Namun disini, saya hendak mendedahkan sejumlah catatan yang mungkin layak digenggam.

Catatan yang pertama adalah ini: kalaulah kelak Anda ingin menyodorkan resignation letter dan bertekad bulat full time menjalani wirausaha, pastikan bahwa probalilitas keberhasilan bisnis/usaha yang akan Anda tekuni itu setidaknya berada pada kisaran angka 70 %. Aturan inilah yang dulu saya terapkan ketika pada tahun 2004, saya memutuskan pindah kuadran, dan secara full time menekuni usaha secara mandiri. Saya akhirnya berani mengambil keputusan itu, setelah berdasar analisa yang saya lakukan, saya berkeyakinan bahwa usaha yang akan saya tekuni ini memiliki probabilitas 70 % akan berhasil (dan sejauh ini, alhamdulilah, estimasi itu tidak meleset).

Pertanyaan berikutnya : dari mana angka 70 % diperoleh? Ya tentu saja berdasar analisa atas potensi pasar. Ini bisa dilakukan dengan cara observasi, survei secara sederhana, ataupun berdasar kisah kegagalan/keberhasilan serta pengalaman dari para pelaku bisnis di bidang yang akan Anda tekuni. Angka itu juga mesti memperhatikan kapabilitas internal Anda dalam menjalani usaha yang akan ditekuni. Namun pada akhirnya, semua juga terpulang pada your personal judgement. Kalau Anda bermental penakut, meskipun secara rasional hasil analisa menunjukkan bahwa 70 % usaha ini akan berhasil, namun mungkin hati kecil Anda akan selalu bilang “rasanya peluang bisnis ini untuk berhasil kok cuman 20 % saja….”. Wah, kalo begini mindset sampeyan, ya ndak jalan-jalan. Kalu begini, berarti mindset Anda yang perlu direparasi (silakan baca tulisan INI untuk merefresh mindet Anda).

Catatan yang kedua adalah ini : kalaulah Anda belum berani full time pindah kuadran, maka tentu saja Anda bisa menjalani apa yang saya sebut sebagai “double kuadran”. Bekerja di kantor tetap dilakoni, namun perlahan-lahan mulai merintis bisnis secara mandiri. Kelak kalau roda bisnis itu ternyata bisa memberikan income yang memadai, baru kemudian mengajukan pengunduran diri dari kantor. Model semacam ini menjanjikan rute yang lebih aman, dan sudah banyak kisah keberhasilan yang tersaji melalui rute double kuadran ini. Melalui smart management atau juga melalui pengaturan waktu yang tepat, pilihan model ini rasanya sangat layak untuk dicoba.

Pertanyaan terakhir : lalu apa dong kira-kira bisnis yang harus saya lakukan? Nah ini pertanyaan yang mudah dijawab. Silakan saja datang ke toko buku Gramedia (yang ada di Matraman, Jakarta merupakan the best choice) atau toko buku terdekat di kota Anda. Disitu Anda akan segera melihat puluhan atau mungkin ratusan buku tentang beragam peluang bisnis : mulai dari kiat bisnis waralaba, peluang bisnis baju koko, bisnis rumah makan mak nyus, bisnis jualan obat, bisnis secara online, bisnis jualan air isi ulang, bisnis properti…….semua ada, tinggal dipilih-pilih mana yang paling cocok menurut Anda.

Catatan terakhir : nah, kalaulah Anda memang serius mau pindah kuadran, maka Anda mungkin harus mampir ke blog kawan saya ini. Nama blognya sungguh keren : Pindah Kuadran. Berisikan pengalaman dan perjuangan dari penulisnya dalam melakoni proses perpindahan kuadran : dari seorang manajer di sebuah perusahaan besar di ibukota menjadi wirausaha di kampung kelahiran. Disana ada kisah tentang heroisme, tentang kegetiran hidup, tentang romantisme, dan juga tentang perjuangan membangun kemandirian…….

Written by : Yodhia Antariksa

Merebut Kesuksesan Melalui Visualisasi Positif

2009-10-19T22:42:00.001+07:00

Ketika anda membayangkan sesuatu melalui pikiran, kira-kira apa yang terpancar dalam benak anda : apakah anda membayangkan sebuah pencapaian, apresiasi dan kemenangan atau sebaliknya, kegagalan dan keterpurukan?

Sejumlah riset menunjukkan bahwa ternyata visualisasi memberikan pengaruh kuat terhadap kinerja kita. Ketika imajinasi kita selalu dihantam oleh bayangan keterpurukan dan pesimisme, maka jaringan otak kita perlahan-lahan akan mendorong kita untuk benar-benar mengalami keterpurukan.

Sebaliknya, ketika kita selalu membangun bayangan positif tentang diri kita, maka kita sesungguhnya tengah memulai dan memperkuat “cara kerja yang sempurna” di dalam otak kita. Pada gilirannya, jaringan sel dalam otak ini akan mampu mendorong kita untuk juga meraih kesempurnaan dalam kinerja nyata. “The more we practice perfection through mental rehearsals, the stronger the neural pathways will become and the better we will perform when the time comes”, demikian ujar Kris Cole dalam risalahnya yang berjudul Positive Visualization.

Olahragawan dan atlet telah mengkhayal bertahun-tahun untuk menjadi sempurna. Dan pada kenyataanya, satu dari pemain golf dunia, Jack Nicklaus, menempatkan 50 persen kesuksesannya karena ia rajin membangun visualisasi positif.

Lalu bagaimana melakukan visualisasi positif yang baik? Berikut langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan:

Pertama adalah, menentukan tujuan yang jelas dan menantang, tujuan yang ingin anda capai. Juga sebaiknya tujuan yang ingin kita raih itu bersifat spesifik. Misal : Anda membayangkan ingin memiliki jaringan toko buku khusus untuk anak-anak.

Kemudian mulailah melakukan visualisasi :
- Relaks. Carilah momen-momen dimana Anda tengah santai. Ini akan membuat otak anda lebih terbuka untuk memulai dan memperkuat “cara kerja yang benar”

- Fokuskan perhatian Anda pada langkah nyata yang mesti dilakukan untuk memulai usaha jaringan toko buku anak-anak itu. Apa saja yang mesti diperlukan, tahapan apa yang mesti dilakukan, bagaimana Anda akan mengelola toko itu, bagaimana Anda melakukan promosi, mengelola karyawan toko, dan membesarkan toko menjadi toko buku pilihan anak-anak.

- Bayangkan tujuan anda sedetail mungkin. Bayangkan segalanya: lokasi persis dimana toko buku itu berada, desain interior toko, kombinasi warna meja dan kursi, tata letak buku, kemudian bayangkan pula keramaian dan keriangan anak-anak yang memenuhi setiap sudut toko Anda.

- Lalu, libatkan emosi anda. Bagaimana rasanya mampu meraih tujuan itu dengan sempurna? Bagaimana rasanya bisa benar-benar memiliki jaringan kios buku anak-anak yang tiap hari ramai dikunjungi pembeli. Menyertakan perasaan dan emosi akan memperkuat sistem “cara kerja yang benar” dalam otak anda.

Selanjutnya lakukan hal yang sama berulang-ulang. Untuk mendapat hasil yang optimal, lakukan visualisasi positif setiap kali anda mempunyai waktu luang, sekurangnya sehari sekali, misal ketika Anda akan tidur dan tengah rileks.

Namun segera harus disebutkan bahwa “beautiful dream” atau impian indah itu mesti harus juga diikuti dengan langkah penyusunan strategi dan aksi nyata. Pelan-pelan mesti ditekadkan untuk mulai mengeksekusi strategi yang Anda susun melalui serangkaian aksi nyata yang konkrit dan sistematis. Nah, dalam proses implementasi itu, kita harus tetap terus menerus secara rutin melakukan visualisasi positif.

Oke, selamat melakukan visualisasi positif. Goodluck !!

Writted by : Yodhia Antariksa

Banjir

2009-09-07T16:58:00.002+07:00

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat^[1]. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai.

Di banyak daerah yang gersang di dunia, tanahnya mempunyai daya serapan air yang buruk, atau jumlah curah hujan melebihi kemampuan tanah untuk menyerap air. Ketika hujan turun, yang kadang terjadi adalah banjir secara tiba-tiba yang diakibatkan terisinya saluran air kering dengan air. Banjir semacam ini disebut banjir bandang.

Penyebab utama

Hujan muson dapat mengakibatkan banjir besar di negara-negara yang terletak di dekat khatulistiwa seperti Bangladesh, karena panjangnya musim hujan di sana.

Badai juga dapat menyebabkan banjir melalui beberapa cara, di antaranya melalui ombak besar yang tingginya bisa mencapai 8 meter. Selain itu badai juga adanya presipitasi yang dikaitkan dengan peristiwa badai. Mata badai mempunyai tekanan yang sangat rendah, jadi ketinggian laut dapat naik beberapa meter pada mata guntur. Banjir pesisir seperti ini sering terjadi di Bangladesh.

Gempa bumi dasar laut maupun letusan pulau gunung berapi yang membentuk kawah (seperti Thera atau Krakatau) dapat memicu terjadinya gelombang besar yang disebut tsunami yang menyebabkan banjir pada daerah pesisir pantai.